Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 250 Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Tanggal Tanggal Tanggal LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sasaran pembangunan kesehatan meliputi: meningkatnya satus kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas bersama seluruh komponen bangsa. Sejalan dengan agenda ke-5 nawacita Presiden yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang kemudian diterjemahkan pada 3 program prioritas yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu : 1) Pilar paradigma sehat, dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) Pilar penguatan pelayanan kesehatan, dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) Pilar jaminan kesehatan nasional, dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 ingin mewujudkan sasaran: (a) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (b) meningkatnya pengendalian penyakit; (c) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (d) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (e) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; (f) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya diselenggarakan dengan upaya kesehatan terpadu untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelaksanaannya dituangkan ke dalam berbagai program/kegiatan baik yang bersifat prioritas nasional, prioritas bidang (Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama), prioritas Kementerian Kesehatan maupun pendukung atau penunjang. Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan promotif dan preventif dilakukan integrasi pelaksanaan Program melalui Pendekatan Keluarga dengan kunjungan ke rumah oleh tenaga kesehatan di Puskesmas/pembina keluarga. Dengan kunjungan ke rumah diharapkan cakupan menjadi total coverage dengan menggunakan active case finding. Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan target program– program Kementerian Kesehatan telah menyediakan dana dekonsentrasi, yang kewenangan pemanfaatannya didelegasikan pada pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dengan mengacu pada petunjuk teknis dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Petunjuk Teknis ini dipandang perlu agar pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi berjalan tertib, taat hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik dari segi pencapaian kinerja, keuangan, maupun manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. B. Tujuan
1.Tujuan Umum:
Mendukung daerah dalam penyediaan dana non fisik bidang kesehatan untuk mencapai target nasional bidang kesehatan.
2.Tujuan Khusus:
Mendukung daerah dalam meningkatkan capaian nasional program pembangunan kesehatan. C. Pelaksana Penggunaan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh penanggungjawab program di Dinas Kesehatan Provinsi. D. Kebijakan Operasional
1.Dana dekonsentrasi merupakan dana APBN dari Kementerian Kesehatan yang dilimpahkan kepada dinas kesehatan provinsi;
2.Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non fisik yang dimaksud antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, workshop, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Kegiatan non fisik ini menggunakan akun belanja barang sesuai peruntukkannya;
3.Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, maka sebagian kecil dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Besaran alokasi dana penunjang ini, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi serta disesuaikan dengan karakteristik kementerian/lembaga;
4.Perencanaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi provinsi mengacu pada rencana pembangunan kesehatan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 untuk mewujudkan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga;
5.Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan di daerah, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6.Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dekonsentrasi harus terintegrasi, terpadu dengan kegiatan yang berasal dari sumber anggaran lainnya, tidak boleh duplikasi, dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
7.Untuk meningkatkan kinerja dinas kesehatan provinsi dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi, dinas kesehatan provinsi diperkenankan/dapat melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit dan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatannya.
Dinas kesehatan provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundangan;
8.Dinas kesehatan provinsi dapat melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota mulai dari perencanaan agar terjadinya sinkronisasi dan keberlanjutan program, kemudian pelaksanaan kegiatan dan pemantauan evaluasi program kesehatan masyarakat ke puskesmas secara berkala;
9.Ruang lingkup kegiatan dalam petunjuk teknis ini bersifat wajib dan pilihan. Kegiatan pilihan sesuai dengan prioritas permasalahan di daerah, prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan;
10.Dinas kesehatan provinsi harus mempunyai komitmen untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian target pembangunan kesehatan.
11.Untuk kegiatan workshop Penguatan Integrasi PIS PK Tingkat Provinsi, dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi yang melibatkan Kadinkes, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabid/Kasie/Kasubbag program pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan narasumber dari pusat, dilaksanakan secara bersamaan dengan pembiayaan bersumber dana dekonsentrasi masing-masing program.
E. Prinsip Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada prinsip:
1.Keterpaduan Kegiatan dilaksanakan secara terpadu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan, dan dapat melibatkan lintas sektor, lintas program serta unsur lainnya.
2.Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat dan cermat untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin.
3.Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
4.Transparan Pengelolaan keuangan menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
5.Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6.Asas Manfaat Hasil dari kegiatan dana dekonsentrasi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018 A. Perencanaan
1.Administrasi Tahapan proses perencanaan administrasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi, adalah sebagai berikut:
a.Melakukan pengecekan dengan teliti dan seksama seluruh dokumen DIPA dan Rincian Kertas Kerja Satker. Pengecekan tersebut meliputi jenis, jumlah, urut-urutan dan sasaran/volume kegiatan, unit cost, perkalian, penjumlahan, nominal anggaran di setiap jenis kegiatan dan total anggaran.
