DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014

Nomor: 37
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/XIII/2008 tentang Rekam Medis;
7.Peraturan Menteri . . .
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENENTUAN KEMATIAN DAN PEMANFAATAN ORGAN DONOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penghentian terapi bantuan hidup (with-drawing life supports) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien.
2.Penundaan terapi bantuan hidup (with-holding life supports) adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan.
3.Intensive Care Unit, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu instalasi di rumah sakit dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyulit- penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversibel.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Pengaturan penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum; dan
b.memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarga pasien, tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

a.penentuan mati batang otak pada seseorang yang diketahui proses kematiannya di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.penghentian terapi bantuan hidup;
c.penundaan terapi bantuan hidup; dan
d.pemanfaatan organ donor.

BAB II

PENENTUAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Penentuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjunjung tinggi nilai dan norma agama, moral, etika, dan hukum.

Pasal 5

(1)Penentuan kematian di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dokter.
(3)Dalam hal tidak ada tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)penentuan kematian dapat dilakukan oleh perawat atau bidan.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Penentuan kematian di luar fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan.

Pasal 7

Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau kriteria diagnosis kematian mati batang otak.

Pasal 8

(1)Kriteria diagnosa kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada telah berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secara permanen.
(2)Proses penentuan kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

Pasal 9

(1)Penentuan seseorang mati batang otak hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter yang kompeten.
(2)Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis syaraf.
(3)Dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calon donor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi.
(4)Masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah.
(5)Diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif (Intensive Care Unit).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/XIII/2008 tentang Rekam Medis;
7.Peraturan Menteri . . .
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENENTUAN KEMATIAN DAN PEMANFAATAN ORGAN DONOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penghentian terapi bantuan hidup (with-drawing life supports) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien.
2.Penundaan terapi bantuan hidup (with-holding life supports) adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan.
3.Intensive Care Unit, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu instalasi di rumah sakit dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyulit- penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversibel.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Pengaturan penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum; dan
b.memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarga pasien, tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

a.penentuan mati batang otak pada seseorang yang diketahui proses kematiannya di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.penghentian terapi bantuan hidup;
c.penundaan terapi bantuan hidup; dan
d.pemanfaatan organ donor.

BAB II

PENENTUAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Penentuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjunjung tinggi nilai dan norma agama, moral, etika, dan hukum.

Pasal 5

(1)Penentuan kematian di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dokter.
(3)Dalam hal tidak ada tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)penentuan kematian dapat dilakukan oleh perawat atau bidan.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Penentuan kematian di luar fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan.

Pasal 7

Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau kriteria diagnosis kematian mati batang otak.

Pasal 8

(1)Kriteria diagnosa kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada telah berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secara permanen.
(2)Proses penentuan kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

Pasal 9

(1)Penentuan seseorang mati batang otak hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter yang kompeten.
(2)Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis syaraf.
(3)Dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calon donor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi.
(4)Masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah.
(5)Diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif (Intensive Care Unit).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

PENENTUAN KEMATIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

PENENTUAN KEMATIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015