Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
jdih.kemkes.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6338);
1146); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI. jdih.kemkes.go.id
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan strategi penyelenggaraan, yang meliputi:
Dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dibutuhkan dukungan:
jdih.kemkes.go.id
Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemkes.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021 MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 139 Telah diperiksa dan disetujui: jdih.kemkes.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi warga negara yang menunaikannya dengan memberikan pembinaan, pelayanan dan pelindungan yang sebaik-baiknya. Pembinaan, pelayanan dan pelindungan tersebut dilaksanakan melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai ketentuan syariat. Salah satu unsur penting yang memberikan kontribusi pada pencapaian tersebut adalah unsur kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan upaya pembinaan, pelayanan dan pelindungan kesehatan Jemaah Haji. Agar upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan persiapan sumber daya kesehatan secara baik dan tepat. Salah satu sumber daya kesehatan yang harus dipersiapkan pada penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi adalah sumber daya manusia kesehatan. jdih.kemkes.go.id Sumber daya manusia kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan yang melaksanakan tugas secara koordinatif dan kolaboratif. Peran sumber daya manusia kesehatan tersebut perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, untuk mengantisipasi masalah kesehatan akibat tingginya aktivitas fisik ibadah haji serta kondisi lingkungan di Arab Saudi, antara lain suhu udara yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah, perbedaan lingkungan sosial budaya, dan kepadatan populasi Jemaah Haji pada saat melakukan ritual yang dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan Jemaah Haji. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan/atau kematian Jemaah Haji. Untuk itu dalam penyelenggaraan kesehatan haji perlu dipersiapkan tenaga promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, tim emergency gerak cepat, serta tenaga lainnya yang mendukung upaya tersebut. Agar pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan kerja pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, bagi Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan. B. Tujuan
jdih.kemkes.go.id C. Sasaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK). D. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang kegiatannya meliputi:
E. Definisi Operasional
jdih.kemkes.go.id
jdih.kemkes.go.id
jdih.kemkes.go.id
jdih.kemkes.go.id BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI Salah satu tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah untuk menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama berada di Arab Saudi. Untuk mencapai tujuan tersebut dan mengoptimalkan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi ditetapkan strategi sebagai berikut: A. Penguatan Pembinaan Kesehatan Haji melalui Upaya Promotif dan Preventif dengan tetap meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif Penguatan upaya promotif dan preventif antara lain dilakukan dengan:
Muassasah merupakan organisasi yang bertanggung jawab kepada Kementerian Haji Arab Saudi dalam memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji di Arab Saudi, termasuk pelayanan kesehatan.
Untuk meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan upaya antara lain:
B. Penguatan Fungsi Pelayanan melalui Mobilisasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH sesuai Situasi dan Kondisi Penguatan fungsi pelayanan melalui mobilisasi dimaksudkan untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang berkembang pada masa operasional haji, antara lain mencakup:
C. Penguatan Pelayanan Kesehatan di Arafah, Musdalifah dan Mina Strategi ini antara lain dilakukan dengan:
D. Penguatan Sistem Komunikasi dan Informasi antar Daerah Kerja Strategi ini antara lain dilakukan melalui:
jdih.kemkes.go.id E. Penguatan Koordinasi antar Petugas Penyelenggara Kesehatan Haji melalui Pelaksanaan Kegiatan yang Terintegrasi Penguatan koordinasi antara lain dilakukan melalui:
F. Penguatan pelindungan kesehatan dalam pelayanan bergerak, Safari Wukuf, Evakuasi Tanazul Jemaah Haji sakit serta Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji sakit di Arab Saudi Pasca Operasional Penguatan pelindungan tersebut antara lain dilakukan melalui:
jdih.kemkes.go.id BAB III PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI Pengorganisasian Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi bertujuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan kolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan operasional kesehatan haji di Arab Saudi. Dalam rangka mempermudah fungsi koordinasi dan kolaborasi tersebut dibentuk struktur organisasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK. Adapun struktur organisasi penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana gambar di bawah ini: jdih.kemkes.go.id Struktur Organisasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi jdih.kemkes.go.id A. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan
Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi yang nomenklatur jabatannya mengacu pada nomenklatur dalam struktur organisasi PPIH Arab Saudi. Secara teknis PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri melalui kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan haji.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya; 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK; 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di 3 (tiga) daerah kerja; 4) Mengendalikan, memantau, mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji; 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); jdih.kemkes.go.id 6) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara. 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji; 8) Membuat perencanaan darurat (contingency plan), jika dibutuhkan; dan 9) Menyusun laporan penyelenggaraan kesehatan haji. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi Kesehatan Haji. Nomenklatur Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi mengacu pada nomenklatur dalam struktur organisasi PPIH Arab Saudi.
Uraian tugas Kesekretariatan sebagai berikut:
a) Menyiapkan penunjang administrasi; b) Mengoordinasikan kegiatan kesekretariatan; c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan; d) Mengolah data laporan harian yang berasal dari 3 (tiga) daerah kerja; e) Membantu kepala kesehatan menyusun laporan harian dan laporan akhir operasional penyelenggaraan kesehatan haji; dan f) Membantu kepala Kesehatan dalam Menyusun laporan keuangan dan pengelolaan BMN. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan.
a) Membuat perencanaan keuangan operasional kesehatan haji; jdih.kemkes.go.id b) Melakukan penerimaan dan pembayaran operasional kesehatan haji; c) Melakukan administrasi keuangan; d) Melaksanaan pengelolaan BMN Kesehatan Haji di Arab Saudi; dan e) Membuat laporan keuangan dan BMN.
