Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan angka kecukupan gizi yang ditinjau secara berkala;
www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA. www.peraturan.go.id 2019, No. 956
Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
Tabel AKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No. 956
AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2019, No. 956
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR ... TAHUN .... TENTANG ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA PEDOMAN PENGGUNAAN ANGKA KECUKUPAN GIZI I. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan harus dilaksanakan secara merata dalam rangka membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan meliputi sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Salah satu bagian dari peningkatan derajat kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah melalui upaya perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (nutrient requirement), sedangkan acuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (nutrient allowances atau Recommended Dietary Allowances/RDA). Di Indonesia, recommended dietary allowances disebut juga dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, selanjutnya diperbaharui melalui Widyakarya Nasional Pangan dan www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Gizi (WNPG). AKG yang pertama terdiri dari energi, protein, 5 vitamin dan 2 mineral. AKG tahun 2018 mencakup energi, semua zat gizi makro (protein, lemak dan karbohidrat serta air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit. Pada dasarnya penggunaan AKG dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu untuk penilaian asupan zat gizi dari konsumsi pangan dan untuk perencanaan konsumsi pangan (Gambar1). Sejak ditetapkannya AKG dan pembaharuannya secara berkala hingga kini, berbagai kebijakan dan program telah menggunakan AKG, antara lain perencanaan penyediaan pangan, penggunaan AKG untuk penetapan garis kemiskinan, penggunaan AKG untuk penetapan upah minimum, penggunaan AKG untuk penetapan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penggunaan AKG untuk penetapan panduan gizi seimbang, dan penggunaan AKG untuk Penetapan Acuan Label Gizi (ALG). Asupan Gizi* Kecukupan Gizi Penilaian asupan gizi Perencanaan konsumsi pangan Kelompok Daerah/ Wilayah Kelompok Daerah/ Wilayah Gambar 1. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Penilaian Asupan Gizi dan Perencanaan Konsumsi Pangan Sumber : Institue of Medicine, 2005 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 II. Tujuan AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk :
www.peraturan.go.id 2019, No. 956 B. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menyusun Pedoman Konsumsi Pangan Konsumsi pangan penduduk Indonesia diarahkan untuk mengacu pada Pedoman Umum Gizi Seimbang. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menyusun pedoman konsumsi pangan:
C. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menilai Konsumsi Pangan pada Penduduk dengan Karakteristik Tertentu Konsumsi pangan suatu penduduk menunjukkan tingkat asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk penilaian konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
D. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kebutuhan Pangan Bergizi pada Penyelenggaraan Makanan Insitusi Pedoman penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi diperuntukan pada institusi sekolah, tempat kerja, asrama, pesantren, panti, pusat pemasyarakatan, dan pelayanan haji. Gizi institusi adalah kecukupan gizi didasarkan pada hitungan dengan memperhatikan, antara lain angka kecukupan gizi, aktivitas tubuh, umur, penyakit, dan jenis kelamin. Penyelenggaraan makanan institusi dapat berupa pemberian makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari atau untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan gizi harian seperti sarapan, makan siang, makan malam, atau kudapan. Pedoman ini dapat digunakan untuk penilaian asupan gizi, pengadaan makanan, perencanaan makan, pengaturan tingkat gizi karakteristik dan kelompok sasaran. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Penyelenggaraan makanan pada institusi khusus seperti militer dan kepolisian perlu memperhatikan kecukupan gizi yang didasarkan kepada hitungan lebih spesifik dengan memperhatikan AKG, aktivitas tubuh, usia, suhu lingkungan, penyakit, jenis kelamin, dan sifat penugasan. Pedoman ini dapat digunakan untuk penilaian asupan gizi kelompok, pengadaan makanan dan perencanaan makan, pengaturan tingkat gizi ransum militer, serta untuk distribusi, dan pengembangan materi pendidikan gizi untuk personil militer dan kepolisian. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi khusus tersebut, sebagai berikut:
