DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenko ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian, mulai dari penciptaan Arsip sampai dengan penyimpanan Arsip.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat kinerja organisasi perlu dibuat klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); www.peraturan.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINASI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. www.peraturan.go.id 3
4.Kementerian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
5.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
6.Wakil Menteri adalah wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian, mulai dari penciptaan Arsip sampai dengan penyimpanan Arsip.
(2)Penyusunan Klasifikasi Arsip Kementerian bertujuan untuk:
1. a.memperoleh keseragaman dalam menggunakan Klasifikasi Arsip;
2. b.mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja;
3. c.menunjang kelancaran penataan berkas dan penemuan kembali Arsip; dan/atau
4. d.menunjang kodifikasi Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
2. b.Klasifikasi Arsip substantif.
(2)Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif, meliputi:
1. a.pengorganisasian;
2. b.perencanaan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.keuangan;
5. e.barang milik negara;
6. f.hubungan masyarakat;
7. g.teknologi;
8. h.hukum umum; dan
9. i.pengawasan.
(3)Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi substantif, meliputi:
1. a.hukum; www.peraturan.go.id 4
2. b.hak asasi manusia; dan
3. c.imigrasi dan pemasyarakatan.
(4)Selain Klasifikasi Arsip Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klasifikasi Arsip juga dapat didasarkan pada Pencipta Arsip.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan arsip aktif dan arsip inaktif, serta penyusutan arsip.
(3)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip K e m e n t e r i a n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN ttd. YUSRIL IHZA MAHENDRA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 90 www.peraturan.go.id 6 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP SM SUMBER DAYA MANUSIA SM 01 Formasi ASN 01.01 Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan 01.02 Evaluasi Jabatan 01.03 Usulan Formasi 01.04 Alokasi Formasi SM 02 Penerimaan/Pengadaan ASN 02.01 Proses Penerimaan ASN - Seleksi ASN - Penetapan Kelulusan - Pengumuman Kelulusan 02.02 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 02.03 Surat Keputusan Kelulusan CASN Kolektif SM 03 Pengangkatan ASN 03.01 Pengangkatan CASN 03.02 Pengangkatan ASN 03.03 Pengangkatan Jabatan Manajerial 03.04 Pengangkatan Jabatan Non Manajerial SM 04 Mutasi Pegawai 04.01 Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/Pelaksana 04.02 Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas 04.03 Pencantuman gelar Akadmik 04.04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 04.05 Kenaikan Pangkat/Golongan 04.06 Peninjauan Masa Kerja 04.07 Berkas Tim Penilai Kinerja Tingkat II 04.08 Pengaktifan Kembali dari CLTN dan Hukuman Disiplin SM 05 Pembinaan Pegawai 05.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ( PPKP ) www.peraturan.go.id 7 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Sasaran Kerja Pegawai - Prestasi Kerja Pegawai 05.02 Pembinaan Disiplin dan Kode Etik 05.03 Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa SM 06 Pengembangan Pegawai 06.01 Pengembangan Kompetensi Jabatan M a n a j e r i a l 06.02 Pengembangan Kompetensi Jabatan Non Manajerial 06.03 Pengiriman Peserta Diklat 06.04 Beasiswa 06.05 Ujian Dinas dan Ujian Penyusaian Ijazah SM 07 Hukuman Disiplin 07.01 Tingkat Ringan 07.02 Tingkat Sedang 07.03 Tingkat Berat SM 08 Tata Usaha Kepegawaian 08.01 Data ASN 08.02 Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis) 08.03 Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri) 08.04 Daftar Hadir/Absensi Pegawai SM 09 Kesejahteraan Pegawai 09.01 Kesehatan 09.02 Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka) 09.03 Taspen 09.04 Cuti 09.05 Uang Duka Tewas 09.06 Pembekalan Purnabakti 09.07 Mutasi Keluarga - Nikah - Anak - Cerai - Kematian - Kartu Suami - Kartu Istri 09.08 Laporan Kekayaan (LP2P dan LHKPN) SM 10 Pembinaan Jabatan Non Manajerial 10.01 Jabatan Fungsional Umum 10.02 Jabatan Fungsional Tertentu www.peraturan.go.id 8 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP SM 11 Pemberhentian Pegawai 11.01 Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 11.02 Pemberhentian Karena Batas Usia Pensiun 11.03 Pemberhentian Karena Keuzuran/Kondisi Jasmani dan Rohani 11.04 Pemberhentian Karena Hilang 11.05 Pemberhentian Sementara 11.06 Pensiun Janda/Duda dan Anak SM 12 Berkas ASN - Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya - Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN - Hasil Pengujian Kesehatan - SK. Pengangkatan CASN - SK. Pengangkatan ASN - SK. Peninjauan Masa Kerja - SK. Kenaikan Pangkat - SK.Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian Dari Jabatan Struktural/Fungsional - SK. Perpindahan Wilayah Kerja - SK. Perpindahan Antar Instansi - SK. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) - SK. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN - SK. Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk - SK. Penarikan Kembali dari Perbantuan /Dipekerjakan - SK. Pemberian Uang Tunggu - SK. Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara - SK. Pengalihan ASN - SK. Pemberhentian Sebagai ASN - SK. Pemberhentian Sementara - SK.Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara - SK. Penempatan/Penarikan Pegawai - SK. Pengangkatan pada Jabatan di Luar Instansi Induk - SK. Pengaktifan Kembali Sebagai ASN - SK. Pensiun - SK. Penggantian Nama - Surat Keterangan Pernyataan Hilang - Surat Keterangan Kembalinya ASN Yang Dinyatakan Hilang www.peraturan.go.id 9 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah/Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir Pendataan Ulang ASN - Berita Acara Pemeriksaan (termasuk Keputusan/ Rekomendasi Majelis Kode Etik) - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan. - Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Meninggal Dunia - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri - Surat Izin Berpergian Keluar Negeri - Surat Pertimbangan Status ASN - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - Ijazah/Sertifikat - Pengembangan Karir ASN SM 13 Berkas Perseorangan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Negara lainnya SM 14 Organisasi Non Kedinasan 14.01 KORPRI 14.02 Dharma Wanita 14.03 Koperasi OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.01 Organisasi Dan Tata Kerja 01.01 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 01.02 Evaluasi Kelembagaan Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Kelembagaan OT.02 Ketatalaksanaan 02.01 Standarisasi Sarana Kerja Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Standarisasi www.peraturan.go.id 10 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Sarana Kerja 02.02 Sistem, Prosedur Dan Metoda Kerja Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Rancangan Peraturan Menteri 02.03 Analisa Dan Uraian Jabatan Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Analisa Dan Uraian Jabatan OT.03 Reformasi Birokrasi 03.01 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah-Naskah Yang Berkaitan DenganPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pmprb) 03.02 Zona Integritas (ZI) Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Zona Integritas (ZI) 03.03 Evaluasi Reformasi Birokrasi Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi OT.04 Instruksi Menteri Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Intruksi Menteri HU HUKUM UMUM HU 01 Advokasi Hukum Litigasi dan Non Litigasi 01.01 Advokasi Hukum Litigasi Naskah-naskah terkait administrasi persidangan (Surat Dinas, Nota Dinas) serta dokumen/naskah yang dibuat dalam rangka proses beracara (Relaas Panggilan, Gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, dll) 01.02 Advokasi Hukum Non Litigasi Naskah/Dokumen yang memuat tentang administrasi perkara-perkara Non Litigasi (Surat Dinas, NotaDinas) 01.03 Pengaduan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang tanggapan/ respon terhadap Pengaduan Hukum (Nota Dinas, Surat Dinas) 01.04 Bantuan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang surat jawaban terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan (Nota Dinas, Surat Dinas) 01.05 Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Naskah/Dokumen yang memuat tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Nota Dinas, Surat Dinas) 01.06 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Sistem www.peraturan.go.id 11 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Informasi Pelayanan Publik (Nota Dinas, Surat Dinas) KU KEUANGAN KU 01 Pelaksanaan Anggaran 01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan 01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan,Surat Pengantar usulan revisi 01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP PR PERENCANAAN PR 01 Program Dan Anggaran 01.01 Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program Kerja Dan Kegiatan, Dimulai Dari Pengumpulan Data, Pengolahan Sampai Dengan Penetapan 01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kegiatan K e b u t u h a n A n g g a r a n 01.03 Pengelolaan Kebijakan Strategis Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Strategis PR 02 Evaluasi Dan Pelaporan 02.01 Evaluasi Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Program, Kinerja Dan Anggaran 02.02 Pelaporan Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Pelaporan Program, Kinerja Dan Anggaran PR 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kelengkapan Data Dukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (Lakip) www.peraturan.go.id 12 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PR 04 Rapat Kerja 04.01 Dengan DPR Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Dengan DPR 04.02 Tingkat Kementerian Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Tingkat Kementerian 04.03 Tingkat Unit Utama (Rakernis) Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Tingkat Unit Utama 04.04 Rapat Pimpinan Dan Rapat Staf Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan Dan Rapat Staf PR 05 Sidang Kabinet 05.01 Sidang Kabinet Terbatas Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Terbatas 05.02 Sidang Kabinet Paripurna Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna KS Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan 01.01 Lembaga Tinggi Negara (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Tinggi Negara, baik dalam negeri, maupun luar negeri, seperti DPR/MPR, MA, BPK 01.02 Lembaga Pemerintah (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Pemerintah, baik dalam negeri, seperti Kementerian/Lembaga, maupun perwakilan pemerintah negara sahabat (bilateral, regional, dan multilateral), dan Organisasi Internasional. 