DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan dan klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan; tugas dan fungsi; susunan organisasi; instalasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan dan Pasal 240 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
3.UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah UPT di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(2)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
(2)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
2. b.Balai Pelatihan Kesehatan.
(2)Klasifikasi, nama, dan lokasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi, nama, dan lokasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan dimaksud ditetapkan dengan perubahan Peraturan Menteri ini setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bidang Pelatihan Kesehatan juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian.
(3)Pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
3. c.pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
4. d.pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
5. e.pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian;
6. f.pelaksanaan kerja sama;
7. g.pengelolaan data dan informasi;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
(2)Fungsi pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memiliki cakupan wilayah binaan.
(2)Cakupan wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

a.kepala; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Susunan organisasi Balai Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

a.kepala; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…