DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015

Nomor: 66
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jamu merupakan keluhuran budaya khas bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan perawatan kecantikan sehari- hari;
c.bahwa jamu merupakan aset nasional yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi komoditi kesehatan;
d.bahwa saat ini pemahaman manfaat jamu di masyarakat cenderung mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan upaya promosi penggunaan jamu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe; www.peraturan.go.id 2015, No.1714 Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG GERAI DJAMOE TERDAFTAR DAN ETALASE DJAMOE. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gerai Djamoe Terdaftar adalah tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
2.Etalase Djamoe adalah tempat untuk memperkenalkan berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang bermutu, aman, dan bermanfaat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jamu yang dapat dikonsumsi.
3.Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
4.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Jamu dan memperkenalkan Jamu sebagai aset dan warisan budaya nasional serta melestarikan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Jamu pada Gerai Djamoe Terdaftar diarahkan sebagai upaya promotif dan preventif. www.peraturan.go.id 2015, No.1714
(2)Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjaga kebugaran tubuh;
2. b.meningkatkan daya tahan tubuh; dan
3. c.merawat kecantikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Gerai Djamoe Terdaftar dapat dilaksanakan di tempat umum dan perkantoran.
(2)Gerai Djamoe Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
(3)Gerai Djamoe Terdaftar milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 5

Gerai Djamoe Terdaftar harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.produk;
b.pelayanan;
c.tempat/alat; dan
d.Ketenagaan.

Pasal 6

Persyaratan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat yang meliputi:

a.memiliki nomor izin edar bagi produk jadi;
b.bebas bahan kimia obat; dan
c.tidak kadaluarsa/rusak. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

Pasal 7

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.memenuhi hygiene sanitasi; dan
b.memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

Pasal 8

Persyaratan tempat/alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.kebersihan, keamanan, dan kenyamanan;
b.adanya sistem pembuangan sampah;
c.adanya sirkulasi udara; dan
d.adanya peralatan memadai.

Pasal 9

(1)Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; dan
2. b.memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan Jamu yang aman.
(2)Pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau asosiasi penyehat tradisional.

Pasal 10

(1)Pencantuman kata “Terdaftar” pada Gerai Djamoe hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Gerai Djamoe Terdaftar.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan dan Pasal 9. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jamu merupakan keluhuran budaya khas bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan perawatan kecantikan sehari- hari;
c.bahwa jamu merupakan aset nasional yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi komoditi kesehatan;
d.bahwa saat ini pemahaman manfaat jamu di masyarakat cenderung mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan upaya promosi penggunaan jamu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG GERAI DJAMOE TERDAFTAR DAN ETALASE DJAMOE. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gerai Djamoe Terdaftar adalah tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
2.Etalase Djamoe adalah tempat untuk memperkenalkan berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang bermutu, aman, dan bermanfaat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jamu yang dapat dikonsumsi.
3.Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
4.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Jamu pada Gerai Djamoe Terdaftar diarahkan sebagai upaya promotif dan preventif. www.peraturan.go.id 2015, No.1714
(2)Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjaga kebugaran tubuh;
2. b.meningkatkan daya tahan tubuh; dan
3. c.merawat kecantikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Gerai Djamoe Terdaftar dapat dilaksanakan di tempat umum dan perkantoran.
(2)Gerai Djamoe Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
(3)Gerai Djamoe Terdaftar milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 5

Gerai Djamoe Terdaftar harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.produk;
b.pelayanan;
c.tempat/alat; dan
d.Ketenagaan.

Pasal 6

Persyaratan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat yang meliputi:

a.memiliki nomor izin edar bagi produk jadi;
b.bebas bahan kimia obat; dan
c.tidak kadaluarsa/rusak. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

Pasal 7

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.memenuhi hygiene sanitasi; dan
b.memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

Pasal 8

Persyaratan tempat/alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.kebersihan, keamanan, dan kenyamanan;
b.adanya sistem pembuangan sampah;
c.adanya sirkulasi udara; dan
d.adanya peralatan memadai.

Pasal 9

(1)Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; dan
2. b.memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan Jamu yang aman.
(2)Pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau asosiasi penyehat tradisional.

Pasal 10

(1)Pencantuman kata “Terdaftar” pada Gerai Djamoe hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Gerai Djamoe Terdaftar.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan dan Pasal 9. www.peraturan.go.id 2015, No.1714

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2026