01.03 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swasta, baik dalam negeri, maupun Organisasi Internasional Non Pemerintah. 01.04 Perguruan Tinggi/Sekolah (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kerja sama/berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah 01.05 Penyusunan Dokumen Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, hingga penandatanganan. Pembahasan Naskah Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan www.peraturan.go.id 13 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP proses penyusunan kerja sama. Produk kerja sama (dalam negeri dan luar negeri) - Naskah/dokumen berupa produk hukum perjanjian kerja sama yang dihasilkan melalui proses penyusunan. 01.06 Permintaan dan Pengelolaan Data Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan permintaan dan pengelolaan data kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri 01.07 Audiensi/Kunjungan (Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga, Swasta,Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan fasilitasi audiensi/kunjungan dari dan/kepada Kementerian/Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta, Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah. 01.08 Kerjasama Pengelolaan Data Teknologi Informasi Naskah/dokumen Kerjasama di bidang Teknologi Informasi 01.09 Pemantauan dan Evaluasi Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kegiatan pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama, baik dalam negeri, maupun luar negeri. 01.10 Administrasi Kerja Sama - Pajak, Hibah, Izin Tenaga Asing Naskah/dokumen yang memuat tentang permohonan izin tenaga asing, fasilitasi perpajakan dalam kerangka kerja sama teknik, serta pengelolaan data hibah sebagai pertanggungjawaban dari suatu perjanjian kerja sama. HS KEHUMASAN HS 01 Informasi dan Komunikasi 01.01 Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial) 01.02 Sosialisasi dan Diseminasi 01.03 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 01.04 Peliputan 01.05 Konferensi Pers 01.06 Siaran Pers HS 02 Dokumentasi 02.01 Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial) - Film, Foto - Video Grafis www.peraturan.go.id 14 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Narasi Tunggal Media Massa Elektronik - Info Grafis (Poster, Banner) - Surat Penyerahan (Bingkai Foto, dll) - Konten Video Revolusi Media Digital - Konten Media Sosial (You tube, Twitter, IG) 02.02 Rekapitulasi Pemberitaan HS 03 Kepustakaan 03.01 Akusisi - Pembelian Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/pengadaan bahan pustaka mulai dari seleksi, proses pengadaan, hingga penyerahan hasil pengadaan ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Hadiah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hadiah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hadiah, hingga penyerahan hasil hadiah ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Hibah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hibah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hibah, hingga penyerahan hasil hibah ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Tukar Menukar Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar bahan pustaka mulai dari seleksi, proses tukar menukar, hingga penyerahan hasil tukar menukar bahan pustaka ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus Naskah yang berkaitan dengan pendistribusian bahan pustaka surplus mulai dari seleksi, proses pendistribusian, hingga penyerahan bahan pustaka surplus ke pihak penerima. - Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk) Naskah yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan bahan pustaka dalam buku induk 03.02 Pengolahan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan yang meliputi pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, pasca katalogisasi, verifikasi bahan pustaka, pemasukan data ke pangkalan data, penyusunan, pengendalian dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek, serta penyiapan akses layanan informasi ke pemustaka. - Klasifikasi dan Tajuk Subyek - Katalogisasi - Abstrak Bahan Pustaka www.peraturan.go.id 15 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.03 Pangkalan Data Koleksi Naskah yang berkaitan dengan data koleksi perpustakaan 03.04 Layanan Perpustakaan - Keanggotaan Naskah yang berkaitan dengan data keanggotaan perpustakaan. Sirkulasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman, engembalian, statistik, dan laporan bahan pustaka. - Referensi Naskah yang berkaitan dengan layanan koleksi referensi. - Alih Bahasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih bahasa. - Kerja Sama Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja sama antar lembaga maupun keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi profesi. - Pengembangan TI Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pengembangan website perpustakaan, kemas ulang informasi dalam format multimedia, pengembangan aplikasi perpustakaan, dan pengembangan pangkalan data digital - Penyiangan Bahan Pustaka 03.05 Preservasi Bahan Pustaka - Perawatan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan pustaka. - Perbaikan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perbaikan bahan pustaka. - Penjilidan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam penjilidan bahan pustaka. - Reproduksi Foto Naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi foto ke dalam bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanannya. 03.06 Pengembangan Perpustakaan - Standar Nasional Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional perpustakaan khusus. - Pedoman Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman perpustakaan khusus. - Akreditasi Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kelengkapan www.peraturan.go.id 16 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP permintaan atau pemberian akreditasi perpustakaan. - Pengkajian Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perpustakaan, mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrument penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, hingga pencetakan hasil kajian. - Promosi Perpustakaan (publikasi, pameran, dsb) Naskah yang berkaitan dengan promosi perpustakaan. 03.07 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan diklat serta kerja sama dengan instansi lain 03.08 Tenaga Perpustakaan - Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan. - Pembinaan Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan, bimbingan teknis tim penilai pustakawan, dan pengembangan profesi pustakawan (seminar, workshop, dsb). - Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pustakawan. TI TEKNOLOGI DAN INFORMASI TI 01 Pengamanan Data - Kuesioner - Data Pendukung - Analisis TI 02 Pengamanan Jaringan - Pemeliharaan Jaringan - Audit Jaringan - Laporan Hasil Audit TI 03 Standarisasi 03.01 Standarisasi Teknologi dan Informasi Penyusunan Regulasi Standarisasi Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Standar Operasional Prosedur 03.02 Implementasi Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perencanaan Komite TIK, Aplikasi Sada, Digital Signature, Sertifikat Elektronik 03.03 Implementasi Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Situs internet, Portal Internet dan Surat Elektronik 03.04 Uji Coba Infrastruktur TI 04 Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi 04.01 Penyusunan Program Perencanaan Teknologi dan Informasi - Perencanan server Perencanaan jaringan www.peraturan.go.id 17 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 04.02 Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Informasi - Pengembangan Data Center Pengembangan Server 04.03 Pengembangan Aplikasi Pengembangan aplikasi di lingkungan Kementerian 04.04 Pengembangan Database, Situs Internet, dan Surat Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan database, situs internet, dan surat elektronik TI 05 Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi 05.01 Pengelolaan Jaringan 05.02 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi 05.03 Pengelolaan Database 05.04 Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surat Elektronik 05.05 Pengelolaan Aplikasi 05.06 Pengelolaan Alat Pendukung TI 06 Layanan Sistem Teknologi dan Informasi 06.01 Layanan Keluhan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan LPSE 06.02 Tindak Lanjut Keluhan 06.03 Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan - Keluhan tentang semua bidang - Komputer rusak - Printer rusak - Wifi tidak aktif 06.04 - Evaluasi - Hasil evaluasi TI UM UMUM UM 01 Ketatausahaan 01.01 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan. 01.02 Ucapan Terima Kasih/Ucapan Selamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan Terima Kasih/Ucapan selamat di lingkungan Internal dan Eksternal UM 02 Kearsipan 02.01 Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip Yang Dipindahkan 02.02 Pemusnahan Arsip - SK Tim Pemusnahan www.peraturan.go.id 18 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip Yang Dimusnahkan - Rekomendasi/Pertimbangan - Surat Keputusan Pemusnahan 02.03 Penyerahan - SK Tim Penyerahan - Berita Acara Penyerahan - Daftar Arsip Yang Diserahkan UM 03 Kerumahtanggaan 03.01 Penggunaan Ruang dan Peralatan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan ruang dan peralatan kantor 03.02 Penggunaan dan Penghunian Rumah Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan penghunian rumah negara 03.03 Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas 03.04 Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Elektronik serta Mesin Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan barang elektronik serta mesin 03.05 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Area Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan gedung dan bangunan serta area kantor 03.06 Pemeliharaan Alat Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan alat