Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
1475); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN.
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaku perencana kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah), dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit daerah.
Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan meliputi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (P/HDN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk yang digunakan untuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus.
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Menteri Kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1612 Telah diperiksa dan disetujui: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun, hingga saat ini kualitas perencanaan dan penganggaran masih perlu terus ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi oleh para perencana setiap tahun antara lain adalah sinkronisasi dan koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau tergesa-gesa. Untuk menyikapi kondisi tersebut, para perencana harus memahami siklus dan jadwal serta kegiatan umum perencanaan dan penganggaran. Hal ini untuk memudahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN). Perhatian ditekankan pada sinkronisasi antara Pusat dan Daerah khususnya untuk Dana Dekonsentrasi (Dekon), Tugas Pembantuan (TP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan mengetahui dan memahami siklus dan jadwal penyusunan serta kegiatan umum perencanaan APBN ini, diharapkan dapat menyusun perencanaan dengan baik dan tepat waktu. Memperhatikan perkembangan kebijakan yang berlaku terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dan dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran serta penambahan pengaturan tentang perencanaan PNBP/BLU, P/HLN dan DAK, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan perlu disesuaikan. B. Tujuan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran.
1) Dipedomani dan diimplementasikannya perencanaan berbasis kinerja, 2) Dipedomaninya dan diimplementasikannya siklus, jadwal perencanaan dan penganggaran, dan 3) Dilaksanakannya perencanaan yang berkualitas sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan mengacu pada peraturan yang berlaku. C. Pengertian
BAB II KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN A. Pendekatan Perencanaan Anggaran Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perencanaan anggaran bidang kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional yang mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam jangka panjang, dokumen rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan untuk periode jangka menengah (lima tahun), dokumen perencanaan yang dihasilkan di tingkat nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sementara dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L). Dalam periode tahunan, dokumen perencanaan tingkat nasional yang dihasilkan disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sedangkan untuk kementerian disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L). Semua dokumen perencanaan tersebut harus sesuai antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam SPPN terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
Untuk pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan oleh legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih sebagai wakil rakyat di legislatif mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Anggota DPR dapat menampung usulan atau aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan menyampaikannya kepada Pemerintah. Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat tersebut berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Untuk mendapat suatu rencana yang optimal maka rencana pembangunan hasil proses politik perlu digabung dengan rencana pembangunan hasil proses teknokratik. Agar kedua proses ini dapat berjalan selaras, masing-masing perlu dituntun oleh satu visi jangka panjang. Agenda Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berkuasa yang dihasilkan dari proses politik perlu selaras dengan perspektif pembangunan yang dihasilkan proses teknokratik menjadi agenda pembangunan nasional lima tahunan. Selanjutnya agenda pembangunan jangka menengah ini diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang sekaligus menjadi satu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebelum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).
Pimpinan organisasi atau K/L melibatkan organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Pelibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang demokratis, sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan pembangunan di Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui proses yang partisipatif. Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan perencanaan strategis pembangunan kesehatan kepada masyarakat luas. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui website Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.
Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir sehingga masyarakat tidak begitu diperhitungkan dalam prosesnya.
Perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Kelemahan dari sistem ini adalah hasil program/kegiatan tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan para pegawai pemerintahan. Selain itu perencanaan bawah-atas memungkinkan timbulnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah paham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga masyarakat. Bila dilihat dari kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing sistem tersebut maka sistem yang dianggap paling baik adalah suatu sistem gabungan dari kedua jenis sistem tersebut karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamya antara lain adalah selain masyarakat mampu berkreasi dalam mengembangkan ide-ide mereka sehingga mampu berjalan beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu program tersebut. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Usulan program/kegiatan yang disampaikan pada saat Musrenbang harus sesuai pada setiap tingkatan musyawarah. Gabungan pendekatan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dan Rapat Konsolidasi Teknis (Rakontek) Perencanaan. Berdasarkan SPPN, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan, yakni:
Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. B. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Penganggaran kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam penganggaran kesehatan hendaknya berasaskan pada prinsip kecukupan, menyeluruh, berkesinambungan, berhasil guna, berdaya guna, menjamin pemerataan, berkeadilan dan transparan serta akuntabel Dalam sistem perencanaan dan penganggaran terdapat tiga (3) pendekatan yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Perencanaan dan penganggaran disusun secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai sumber dana yaitu APBN, termasuk PNBP dan P/HLN, serta APBD.
Adapun manfaat dari KPJM tersebut antara lain:
Dengan tiga pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran tersebut diatas, diharapkan tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan akan tercapai secara optimal. Terkait dengan alokasi dan pemanfaatan anggaran kesehatan maka Alokasi anggaran kesehatan di tingkat nasional minimal sebesar 5% APBN diluar gaji dan di tingkat provinsi, kabupaten/kota minimal sebesar 10% dari APBD diluar gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pusat maupun daerah. Besaran 5% dan 10% tersebut mencakup alokasi untuk sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang melaksanakan upaya kesehatan. Anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN dan APBD diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besaranya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan promotif, pelayanan preventif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, yang bisa bersifat UKM atau UKP. Anggaran untuk UKM difokuskan pada pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan pedekatan keluarga, Gerakan Masyarakat, implementasi SPM, pencapaian SDG’s, maupun program UKM lainnya. Sedangkan anggaran UKP diutamakan bagi penduduk miskin, lanjut usia dan anak terlantar. Namun demikian anggaran kesehatan juga perlu memperhatikan penguatan infrastruktur dan manajemen kesehatan. C. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti (Evidence Based) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron. Begitu pula dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek. Demikian juga dengan banyak kebijakan yang belum disusun berbasis bukti dan belum bersinergi baik perencanaan di tingkat pusat dan/atau di tingkat daerah. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan”. Oleh karena itu, penentuan alokasi anggaran setiap program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun t-1 serta target kinerja yang ditetapkan pada tahun t+1. Perencanaan dan penganggaran juga memperhatikan usulan dari satker, aspirasi masyarakat, dan lintas sektor. D. Kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran dengan RPJMN, Renstra, RKP, dan Renja-K/L Selama ini disadari bahwa perencanaan pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah masih belum menjadi acuan perencanaan jangka pendek sehingga dokumen perencanaan dan penganggaran jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM dan Renstra-KL), jangka pendek (RKP, Renja-KL serta RKA-K/L) menjadi tidak sinkron. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran harus ada keterkaitan atau benang merah antara indikator yang ada dalam RPJMN, Renstra, RKP dan Renja K/L. Indikator yang ada pada RKP dan Renja K/L merupakan indikator komposit untuk mencapai apa yang akan dicapai dalam RPJMN maupun Renstra. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kementerian Kesehatan, setiap perencana kesehatan harus mengacu pada dokumen RPJP Nasional, RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN, Renstra Kemenkes, RKP dan Renja Kemenkes. Masing-masing dokumen tersebut mempunyai keterkaitan substansi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan lebih terarah, komprehensif, terintegrasi dan sinergis. E. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran antara Pusat dan Daerah Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN mengamanatkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sebagai wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis-partisipatif yang dilakukan oleh K/L dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelaraskan perencanaan nasional dan daerah. Penyelarasan perencanaan nasional dan daerah merupakan bagian dari kebijakan pembangunan kesehatan, termasuk perencanaan dan penggunaan anggaran dari berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) maupun dana transfer ke daerah (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta), pemerintah desa maupun sumber lain. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang harus tercantum dalam APBD, salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus. Forum penyelarasan perencanaan dilaksanakan melalui Musrenbang dan dapat didahului dengan kajian yang melibatkan “expert group” setiap daerah. Expert Group ini akan membahas secara cermat target dan kinerja yang akan dicapai tiap daerah, yang memberikan dampak pada perencanaan penggunaan dana pusat dan daerah. Expert Group terdiri dari “ahli orang setempat” dan “ahli dari Kemenkes”, sehingga akan memperjelas posisi penggunaan anggaran daerah dan pusat. Setelah semuanya jelas maka diangkat secara formal di Musrenbang serta dieksploitasi dan diperjelas di Rakerkesnas. BAB III KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN A. Kebijakan Nasional Sasaran pembangunan kesehatan jangka panjang yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator yaitu meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Strategi pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJP Bidang Kesehatan 2005-2025 adalah sebagai berikut:
perikemanusian, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dan pengutamaan dan manfaat.
Masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Pengembangan upaya kesehatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kesehatan/kedokteran, perkembangan teknologi informasi, serta mempertimbangkan perubahan epidemiologi dan globalisasi.
Untuk tercapainya tujuan pembangunan kesehatan jangka panjang maka ditetapkan arah, kebijakan dan prioritas pembangunan dalam kurun waktu lima tahunan yang diacu dalam menetapkan rencana tahunan. Visi, misi, dan program Presiden dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga, serta kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tersebut. B. Kebijakan Kementerian Kesehatan Tantangan pembangunan kesehatan cukup berat dan semakin kompleks, sehingga memerlukan pengelolaan pembangunan kesehatan yang tepat mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Sasaran Program Indoensia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui uaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Tujuan Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:
2012).
Program Indonesia sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama yaitu (1) penerapan paradigma sehat, (2) pengatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan (JKN). Paradigma sehat merupakan perubahan pola pikir stakeholder dan masyarakat dengan pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan serta peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting yaitu, (1).Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (2).Penerapan pendekatan continuum of care, dan (3). Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Jaminan Kesehatan Nasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan meliputi:
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 di Kementerian Kesehatan meliputi:
Sedangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dimaksudkan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Dengan kondisi sehat, produktivitas masyarakat meningkat. Perilaku hidup sehat ditunjukkan dengan menciptakan lingkungan yang bersih. BAB IV MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN A. Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan mempunyai tahapan yang berkesinambungan mulai dari perencanaan program dan kegiatan sampai dengan pengalokasian anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:
Usulan perencanaan dan penganggaran disampaikan melalui aplikasi elektronik perencanaan dan penganggaran yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal, c.q Biro Perencanaan dan Anggaran. Penggunaan aplikasi elektronik bertujuan untuk:
Setiap satuan kerja (Satker) melakukan proses perencanaan dan penganggaran dengan mengikuti skema waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai berikut: 24 Gambar 1. Skema Tahapan Perencanaan dan Penganggaran APBN RakorbangdaPro pinsi dan Kab/KotaRancan gan Awal RKD dan pagu IndikatifDaerah • Sidang kabinet Rancangan Awal RKP • Penyampaian SB Rancangan Pagu Indikatif A. Nasional: • Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional. • Reviu angka dasar (baseline) K/L. B. Kementerian: • Evaluasi RKP t-1. • Pertemuan koordinasi internal Unit Utama. • Sinkronisasi tk. Kemenkes. Penyusunan Awal RKPD: • Penyusunan di tingkat Prov dan Kab/Kota • Sinkronisasi Prov dgn kab/kota P U S A T Rakerkesnas: Sinkronisasi awal Kemenkes, Dinkes, RS, & UPT Vertikal. Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan Pagu Indikatif Daerah Rakorbangpus Trilateral Meeting Pertemuan Bappenas & Bappeda (Rakorbangda) Rapat teknis Kemenkes ttg Program Prioritas & Pagu Indikatif Penyampaian rancangan Renja-K/L Pra Musrenbangnas & Musrenbangnas Pasca Musrenbang Penetapan Rancangan RKP Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dg DPR SB Rancangan Pagu Anggaran RDP RKA-K/L Kemenkes dengan DPR Penyesuaian Renja- K/L dan RKA-K/L (*Jika terdapat perubahan) Penetapan Alokasi Anggaran RDP RKA-K/L Kemenkes dg DPR D A E R A H Musrenbangda Prov dan Kab/Kota) KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH Peran Utama Kemenkes Peran Utama Bappenas/Kemenkeu Peran Utama Daerah Jan - Feb Maret Jun-Jul Okt Nov Jan -Feb Mei - Des Penyiapan RKA- K/L APBN Pagu Anggaran Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota Penyiapan RKAKL APBN Alokasi Anggaran Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota • Penelitian & Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran • Penelaahan RKA- K/L Penyusunan Rancangan RenjaK/L Mar-Apr Pembahasan RAPBN t+1 Kemenkes Penelaahan RKA KL Kemenkes dg Kemenkeu Penelitian & Reviu RKA KL Alokasi Anggaran Agst Maret Apr Apr Mei Juni Jul • Pemutakhiran RKP • Penetapan DIPA Kemenkes Des Maret Apr Maret Maret Maret Mei Mei Dari skema tahapan perencanaan dan penganggaran APBN dapat dijabarkan tahapan kegiatannya sebagai berikut: 1) Di tingkat pusat Skema perencanaan dan penganggaran Kemenkes, sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran. Tahapan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat sebagai berikut: a) pada bulan Januari, Presiden menetapkan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional untuk tahun direncanakan (t+1) berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya dan kebijakan tahun berjalan. b) pada bulan Februari Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan melakukan reviu angka dasar (baseline) Kementerian/Lembaga dan menyusun Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dan Ketersediaan Anggaran untuk dibahas bersama Menteri Koordinator Perekonomian. c) pada bulan Maret, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Ketersediaan Anggaran, Rancangan Awal RKP, dan Rancangan Pagu Indikatif kepada Presiden. d) di tingkat Kementerian Kesehatan, pada bulan Januari sampai dengan Februari pada tahun t (tahun anggaran berjalan) dilakukan penyusunan awal RKP tahun t+1. Hal- hal yang perlu dilakukan dalam menyusun RKP adalah sebagai berikut:
e) pada awal bulan Maret tahun t dilaksanakan Rakerkesnas yang betujuan:
f) pada bulan Maret, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Ketersediaan Anggaran, Rancangan Awal RKP, Rancangan Pagu Indikatif yang telah disetujui Presiden melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. g) pada bulan Maret, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda). Forum ini dihadiri oleh perwakilan K/L dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyampaian kebijakan pusat dan daerah. h) setelah mendapat SB tentang Rancangan Pagu Indikatif, Kementerian Kesehatan melaksanakan rapat teknis tentang pagu indikatif:
