DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015

Nomor: 77
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang.
2.Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
3.Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum bertujuan untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi perkara:
1. a.pidana; dan
2. b.perdata
(2)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menilai unsur-unsur:
1. a.Kemampuan Terperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;
2. b.dampak psikologis pada Terperiksa yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
3. c.kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana dibidang narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental Terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana harus diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata diselenggarakan di rumah sakit atau klinik utama atau yang setara milik Pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.

Pasal 5

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi:
1. a.Persyaratan; dan
2. b.sistem keamanan dan pengawasan Terperiksa.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi memiliki:
1. a.dokter spesialis kedokteran jiwa;
2. b.tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan;
3. c.1(satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar;
4. d.Closed Circuit Television (CCTV);
5. e.perlengkapan audio;
6. f.instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi; dan
7. g.pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan.
(3)Sistem keamanan dan pengawasan Terperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
1. a.mencegah Terperiksa melarikan diri;
2. b.menghindari terjadinya upaya bunuh diri pada Terperiksa;
3. c.menghindari terjadinya pembunuhan/tindak kekerasan pada Terperiksa; dan
4. d.menghindari terjadinya tindak kekerasan oleh Terperiksa kepada pasien lain.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.
(2)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara.
(3)Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa.
(4)Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas dokter spesialis lain selain dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter umum, psikologi klinik, perawat, dan/atau tenaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari instansi:
1. a.kepolisian;
2. b.kejaksaan;
3. c.pengadilan; atau
4. d.lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.
(2)Surat permohonan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit dan ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan sebagai pemohon.
(3)Surat permohonan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
1. a.identitas lengkap pemohon yang meliputi nama, pangkat, nomor anggota polisi/nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
2. b.identitas Terperiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
3. c.tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari
1. a.para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.pengadilan.
(2)Surat permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara dan ditandatangani oleh para pihak, atau hakim pengadilan sebagai pemohon.
(3)Surat permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi:
1. a.identitas lengkap pemohon para pihak meliputi nama pemohon, hubungan dengan terperiksa yang didukung dengan dokumen resmi, dan tanda tangan pemohon.
2. b.identitas lengkap pemohon bagi hakim meliputi nama pemohon, jabatan, tanda tangan, serta nama instansi, alamat instansi dan stempel instansi;
3. c.identitas Terperiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
4. d.tujuan pemeriksaan, dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan setelah Terperiksa dan/atau keluarganya diberikan informasi.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jiwa; dan
2. b.hasil pemeriksaan kesehatan jiwa hanya diberikan kepada instansi pemohon.

Pasal 10

(1)Kegiatan Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi:
1. a.wawancara klinis psikiatrik;
2. b.pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
3. c.pemeriksaan psikometrik;
4. d.pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi.
5. e.analisis medikolegal; dan
6. f.penyusunan VeRP.
(2)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

Pasal 11

(1)Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, tim pemeriksa dapat meminta untuk mendatangkan keluarga atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintakan keterangan.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerjemah tersumpah apabila terdapat kesulitan komunikasi dengan Terperiksa.
(3)Dalam hal tidak terdapat penerjemah tersumpah, tim pemeriksa dapat meminta bantuan penerjemah tak tersumpah melalui pemohon.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang.
2.Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
3.Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi perkara:
1. a.pidana; dan
2. b.perdata
(2)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menilai unsur-unsur:
1. a.Kemampuan Terperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;
2. b.dampak psikologis pada Terperiksa yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
3. c.kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana dibidang narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental Terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana harus diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata diselenggarakan di rumah sakit atau klinik utama atau yang setara milik Pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.

Pasal 5

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi:
1. a.Persyaratan; dan
2. b.sistem keamanan dan pengawasan Terperiksa.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi memiliki:
1. a.dokter spesialis kedokteran jiwa;
2. b.tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan;
3. c.1(satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar;
4. d.Closed Circuit Television (CCTV);
5. e.perlengkapan audio;
6. f.instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi; dan
7. g.pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan.
(3)Sistem keamanan dan pengawasan Terperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
1. a.mencegah Terperiksa melarikan diri;
2. b.menghindari terjadinya upaya bunuh diri pada Terperiksa;
3. c.menghindari terjadinya pembunuhan/tindak kekerasan pada Terperiksa; dan
4. d.menghindari terjadinya tindak kekerasan oleh Terperiksa kepada pasien lain.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.
(2)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara.
(3)Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa.
(4)Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas dokter spesialis lain selain dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter umum, psikologi klinik, perawat, dan/atau tenaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari instansi:
1. a.kepolisian;
2. b.kejaksaan;
3. c.pengadilan; atau
4. d.lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.
(2)Surat permohonan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit dan ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan sebagai pemohon.
(3)Surat permohonan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
1. a.identitas lengkap pemohon yang meliputi nama, pangkat, nomor anggota polisi/nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
2. b.identitas Terperiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
3. c.tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari
1. a.para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.pengadilan.
(2)Surat permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara dan ditandatangani oleh para pihak, atau hakim pengadilan sebagai pemohon.
(3)Surat permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi:
1. a.identitas lengkap pemohon para pihak meliputi nama pemohon, hubungan dengan terperiksa yang didukung dengan dokumen resmi, dan tanda tangan pemohon.
2. b.identitas lengkap pemohon bagi hakim meliputi nama pemohon, jabatan, tanda tangan, serta nama instansi, alamat instansi dan stempel instansi;
3. c.identitas Terperiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
4. d.tujuan pemeriksaan, dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan setelah Terperiksa dan/atau keluarganya diberikan informasi.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jiwa; dan
2. b.hasil pemeriksaan kesehatan jiwa hanya diberikan kepada instansi pemohon.

Pasal 10

(1)Kegiatan Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi:
1. a.wawancara klinis psikiatrik;
2. b.pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
3. c.pemeriksaan psikometrik;
4. d.pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi.
5. e.analisis medikolegal; dan
6. f.penyusunan VeRP.
(2)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

Pasal 11

(1)Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, tim pemeriksa dapat meminta untuk mendatangkan keluarga atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintakan keterangan.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerjemah tersumpah apabila terdapat kesulitan komunikasi dengan Terperiksa.
(3)Dalam hal tidak terdapat penerjemah tersumpah, tim pemeriksa dapat meminta bantuan penerjemah tak tersumpah melalui pemohon.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2015