kesehatan 03.07 Perjalanan Dinas (Dalam Negeri/Luar Negeri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan dinas 03.08 Penghematan Energi dan air Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghematan energi dan air UM 04 Keprotokolan 04.01 Penyelenggaraan Upacara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelanggaran kegiatan Upacara Nasional 04.02 Pelayanan Tamu, Acara Kedinasan, Jamuan, dan Ramah Tamah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan, dan ramah tamah 04.03 Daftar Nama Pejabat dan Alamat Naskah-naskah yangberkaitan dengan penyampaian informasi terkait dengan daftar nama pejabat dan www.peraturan.go.id 19 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP alamat UM 05 Pengamanan 05.01 Pengamanan Personil (VVIP/VIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan personil VVIP/VIP 05.02 Pengamanan Lingkungan, Fisik dan Instalasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, fisik, dan instalasi 05.03 Pengamanan Dokumen dan Informasi Rahasia Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan dokumen dan informasi rahasia 05.04 Laporan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengamanan di lingkungan unit kerja 05.05 Laporan Kejadian Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kejadian di lingkungan unit kerja 05.06 Bantuan Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan bantuan pengamanan UM 06 Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan 06.01 Layanan Keagamaan dan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan rohaniawan, undangan kegiatan ceramah keagamaan, permohonan narasumber ceramah keagamaan, serta kegiatan keagamaan lainnya. 06.02 Layanan Kesehatan Jasmani Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jasmani seperti pelaksanaan senam pagi, permintaan instruktur senam pagi, SK Intrukstur Senam. 06.03 Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan medis. KU KEUANGAN KU 01 Pelaksanaan Anggaran 01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan 01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan,Surat Pengantar usulan revisi www.peraturan.go.id 20 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP KU 02 Tata Usaha Keuangan 02.01 Pedoman dan Petunjuk Administrasi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan seperti Tata Cara Pengelolaan Hibah, Tata Cara Pengelolaan Rekening Pemerintah, Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Fungsi dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Penyelesaian Kerugian Negara, SOP Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Revisi Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Laporan Hibah, SOP Daftar Piutang Negara, SOP Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara, SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian Nihil (SPM – GUP Nihil) /Tambahan Uang Persediaan Nihil (TUP Nihil), SOP Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, dll. 02.02 Penatausahaan Hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hibah seperti hibah luar negeri dan dalam negeri, rekonsiliasi hibah, tindak lanjut hasil rekonsiliasi hibah, Pembinaan dan Monitoring hibah. 02.03 Pejabat Perbendaharaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pembinaan dan Monitoring Pejabat Perbendaharaan Negara. 02.04 Penyelesaian Kerugian Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara. 02.05 Penatausahaan Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan www.peraturan.go.id 21 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara. KU 03 Perbendaharaan 03.01 Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja seperti Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Kuitansi, Pengeluaran Real, SPD, 03.02 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran permintaan belanja dari BPP 03.03 LPJ Bendahara Pengeluaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran dan BPP 03.04 LPJ Bendahara Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pendapatan bendahara penerimaan 03.05 Penerimaan Negara Pajak KU 04 Akuntansi dan Pelaporan 04.01 Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Representasi Manajemen. 04.02 Rekonsiliasi dan Data Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi (pencocokan data) komponen Laporan Keuangan secara intra (dengan pihak internal) maupun extra (dengan pihak eksternal) berupa Berita Acara Rekonsiliasi, laporan kegiatan; serta naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Data; Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 04.03 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan www.peraturan.go.id 22 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan PB BARANG MILIK NEGARA PB 01 Perencanaan Barang Milik Negara 01.01 Usulan Rencana Kebutuhan BMN 01.02 Rencana Kebutuhan BMN Kementerian 01.03 Hasil Analisis Kebutuhan BMN 01.04 Rencana Kebutuhan Aset Berwujud 01.05 Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud PB 02 Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan Pengadaan) 02.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

a.Pengadaan Barang Persediaan (habis pakai)
b.Pengadaan Barang Bukan Persediaan
c.Pengadaan Jasa Lainnya
d.Pengadaan Jasa Konsultasi
e.Pengadaan Teknis Aset Tetap (Tanah)