i) paling lambat akhir Maret, masing-masing Unit Utama menindaklanjuti hasil pertemuan teknis perencanaan dengan menyusun rancangan Renja-K/L per-program dan per-kegiatan sesuai dengan Rancangan Pagu Indikatif Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. j) paling lambat awal bulan April, Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan penelaahan rancangan Renja-K/L Unit Utama/Satker melalui forum diskusi. Penelaahan rancangan Renja-K/L dapat melibatkan Inspektorat Jenderal. k) minggu kedua bulan April, Kementerian Kesehatan menyampaikan rancangan Renja-K/L kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan. l) pada Minggu ke-3/4 bulan April, dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak antara Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenkes untuk menelaah rancangan Renja-K/L. Ruang lingkup penelaahan yaitu: kesesuaian kebijakan program, sasaran, target, indikator, output, dan lokus kegiatan pada rancangan Renja-K/L dengan RKP dan efisiensi serta efektifitas perencanaan penggunaan anggaran. m) pada bulan April, pertemuan Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas dan pada bulan Mei dilanjutkan dengan pertemuan Pasca Musrenbangnas yang bertujuan untuk membahas dan mensinkronisasikan kebijakan pusat dan daerah tentang program pembangunan nasional dan sinkronisasi dana APBN dengan APBD (termasuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan). Pertemuan berupa desk pembahasan antara Bappenas, Bappeda (didampingi oleh Dinkes Provinsi) dan Kemenkes (Biro Perencanaan dan Anggaran didampingi oleh Unit Utama). n) pada bulan Mei, Menteri PPN/Bappenas menetapkan Rancangan RKP berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak dan dilanjutkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). o) pada bulan Juni, Rancangan akhir RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. p) paling lambat akhir bulan Juni, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas menyampaikan Rancangan Pagu Anggaran yang telah disetujui Presiden kepada Kementerian/Lembaga melalui Surat Bersama. q) antara akhir bulan Juni-awal bulan Juli:
r) pada bulan Juli, dilaksanakan penelaahan RKA-K/L Kemenkes oleh Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas. s) pada bulan Juli, dilaksanakan pembahasan RKA-K/L pagu anggaran dengan DPR:
t) pada bulan Agustus, dilaksanakan pembahasan RAPBN t+1 antara Pemerintah dengan DPR untuk alokasi anggaran dan selanjutnya pembahasan pendalaman akan ditindaklanjuti Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga. u) jika terdapat perubahan dalam pembahasan tersebut dalam poin v), harus mendapat persetujuan Presiden. v) dalam hal poin w) terdapat perubahan pagu anggaran, maka K/L melakukan penyesuaian antara Renja-K/L dan RKA-K/L. Penyesuaian tersebut harus ditinjau ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntablitas dan tata kelola yang baik. w) pada bulan Oktober dilakukan penetapan alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan. x) pada bulan Oktober, dilaksanakan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan alokasi anggaran:
y) pada bulan Oktober-November, dilaksanakan pembahasan RKA-K/L alokasi anggaran dengan DPR:
z) pada bulan November, dilaksanakan penelaahan RKA-K/L antara Biro Perencanaan dan Anggaran didampingi oleh Unit Utama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. aa) pada bulan Desember, Menteri PPN/Bappenas melakukan Pemutakhiran RKP berdasarkan UU APBN. bb) pada bulan Desember dilaksanakan penetapan DIPA Kemenkes. 2) Di tingkat daerah Proses perencanaan dan penganggaran di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan jadwal serta kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dari sumber pendanaan APBN, termasuk Dekonsentrasi, TP, dan DAK. Tahapan perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai berikut: a) pada bulan Januari-Februari dilakukan penyusunan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tahapan: i) penyusunan rencana kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ii) sinkronisasi rencana kerja provinsi dan kabupaten/kota. b) pada bulan Maret dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) provinsi dan kabupaten/kota. Rancangan awal RKPD dan pagu indikatif daerah. c) pada bulan April dilaksanakan Musrenbangda provinsi dan kabupaten/kota. d) pada bulan Mei sampai dengan Desember dilaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran di daerah. Pada kurun waktu tersebut, daerah (Dinkes/RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota) juga harus menyiapkan RKA- K/L pagu anggaran pada bulan Juni-Juli (setelah pagu anggaran ditetapkan) dan menyiapkan RKA-K/L alokasi anggaran pada Minggu ke 2 bulan Oktober (setelah alokasi anggaran ditetapkan) untuk dilakukan penelitian dan reviu oleh pusat. Perencanaan PNBP/BLU dan P/HLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. B. Langkah-Langkah Perencanaan dan Penganggaran. Proses penyampaian usulan kegiatan sesuai dengan alur sebagai berikut: Gambar 2. Alur Penyampaian Usulan Kegiatan Usulan tersebut akan menjadi acuan untuk penentuan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan prioritas nasional bidang kesehatan. Setiap usulan kegiatan dengan pembiayaan anggaran belanja pusat maupun anggaran transfer ke daerah disampaikan melalui aplikasi elektronik perencanaan dan penganggaran yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal, c.q Biro Perencanaan dan Anggaran. Kegiatan-kegiatan yang mendesak seperti KLB, wabah, epidemi, bencana, peningkatan akses pelayanan yang harus segera diatasi serta kebijakan pimpinan (direktif presiden) yang belum diusulkan melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes, dapat diusulkan oleh pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) kepada Menteri Kesehatan. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan lintas sektor yang belum diusulkan melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes, dapat diusulkan kepada Menteri Kesehatan. Dalam perencanaan dan penganggaran ada dua proses yaitu pengusulan dan verifikasi. Pengusulan dokumen/proposal perencanaan dan penganggaran dapat dibedakan menjadi pengusulan dari kantor pusat, kantor daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT), dan SKPD.
