DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015

Nomor: 53
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Hepatitis Virus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12.Peraturan…
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN HEPATITIS VIRUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini ini yang dimaksud dengan:

1.Hepatitis Virus adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus.
2.Penanggulangan Hepatitis Virus adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebarannya tidak meluas antar daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, produktivitas dan angka harapan hidup.
3.Surveilans…
3.Surveilans Hepatitis Virus adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Hepatitis virus serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Hepatitis Virus untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
(3)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Jenis Hepatitis Virus terdiri atas:
1. a.Hepatitis A, disebabkan oleh Virus Hepatitis A (VHA);
2. b.Hepatitis B, disebabkan oleh Virus Hepatitis B (VHB);
3. c.Hepatitis C, disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC);
4. d.Hepatitis D, disebabkan oleh Virus Hepatitis D (VHD); dan
5. e.Hepatitis E, disebabkan oleh Virus Hepatitis E (VHE).
(2)Terhadap jenis Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan penanggulangan berdasarkan cara penularannya, yaitu:
1. a.Hepatitis Virus yang penularannya melalui fecal oral untuk Hepatitis A dan Hepatitis E; dan
2. b.Hepatitis…
3. b.Hepatitis Virus yang penularannya melalui parenteral untuk Hepatitis B, Hepatitis C, dan Hepatitis D.

Pasal 4

Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.perlindungan khusus;
c.pemberian imunisasi;
d.surveilans Hepatitis Virus;
e.pengendalian faktor risiko;
f.deteksi dini dan penemuan kasus; dan/atau
g.penanganan kasus;

Pasal 5

Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, cara pencegahan, penanganan penderita, dan resistensi obat Hepatitis Virus;
b.menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan Hepatitis Virus;
c.peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan Hepatitis Virus; dan
d.peningkatan komitmen pemangku kepentingan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Hepatitis Virus.

Pasal 6

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit dengan penggunaan kondom, penggunaan alat pelindung diri, dan/atau mencegah penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi.

Pasal 7

(1)Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c hanya dilaksanakan untuk:
1. a.Hepatitis A melalui imunisasi secara aktif; dan
2. b.Hepatitis B melalui imunisasi secara aktif dan pasif
(2)Pemberian…
(2)Pemberian imunisasi Hepatitis A dianjurkan diberikan kepada pelaku perjalanan ke daerah endemis, petugas kesehatan, penjamah makanan, atau masyarakat yang mempunyai risiko tertular dan menularkan.
(3)Pemberian imunisasi Hepatitis B aktif wajib diberikan kepada bayi baru lahir segera setelah kelahirannya.
(4)Pemberian imunisasi Hepatitis B pasif diberikan kepada bayi baru lahir dari ibu dengan hepatitis B segera setelah kelahirannya.

Pasal 8

(1)Surveilans Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan berbasis faktor risiko dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui penemuan penderita secara aktif dan pasif.
(2)Surveilans Hepatitis Virus dilakukan dalam rangka:
1. a.pemantauan wilayah setempat;
2. b.kewaspadaan dini; dan/atau
3. c.surveilans sentinel.

Pasal 9

Dalam hal terjadi KLB Hepatitis A dan Hepatitis E dilakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit dilakukan dengan cara:

a.peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
b.peningkatan kualitas lingkungan;
c.skrining darah donor;
d.skrining organ untuk transplantasi; dan
e.penggunaan alat-alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12.Peraturan…
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN HEPATITIS VIRUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini ini yang dimaksud dengan:

1.Hepatitis Virus adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus.
2.Penanggulangan Hepatitis Virus adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebarannya tidak meluas antar daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, produktivitas dan angka harapan hidup.
3.Surveilans…
3.Surveilans Hepatitis Virus adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Hepatitis virus serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Hepatitis Virus untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
(3)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Jenis Hepatitis Virus terdiri atas:
1. a.Hepatitis A, disebabkan oleh Virus Hepatitis A (VHA);
2. b.Hepatitis B, disebabkan oleh Virus Hepatitis B (VHB);
3. c.Hepatitis C, disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC);
4. d.Hepatitis D, disebabkan oleh Virus Hepatitis D (VHD); dan
5. e.Hepatitis E, disebabkan oleh Virus Hepatitis E (VHE).
(2)Terhadap jenis Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan penanggulangan berdasarkan cara penularannya, yaitu:
1. a.Hepatitis Virus yang penularannya melalui fecal oral untuk Hepatitis A dan Hepatitis E; dan
2. b.Hepatitis…
3. b.Hepatitis Virus yang penularannya melalui parenteral untuk Hepatitis B, Hepatitis C, dan Hepatitis D.

Pasal 4

Penanggulangan Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.perlindungan khusus;
c.pemberian imunisasi;
d.surveilans Hepatitis Virus;
e.pengendalian faktor risiko;
f.deteksi dini dan penemuan kasus; dan/atau
g.penanganan kasus;

Pasal 5

Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, cara pencegahan, penanganan penderita, dan resistensi obat Hepatitis Virus;
b.menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan Hepatitis Virus;
c.peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan Hepatitis Virus; dan
d.peningkatan komitmen pemangku kepentingan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Hepatitis Virus.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c hanya dilaksanakan untuk:
1. a.Hepatitis A melalui imunisasi secara aktif; dan
2. b.Hepatitis B melalui imunisasi secara aktif dan pasif
(2)Pemberian…
(2)Pemberian imunisasi Hepatitis A dianjurkan diberikan kepada pelaku perjalanan ke daerah endemis, petugas kesehatan, penjamah makanan, atau masyarakat yang mempunyai risiko tertular dan menularkan.
(3)Pemberian imunisasi Hepatitis B aktif wajib diberikan kepada bayi baru lahir segera setelah kelahirannya.
(4)Pemberian imunisasi Hepatitis B pasif diberikan kepada bayi baru lahir dari ibu dengan hepatitis B segera setelah kelahirannya.

Pasal 8

(1)Surveilans Hepatitis Virus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan berbasis faktor risiko dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui penemuan penderita secara aktif dan pasif.
(2)Surveilans Hepatitis Virus dilakukan dalam rangka:
1. a.pemantauan wilayah setempat;
2. b.kewaspadaan dini; dan/atau
3. c.surveilans sentinel.

Pasal 9

Dalam hal terjadi KLB Hepatitis A dan Hepatitis E dilakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit dilakukan dengan cara:

a.peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
b.peningkatan kualitas lingkungan;
c.skrining darah donor;
d.skrining organ untuk transplantasi; dan
e.penggunaan alat-alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018