Tujuan pengecekan agar tidak terjadi perbedaan atau kesalahan ketik antara kedua dokumen tersebut. Apabila terdapat perbedaan atau kesalahan ketik, segera sampaikan usulan revisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Mencetak Rincian Kertas Kerja Satuan kerja dan ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan.
c.Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) termasuk Rencana Penyerapan Dana (RPD) setiap bulannya.
d.Menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Kesehatan yaitu penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku Pengguna Anggaran/Barang (PA) yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian negara/lembaga.
Setelah penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Kesehatan yaitu penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA), selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku KPA menetapkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di tingkat provinsi yang meliputi: 1) Pejabat Pembuat Komitmen, bisa lebih dari satu; 2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar; 3) Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, diantaranya: a) Pejabat akuntansi (petugas SAK dan SIMAK BMN); b) Bendahara pengeluaran; c) Bendahara pengeluaran pembantu (bila diperlukan); d) Staf pengelola satker (bila diperlukan);dan e) Pejabat pengadaan/pejabat penerima hasil pekerjaan (bila diperlukan).
2.Substansi Tahapan proses perencanaan substansi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi, adalah sebagai berikut:
a.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA dekonsentrasi.
b.Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran dan Belanja (RAB), spesifikasi teknis dan analisis harga satuan.
c.Melakukan Perencanaan substansi kegiatan yang harus sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dana dekonsentrasi yang diatur dalan petunjuk teknis, dalam rangka pencapaian program Kementerian Kesehatan salah satunya Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
B. Pelaksanaan Pelaksanaan dana dekonsentrasi sebagai berikut :
1.Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
2.Melakukan koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi sesuai ruang lingkup kegiatan dalam pencapaian program Kementerian Kesehatan salah satunya Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
3.Alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap program tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai program lain.
4.Alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap kegiatan masih diperkenankan dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain dalam satu program, yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan sepanjang mendapat persetujuan Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan.
C. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap seluruh capaian program bersumberdana dekonsentrasi diperlukan agar program yang didanai dekonsentrasi terdapat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program. Monitoring dan evaluasi program yang didanai dekonsentrasi ini merupakan upaya meningkatkan performance pengelolaan program dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara administrasi dan substansi, yang saat ini berlaku adalah:
1.Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART atau e- Monev DJA Kemenkeu);
2.Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (e-Monev Bappenas);
3.Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pelaporan dana dekonsentrasi disampaikan oleh KPA berupa Laporan Keuangan/BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) kepada KPPN dan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAKPA E1), dengan periode laporan bulanan, triwulan I dan III, semesteran, dan tahunan. Waktu penyampaian laporan keuangan yaitu:
a.Laporan bulanan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya;
b.Laporan triwulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya;
c.Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
d.Laporan tahunan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018 A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.
1.Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara.
Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Satker Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes.
2.Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.
a.Melakukan Perencanaan dan Penganggaran (Dekonsentrasi)
b.Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Monitoring Kinerja Tahun Berjalan
3.Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.
Pengelolaan Data dan Informasi (Dekonsentrasi)
4.Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji (PKHI).
Pelayanan Dukungan Daerah (Dekonsentrasi) B. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Dekonsentrasi) C. Program Kesehatan Masyarakat
1.Kegiatan Gizi Masyarakat
a.Manajemen dan Distribusi Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK
b.Penguatan intervensi Paket Gizi untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan.
c.Pemantauan Status Gizi tahun 2018.
d.Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyakakat (e-PPGBM).
e.Kegiatan Lainnya yang mendukung Pelaksanakan Kegiatan Gizi Masyarakat.
2.Kegiatan Kesehatan Keluarga
a.Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal
b.Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c.Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama
d.Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10
e.Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
3.Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
a.Pelaksanaan Orientasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga.
b.Peningkatan dan Perlindungan Pekerja Perempuan untuk Kesehatan Reproduksi.
c.Pengadaan Media KIE Kesehatan Kerja dan Olahraga.
d.Pemeriksaan Kebugaran Jasmani.
e.Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga bagi Anak SD.
4.Kegiatan Kesehatan Lingkungan
a.Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
b.Pengawasaan sarana air minum.
c.Pengawasan tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi standar kesehatan.
d.Pengawasan tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat.
e.Pengawasan pasar sehat.