a) Melakukan pengumpulan/input data operasional kesehatan haji; b) Membantu sekretaris dalam penyusunan laporan penyelenggaraan operasional kesehatan haji; dan c) Membantu petugas PPIH Arab Saudi, TKH dan TPK dalam penggunaan Siskohatkes.
a) Menyusun rencana kerja surveilans kesehatan haji; b) Mengumpulkan, mengolah dan melakukan interpretasi data kesehatan haji; c) Melakukan diseminasi hasil interpretasi data; d) Menyusun laporan kegiatan; dan e) Membantu sekretaris dalam penyusunan laporan penyelenggaraan operasional kesehatan haji.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH dan TPK; 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Sektor; 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah kerja Mekkah, pelaksanaan Safari Wukuf dan Pos Kesehatan Musdalifah; 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, pelaksanaan Safari Wukuf dan Pos Kesehatan Musdalifah; 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); jdih.kemkes.go.id 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Safari Wukuf, dan Pos Kesehatan Musdalifah serta pelaksanaan Evakuasi Tanazul; 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Safari Wukuf, dan Musdalifah; 8) Membuat perencanaan darurat (contingency plan), jika dibutuhkan; dan 9) Menyusun laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Mekkah dan di Pos Kesehatan Musdalifah.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH, dan TPK; 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Sektor; 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina; 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina; 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji di daerah kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina serta pelaksanaan Evakuasi Tanazul; 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Mina; 8) Membuat perencanaan darurat (contingency plan), jika dibutuhkan; dan 9) Menyusun laporan kegiatan. jdih.kemkes.go.id Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Madinah dan di Pos Kesehatan Mina.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH, dan TPK; 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Bandara; 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah; 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah; 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas di Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Arafah, serta KKHI Jeddah dalam pelaksanaan Evakuasi Tanazul; 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah; dan 8) Membuat perencanaan darurat (contingency plan), jika dibutuhkan; dan 9) Menyusun laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Bandara dan di Pos Kesehatan Arafah;
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, dan Kepala Kesehatan jdih.kemkes.go.id Daerah Kerja Mekkah, Daerah Kerja Madinah, dan Daerah Kerja Bandara; 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya, serta Kementerian Kesehatan Arab Saudi; 3) Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan promotif preventif di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); 4) Melaksanakan tugas 3 (tiga) level pencegahan yaitu promosi kesehatan, pelindungan spesifik, deteksi dini dan pengobatan tepat; 5) Mengatur pola pergerakan kegiatan di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina); 6) Mengoordinir dan mendistribusikan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); 7) Mengevaluasi pelaksanaan promotif preventif di semua daerah kerja; dan 8) Menyusun laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas Promotif Preventif bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas OP, Satgas Sanitasi dan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara; 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya, serta Kementerian Kesehatan Arab Saudi; 3) Menyusun rencana kegiatan dan pola pergerakan Satgas GC di daerah kerja Mekkah dan Madinah, termasuk Armina; 4) Melaksanakan pelayanan kesehatan berupa deteksi dini, emergency gerak cepat, evakuasi, dan rujukan; 5) Melakukan pelayanan kesehatan emergency gerak cepat di Arafah dan Mina; 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan; dan 7) Menyusun laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas Gerak Cepat bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi. jdih.kemkes.go.id
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas GC, Satgas Sanitasi, dan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara; 2) Bertindak sebagai penanggungjawab obat dan perbekalan kesehatan di depo utama; 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi; 4) Melakukan koordinasi secara teratur dengan koordinator obat dan perbekalan kesehatan daerah kerja; 5) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Armina; 6) Menerima dan memeriksa obat dan perbekalan kesehatan hasil pengadaan; 7) Menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan dalam pelaksanaan Safari Wukuf dan Evakuasi Tanazul; 8) Menyiapkan dan mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke depo obat dan perbekalan kesehatan di daerah kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara; 9) Melakukan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan; dan 10) Membuat laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas OP bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.
1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Madinah dan Bandara; 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya; 3) Menyusun rencana kegiatan Satgas Sanitasi di daerah kerja Mekkah, Madinah dan Bandara termasuk Armina; 4) Melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan termasuk pengendalian vektor (vector control), limbah medis jdih.kemkes.go.id dan hygiene sanitasi di daerah kerja Mekkah, Madinah dan Bandara termasuk Armina; 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan; dan 6) Menyusun laporan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Tugas Sanitasi bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi; B. Tenaga Kesehatan Haji (TKH) TKH melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di kloter. TKH bertugas:
Dalam melaksanakan tugasnya, TKH bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi. jdih.kemkes.go.id C. Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) TPK Membantu pelaksanaan tugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dalam upaya promotif preventif, kegiatan kuratif rehabilitatif, Upaya emergency Gerak Cepat, Penyelenggaraan Sanitasi, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, penanggulangan penyakit menular bagi Petugas dan Jemaah Haji, kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi. jdih.kemkes.go.id BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI A. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)
KKHI berfungsi sebagai tempat pengobatan dan perawatan Jemaah Haji Indonesia yang sakit, yang dirujuk dari Pos Kesehatan Kloter, Pos Kesehatan Sektor atau Pos Kesehatan Bandara. Jemaah Haji sakit yang dirujuk masuk melalui Unit Gawat Darurat (UGD) KKHI untuk dilakukan penanganan terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan triase. Dalam hal berdasar hasil triase pasien dengan kondisi gawat darurat, maka segera diresusitasi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Setiap Jemaah Haji yang dirawat di KKHI wajib dilakukan penanganan rehidrasi (melalui pemasangan infus), mengingat sebagian besar Jemaah Haji mengalami dehidrasi yang cukup berat. Selain itu, pemberian suplemen vitamin untuk mencegah memburuknya kondisi jemaah sakit merupakan hal yang sangat diperlukan. Selama dalam masa perawatan, petugas kesehatan yang berada di KKHI juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien yang dirawat dan keluarga atau Jemaah lainnya yang menjenguk. Pelayanan kesehatan di KKHI dilakukan secara terkoordinasi dengan Pos Kesehatan Sektor dan Pos Kesehatan Kloter. Jenis pelayanan kesehatan haji di KKHI lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif, yang dilakukan untuk pemulihan dan penyembuhan Jemaah sakit secara cepat dan cermat. Jenis pelayanan yang berada di KKHI berupa:
jdih.kemkes.go.id
Jika terdapat Jemaah Haji wafat di KKHI, akan dibuatkan Certificate of Death (CoD) dan selanjutnya diinformasikan ke Kloter asal Jemaah Haji untuk selanjutnya pengurusan pemulasaran dilaksanakan oleh Maktab.
Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang bertugas di KKHI bekerja sesuai kompetensinya. Proses konsultasi ke dokter spesialis tetap dilakukan secara cepat tanpa mengganggu kecepatan pemberian terapi. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai tingkat kesembuhan yang baik sekaligus mencari solusi jika ada permasalahan yang dihadapi, dengan metode yang efektif dan tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaannya.
jdih.kemkes.go.id
Dalam kondisi tertentu dimana terjadi lonjakan pasien yang meningkat, maka dapat dilakukan penambahan tempat tidur lipat (veltbed) dan penyiapan obat dan perbekalan kesehatan tambahan yang diadakan di Arab Saudi. Jenis pelayanan kesehatan di seluruh KKHI secara umum tidak memiliki perbedaan. Namun pelayanan kesehatan di KKHI Jeddah dikhususkan pada saat kepulangan melalui Bandara Jeddah. KKHI Jeddah pada masa kepulangan, terutama berfungsi sebagai tempat perawatan dan stabilisasi bagi Jemaah Haji Evakuasi Tanazul yang akan diberangkatkan melalui Bandara Jeddah.
1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di KKHI; 2) Melaksanakan koordinasi dan membentuk jejaring kerja dengan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) PP, Kasatgas GC, Kasatgas Sanitasi, dan Kasatgas OP; 3) Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di KKHI; 4) Memastikan kualitas pelayanan kesehatan berjalan dengan baik; 5) Memastikan pemulangan Jemaah Haji sakit pasca perawatan berjalan dengan baik; 6) Memastikan pencegahan dan pengendalian infeksi di KKHI; 7) Memastikan sarana dan prasarana kesehatan KKHI berfungsi dengan baik dan terstandar; 8) Memastikan terselenggaranya kesehatan lingkungan di KKHI berjalan dengan baik; 9) Melaksanakan dan memimpin pertemuan/rapat koordinasi secara berkala dalam rangka meningkatkan pelayanan; jdih.kemkes.go.id 10) Bagi Kepala KKHI Mekkah, memastikan pelaksanaan safari wukuf terkoordinasi dan berjalan dengan baik; 11) Memastikan pelaksanaan Evakuasi Tanazul berjalan dengan baik; 12) Melaksanakan tugas lainnya yang mendukung penyelenggaraan Kesehatan haji yang diberikan oleh Kepala Kesehatan daerah kerja dan/atau Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi; dan 13) Menyusun laporan pelayanan Kesehatan KKHI kepada Kepala Kesehatan daerah kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KKHI dibantu oleh Koordinator Pelayanan Medik, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan, serta Koordinator Penunjang Medik. Masing-masing koordinator dibantu oleh penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 1) Koordinator Pelayanan Medik. a) Secara umum memiliki tugas membantu Kepala KKHI dalam manajemen pelayanan UGD, ruang keperawatan, ICU/HCU, visitasi, Safari Wukuf, dan Evakuasi Tanazul serta pelayanan medik di Arafah, Musdalifah dan Mina. b) Secara khusus, koordinator pelayanan medik memiliki tugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Medik bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Medik dibantu oleh:
2) Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan a) Secara umum bertugas membantu Kepala KKHI dalam memastikan tersedianya alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di KKHI dan Pos Kesehatan Sektor termasuk obat dan perbekalan kesehatan di Pos Kesehatan pada masa operasional di Armina. Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertindak sebagai Kepala Depo Obat dan Perbekalan Kesehatan daerah kerja. jdih.kemkes.go.id b) Secara khusus, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertugas:
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan dibantu oleh Penanggung Jawab Apotek. jdih.kemkes.go.id 3) Koordinator Penunjang Medik a) Secara umum bertugas membantu Kepala KKHI dalam manajemen pelaksanaan penunjang medik termasuk sarana dan prasarana di KKHI yaitu di UGD, ruang keperawatan, ICU/HCU, baik pada saat pelayanan visitasi, Safari Wukuf, Evakuasi Tanazul, maupun pada saat pelaksanaan pelayanan penunjang medik di Pos Kesehatan Sektor, Pos Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah, dan Pos Kesehatan Mina. b) Secara khusus, Koordinator Penunjang Medik bertugas:
c) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penunjang Medik bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penunjang Medik dibantu oleh:
4) Penanggung Jawab Keperawatan: a) Penanggung Jawab Keperawatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan keperawatan di UGD, ruang perawatan, ICU/HCU, visitasi, Evakuasi Tanazul, dan pelayanan keperawatan di Pos Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah, dan Pos Kesehatan Mina; jdih.kemkes.go.id b) Penanggung Jawab Keperawatan bertugas:
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Keperawatan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 5) Penanggung Jawab UGD a) Penanggung Jawab UGD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di UGD. b) Penanggung Jawab UGD bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab UGD bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 6) Penanggung Jawab Rawat Inap a) Penanggung Jawab Rawat Inap bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan rawat inap. b) Penanggung Jawab Rawat Inap bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, PJ Rawat Inap bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 7) Penanggung jawab ICU/ HCU: d) Penanggung Jawab ICU/ HCU bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di ICU/ HCU. e) Penanggung Jawab ICU/ HCU bertugas:
f) Dalam melaksanakan tugasnya, PJ ICU/HCU bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 8) Penanggung Jawab Ambulans: a) Penanggung Jawab Ambulans bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan ambulans. b) Penanggung Jawab Ambulans bertugas: jdih.kemkes.go.id