Contoh Kebutuhan zat gizi untuk militer awak pesawat terbang:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
E. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kebutuhan Pangan Bergizi Pada Situasi Darurat Upaya penanganan gizi dalam situasi bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Tahap awal pemberian makanan bertujuan agar pengungsi tidak lapar serta dapat mempertahankan dan memperbaiki status gizi, serta menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai permasalahan yang ditemukan. Dalam koordinasi penanganan bencana melalui pendekatan kluster, gizi merupakan salah satu subkluster yang berada dibawah kluster kesehatan dan mempunyai tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan makanan yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang sesuai baik jumlah dan kebutuhan gizi, berkualitas baik (higienis, aman, layak), pelayanan yang memadai serta dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Penyusunan menu dalam penyelenggaraan makanan harus memenuhi syarat gizi seimbang dan sesuai AKG, serta mempertimbangkan jenis makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat di wilayah bencana. Prinsip dan tata cara penggunaan angka kecukupan gizi untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
F. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menetapkan Acuan Label Gizi Acuan Label Gizi (ALG) digunakan sebagai pedoman dalam pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label produk pangan olahan. Penentuan ALG mempertimbangkan faktor-faktor spesifik seperti pengklasifikasian berdasarkan kelompok umur tertentu, kondisi fisiologis khusus atau segmen konsumen tertentu tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, ukuran tubuh, dan/atau aktivitas tubuh, namun memperhatikan proporsi penduduk dan jenis kelamin untuk setiap kelompok umur yang ada. Penggunaan kelompok umur yang lebih sederhana memudahkan masyarakat dalam memahami ING yang tercantum dalam label produk pangan olahan, memudahkan produsen pangan olahan dalam memberikan keterangan zat gizi produk, serta memudahkan institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan kesesuaian kandungan gizi produk pangan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Bagi konsumen, ING merupakan media untuk mengestimasi kontribusi zat gizi dari suatu produk terhadap asupan zat gizi untuk hidup sehat, serta sebagai cara untuk membandingkan kandungan gizi antar produk pangan sehingga dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memilih produk pangan yang www.peraturan.go.id 2019, No. 956 akan dibeli, terutama yang berkenaan dengan kandungan zat gizi di dalamnya. Penyusunan ALG mencakup penentuan kelompok umur dan cakupan jenis zat gizi, serta perhitungan nilai ALG untuk setiap jenis zat gizi pada setiap kelompok umur. Proses penyusunan ALG dilakukan berdasarkan kajian terhadap data-data sekunder termasuk ketentuan negara lain dan institusi internasional terkait.
Pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makaan mengenai ALG yang ditetapkan tahun 2016, pengelompokan umur mengalami perubahan yaitu menjadi 0–6 bulan, 7–11 bulan, 1–3 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pengelompokan umur pada ALG sebaiknya didasarkan pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia serta kebutuhan terhadap asupan zat gizi melalui makanan tertentu atau makanan umum. Oleh karena itu, untuk ALG saat ini diusulkan pengelompokan umur 0-5 bulan, 6-11 bulan, 1-3 www.peraturan.go.id 2019, No. 956 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada umur 0-5 bulan bayi hanya mengonsumsi ASI atau susu formula bayi, dan pada usia 6-11 bulan bayi mulai mengonsumsi makanan pendamping ASI atau susu formula lanjutan. Pada usia 1-3 tahun anak mulai mengonsumsi makanan keluarga atau formula pertumbuhan. Ibu hamil dan ibu menyusui perlu mendapatkan tambahan asupan zat gizi masing seiring dengan perkembangan bayi dan produksi ASI.