5.Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Koordinasi/Forum/Workshop/Penggerakan Masyarakat/Evaluasi/Penyebarluasan Informasi/KIE/Advokasi).
b.Dana Desa (Sosialisasi/Advokasi)
c.Penggalangan organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung kesehatan.
d.Koordinasi Saka Bakti Husada.
e.Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu.
f.Penyebarluasan informasi Keluarga Sehat.
6.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat
a.Koordinasi Teknis Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
b.Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
c.Reviu Perencanaan dan Anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
d.Koordinasi Teknis Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat tingkat Provinsi.
• Workshop Penguatan Integrasi PIS PK Tingkat Provinsi
e.Pembinaan ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
D. Program Pelayanan Kesehatan.
1.Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
a.Validasi Data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (Aspak);
b.Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas;
c.Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes;
d.Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS;
e.Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
2.Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer.
a.Pelayanan kesehatan bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
b.Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS- PK);
• Workshop Penguatan Integrasi PIS-PK Tingkat Provinsi • Monitoring dan Evaluasi PIS PK dengan Koordinator PIS-PK Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi
c.Pelaksanaan Quickwins Pelayanan Darah.
3.Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
a.Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) call center 119 dan PSC 119 Kab/Kota;
b.Pertemuan Teknis (Penguatan Sistem Rujukan di Kab/Kota;Penguatan Pelayanan Ibu dan Bayi di RS; Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA); Standar RS Pendidikan/Penyelenggaraan Telemedicine);
c.Peningkatan Kemampuan Teknis Dalam Penanganan Kardiocerebrovaskular;
d.Peningkatan Kemampuan Teknis Audit Internal Radiodiagnostik;
4.Kegiatan Mutu Akreditasi dan Pelayanan Kesehatan.
a.Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota;
b.Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota;
c.Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Edisi 1 tahun 2017;
d.Peningkatan Kemampuan teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan Versi 2016;
e.Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).
5.Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad).
a.Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sentra Penerapan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T);
b.Tata Laksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan Pendekatan Keluarga;
c.Peningkatan Kapasitas Nakes Akupresur di Puskesmas.
6.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
a.Rapat Persiapan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
b.Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan Perencanaan Elektronik Program Pelayanan Kesehatan oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, Rumah Sakit provinsi/kabupaten/kota dan sarana kesesehatan lainnya di wilayah binaannya;
c.Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat;
d.Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP), Pendaftaran Online Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE));
e.Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi serta Komite Etik RS) bagi satker Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
E. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
1.Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan.
a.Penemuan Kasus Discarded Campak dan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Lainnya;
b.Workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dan Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah;
c.Imunisasi (Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis/Monitoring dan Evaluasi/Distribusi Logistik);
d.Workshop dan Mononitoring dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Measles-Rubella Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota bagi 28 provinsi di luar pulau Jawa;
e.Workshop dan Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Kabupaten/Kota;
2.Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
a.Program Minum Obat Massal Pencegahan (POPM) (Sosialisasi/Advokasi/Pelaksanaan/Supervisi/Monitong dan Evaluasi/Bimbingan Teknis).
b.Survey Prevalensi Schistosomiasis pada Manusia dan Keong dan Pemberian Obat Massal Pencegahan/POPM Schistosomiasis (Hanya untuk Provinsi Sulawesi Tengah).
c.Pencanangan Nasional Bulan Eliminasi Kaki Gajah 2018/BELKAGA (Hanya untuk Provinsi Papua Barat).
d.Eliminasi Malaria (Pre Assesment/Post Eliminasi/Akselerasi Penemuan Kasus Malaria di Daerah Endemis/Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu/Penemuan kasus Aktif (Mass Blood Survey) di daerah fokus/Re-orientasi Eliminasi Malaria)
e.Standar Biaya Keluaran dalam pengendalian malaria.
3.Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
a.HIV AIDS (Pertemuan validasi/Biaya Pengiriman Logistik/Workshop);
b.TB (Workshop SDM/Deteksi dini);
c.Kusta (Intensifikasi penemuan kasus/Evaluasi/Survei/Pelatihan/Bimtek/Monev)
4.Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
a.Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Daerah
b.Peningkatan Kapasitas SDM implementasi KTR dan Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas dan Sekolah
c.Pengembangan Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan
5.Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
a.Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas
b.Pelatihan Pemberdayaan Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza
c.Pelatihan Peningkatan Keterampilan Sosial bagi Guru
6.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
a.Penyusunan Rencana Program • Workshop Penguatan Integrasi PIS PK Tingkat Provinsi
b.Penyusunan Rencana Anggaran
c.Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
d.Penyusunan Laporan Keuangan/Pengelola Perbendaharaaan/Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker/Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
e.Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN F. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
1.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
a.Melaksanakan pembekalan tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota tentang perizinan apotek dan toko obat serta pelayanan kefarmasian di apotek.
b.Melaksanakan edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) di Kab/Kota.
c.Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas di RS dan puskesmas, dan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas.