1) untuk kantor pusat a) usulan satker kantor pusat (direktorat, pusat dan biro) dalam satu program dikoordinasikan oleh Unit Utama melalui Sekretariat Inspektorat/Direktorat Jenderal/ Badan. Untuk Sekretariat Jenderal dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Anggaran. b) unit utama, cq. Sekretariat Inspektorat/Direktorat Jenderal/Badan, memberikan umpan balik dan/atau rekomendasi terhadap usulan satker paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. c) usulan yang telah direkomendasi oleh Unit Utama akan diteruskan melalui aplikasi elektronik ke Menteri Kesehatan cq. Sekretariat Jenderal. 2) untuk kantor daerah a) usulan satker daerah (UPT) dalam satu Program melalui Direktorat atau Pusat terkait dan dikoordinasikan oleh Unit Utama, dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan. b) unit Utama, dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, memberikan umpan balik dan/atau rekomendasi terhadap usulan satker paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. 3) untuk satker dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Berdasarkan SB 3 menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) maka seluruh usulan perencanaan harus melalui dinas kesehatan provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah di daerah. Tahapan sebagai berikut: a) usulan satker daerah (Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan RS Daerah) dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. b) usulan dari organisasi profesi, LSM dan organisasi lainnya disampaikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dimana organisasi itu berkedudukan dan akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. c) dinas kesehatan provinsi melakukan analisis terhadap usulan satker paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. Berdasar hasil analisis tersebut, Dinkes Provinsi memberikan umpan balik kepada satker pengusul dan/atau merekomendasi usulan. d) dalam menentukan prioritas kebutuhan di masing- masing provinsi, dilakukan pembahasan bersama antara dinas kesehatan provinsi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam suatu forum. e) hasil pembahasan dalam forum tersebut disampaikan ke masing-masing Unit Utama beserta data pendukung (Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Belanja (RAB), Spesifikasi Teknis, Analisis Harga Satuan) melalui aplikasi elektronik. f) usulan yang telah direkomendasi oleh dinas kesehatan provinsi akan diteruskan secara elektronik ke Unit Utama sesuai dengan program/kegiatan yang diusulkan oleh satker.
1) Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun tahapannya sebagai berikut: Gambar 3. Tahapan pengalokasian DAK 2) Dalam perencanaan dan penganggaran DAK, Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan dan Anggaran menjadi leading sector dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait. 3) Setiap unit utama Kementerian Kesehatan dalam mengusulkan menu-menu kegiatan DAK harus melalui Biro Perencanaan dan Anggaran. 4) Dalam perencanaan DAK, Unit Utama harus memperhatikan indikator sebagai berikut : a) DAK Fisik
b) DAK Nonfisik
5) Formula yang digunakan dalam penganggaran DAK Fisik adalah sebagai berikut: Alokasi =Hasil Perhitungan Grafik Scattered Plot – (Hasil Perhitungan Grafik Scattered Plot X Indeks Pengurang) a) Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Reguler serta Layanan Kesehatan Rujukan Penugasan Hasil Desk Rakontek DAK yang telah diverifikasi dilakukan Scattered Plot untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Setelah penentuan batas atas dan batas bawah dilakukan pengalian indeks pengisian aplikasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Indeks Pengurang 0 – 20 % 0.4 21 – 40 % 0.3 41 – 50 % 0.2 61 – 80 % 0.1 81 – 100 % 0 Formula akhir adalah sebagai berikut: b) Layanan Kesehatan Dasar Afirmasi Alokasi = Jumlah Puskesmas X Nilai Perhitungan Kementerian PUPERA c) Layanan Kefarmasian Penyediaan Obat dan BMHP Formula teknis alokasi Penyediaan Obat dan BMHP untuk Kab/Kota tahun n+1 didasarkan atas rumus perhitungan sebagai berikut : Perhitungan kebutuhan anggaran obat per kapita yang akan didukung oleh APBD II dan DAK : A Perhitungan minimal alokasi Kab/Kota : Perhitungan kemampuan anggaran perkapita obat Kabupaten/Kota : C Keterangan : Indeks adalah nilai/point suatu daerah dibagi dengan rata – rata nasionalnya. Bila Indeks Biaya Perkapita (Indeks C) < 0, maka indeks dikoreksi menjadi 0. a) Alokasi Obat dan Perbekalan kesehatan Kab/Kota Jika D < B, maka Alokasi Obat dan BMHP bagi Kab/Kota adalah B. Jika D> B, maka alokasi Obat dan BMHP bagi Kab/Kota adalah D b) Indeks Alokasi Obat dan BMHP merupakan Indeks dari D, serta dibandingkan dengan Usulan penyediaan Obat dan BMHP TA n+1. Jika suatu Kab/Kota tidak mengusulkan DAK, maka indeksnya menjadi 0 c) Pemberian Pembobotan bagi Kab/Kota yang melaporkan Realisasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA n-1
d) Pemberian Indeks Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
e) Pemberian Indeks Lokus Prioritas Kabupaten Tertinggal Tahun n-1
f) Pemberian Indeks Mapping Lokus Prioritas Perbatasan tahun n-1
g) Pemberian Indeks Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Destinasi Pariwisata Prioritas berdasarkan Kementerian Pariwisata.
h) Pemberian pembobotan bagi kab/kota berdasarkan kapasitas fiskal kabupaten/kota:
i) Pemberian pembobotan bagi kab/kota berdasarkan frekuensi terjadi bencana, termasuk banjir, letusan gunung api, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi, gempa bumi, kebakaran, gelombang pasang/abrasi, kekeringan, aksi teror/sabotase, hama tanaman, kecelakaan industri, kelaparan, KLB, konflik/kerusuhan sosial, perubahan iklim, tsunami.