dan
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Ambulans bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 9) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi: a) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan visitasi. b) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Visitasi bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 10) Penanggung Jawab Safari Wukuf: a) Penanggung Jawab Safari Wukuf bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan Safari Wukuf. b) Penanggung Jawab Safari Wukuf bertugas:
jdih.kemkes.go.id c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Safari Wukuf bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 11) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul: a) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan Evakuasi Tanazul. b) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik. 12) Penanggung Jawab Apotek: a) Penanggung Jawab Apotek bertanggung jawab terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di KKHI. b) Penanggung Jawab Apotek bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Apotek bertanggung jawab kepada Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan. 13) Penanggung Jawab Laboratorium: a) Penanggung Jawab Laboratorium bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan di laboratorium. b) Penanggung Jawab Laboratorium bertugas:
jdih.kemkes.go.id
dan
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Laboratorium bertanggungjawab kepada Koordinator Penunjang Medik. 14) Penanggung Jawab Rekam Medik: a) Penanggung Jawab Rekam Medik bertanggung jawab dalam pelayanan rekam medik. b) Penanggung Jawab Rekam Medik bertugas:
jdih.kemkes.go.id c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Rekam Medik bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik. 15) Penanggung Jawab Radiologi: a) Penanggung Jawab Radiologi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan radiologi. b) Penanggung Jawab Radiologi bertugas:
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Radiologi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik. 16) Penanggung Jawab Gizi: a) Penanggung Jawab Gizi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gizi. b) Penanggung Jawab Gizi bertugas:
jdih.kemkes.go.id
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Gizi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik. 17) Penanggung Jawab Elektromedik: a) Penanggung Jawab Elektromedik bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik. b) Penanggung Jawab Elektromedik bertugas:
jdih.kemkes.go.id c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Elektromedik bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik. 18) Penanggung Jawab Sanitasi: a) Penanggung Jawab Sanitasi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sanitasi. b) Penanggung Jawab Sanitasi bertugas:
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Sanitasi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik; jdih.kemkes.go.id B. Pos Kesehatan Sektor Pelayanan kesehatan haji di Sektor dilaksanakan di Pos Kesehatan Sektor di Mekkah dan Madinah. Pelayanan kesehatan di Sektor berupa pelayanan emergency dan kedaruratan yang penanganannya harus segera dilakukan. Pasien yang ditangani di Pos Kesehatan Sektor, dilakukan stabilisasi dan segera dirujuk ke KKHI atau RSAS untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Setiap pasien yang dilayani di Pos Kesehatan Sektor dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas di Sektor dengan sistem pelayanan emergency gerak cepat, dikenal dengan Satgas GC. Satgas GC terdiri atas tenaga dokter, perawat, dan tenaga kefarmasian yang dibantu oleh TPK. Selain penanganan medis dan keperawatan emergency, Pos Kesehatan Sektor membantu distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke setiap kloter yang berada di wilayah Sektor tersebut. C. Pos Kesehatan Kloter Penyelenggaraan kesehatan haji di Pos Kesehatan Kloter dilaksanakan oleh TKH. Pos Kesehatan Kloter berfungsi untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pelindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di kloternya. TKH merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji agar selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah haji sesuai syariat. TKH yang bertugas di Kloter berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari satu orang dokter dan dua orang perawat. TKH akan terus mendampingi Jemaah Haji di kloternya sejak keberangkatan di embarkasi sampai ke Arab Saudi, dan kembali ke Tanah Air. Oleh sebab itu TKH harus mengenal Jemaah Haji yang berada di kloternya. Selain memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan medis dan keperawatan, TKH juga harus mampu melakukan pelayanan promotif preventif kepada Jemaah Haji. Sarana dan Prasarana TKH:
Tas kesehatan Kloter diberikan kepada TKH saat di embarkasi sebelum keberangkatan. jdih.kemkes.go.id
Dalam menjalankan tugasnya, TKH membuat pelaporan dalam bentuk:
D. Pos Kesehatan Arafah, Musdalifah, dan Mina Selama masa prosesi ibadah haji berlangsung di Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina), petugas kesehatan yang bertugas di KKHI Mekkah, Madinah, dan Jeddah melaksanakan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelayanan Kesehatan di masa Armina merupakan pelayanan kesehatan lapangan yang diselenggarakan di pos kesehatan yang berada dalam tenda yang telah disediakan. Pada masa ini penanganan harus cepat dan tepat. Dalam hal dibutuhkan pelayanan rujukan, Jemaah Haji sakit dirujuk ke RSAS terdekat. Dalam hal masih ada Jemaah Haji sakit yang memerlukan perawatan pada akhir masa operasional Pos Kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina, maka Jemaah Haji dievakuasi ke KKHI Mekkah.
Dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari KKHI Mekkah dan Madinah. Pos Kesehatan Arafah berfungsi jdih.kemkes.go.id memberikan pelayanan kesehatan saat prosesi wukuf di Arafah berlangsung. Pelayanan Pos Kesehatan Arafah berupa:
Petugas Kesehatan yang berasal dari KKHI Mekkah bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Musdalifah. Pos Kesehatan Musdalifah beroperasi saat Jemaah Haji bermalam di Musdalifah. Terdapat ambulans untuk mendukung pelayanan kesehatan di Musdalifah. Pelayanan Pos Kesehatan Musdalifah berupa;
Pelayanan Pos Kesehatan Mina berupa;
jdih.kemkes.go.id BAB V UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF Pelaksanaan pembinaan kesehatan kepada Jemaah Haji di Arab Saudi dilaksanakan melalui upaya promotif dan preventif oleh Satgas PP. Sebelum melaksanakan kegiatan, Satgas PP berkoordinasi dengan TKH untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan faktor risiko yang ada di Kloter. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut Satgas PP menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Sebagai contoh, Kloter dengan Jemaah Haji risiko tinggi usia lanjut, maka salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan penyuluhan adalah upaya mencegah kelelahan. A. Sumber Daya Manusia Satgas PP terdiri atas tenaga dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan TPK. B. Sarana dan Prasarana Untuk upaya promotif dan preventif, Satgas PP dibekali dengan media promotif dan preventif, antara lain alat peraga, poster, leaflet, dan megaphone/minispeaker. C. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan promotif dan preventif dilakukan dengan strategi dakwah kesehatan haji, agar Jemaah Haji memahami dan termotivasi untuk melaksanakan pesan kesehatan yang disampaikan. Upaya promotif dan preventif tersebut dilaksanakan secara terencana, terpadu, terstruktur, dan terukur. Kegiatan Satgas PP meliputi:
Materi yang diberikan antara lain:
Materi penyuluhan di Mekkah difokuskan pada persiapan Armina, diantaranya tentang persiapan obat pribadi, pemakaian APD, pencegahan kelelahan, pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air), pencegahan heat stroke, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Materi penyuluhan di Madinah dan Bandara diantaranya difokuskan pada pemakaian APD, pencegahan kelelahan, dan pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air). Materi penyuluhan di Arafah dan Mina difokuskan pada pencegahan heat stroke, pencegahan kelelahan (jangan memaksakan diri dalam beraktifitas), pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air), dan penggunaan APD. jdih.kemkes.go.id
D. Pola Pergerakan Satgas PP Pola pergerakan Satgas PP sebagai berikut:
E. Pencatatan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan Satgas PP merupakan hasil dari kegiatan promosi kesehatan (health promotion), pelindungan spesifik (specific protection), deteksi dini dan pengobatan yang tepat (early diagnostic and prompt treatment), dan kegiatan edukasi kepada TKH. jdih.kemkes.go.id BAB Vl PELAYANAN KURATIF DAN REHABILITATIF Pelayanan kuratif dan rehabilitatif bagi Jemaah Haji merupakan kegiatan pengobatan atau penyembuhan Jemaah Haji sakit melalui proses pemeriksaan kesehatan dan perawatan termasuk upaya pemulihannya, sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rujukan. A. Sumber Daya Manusia Pelayanan kuratif dan rehabilitatif kesehatan di Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH, dan TPK. Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelayanan kuratif dan rehabilitatif antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker/tenaga farmasi, perawat, ahli teknologi laboratorium medik, radiografer, rekam medik, elektromedik, ahli gizi, dan TPK. B. Wilayah Pelayanan Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan pada 3 (tiga) daerah kerja, yaitu:
jdih.kemkes.go.id C. Waktu Pelaksanaan Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pelayanan kuratif rehabilitatif kesehatan masa operasional di Arab Saudi terbagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:
Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan sebelum masa Armina atau sebelum Jemaah Haji bergerak ke Arafah. Pada periode ini, pelaksanaan kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan di KKHI, Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Sektor, dan Pos Kesehatan Kloter. Pelayanan kuratif rehabilitatif juga dilaksanakan untuk Jemaah Haji sakit yang dirawat di RSAS melalui kegiatan visitasi oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH dan TPK. Dalam hal terdapat Jemaah Haji sakit yang dirawat di KKHI Madinah atau pos kesehatan Bandara Jeddah, atau terdapat Jemaah Haji pasca rawat di RSAS Jeddah, maka dievakuasi ke KKHI Mekkah.