2.Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
a.Mengimplementasikan e-logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota.
b.Melaksanakan pendampingan implementasi e-monev katalog dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) untuk unit layanan.
c.Melaksanakan monitoring ketersediaan obat, vaksin dan hasil capaian program pelayanan kefarmasian di fasyankes.
d.Membiayai pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi.
3.Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
a.Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
b.Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis kefarmasian.
c.Melaksanakan Monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian.
4.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
a.Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
b.Melaksanakan reviu dana alokasi khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan reviu pemutakhiran data kefarmasian dan alkes.
• Workshop Penguatan Integrasi PIS- PK Tingkat Provinsi
c.Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
d.Melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan dan BMN.
5.Kegiatan Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
a.Melaksanakan workshop peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri dalam implementasi Instruksi Presiden.
b.Melaksanakan edukasi gerakan masyarakat terhadap penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar.
6.Kegiatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
a.Melaksanakan sampling produk alkes & PKRT
b.Melaksanakan inspeksi sarana produksi alkes dan PKRT dan sarana penyalur alat kesehatan
c.Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana.
G. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).
1.Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah
2.Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
a.Pelatihan Teknis Kesehatan
b.Pelatihan Fungsional Kesehatan
3.Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi • Workshop Penguatan Integrasi PIS PK Tingkat Provinsi
4.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
a.Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan
b.Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
c.Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
d.Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja BAB IV PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 NO PROVINSI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TOTAL 1 DKI Jakarta 965.269.000 291.466.000 9.399.417.000 1.175.033.000 2.241.025.000 2.332.338.000 2.105.978.000 18.510.526.000 2 Jawa Barat 2.181.974.000 1.450.220.000 25.590.414.000 1.992.478.000 13.455.727.000 1.328.088.000 6.306.265.000 52.305.166.000 3 Jawa Tengah 2.631.192.000 2.125.810.000 33.165.640.000 2.411.324.000 14.756.272.000 2.619.348.000 9.256.352.000 66.965.938.000 4 DI Yogyakarta 732.164.000 450.233.000 8.560.377.000 835.287.000 2.749.617.000 1.392.216.000 3.279.210.000 17.999.104.000 5 Jawa Timur 3.159.562.000 2.231.510.000 42.194.575.000 2.569.621.000 6.061.721.000 2.322.388.000 9.065.158.000 67.604.535.000 6 Aceh 2.007.447.000 1.285.033.000 19.166.992.000 3.112.265.000 7.668.952.000 2.136.330.000 4.069.141.000 39.446.160.000 7 Sumatera Utara 2.344.351.000 1.873.334.000 30.247.191.000 2.745.077.000 6.089.512.000 2.242.026.000 6.580.006.000 52.121.497.000 8 Sumatera Barat 1.620.676.000 1.147.890.000 14.171.094.000 1.958.181.000 4.597.221.000 2.260.374.000 3.880.155.000 29.635.591.000 9 Riau 1.102.620.000 675.500.000 10.311.667.000 1.785.691.000 4.235.254.000 1.990.154.000 4.007.390.000 24.108.276.000 10 Jambi 917.245.000 670.400.000 11.860.673.000 1.564.726.000 3.821.092.000 1.905.782.000 3.193.316.000 23.933.234.000 11 Sumatera Selatan 1.391.152.000 850.000.000 18.226.934.000 2.469.683.000 6.379.679.000 1.854.045.000 5.379.187.000 36.550.680.000 NO PROVINSI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TOTAL 12 Lampung 958.978.000 780.720.000 15.810.782.000 1.958.163.000 5.368.033.000 2.166.227.000 3.344.763.000 30.387.666.000 