j) Pemberian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) kab/kota:
k) Indeks Penyediaan Obat dan Perbekkes per Kab/Kota merupakan penjumlahan indeks- indeks diatas, serta dibandingkan dengan Usulan penyediaan Obat dan BMHP TA n+1. Jika suatu Kab/Kota tidak mengusulkan DAK, maka indeksnya menjadi 0. l) Alokasi Obat dan Perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus sebagai berikut: Alokasi Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab/Kota : m) Alokasi Rehabilitasi/Pembangunan Baru dan Penyediaan Sarpras IFK 1) Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: a) Ketersediaan Instalasi Farmasi b) Status kepemilikan Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota c) Luas penyimpanan Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota d) Persentase kerusakan Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota e) Pengajuan Usulan anggaran Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF Prov/Kab/Kota melalui DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA n+1 2) Penentuan daerah yang mendapatkan anggaran pembangunan baru/rehabilitasi Instalasi Farmasi Propinsi berdasarkan perhitungan Indeks: a) Pembobotan kondisi IF : Angka 1 bila : - Persentase Kerusakan IF > 70% - Kab/Kota tidak memiliki Instalasi Farmasi - Status kepemilikan IF milik Pemda Prov/Kab/Kota - Memiliki lahan siap bangun - Luas bangunan IF < 500 M2 Angka 0 bila : - Persentase Kerusakan IF < 30% - Kab/Kota memiliki Instalasi Farmasi - Status kepemilikan IF tidak milik Pemda Prov/Kab/Kota - Luas bangunan IF ≥ 500 M2 - Tidak memiliki lahan siap bangun b) Indeks Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF Kab/Kota merupakan Indeks dari penjumlahan poin variabel diatas dan dibandingkan dengan Usulan anggaran Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF Prov/Kab/Kota TA n+1. Jika suatu Prov/Kab/Kota tidak mengusulkan DAK, maka indeksnya menjadi 0 3) Pendataan Kab/Kota yang belum atau sudah memiliki sarana pendukung Instalasi Farmasi berupa: a) Sarana Penyimpan yaitu Sarana Penyimpanan Vaksin/Cold Chain, Generatorset, AC split, Forklift, Palet, Lemari Narkotika dan psikotropika, Rak Obat dan Perbekkes, Refrigerator, Trolley, Incinerator b) Sarana Distribusi yaitu kendaraan Mobil Roda Empat c) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran, APAR, CCTV, Pagar/Teralis d) Sarana Pengolah Data yaitu Komputer, Printer, Laptop e) Sarana Telekomunikasi yaitu Faximile dan Alat Koneksi/Akses Internet f) Sarana Penunjang yaitu : Meja Kerja, Kursi Kerja, Lemari Arsip, Panel Surya 4) Pemberian point dengan menilai/memberikan : Angka 1 bila Prov/Kab/Kota belum memiliki atau sudah memiliki salah satu/lebih sarana pendukung Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota dengan jumlah sarana yang baik dibawah rata-rata nasional dan mengajukan usulan penyediaan sarana pendukung IF Prov/Kab/Kota melalui DAK Subbid Pelayanan Kefarmasian TA n+1 Angka 0 bila Prov/Kab/Kota memiliki salah satu/lebih sarana pendukung Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota dengan jumlah sarana yang baik diatas rata-rata nasional dan tidak mengajukan usulan penyediaan sarana pendukung IF Prov/Kab/Kota melalui DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA n+1 5) Indeks Penyediaan Sarana Pendukung IF Prov/Kab/Kota merupakan Indeks dari penjumlahan poin variabel diatas dan dibandingkan dengan Usulan anggaran Penyediaan Sarana Pendukung IF Prov/Kab/Kota TA n+1. Jika suatu Kab/Kota tidak mengusulkan DAK, maka indeks menjadi 0 6) Pemberian pembobotan bagi Prov/Kab/Kota berdasarkan kapasitas fiskal Prov/Kab/Kota: a) Prov/Kab/Kota yang termasuk kategori rendah mendapatkan point 3 b) Prov/Kab/Kota yang termasuk kategori sedang mendapatkan point 2 c) Prov/Kab/Kota yang termasuk kategori tinggi mendapatkan point 1 d) Prov/Kab/Kota yang termasuk kategori sangat tinggi mendapatkan point 0 7) Pemberian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Prov/Kab/Kota: a) Prov/Kab/Kota yang memiliki indeks pembangunan kesehatan masyarakat tinggi mendapatkan point 0 b) Kab/Kota yang memiliki indeks pembangunan kesehatan masyarakat tinggi mendapatkan point 1 8) Pemberian Indeks Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal a) Kab/Kota yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2015 – 2019 mendapatkan nilai 1 b) Kab/Kota yang tidak termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2015 – 2019 mendapatkan nilai 0 9) Pemberian Indeks Lokus Prioritas Kabupaten Tertinggal tahun n-1 a) Kab/Kota yang termasuk dalam daftar lokus prioritas kabupaten tertinggal tahun n-1 mendapatkan nilai 1 b) Kab/Kota yang tidak termasuk dalam daftar lokus prioritas kabupaten tertinggal tahun n-1 mendapatkan nilai 0 10) Pemberian Indeks Mapping Lokus Prioritas Perbatasan tahun n-1 a) Kab/Kota yang termasuk dalam daftar mapping lokus prioritas perbatasan tahun n-1 mendapatkan nilai 1 b) Kab/Kota yang tidak termasuk dalam daftar mapping lokus prioritas perbatasan tahun n-1 mendapatkan nilai 0 11) Pemberian Indeks Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Destinasi Pariwisata Prioritas berdasarkan Kementerian Pariwisata. a) Kab/Kota yang termasuk dalam daftar destinasi pariwisata prioritas pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mendapatkan nilai 1 b) Kab/Kota yang tidak termasuk dalam daftar destinasi pariwisata prioritas pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mendapatkan nilai 0 12) Indeks Penyediaan Sarpras dan IFK merupakan penjumlahan indeks-indeks diatas, serta dibandingkan dengan usulan penyediaan sarpras dan IFK Prov/Kab/Kota TA n+1. Jika suatu Kab/Kota tidak mengusulkan penyediaan sarpras dan IFK Prov/Kab/Kota TA n+1, maka indeksnya menjadi 0. 13) Alokasi Rehabilitasi/Pembangunan Baru dan Penyediaan Sarpras IFK Penyediaan Sarpras dan IFK dihitung dengan rumus sebagai berikut: • Alokasi Penyediaan obat dan BMHP • Alokasi Rehabilitasi/Pembangunan Baru dan penyediaan sarpras dan IFK d) RS Pratama dan Unit Transfusi Darah e) Pengadaan peralatan pendukung imunisasi f) Pengembangan Bapelkes 6) Formula yang digunakan dalam penganggaran DAK non- Fisik adalah sebagai berikut: Formulasi perhitungan BOK adalah sebagai berikut: a) Dinkes Provinsi Alokasi Provinsi = AD + AT + Alokasi Lokus Prioritas (ALP) - - - ALP = BOBOT REGIONAL (BR) = No Regional Bobot
b) BOK Dinkes Kab/Kota Alokasi Dinkes Kab/Kota = AD + AT + ALP - - - ALP = (∑ kab pamsimas x unit Cost) + (∑ balkesmas kab/kota x unit Cost) c) BOK Puskesmas - - - ALP = (∑ Puskesmas NS x unit Cost) + (∑ Desa STBM x unit Cost) d) Distribusi Obat dan Manajemen E-logistik Perhitungan Distribusi Obat : Perhitungan Manajemen E-Logistik : Alokasi Total = Alokasi Distribusi Obat + Alokasi Manajemen E-Logistik e) Jampersal Alokasi = Jumlah Ibu Hamil X Unit Cost f) Akreditasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda Alokasi = Jumlah Sasaran Akreditasi X Unit Cost
Tahapan proses verifikasi adalah sebagai berikut:
Kesesuaian dengan tupoksi, c. Efisien, d. Penggunaan sumber daya yang cost effective, e. Fisibilitas (secara teknis, politis, dan kendala sosial), f. Equity (Keadilan), dan g. Filling the Gap (menutup kesenjangan yang ada di daerah).
Verifikasi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Anggaran akan menilai 2 aspek yaitu: 1) Aspek perencanaan dengan bobot 60%, meliputi: a) kesesuaian usulan dengan indikator/sasaran dalam RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, dan RKP, b) kesesuaian dengan tupoksi dan kewenangan, c) kesesuaian kerangka logis program, d) keberadaan manajemen risiko, e) dukungan terhadap program prioritas presiden dan/atau kementerian, f) aspek spasial, g) dimensi masalah, dan h) kepatuhan pada ketentuan teknis perencanaan dan penganggaran. 2) Aspek monitoring dan evaluasi dengan bobot 40%, meliputi: a) implementasi, dengan variabel yang diukur yaitu: realisasi anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian output, dan efisiensi. b) pencapaian capaian indikator kinerja kegiatan.
Pagu indikatif internal tersebut diusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya perubahan/penyesuaian RKA-K/L tersebut harus diteliti/direviu oleh Biro Perencanaan dan Anggaran serta Inspektorat Jenderal. C. Kebijakan Operasional Perencanaan dan penganggaran pada beberapa kegiatan tertentu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Selain itu, Kemenkes menetapkan kebijakan khusus sebagai berikut:
1) aksesibilitas yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Satker. 2) aspek legal (keabsahan kepemilikan). 3) surat keterangan harga tanah daerah setempat yang dapat dikeluarkan oleh Instansi Pemeritah Daerah, minimal Kecamatan.
1) rencana kebutuhan tahunan barang milik negara (RKBMN) Mulai tahun 2016, untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan khusus perkantoran dan rumah negara harus diusulkan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk pengusulan RKBMN terkait tanah dan/atau bangunan harus diusulkan pada bulan Agustus t-2. 2) sertifikat kepemilikan tanah atau dokumen kepemilikan lain yang sah. 3) rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) 4) surat/rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) atau Dinas Pekerjaan Umum yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). 5) surat pernyataan memenuhi kelayakan standar teknis dari unit terkait.
1) data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 2) perluasan dan/atau penambahan gedung kantor melalui mekanisme Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN). 3) renovasi gedung kantor tanpa menambah luas bangunan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) surat/rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) atau Dinas Pekerjaan Umum yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). 5) kantor pusat dimintakan persetujuan Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Umum, untuk Kantor Daerah perlu persetujuan Eselon 1 terkait.
Pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan memperhatikan: 1) Data SIMAK-BMN dan jumlah jabatan dalam struktur organisasi. 2) Surat Keputusan (SK) penghapusan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, KMK Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kementerian Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, dan Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 3) Hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dari Kementerian Keuangan. Kementerian Kesehatan menetapkan ketentuan pengadaan AADB Dinas Operasional sebagai berikut:
1) AADB Dinas Operasional Jabatan Kantor Pusat dialokasikan pada satker Biro Umum. 2) AADB Dinas Operasional Jabatan Kantor Daerah dialokasikan pada satker pengusul. 3) AADB Dinas Operasional Kantor dialokasikan di Satker Pengusul.
1) Data SIMAK-BMN dan jumlah jabatan/pegawai. 2) SK penghapusan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan. 3) Risalah lelang penghapusan dari Kemenkeu. 4) Pengadaan alat pengolah data diutamakan peralatan dengan spesifikasi bersifat primer, yaitu spesifikasi standar untuk pelaksanaan operasional perkantoran yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi. 5) Pengadaan alat pengolah data dengan spesifikasi khusus yang memerlukan rekomendasi Pusat Data dan Informasi, yaitu: a) aplikasi pengembangan; b) software pabrikan seperti database, aplikasi pengolah data, dan lain-lain, tidak termasuk sistem operasi, perkantoran, dan utilitas pada komputer pengguna; c) software jaringan seperti sistem operasi, sistem keamanan, manajemen jaringan, dan lain-lain; d) sewa/langganan internet; e) infrastruktur jaringan (router, switch, cabling, server, UPS server, data storage, dan lain-lain) dan alat sejenisnya.
1) Pengadaan alat kesehatan harus memiliki izin edar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan mengutamakan produk dalam negeri. 2) Pengadaan alat kesehatan mengutamakan produk yang sudah tersedia dalam e-catalogue sesuai Peraturan perundang- undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e- Purcashing.) 3) Alat kesehatan yang pengadaannya melalui mekanisme pelelangan umum harus menyertakan referensi harga sebagai dasar penetapan harga satuan. Referensi harga dapat diperoleh dari hasil survei harga pasar, penawaran langsung perusahaan (sole agents), data elektronik/internet/website, atau kontrak tahun sebelumnya. 4) Pengadaan alat kesehatan yang dilaksanakan di luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Usulan pengadaan alat kesehatan harus dilengkapi dengan RAB detail (termasuk volume dan harga satuan) dan KAK yang mencantumkan justifikasi kebutuhan Alkes. Format KAK dan RAB mengacu pada peraturan perundang-undangan. 6) Alat kesehatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung penggunaan alkes yang dibuktikan dengan data elektronik aset atau sarana prasarana dan alat (SPA). 7) Pengadaan alat kesehatan dengan teknologi tinggi perlu dilengkapi dengan dokumen kajian Health Technology Assesment (HTA). 8) Pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program di Kantor Pusat dan Daerah perlu rekomendasi dari Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Pengalokasian biaya perjalanan dinas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Untuk kegiatan pertemuan internasional, anggota delegasi RI, Liason Officer serta Security Officer tidak termasuk sebagai anggota panitia.
Pertemuan penyusunan NSPK di luar kantor dilakukan pembatasaan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/318/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Pertemuan Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut tentang koordinasi dan rekomendasi dituangkan dalam Surat Edaran Eselon I.
Bila satker memerlukan tenaga pramubakti melebihi 10% dari jumlah pegawai maka dilengkapi dengan analisa kebutuhan.
Biaya pemeliharaan berupa BMN (selain tanah dan/atau bangunan, alat angkutan bermotor) yang nilai perolehannya kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-satuan diusulkan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENELITIAN DAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN A. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Penelitian dan Reviu dokumen perencanaan anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran. Hal-hal yang akan diteliti dan direviu dalam dokumen perencanaan anggaran:
Pengaturan proses penelitian dan reviu dokumen perencanaan anggaran adalah sebagai berikut:
Penelitian dimaksud difokuskan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
Unit Utama menyampaikan hasil pembahasan pagu indikatif kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan verfikasi oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dengan mengundang Inspektorat Jenderal. Fokus verifikasi pada keterkaitan usulan kegiatan dengan indikator program dan kegiatan Unit Utama tersebut. Tujuannya adalah agar saat penelitian dan reviu RKA-K/L pagu anggaran dan alokasi anggaran tidak ada perbedaan persepsi dengan Unit Utama. Pokok-pokok yang menjadi fokus verifikasi adalah: 1) kesesuaian dengan pagu yang ditetapkan. 2) kesesuaian dengan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM). 3) kesesuaian usulan dengan tugas dan fungsi. 4) kesesuaian usulan program dan kegiatan inisiatif baru yang telah disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. 5) hasil pencapaian indikator program dan kegiatan tahun sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan verifikasi. 6) kesesuaian tahapan kegiatan dengan output kegiatan. 7) kesesuaian output kegiatan dengan indikator kegiatan. 8) kelengkapan dokumen pendukung berupa TOR, RAB, dan lain- lain. 9) kesesuaian usulan program dan kegiatan dengan kebijakan/peraturan penganggaran. 10) kesesuaian sumber dana (RM, PNBP/BLU, P/HLN, dan sebagainya). Adapun formulasi nilai pembobotan yang digunakan dalam proses penilaian usulan perencanaan adalah sebagai berikut: Keterangan: C = Nilai bobot total. Nilai bobot total digolongkan menjadi 4 kriteria prioritas yaitu: kriteria A : >75% -100%; B : >50% - 75%; C : >25% - 50%; dan D : 0% - 25% X = Aspek perencanaan/teknis program, dengan bobot total 60%. Sub kriteria yang diperhitungkan terdiri atas: kesesuaian dengan RPJMN, RENSTRA & atau RKP (7,5%), kesesuaian dengan tupoksi dan kewenangan (2,5%), kesesuaian dengan kerangka logis program (10%), keberadaan manajemen resiko (2,5%), dukungan terhadap Program Prioritas (20%), pertimbangan aspek spatial (5%), dimensi masalah (5%), kepatuhan pada teknis perencanaan meliputi kepatuhan pada ketentuan nomenklatur, satuan, target, kaidah efisiensi (tidak duplikasi, sesuai kebutuhan, dan sesuai Standar Biaya Masukan (7,5%). Y = Aspek monitoring dan evaluasi yaitu implementasi, dengan bobot total 20%. Sub kriteria yang diperhitungkan antara lain: realisasi anggaran (5%), konsistensi RPD (rencana penarikan dana) dengan realisasi (5%), pencapaian output (5%), dan efsisiensi (5%). Z = Aspek monitoring dan evaluasi yaitu pencapaian indikator kinerja kegiatan, dengan bobot total 20%. Kriteria pembobotan adalah sebagai berikut: 1) aspek perencanaan teknis program, dengan bobot total 60% = X. Kriteria teknis program dibagi ke dalam sub kriteria: a) Kesesuaian dgn RPJMN, RENSTRA & RKP (bobot 7,5%) = X1, yaitu identifikasi kesesuaian komponen dengan sasaran RPJMN, RENSTRA & RKP. b) Kesesuaian dgn Tupoksi & Kewenangan (bobot 2,5%) = X2, yaitu Kesesuaian komponen kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan. Komponen kegiatan dipastikan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sesuai dengan kewenangannya. c) Kesesuaian dengan Kerangka Logis Program (bobot 10%) = X3, yaitu Kesesuaian komponen kegiatan dengan logical framework program. d) Manajemen Resiko (bobot 2,5%) = X4, yaitu adanya identifikasi resiko-resiko masalah yang dapat menyebabkan kegagalan dan rencana kontijensi-nya. e) Mendukung Program Prioritas (bobot 20%) = X5, yaitu Identifikasi apakah komponen kegiatan mendukung program-program prioritas (Stunting, AKI, AKB, ATM, Germas, PIS PK, Nusantara Sehat, JKN, Program Pantauan KSP, 40 Desa Pilot). f) Aspek Spatial/Kewilayahan & Equity/keadilan (bobot 5%) = X6, yaitu Identifikasi apakah komponen kegiatan mendukung aspek kewilayahan & keadilan meliputi afirmasi terhadap daerah Papua & Papua Barat dan DTPK, disparitas Kapasitas Fiskal, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM), ketersediaan SDM dan Sarana prasarana serta mutu fasyankes. g) Dimensi Masalah (bobot 5%) = X7, yaitu identifikasi keterkaitan komponen kegiatan dengan aspek masalah yang coba diatasi, yaitu: • Growth/perkembangan masalah, • Magnitude (ukuran kekuatan masalah yang dihadapi. • Keberlanjutan • Lokalitas masalah • Kompleksitas h) Kepatuhan pada ketentuan teknis perencanaan dan penganggaran (bobot 7,5%) = X8, yaitu kepatuhan pada kaidah/ketentuan perencanaan dan penganggaran (Nomenklatur, satuan, target , sasaran, kaidah efisiensi; tidak duplikasi, sesuai kebutuhan dan Standar Biaya Masukan (SBM) serta kepatuhan pada Bagan Akun Standar (BAS) 2) aspek monitoring dan evaluasi, dengan bobot total 40%. Yang digunakan sebagai penghitungan bobot monev adalah hasil evaluasi 2 tahun sebelumnya (T-2). Dibagi ke dalam 2 sub kriteria yaitu: a) Aspek Implementasi dengan bobot =20% = Y. Rumus Y =Y1+Y2+Y3+Y4 atau Komponen Y terdiri dari:
Keterangan: P = Penyerapan anggaran RA = Realisasi anggaran PA = Pagu anggaran Nilai bobot realisasi anggaran (NBRA) = Y1. Rumus: NBRA = P x 0.05 (bobot) ii. Konsistensi rencana dengan pelaksanaanya (bobot 5%), yaitu kesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) per-bulan dengan realisasinya. Diukur dengan seberapa simpagan/gap antara RPD per-bulan dengan realisasi anggarannya. Rumus: Keterangan: K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi RA = Realisasi anggaran RPD = Rencana penarikan dana N = Jumlah bulan Nilai bobot konsistensi (NBK)= Y2. Rumus: NBK = K x 0.0 5 (bobot) iii. Pencapaian Keluaran (bobot 5%), yaitu: persentase capaian volume keluaran dibanding dengan target volume keluaran. Rumus: Keterangan: PK = Pencapaian keluaran RVK = Realisasi volume keluaran TVK = Target volume keluaran n = Jumlah keluaran Nilai bobot pencapaian keluaran (NBPK)= Y3. Rumus: NBPK = PK x 0.05 (bobot) iv. Efisiensi (bobot 5%): ukuran seberapa besar satuan kerja dapat mengefisienkan anggarannya dengan tetap mencapai target keluaran yang sama. Rumus: Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapak K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh kisaran nilai yang berkisar antara 0%-100%. Nilai bobot efisiensi (NE)= Y4. Rumus: NBE = NE x 0.05 (bobot) b) Aspek pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan bobot =20% = Z. Merupakan persentase capaian target IKK dibanding dengan realisasinya. Rumus: Keterangan: PIKK = Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan RIKK = Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan TIKK = Target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai bobot pencapaian IKK = Z. Rumus: NBPIKK = PIKK x 0.2 (bobot)
1) kesesuaian dengan pagu yang ditetapkan. 2) kesesuaian dengan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM) 3) kesesuaian usulan dengan tugas dan fungsi. 4) kesesuaian usulan program dan kegiatan inisiatif baru yang telah disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. 5) hasil pencapaian indikator program dan kegiatan tahun sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan reviu dan penelitian. 6) kesesuaian tahapan kegiatan dengan output kegiatan. 7) kesesuaian output kegiatan dengan indikator kegiatan. 8) kelengkapan dokumen pendukung berupa TOR, RAB, dan lain-lain. 9) kesesuaian usulan program dan kegiatan dengan kebijakan/peraturan penganggaran. 10) kesesuaian sumber dana (RM, PNBP/BLU, P/HLN, dan sebagainya).