Pelaksanaan pelayanan kuratif rehabilitatif periode Armina dimulai pada 8 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah. Pelayanan kuratif rehabilitatif juga dilaksanakan untuk Jemaah Haji sakit yang dirawat di RSAS melalui kegiatan visitasi oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH dan TPK. Selain itu, pelayanan kuratif rehabilitatif pada periode ini juga mencakup kegiatan Safari Wukuf bagi Jemaah Haji sakit. Dalam hal terdapat Jemaah Haji sakit pada saat akhir pelayanan Pos Kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina, maka dilakukan evakuasi ke KKHI Mekkah. jdih.kemkes.go.id
Pelayanan kesehatan setelah masa Armina dimulai sesaat setelah Jemaah Haji selesai melaksanakan prosesi haji di Mina. Pelayanan kesehatan pasca Armina meliputi pelayanan kuratif rehabilitatif, visitasi, Evakuasi Tanazul bagi Jemaah Haji sakit dan pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sakit yang masih dirawat di RSAS pasca operasional. Pelaksanaan pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan di KKHI, Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Sektor, dan Pos Kesehatan Kloter. jdih.kemkes.go.id BAB VIl PELAYANAN VISITASI, SAFARI WUKUF, DAN EVAKUASI TANAZUL A. Pelayanan Visitasi Pelayanan visitasi, merupakan pelayanan Jemaah haji sakit yang di rawat di RSAS saat operasional haji. Visitasi Jemaah haji sakit yang dirawat di RSAS merupakan upaya pelayanan Kesehatan yang komprehensif. Jemaah haji sakit yang dirawat dikunjungi untuk dilakukan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatannya. Saat visitasi berlangsung, Jemaah Haji sakit diperhatikan kondisinya, termasuk tindakan medis dan keperawatan lainnya. Tim visitasi berasal dari KKHI dan terdiri dari dokter, perawat dan tenaga pendukung kesehatan (TPK) yang membantu memberikan asupan gizi kepada Jemaah Haji yang sedang dirawat.
Tujuan visitasi adalah untuk melakukan pendataan, pemantauan kondisi Jemaah Haji, dan pemberian nutrisi.
1) identitas Jemaah Haji; 2) ruang perawatan; dan 3) diagnosis.
1) keadaan umum; 2) pengobatan dan tindakan; 3) perkembangan kondisi kesehatan; dan 4) persiapan Evakuasi Tanazul.
jdih.kemkes.go.id
1) identitas Jemaah Haji; 2) ruang perawatan; dan 3) diagnosis.
1) keadaan umum; 2) pengobatan dan tindakan; dan 3) perkembangan kondisi kesehatan.
B. Pelayanan Safari Wukuf Safari Wukuf merupakan pelayanan Wukuf di Arafah bagi Jemaah Haji sakit di KKHI Mekkah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Jemaah yang akan disafariwukufkan terlebih dahulu dilakukan seleksi sesuai kondisi penyakitnya untuk menentukan Jemaah Haji yang memenuhi kriteria Safari Wukuf. Jemaah Haji yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria akan dilaporkan kepada Kepala Daerah Kerja Mekkah. Pelayanan Safari Wukuf dilakukan secara terkoordinasi antara Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah dengan PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Mekkah. Adapun kriteria Safari Wukuf adalah sebagai berikut:
jdih.kemkes.go.id
Pelaksanaan Safari Wukuf menggunakan bus dan ambulans. Dalam pelaksanaannya, setiap bus akan didampingi oleh tenaga kesehatan dan pembimbing ibadah. C. Pelayanan Evakuasi Tanazul Jemaah Haji Sakit Tanazul Jemaah Haji sakit adalah pemulangan Jemaah Haji melalui Kloter yang berbeda dengan Kloter keberangkatan karena alasan sakit dan memenuhi kriteria laik terbang. Persiapan tanazul yang dilakukan sebagai berikut:
Koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan dokumen dan penyiapan kebutuhan medis Jemaah Haji yang akan ditanazulkan. Penetapan kriteria Tanazul bagi Jemaah Haji adalah sebagai berikut:
jdih.kemkes.go.id BAB VIIl UPAYA EMERGENCY GERAK CEPAT Upaya Emergency Gerak Cepat dilakukan oleh Satgas GC yang dipimpin oleh seorang Kepala Satgas GC. Satgas GC berperan dalam pelayanan kesehatan di tingkat Sektor pada masa pra dan pasca-Armina. Pada masa operasional Armina, Satgas GC bertugas di Arafah dan Mina sebagai bagian dari satuan operasional Armina. A. Sumber Daya Manusia Satgas GC terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, dan TPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas GC dibagi menjadi 2 (dua) tim berdasarkan daerah kerja yaitu Mekkah dan Madinah. B. Sarana dan Prasarana Setiap personal Satgas GC dilengkapi dengan emergency kit antara lain pulse oxymetry, stetoskop, tensimeter, inhaler, cairan infus, infus set, termometer, chlorethil, beberapa jenis obat emergency, coolbag, ice pack, alat komunikasi, dan senter. Untuk mendukung pelayanan, Satgas GC dilengkapi dengan unit ambulans. C. Kegiatan Satgas GC
jdih.kemkes.go.id
Satgas GC memberikan pelayanan kesehatan mobile dan statis. Pelayanan mobile dilaksanakan sepanjang Jalur Jamarat, sedangkan pelayanan statis dilaksanakan di pos kesehatan. Adapun kegiatan Satgas GC di Mina antara lain:
D. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan upaya emergency gerak cepat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui aplikasi Siskohatkes dan manual. jdih.kemkes.go.id BAB IX PENYELENGGARAAN SANITASI Penyelenggaraan Sanitasi di Arab Saudi merupakan upaya pelindungan kesehatan bagi Jemaah Haji dengan mengendalikan faktor risiko kesehatan lingkungan melalui inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan di Arab Saudi. Penyelenggaraan sanitasi di Arab Saudi dilaksanakan oleh Satgas Sanitasi. Satgas Sanitasi menyelenggarakan kesehatan lingkungan berupa pencegahan penyakit akibat faktor risiko lingkungan. Penyelenggaraan sanitasi, bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di Arab Saudi. A. Sumber Daya Manusia Satgas Sanitasi dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Sanitasi. Satgas Sanitasi terdiri dari PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan dan TPK. B. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Sanitasi dilengkapi dengan peralatan teknis antara lain:
Selain peralatan teknis, Satgas Sanitasi dilengkapi juga dengan alat komunikasi dan kendaraan opersional. C. Kegiatan Satgas Sanitasi
jdih.kemkes.go.id
D. Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan pemantauan atau pengawasan sanitasi dilaporkan setiap hari dengan format yang sudah ditetapkan. Pelaporan dilakukan melalui Siskohatkes. jdih.kemkes.go.id BAB X PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan rangkaian kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi (pencatatan dan pelaporan). Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Satgas OP dan TPK. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan selama penyelenggaraan kesehatan haji dipimpin oleh Kepala Satgas OP. A. Sumber Daya Manusia Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian dan TPK, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
B. Pelaksanaan Kegiatan.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kriteria obat dan perbekalan kesehatan haji dalam kondisi emergency meliputi:
jdih.kemkes.go.id
jdih.kemkes.go.id
Mekanisme pengembalian obat dan perbekalan kesehatan Kloter, sebagai berikut: 1) Untuk Kloter yang berasal dari gelombang pertama, sisa obat dan perbekalan kesehatan dikembalikan ke Pos Kesehatan Sektor Mekkah. jdih.kemkes.go.id 2) Untuk Kloter yang berasal dari gelombang kedua, sisa obat dan perbekalan kesehatan dikembalikan ke Depo Daerah kerja Madinah (KKHI Madinah). 3) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan harus disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang terdapat di Pos Kesehatan Sektor dikembalikan ke Depo Daerah kerja. 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang ada di Apotek KKHI, dikembalikan ke Depo daerah kerja. 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang ada di Pos Kesehatan Bandara, dikembalikan ke Depo Daerah kerja Mekkah dan Madinah. 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
1) Pada akhir operasional Penyelenggaran Kesehatan Haji, Depo daerah kerja menerima sisa obat dan perbekalan kesehatan dari Pos Kesehatan Sektor, Apotek KKHI, Pos Kesehatan Bandara serta TKH. 2) Sisa obat dan perbekalan kesehatan tersebut, kemudian dikompilasi jenis dan jumlahnya sebagai sisa stok obat dan perbekalan kesehatan operasional kesehatan haji tahun berjalan. jdih.kemkes.go.id 3) Pencatatan dan Laporan disampaikan ke kepala satgas Obat dan perbekalan kesehatan dengan Melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST). jdih.kemkes.go.id BAB XI PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BAGI PETUGAS DAN JEMAAH HAJI A. Gambaran Umum Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah terjadi penyebaran pada Jemaah Haji diantaranya diare, tuberculosis, meningitis meningokokus. Penyakit menular yang saat ini perlu diwaspadai termasuk dalam kelompok penyakit new emerging dan re-emerging. Adapun kelompok penyakit new emerging dan re-emerging yang menjadi kewaspadaan dalam penyelenggaraan ibadah haji saat ini antara lain:
Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas. Selain upaya promotif preventif, perlu pula dipersiapkan upaya screening, evakuasi, dan penatalaksanaannya. B. Penemuan Kasus Kasus dan faktor risiko penyakit menular dapat ditemukan melalui informasi dari TKH, Satgas GC, Satgas PP, Satgas Sanitasi, dan TKR. Penanganan medis diinformasikan kepada Satgas GC di wilayah kerja setempat untuk mendapat dukungan pelayanan emergency gerak cepat, penatalaksanaan kasus dan rujukan. jdih.kemkes.go.id Selain itu juga dapat dikomunikasikan dengan Satgas Sanitasi dan pelaksana surveilans untuk pencegahan dan pengendalian faktor risiko. TKR yang bertugas di KKHI menyiapkan sarana prasarana untuk menerima rujukan dari TKH dan Satgas GC. C. Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan penanggulangan penyakit menular meliputi:
D. Sumber Daya
jdih.kemkes.go.id Adapun peran dari masing-masing tenaga kesehatan adalah:
1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular; 2) Melakukan koordinasi setiap kepala satuan tugas untuk memperkuat upaya promotif preventif termasuk memastikan terlaksananya penggunaan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan 3) Membuat contingency plan terhadap penanggulangan penyakit menular.
1) Mengkoordinasikan Satgas PP, Satgas GC, Koordinator OP, Satgas Sanitasi, Pelaksana Surveilans, dan TKR; 2) Melakukan penyelidikan epidemiologi dan upaya pemusnahan sumber penyakit menular; dan 3) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan PPIH Arab Saudi lainnya.
1) melakukan penemuan kasus; 2) melakukan tindakan emergency gerak cepat untuk memberikan dukungan tindakan medis yang dilakukan oleh TKH; dan 3) melaksanakan rujukan.
1) Melakukan penemuan kasus; 2) Melakukan upaya promotif dan preventif terhadap Jemaah Haji yang berada dalam lingkungan sekitar penderita penyakit menular; dan 3) Memastikan terlaksananya penggunaan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit menular.
1) Melakukan penyelidikan epidemiologi; 2) Melaksanakan penatalaksanaan limbah medis dan pemusnahan sumber penyakit menular; dan 3) Melakukan desinfeksi lingkungan. jdih.kemkes.go.id
1) Melakukan penemuan kasus; 2) Memberikan dukungan pelayanan medis; dan 3) Memberikan saran tindakan medis yang perlu dilakukan oleh TKH.
1) Melakukan penyelidikan epidemiologi; 2) Melakukan pengamatan terhadap perkembangan kasus; dan 3) Menyusun analisis data dan pelaporan.
1) Melakukan penemuan kasus; 2) Melakukan tindakan medis; dan 3) Melaporkan kepada kepala kesehatan daerah kerja setempat dan Satgas GC.