13 Kalimantan Barat 1.161.520.000 785.850.000 14.482.837.000 1.977.732.000 6.388.697.000 1.661.922.000 4.067.953.000 30.526.511.000 14 Kalimantan Tengah 989.509.000 795.910.000 13.530.706.000 1.693.895.000 5.155.133.000 1.890.295.000 3.843.064.000 27.898.512.000 15 Kalimantan Selatan 1.335.380.000 715.000.000 13.341.313.000 1.795.799.000 4.314.902.000 1.933.151.000 3.562.615.000 26.998.160.000 16 Kalimantan Timur 1.400.199.000 696.500.000 10.875.806.000 2.585.223.000 4.653.039.000 1.812.271.000 4.932.856.000 26.955.894.000 17 Sulawesi Utara 1.351.643.000 830.650.000 13.939.337.000 3.153.869.000 4.519.585.000 2.103.552.000 3.058.829.000 28.957.465.000 18 Sulawesi Tengah 1.218.602.000 605.100.000 14.312.959.000 2.707.703.000 7.757.244.000 2.058.050.000 3.643.201.000 32.302.859.000 19 Sulawesi Selatan 2.205.667.000 1.575.500.000 21.249.546.000 3.303.975.000 5.383.525.000 2.562.703.000 5.597.789.000 41.878.705.000 20 Sulawesi Tenggara 1.400.484.000 710.000.000 13.061.476.000 2.647.122.000 4.768.086.000 1.981.358.000 3.539.223.000 28.107.749.000 21 Maluku 1.749.180.000 660.600.000 11.145.378.000 3.181.401.000 6.715.831.000 1.724.412.000 5.995.662.000 31.172.464.000 22 Bali 1.091.447.000 520.650.000 10.244.385.000 2.124.354.000 3.090.943.000 1.754.304.000 3.558.630.000 22.384.713.000 23 Nusa Tenggara Barat 1.209.525.000 665.000.000 13.071.509.000 2.420.115.000 4.028.578.000 1.639.004.000 3.567.454.000 26.601.185.000 24 Nusa Tenggara Timur 1.883.429.000 1.201.500.000 17.413.321.000 3.176.343.000 12.642.216.000 2.406.386.000 9.784.555.000 48.507.750.000 25 Papua 2.487.770.000 1.585.800.000 20.866.928.000 3.687.821.000 17.225.404.000 2.315.412.000 15.526.311.000 63.695.446.000 26 Bengkulu 1.009.744.000 590.900.000 10.410.674.000 1.726.873.000 3.764.557.000 1.778.883.000 3.266.605.000 22.548.236.000 27 Maluku Utara 1.503.792.000 612.600.000 10.735.415.000 3.121.348.000 5.941.810.000 1.746.443.000 3.718.150.000 27.379.558.000 28 Banten 761.349.000 510.700.000 15.409.928.000 1.746.540.000 3.196.625.000 1.312.201.000 5.119.459.000 28.056.802.000 NO PROVINSI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TOTAL 29 Bangka Belitung 805.675.000 454.000.000 7.750.029.000 1.409.651.000 2.761.131.000 1.803.826.000 2.605.045.000 17.589.357.000 30 Gorontalo 1.084.523.000 455.960.000 8.323.631.000 2.232.852.000 3.370.373.000 1.470.985.000 2.904.906.000 19.843.230.000 31 Kepulauan Riau 1.100.864.000 488.000.000 8.261.637.000 1.700.665.000 4.401.671.000 1.632.348.000 2.439.559.000 20.024.744.000 32 Papua Barat 1.598.115.000 673.145.000 14.152.961.000 3.041.588.000 8.368.469.000 2.523.672.000 4.632.882.000 34.990.832.000 33 Sulawesi Barat 1.053.341.000 384.700.000 8.184.595.000 1.877.818.000 3.984.917.000 1.035.534.000 2.539.772.000 19.060.677.000 34 Kalimantan Utara 1.042.961.000 383.930.000 7.899.870.000 1.101.784.000 3.507.074.000 1.303.972.000 2.653.887.000 17.893.478.000 TOTAL 49.457.349.000 29.734.111.000 517.369.997.000 76.992.000.000 203.363.915.000 65.000.000.000 161.025.328.000 1.102.942.700.000 BAB V PENUTUP Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun 2018, maka diharapkan dinas kesehatan provinsi dapat menggunakan sebagai acuan dalam penggunaan dana dekonsentrasi secara maksimal sehingga dengan dukungan dana dekonsentrasi ini dapat meningkatkan kinerja dinas kesehatan provinsi.
Petunjuk Teknis ini menjelaskan rincian dari setiap kegiatan dalam tujuh Program Kementerian Kesehatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; Program Kesehatan Masyarakat; Program Pelayanan Kesehatan; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan yang dibiayai dengan dekonsentrasi ini, sebagian besar merupakan kegiatan non fisik. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan serta berdaya ungkit tinggi dalam mencapai sasaran program pembangunan kesehatan serta disinergikan dan tidak duplikasi dengan dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, APBD Provinsi, dan atau sumber pembiayaan lainnya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK