DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; jenis pelanggaran disiplin; pengaduan; tata cara pemeriksaan; peninjauan kembali; sanksi pelanggaran disiplin profesi; pemberian rekomendasi; pembinaan dan pegawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5.Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 589);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Disiplin Profesi, yang selanjutnya disingkat MDP adalah majelis yang dibentuk dalam rangka penegakan disiplin profesi untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia.
2.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4.Pengaduan adalah permohonan pasien atau keluarga pasien atas dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diadukan ke MDP.
5.Pelanggaran Disiplin Profesi adalah tindakan keprofesian yang tidak mematuhi kewajiban disiplin dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian.
6.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk Ketua MDP untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian.
7.Panitera adalah pegawai pada sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP yang ditugaskan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada MDP dalam pemeriksaan penegakan disiplin profesi.
8.Penerima Kuasa adalah orang yang ditunjuk oleh pengadu/teradu untuk memberikan pendampingan dalam pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
9.Peninjauan Kembali adalah suatu upaya terakhir yang diajukan kepada Menteri agar melakukan pemeriksaan kembali setelah putusan MDP dibacakan.
10.Tim Peninjauan Kembali adalah tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk memeriksa permohonan Peninjauan Kembali.
11.Rekomendasi MDP adalah surat jawaban yang diberikan oleh MDP atas permohonan PPNS, Penyidik POLRI, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait dengan dugaan tindak pidana atau perkara perdata.
12.Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14.Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian berkewajiban mematuhi:
1. a.standar profesi;
2. b.standar pelayanan; dan
3. c.standar prosedur operasional.
(2)Praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kebutuhan kesehatan pasien dengan mengutamakan keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
(3)Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.

Pasal 3

(1)Dalam rangka penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibentuk MDP.
(2)MDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsi bersifat otonom dan independen.
(3)MDP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perlindungan hukum, sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 4

(1)Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berupa:
1. a.melakukan praktik tidak kompeten;
2. b.tidak merujuk pasien kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang kompeten;
3. c.merujuk pasien kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten;
4. d.mengabaikan tanggung jawab profesi;
5. e.menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penyalahgunaan kewenangan profesi;
7. g.penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang, dan zat berbahaya;
8. h.penipuan/tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai;
9. i.membuka rahasia kesehatan pasien;
10. j.melakukan perbuatan tidak patut/tidak pantas/seksual;
11. k.menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan;
12. l.pemeriksaan atau pengobatan berlebihan;
13. m.meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan;
14. n.tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis;
15. o.membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan;
16. p.turut serta melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam; dan/atau
17. q.mengiklankan diri dan melakukan perang tarif.
(2)Menteri dapat menetapkan jenis Pelanggaran Disiplin Profesi lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pelanggaran Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

(1)Pasien dan/atau keluarga yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengajukan Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
(2)Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada MDP.
(3)Keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.suami;
2. b.istri;
3. c.saudara kandung;
4. d.anak; dan/atau
5. e.orang tua.
(4)Pasien atau keluarga pasien dalam pengajuan pengaduaan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pengadu.
(5)Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang menjadi subjek Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disebut teradu.

Pasal 6

(1)Pengadu atau teradu dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa.
(2)Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan terhadap pengadu atau teradu dalam proses penegakan disiplin profesi.
(3)Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.membantu penyusunan dokumen;
2. b.menyusun kronologi kasus;
3. c.menyusun dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan penegakan disiplin profesi; dan
4. d.menjaga agar pengadu atau teradu mengikuti tata tertib persidangan dan prosedur persidangan

Pasal 7

Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.mencantumkan salah satu atau lebih jenis Pelanggaran Disiplin Profesi;
b.belum lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak kasus yang diadukan terjadi;
c.tidak pernah diadukan dan diputuskan sebelumnya;
d.teradu memiliki hubungan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien; dan
e.teradu memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Pasal 8

(1)Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara mengisi formulir pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
(2)Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional, maka Pengaduan dapat disampaikan secara manual kepada MDP.
(3)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pengadu;
2. b.nama dan alamat tempat praktik teradu dan waktu tindakan dilakukan;
3. c.kronologis kejadian; dan
4. d.jenis dugaan pelanggaran dan alasan jenis pelanggaran/Pengaduan.
(4)Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyampaian Pengaduan juga disertakan:
1. a.surat pernyataan bersedia memenuhi panggilan sidang; dan
2. b.surat pernyataan bersedia membuka rekam medik pasien.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1)Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan, MDP dibantu oleh Panitera.
(2)Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian ketentuan dan dokumen administrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(3)Panitera menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MDP.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
1. a.MDP menyampaikan penolakan Pengaduan, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)tidak terpenuhi;
1. b.Pengadu diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak lengkap; atau
2. c.MDP bersurat kepada teradu untuk memberikan tanggapan, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) lengkap.

Pasal 10

(1)MDP menyampaikan Pengaduan kepada teradu dan fasilitas pelayanan kesehatan tempat teradu berpraktik perihal Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi serta meminta teradu untuk menyampaikan dokumen tanggapan Pengaduan.
(2)Dokumen tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.kronologis termasuk tanggapan atas dugaan pelanggaran;
2. b.rekam medis;
3. c.standar prosedur operasional;
4. d.surat penugasan klinis; dan
5. e.surat tanda registrasi dan surat izin praktik.
(3)Dokumen tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau melalui surat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat MDP diterima.
(4)Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja, dokumen tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh MDP, pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilanjutkan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…