E. Pelaporan
jdih.kemkes.go.id BAB XII PENYELENGGARAAN SURVEILANS KESEHATAN HAJI Surveilans kesehatan haji merupakan kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan Jemaah Haji dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan pada saat operasional di Arab Saudi. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveilans dilakukan melalui proses pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi terkait upaya promotif preventif, pelayanan kuratif rehabilitatif, upaya emergency gerak cepat, penyelenggaraan sanitasi, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, dan penanggulangan penyakit menular. Informasi kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan yang dilaksanakan selama operasional kesehatan haji didokumentasikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan/atau gambar. Hasil analisis surveilans digunakan sebagai laporan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut dalam penyelenggaraan kesehatan haji. A. Sumber Daya
Pelaksana surveilans didukung oleh pelaksana Siskohatkes.
B. Uraian Tugas Pelaksana surveilans mempunyai tugas sebagai berikut:
jdih.kemkes.go.id
Siskohatkes merupakan satuan rangkaian komponen perangkat lunak berbasis web dan aplikasi mobile yang digunakan untuk pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji;
Contoh format laporan harian sebagai berikut: jdih.kemkes.go.id FORMAT LAPORAN 1 jdih.kemkes.go.id FORMAT LAPORAN 2 jdih.kemkes.go.id BAB XIII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan BMN yang dimaksudkan untuk mendukung pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan di Arab Saudi. Pelaksana pengelolaan BMN di Arab Saudi adalah Pusat Kesehatan Haji. Pada saat operasional kesehatan haji di Arab Saudi penggunaan dan pemanfaatan BMN menjadi tanggung jawab kepala kesehatan daerah kerja. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian BMN. A. Perencanaan Kebutuhan Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN dan pembiayaannya sebagai dasar pengadaan barang untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. B. Pengadaan Proses penyediaan BMN yang diperlukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dengan mekanisme pengadaan langsung maupun lelang sesuai ketentuan perundang- undangan. C. Penatausahaan Penatausahaan BMN melalui tahapan pendataan, pencatatan, dan penyimpanan kemudian dilaporkan pada akhir masa penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Tahapan penatausahaan BMN sebagai berikut: 1) Pendataan Melakukan klasifikasi/penyamaan data pada laporan inventarisasi BMN dengan kondisi BMN yang ada pada ruang penyimpanan. 2) Pencatatan Melakukan pencatatan atas kondisi fisik maupun fungsi BMN pada ruang penyimpanan. jdih.kemkes.go.id 3) Penyimpanan Proses penyimpanan BMN dilakukan setelah periode operasional pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi berakhir. Pola penyimpanan BMN adalah sebagai berikut: a) ditandai dengan label warna (merah, kuning, dan lain-lain); b) disesuaikan dengan asal ruang penyimpanan dan jenis BMN; c) label warna digunakan khusus untuk BMN yang bersifat mobile (berpindah), sedang yang bersifat statis (tidak berpindah) hanya diberikan label BMN dari aplikasi SIMAK BMN; d) pengembalian BMN pada tempat/ruangan semula; dan e) jika ada BMN yang berpindah daerah kerja sesuai kebutuhan maka pelabelan warna disesuaikan dengan tempat penyimpanan yang baru. 4) Pelaporan kondisi BMN terdiri atas: a) Kondisi baik, telah dilakukan kalibrasi dan siap digunakan. b) Kondisi rusak ringan, telah dilakukan perbaikan dan kalibrasi sehingga siap digunakan. c) Kondisi rusak berat, dilakukan pencatatan untuk diusulkan penghentian penggunaan dan penghapusan. d) Kondisi hilang, dilakukan pencatatan dan dibuat berita acara kehilangan. e) Kondisi barang berlebih, dilakukan pencatatan dan dipisahkan penyimpanannya. D. Penggunaan dan Pemanfaatan Penggunaan dan pemanfaatan BMN dilakukan sebagai berikut: 1) BMN yang sudah tertata di ruang pelayanan dapat langsung digunakan. 2) BMN yang dibutuhkan dapat diusulkan oleh kepala Satgas/koordinator/PJ kepada Koordinator Penunjang Medik. 3) Koordinator Penunjang Medik menyerahkan BMN yang diminta disertai dengan berita acara serah terima BMN. 4) BMN dapat berpindah daerah kerja sesuai kebutuhan, disertai dengan berita acara serah terima BMN. 5) Inventarisasi BMN dilakukan setelah operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi selesai. jdih.kemkes.go.id E. Pemusnahan dan penghapusan Pemusnahan dan penghapusan adalah menghapus BMN dari sistem daftar barang secara efisien, efektif dan akuntabel. F. Pengawasan dan pengendalian BMN Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dengan memberikan identitas dan penandaan BMN sesuai dengan fungsi dan lokasi pemanfaatan BMN. jdih.kemkes.go.id BAB XIV PENUTUP Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi yang terdiri dari pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan melalui upaya promotif preventif, pelayanan kuratif rehabilitatif, pelayanan Safari Wukuf, visitasi, Evakuasi Tanazul, upaya emergency gerak cepat, penyelenggaraan sanitasi, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan Jemaah Haji, penyelenggaraan surveilans, dan pengelolaan BMN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Daerah Kerja Mekkah, Daerah Kerja Madinah, dan Daerah Kerja Bandara. Dengan berprinsip bahwa tugas adalah ibadah, para penyelenggara kesehatan haji yang terdiri atas PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH, dan TPK melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi. Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, diharapkan dapat memberikan acuan dalam penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi dan dapat meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja, untuk mencapai penyelenggaraan kesehatan haji yang semakin berkualitas. MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id
Membuka PDF…