1) memastikan hasil penelitian dan reviu pada pagu anggaran telah ditindaklanjuti. 2) melakukan penelitian dan reviu terhadap usulan perubahan dan komponen kegiatan baru (belum ada pada pagu anggaran).
Dokumen hasil pembahasan internal Unit Utama dan RKA-K/L disampaikan ke Sekretaris Jenderal sebelum dilakukan penelitian dan reviu pagu indikatif.
1) judul 2) identitas satker 3) jumlah pagu indikatif 4) tanggal penelitian 5) isi penelitian sesuai format 6) kesimpulan dan rekomendasi 7) penandatangan: a) tim peneliti dari Biro Perencanaan dan Anggaran; b) KPA Satker atau pejabat yang mewakili; c) kabag PI/PA Unit Utama; d) kabag di Biro Perencanaan dan Anggaran yang menjadi pengampu Unit Utama yang menjadi obyek penelitian.
1) Format penelitian pada pagu anggaran dan alokasi anggaran setidaknya harus memuat: a) judul b) identitas satker c) jumlah pagu anggaran/alokasi anggaran d) tanggal penelitian e) isi penelitian f) kesimpulan dan rekomendasi g) penandatangan:
2) Format reviu pada pagu anggaran dan alokasi anggaran setidaknya harus memuat:
B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Reviu atau verifikasi dokumen perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk menilai kelayakan Usulan sesuai dengan target prioritas nasional. Verifikasi Dokumen perencanaan di fokuskan pada:
2014)
1) Tim penilaian Teknis dari Biro Perencanaan dan Anggaran 2) KPA Satker (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 3) Dinas Kesehatan Provinsi 4) Kabag PI/PA Unit Utama; BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang mempunyai peran sangat penting. Pembinaan perencanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan perencanaan dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien sehingga menghasilkan mutu perencanaan yang berkualitas. Sedangkan pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas yang sedang berjalan dengan tujuan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dengan standar/tolak ukur yang ditetapkan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, dan standar pelaksanaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, pemberian pendidikan/pelatihan, dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi sulit untuk dipisahkan. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan, GAO (1992:4). Evaluasi akan menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. Menurut Department of Health & Human Services, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Sebagaimana dengan proses pada umumnya, evaluasi harus dapat mendefinisikan komponen-komponen fase dan teknik yang akan dilakukan. Pengertian lain dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1993:5) menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi. Evaluasi mungkin saja dilakukan dengan tidak terlalu mementingkan keakuratan data yang ada, namun dengan lebih bijaksana dalam memperoleh data, sehingga data yang hanya berkriteria cukup dapat saja digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Penggunaan data dan informasi guna melakukan evaluasi lebih diprioritaskan pada kecepatan untuk memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan dapat segera dilakukan. A. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pertanggung-jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Kementerian Negara/Lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: 1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; 2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan 3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Adapun penyelengggaran SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam melaksanakan ketentuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan SAKIP dilakukan dengan:
Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam konsep pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government), SAKIP merupakan alur sistem yang dimulai sejak perencanaan kinerja dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Aksi Program/Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK). Pada pelaksanaannya, diperlukan instrumen untuk pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Setelah melalui fase pelaksanaan, dilanjutkan dengan pelaporan kinerja yang menggunakan format atau alat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) atau Laporan Kinerja (LKj). Dokumen LAK/LKj tersebut akan menjadi bahan baku penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Dengan memanfaatkan LHE, setiap instansi akan menyusun perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya. Demikianlah siklusnya akan berulang kembali mengikuti pola tersebut. Gambaran pola siklus tersebut sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Gambar 4. Alur SAKIP Dalam pelaksanaannya SAKIP tidak dapat terlepas dari sistem perencanan dan penganggaran. Pada tahap perencanaan, SAKIP berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, SAKIP berhubungan dengan Sistem Penganggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keterkaitan SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran dapat digambarkan dalam bagan berikut: RESULT ORIENTED GOVENMENT Plan Action Check Do Gambar 5. Keterkaitan SAKIP dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem Penganggaran B. Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Anggaran Dalam proses perencanaan dan penganggaran baik yang dilakukan di tingkat Pusat maupun daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi agar dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran berjalan sebagaimana mestinya. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi secara dini kendala/permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya segera dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pemantauan penyusunan perencanaan penganggaran dilakukan untuk menjamin kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dihasilkan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk perbaikan tahun berikutnya. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran akan menjadi berkualitas, transparan dan akuntabel, proporsional dan semakin efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa:
RKP/RKPD RPJP RKA-KL/SKPD DIPA/P RPJMN/RPJMD RKT dan Renja-KL/SKPDRenstra KL/SKPD EVALUASI LAKIP Penetapan Kinerja Pengukuran dan Pengumpulan Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Sistem Penganggaran Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pelaksanaan pemantauan dimulai dari proses perencanaan baik melalui supervisi maupun pertemuan/koordinasi sampai dengan penuangannya ke dalam RKA-K/L. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran bersama-sama dengan Unit Utama. Sedangkan provinsi, perlu melakukan pemantauan dalam perencanaan dan pelaksanaan di kabupaten/kota. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan. Petugas harus mampu memberikan saran pemecahan masalah pada setiap kendala/masalah yang ditemukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memberikan umpan balik terhadap hasil perencanaan dan penganggaran yang telah disusun, sehingga perencanaan dan penganggaran yang akan disusun pada tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Dalam melakukan evaluasi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
Evaluasi perencanaan dan penganggaran dilakukan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi perencanaan dan penganggaran di Kemenkes dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran. Provinsi melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh kabupaten/kota. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada, hasil laporan pelaksanaan kegiatan maupun kunjungan lapangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan didukung alat/sarana yang tepat agar dapat berjalan secara efektif dan terarah. Dengan demikian pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan mampu mendapatkan informasi penting guna perbaikan dan umpan balik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. C. Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan DAK Bidang Kesehatan Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauamn dan evaluasi meliputi:
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BAB VII PENUTUP Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara terintegrasi dan bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk RS. Penyelenggaraan yang dimaksud adalah sejak dimulainya proses penyusunan perencanaan sampai dengan evaluasi. Pedoman ini disusun agar para perencana kesehatan di Kemenkes (baik di kantor pusat maupun kantor daerah), dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota termasuk RS mempunyai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran APBN, baik yang bersumber dari RM, PNBP/BLU dan P/HLN. Dengan demikian kegiatannya dapat terintegrasi dan secara efektif memberikan konstribusi dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap Pedoman ini, maka harus dilakukan pemutakhiran seluruh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) yang disebutkan dalam Pedoman ini. Selanjutnya setiap Unit Utama agar menindaklanjuti Pedoman Perencanaan Penganggaran ini dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Eselon 1 masing-masing. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK
Membuka PDF…