DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang berpotensi penyalahgunaan dan penyimpangan serta membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan prekursor sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); jdih.kemkes.go.id
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR.

Pasal 1

Daftar prekursor tabel I dan prekursor tabel II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemkes.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2023 MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 642 jdih.kemkes.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR TABEL I

1.Acetic anhydride
2.N-Acetylanthranilic acid
3.Ephedrine
4.Ergometrine
5.Ergotamine
6.Isosafrole
7.Lysergic acid
8.3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-MDP-2-P)
9.Norephedrine
10.1-Phenyl-2-propanone (P-2-P)
11.Piperonal
12.Potassium permanganate
13.Pseudoephedrine
14.Safrole
15.Phenylacetic acid
16.4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
17.3,4-MDP-2-P methyl glycidate (“PMK glycidate”)
18.3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”)
19.N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)
20.alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)
21.alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)
22.Methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA)
23.tert-Butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP)
24.N-Phenyl-4-piperidinamine (4-AP)
25.Norfentanyl TABEL II
1.Acetone
2.Anthranilic acid
3.Ethyl ether
4.Hydrochloric acid
5.Methyl ethyl ketone
6.Piperidine
7.Sulphuric acid
8.Toluene MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang berpotensi penyalahgunaan dan penyimpangan serta membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan prekursor sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); jdih.kemkes.go.id
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR.

Pasal 1

Daftar prekursor tabel I dan prekursor tabel II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

1.Acetic anhydride
2.N-Acetylanthranilic acid
3.Ephedrine
4.Ergometrine
5.Ergotamine
6.Isosafrole
7.Lysergic acid
8.3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-MDP-2-P)
9.Norephedrine
10.1-Phenyl-2-propanone (P-2-P)
11.Piperonal
12.Potassium permanganate
13.Pseudoephedrine
14.Safrole
15.Phenylacetic acid
16.4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
17.3,4-MDP-2-P methyl glycidate (“PMK glycidate”)
18.3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”)
19.N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)
20.alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)
21.alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)
22.Methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA)
23.tert-Butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP)
24.N-Phenyl-4-piperidinamine (4-AP)
25.Norfentanyl TABEL II
1.Acetone
2.Anthranilic acid
3.Ethyl ether
4.Hydrochloric acid
5.Methyl ethyl ketone
6.Piperidine
7.Sulphuric acid
8.Toluene MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2010