Disamping itu, energi tentu saja juga perlu dicakup dalam ALG. Telah diketahui juga terdapat karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna (disebut serat pangan) mempunyai fungsi penting dalam tubuh. Oleh karena itu, karbohidrat total dan serat pangan perlu dicakup dalam ALG. Asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat merupakan asam lemak esensial artinya asam lemak yang diperlukan oleh tubuh tetapi tidak dapat disintesa oleh tubuh dan harus dipenuhi dari konsumsi pangan. Berdasarkan hal di atas, asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat juga dicakup dalam ALG. Dalam ALG, ada 13 vitamin yang dapat dicantumkan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat klaim kesehatan atau klaim kandungan zat gizi vitamin tertentu atau fortifikasi, kandungan vitamin ini harus dicantumkan dalam ALG. Vitamin tertentu yang sangat diperlukan dalam produk pangan khusus untuk usia tertentu, misalnya asam folat untuk makanan ibu hamil dan makanan bayi, juga harus dicantumkan dalam ALG. Tidak semua jenis mineral harus dicantumkan dalam ALG, tergantung jenis produk pangan dan peruntukannya. Namun, untuk produk pangan olahan, berdasarkan peraturan menteri kesehatan mengenai pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan www.peraturan.go.id 2019, No. 956 dan pangan siap saji, natrium perlu dicantumkan dalam semua pangan olahan, mengingat mineral ini banyak ditambahkan dalam pangan olahan baik sebagai bahan penyusun pangan (komposisi), penambah cita rasa maupun sebagai bahan tambahan pangan dan peranannya dalam kejadian hipertensi, yang diketahui cukup tinggi di Indonesia. Untuk mineral yang lain, apabila ada klaim kandungan zat gizi terkait mineral tertentu atau dipersyaratkan dalam suatu pangan olahan tertentu, maka kandungan mineral tersebut harus dicantumkan. Terdapat zat gizi lain yang diketahui mempunyai fungsi penting dalam tubuh manusia yaitu L-karnitin, myo-inositol, dan kolin khususnya untuk bayi. Jenis zat gizi dan energi yang dicakup dalam ALG berjumlah 37 jenis. Penentuan nilai ALG juga mempertimbangkan Upper Level of Intake (UL), yaitu tingkat tertinggi asupan suatu zat gizi dari berbagai sumber pangan yang tidak menyebabkan efek yang buruk terhadap kesehatan.
Nilai ALG zat gizi per kelompok umur = (proporsi penduduk laki-laki x nilai AKG untuk laki-laki) + (proporsi penduduk perempuan x nilai AKG untuk perempuan).
Nilai AKG rata-rata per kelompok umur (Xi) = (proporsi penduduk laki-laki x nilai AKG untuk laki-laki) + (proporsi penduduk perempuan x nilai AKG untuk perempuan) Nilai ALG kelompok umum = Ʃ(proporsi penduduk kelompok umur (i) x nilai AKG rata-rata per kelompok umur (Xi)). www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan tentang ALG yang berguna sebagai acuan dalam program perbaikan gizi masyarakat maupun pemanfaatan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ALG perlu disosialisasikan kepada industri pangan dan masyarakat. G. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Mengembangkan Indeks Mutu Konsumsi Pangan Penilaian dan perencanaan konsumsi pangan menggunakan tabel AKG dan TKPI secara langsung sangat kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang gizi tertentu. Oleh karena itu perlu dikembangkan berbagai cara sederhana untuk menilai dan merencanakan konsumsi pangan. Berbagai cara telah dikembangkan dalam penilaian mutu konsumsi pangan secara sederhana dengan berbagai istilah seperti indeks makan sehat (healthy eating index), indeks gizi seimbang (balance diet index), indeks keragaman konsumsi pangan (food diversity index), dan skor pola pangan harapan (desirable dietary patern score). Di Indonesia telah dikembangkan melalui berbagai penelitian tentang indeks makan sehat dan indeks gizi seimbang, serta skor pola pangan harapan. Pada prinsipnya indeks makan sehat relatif serupa dengan indeks gizi seimbang dan indeks keragaman konsumsi pangan, yaitu nilai yang diperoleh dari pemberian skor terbobot terhadap jumlah konsumsi pangan dari setiap kelompok pangan. Pengelompokan pangan pada indeks ini didasarkan pada pengelompokan pangan di dalam pedoman gizi pada umumnya yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan/atau minuman terutama susu. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan (indeks makan sehat/gizi seimbang/keragaman konsumsi pangan) sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu gizi dari keragaman konsumsi pangan (9 kelompok pangan) berdasarkan kontribusi asupan energi terhadap AKE. Skor PPH berkisar antara 0–100. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan yang semakin baik. Prinsip dan tata cara penggunaan AKE untuk skor PPH:
H. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Mengembangkan Produk Pangan Olahan Pengembangan produk pangan olahan adalah proses menciptakan atau memodifikasi produk menjadi makanan baru. Proses ini merupakan serangkaian tahapan yang kompleks membutuhkan pengetahuan, ingredient/bahan, mutu, keamanan, teknik proses, kemasan, peraturan/regulasi, kebutuhan dan kesukaan konsumen. Jenis produk pangan olahan sesuai kategori pangan. Tujuan pengembangan produk pangan olahan adalah untuk meningkatkan mutu produk sesuai permintaan konsumen dan regulasi, dalam rangka meningkatkan daya saing, keuntungan dan perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk Mengembangkan Produk Pangan Olahan:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
I. Penggunaan AKG untuk Menentukan Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan adalah nilai batas minimum pendapatan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum di suatu negara atau daerah, yang dinyatakan dalam nilai uang per kapita per bulan. Ada banyak teori tentang penetapan garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan resmi yang digunakan pemerintah adalah Garis Kemiskinan Badan Pusat Statistik atau Garis Kemiskinan BPS. Pada semester pertama tahun 2018, Garis Kemiskinan (GK) BPS bagi penduduk Indonesia adalah sebesar Rp 401.220/kapita/bulan. Nilai ini mencakup pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup minimum yang terdiri dari (1) Belanja Pangan minimum (BP); dan (2) Belanja Selain Pangan minimum (BSP). Penetapan GK BPS menggunakan AKE penduduk sebagai dasar dalam penetapan BP. Dengan asumsi bila pangan yang dikonsumsi memenuhi keragaman makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah dan minuman maka pemenuhan kecukupan energi dari susunan pangan tersebut juga akan memenuhi kebutuhan zat gizi lainnya. Prinsip penggunaan AKE dalam hal ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil WNPG XI tahun 2018 direkomendasikan bahwa AKE adalah 2.100 kkal/kapita/hari. Maka BP adalah Rp H/kkal x 2.100 Kalori x 30 hari. Andaikan nilai H adalah Rp 5.0/kkal/kapita/hari maka BP = Rp 315.000/kapita/bulan. Bila suatu keluarga terdiri dari lima orang maka BP pada keluarga tersebut adalah Rp 1.575.000/keluarga/bulan
J. Penggunaan AKG untuk Menentukan Besaran Biaya Minimal untuk Pangan Bergizi Dalam Program Jaminan Sosial Pangan Bantuan sosial pangan merupakan salah satu bagian dari bantuan sosial untuk penduduk, yang berupa pemberian bantuan pangan. Secara umum, bantuan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian secara penuh atau sebagian, tergantung pada tingkat kekurangan gizi yang dialami kelompok sasaran. Jaminan sosial pangan di Indonesia berupa Rastra secara bertahap akan diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan dalam bentuk uang elektronik. Penerima manfaat dapat membeli bahan pangan dengan uang elektronik di warung- warung atau toko-toko yang ditunjuk oleh pemerintah. www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Saat ini telah diperkenalkan konsep Cost of the Diet (CotD) yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung kombinasi pangan lokal dalam jumlah yang memenuhi rata-rata kebutuhan energi, protein, lemak dan zat gizi mikro pada satu atau lebih individu dengan harga terendah yang dapat dijangkau. Metode ini memungkinkan untuk memprakirakan harga dan daya beli bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, sehingga dapat dipergunakan untuk menghitung bantuan tunai minimum yang harus diberikan agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG dalam menentukan biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan dengan metode Cost of the Diet sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melindungi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan Upah Minimum (UM) yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Upah minimum mempertimbangkan lebih rinci tentang kualitas komoditas dalam komponen Biaya Pangan (BP) dan Biaya Selain Pangan (BSP), yang sedikit berbeda dengan komponen komoditas di dalam Garis Kemiskinan (GK). Misalnya BSP dalam upah minimum juga mempertimbangkan biaya rekreasi dan akses informasi. Oleh karena itu nilai upah seringkali lebih tinggi dari garis kemiskinan di wilayah yang sama. Upah minimum bisa terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah atau regional (kota/kabupaten atau provinsi) yang disingkat UMR, dan upah minimum berdasarkan sektor di setiap wilayah. Serupa dengan penetapan BP dalam GK, penetapan BP dalam upah minimum didasarkan pada kecukupan gizi, terutama kecukupan energi pekerja, dengan komoditas pangan yang beragam memenuhi prinsip gizi seimbang. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum dapat juga ditetapkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi setempat. www.peraturan.go.id 2019, No. 956 Prinsipnya penggunaan AKG untuk menentukan upah minimum sebagai berikut:
IV. Penutup
www.peraturan.go.id 2019, No. 956
MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)