DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ‐2-

11.Peraturan . . .
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318); ‐3-
3.Dokter . . .
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/PDGS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
2.Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada dokter/dokter gigi yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya, ditujukan untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional. ‐4- BAB . . .
3.Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.Peserta Program Bantuan PDS/PDGS selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter dan dokter gigi yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
5.Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
8.“N” adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan PDS/PDGS bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS. ‐5-

(5)Usulan . . .

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi penerimaan Peserta secara administrasi dan akademik, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan lulusan Program Bantuan PDS/PDGS.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS Kementerian Kesehatan.
(3)Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan kebutuhan secara nasional.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(4)Dalam mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS memperhatikan usulan dari:
1. a.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
2. b.TNI/POLRI; dan
3. c.Dinas kesehatan provinsi. ‐6- Bagian . . .
(5)Usulan perencanaan yang diajukan oleh dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun berdasarkan usulan unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS/PDGS sekurang- kurangnya memuat:
1. a.jenis dan jumlah spesialis;
2. b.jenis dan kelas rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
3. c.rencana pendayagunaan Peserta.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 4 (empat) pelayanan medik penunjang.
(3)Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka spesialis lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 6

(1)Dalam mengusulkan perencanaan Peserta, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
(2)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum tersedia, unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus telah menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta. ‐7-
(2)Dalam . . .

Pasal 7

(1)Peserta terdiri atas:
1. a.Dokter/dokter gigi yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS; dan
2. b.Dokter/dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter/dokter gigi dengan status PNS.
(3)Dalam hal Peserta dengan status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berstatus dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dalam masa perpanjangan pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 8

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh:
1. a.unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. b.TNI/POLRI; dan/atau
3. c.dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Instansi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.menyertakan surat pernyataan dari gubernur/bupati/walikota yang menyatakan akan mengusulkan formasi Calon PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bagi Peserta asal daerah; dan
2. b.menyertakan surat pernyataan kesediaan dari direktur rumah sakit untuk menerima Peserta PPDS yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan spesialistik di rumah sakit dimaksud.

Pasal 9

(1)Penerimaan calon Peserta berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang terdapat dalam perencanaan. ‐8-
1. d.surat . . .
(2)Dalam hal penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam perencanaan, maka penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS dapat melalui usulan dari unit utama Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 10

(1)Penerimaan calon Peserta harus melalui tahap seleksi, yang terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.seleksi akademik.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
1. a.tahap verifikasi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan masing-masing; dan
2. b.tahap validasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(3)Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK dan disampaikan kepada fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dan dinas kesehatan provinsi.
(4)Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi yang dituju oleh calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS.
(5)Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diikuti oleh calon peserta yang sudah diterima dan/atau sedang mengikuti pendidikan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan;
c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

11.Peraturan . . .
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318); ‐3-
3.Dokter . . .
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/PDGS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
2.Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada dokter/dokter gigi yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya, ditujukan untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional. ‐4- BAB . . .
3.Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.Peserta Program Bantuan PDS/PDGS selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter dan dokter gigi yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
5.Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
8.“N” adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan PDS/PDGS bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS. ‐5-

(5)Usulan . . .

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi penerimaan Peserta secara administrasi dan akademik, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan lulusan Program Bantuan PDS/PDGS.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS Kementerian Kesehatan.
(3)Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan kebutuhan secara nasional.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(4)Dalam mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS memperhatikan usulan dari:
1. a.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
2. b.TNI/POLRI; dan
3. c.Dinas kesehatan provinsi. ‐6- Bagian . . .
(5)Usulan perencanaan yang diajukan oleh dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun berdasarkan usulan unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS/PDGS sekurang- kurangnya memuat:
1. a.jenis dan jumlah spesialis;
2. b.jenis dan kelas rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
3. c.rencana pendayagunaan Peserta.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 4 (empat) pelayanan medik penunjang.
(3)Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka spesialis lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 6

(1)Dalam mengusulkan perencanaan Peserta, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
(2)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum tersedia, unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus telah menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta. ‐7-
(2)Dalam . . .

Pasal 7

(1)Peserta terdiri atas:
1. a.Dokter/dokter gigi yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS; dan
2. b.Dokter/dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter/dokter gigi dengan status PNS.
(3)Dalam hal Peserta dengan status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berstatus dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dalam masa perpanjangan pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 8

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh:
1. a.unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. b.TNI/POLRI; dan/atau
3. c.dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Instansi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.menyertakan surat pernyataan dari gubernur/bupati/walikota yang menyatakan akan mengusulkan formasi Calon PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bagi Peserta asal daerah; dan
2. b.menyertakan surat pernyataan kesediaan dari direktur rumah sakit untuk menerima Peserta PPDS yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan spesialistik di rumah sakit dimaksud.

Pasal 9

(1)Penerimaan calon Peserta berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang terdapat dalam perencanaan. ‐8-
1. d.surat . . .
(2)Dalam hal penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam perencanaan, maka penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS dapat melalui usulan dari unit utama Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 10

(1)Penerimaan calon Peserta harus melalui tahap seleksi, yang terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.seleksi akademik.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
1. a.tahap verifikasi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan masing-masing; dan
2. b.tahap validasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(3)Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK dan disampaikan kepada fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dan dinas kesehatan provinsi.
(4)Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi yang dituju oleh calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS.
(5)Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diikuti oleh calon peserta yang sudah diterima dan/atau sedang mengikuti pendidikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2013