f.Pengadaan Aset Tidak Berwujud (Software)
g.Pengadaan Sewa
h.Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin
i.Pekerjaan Konstruksi (Bangunan) 02.02 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa 02.03 Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 02.04 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 02.05 Laporan Pengadaan Barang/Jasa 02.06 Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 02.07 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian 02.08 Pendistribusian Barang Milik Negara PB 03 Penetapan Status dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) 03.01 Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
a.Berkas Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain
b.SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain www.peraturan.go.id 23 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
c.Berkas Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
d.Berkas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
e.Berkas Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
f.Berkas Alih Fungsi Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) 03.02 Pemanfaatan Barang Milik Negara Berkas permohonan, SK dan tindak lanjut Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) 03.03 Pengamanan dan Pemeliharaan
a.Dokumen Permasalahan Barang Milik Negara
b.Berkas Pengamanan dan Pemeliharaan (SK Tim dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah)
c.Laporan Data Tanah 03.04 Rumah Negara
a.Berkas Permohonan Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
b.SK Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
c.Surat Pembatalan Ijin Penghunian Rumah Negara
d.Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PB 04 Penatausahaan Barang Milik Negara 04.01 Pencatataan Barang Milik Negara 04.02 Inventarisasi 04.03 Opname fisik 04.04 Rekonsiliasi data Barang Milik Negara 04.05 Pengawasan dan Pengedalian BMN 04.06 Laporan Barang Milik Negara PB 05 Pemindahtanganan dan Penghapusan 05.01 Penjualan 05.02 Tukar Menukar 05.03 Hibah 05.04 Pemusnahan 05.05 Penghapusan PW PENGAWASAN www.peraturan.go.id 24 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PW 01 Perencanaan 01.01 Kebijakan Pengawasan 01.02 Perjanjian Kinerja 01.03 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 01.04 Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 01.05 Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) 01.06 Ikhtisar Hasil Pengawasan PW 02 Pelaksanaan Pengawasan 02.01 Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi 02.02 Audit Tujuan Tertentu/Khusus 02.03 Pemantauan/Monitoring - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) - Inspektorat 02.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll PW 03 Pelaporan 03.01 Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan - Dalam Negeri - Luar Negeri 03.02 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus) 03.03 Pemantauan/Monitoring Badan Pemeriksan Keuangan (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI),Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Inspektorat 03.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll 03.05 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 03.06 Inspektorat PW 04 Tindak Lanjut 04.01 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja 04.02 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus 04.03 Tindak Lanjut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI), BPK RI, Inspektorat PW 05 Tindak Lanjut 05.01 Reviu www.peraturan.go.id 25 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 05.02 Tindak Lanjut Reviu PW 06 Tindak Lanjut Pengaduan 06.01 Whistle Blowing System (WBS) 06.02 Gratifikasi 06.03 Pengaduan Tertulis Kepada Inspektorat 06.05 Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara Online Rakyat) 06.06 Pengaduan Ombusman PW 07 Tindak Lanjut Atensi dan Telaahan 07.01 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti 07.02 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti 07.03 Daftar nama pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/daftar cela B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP HK HUKUM HK 01 Administrasi Hukum 01.01 Naskah-naskah terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata kelola administrasi hukum 01.02 Naskah- naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola administrasi hukum HK 02 Pemanfaatan, Pemberdayaan, Dan Pelindungan Kekayaan Intelektual. 02.01 Naskah -naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual; 02.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual HK 03 Materi Hukum dan Keadilan Restoratif 03.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang materi hukum dan keadilan restoratif. www.peraturan.go.id 26 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materi hukum dan keadilan restoratif. HK 04 Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum 04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum 04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum HK 05 Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Litigasi 05.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang undangan dan litigasi 05.02 Naskah-naskah terkait Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan dan litigasi HM Hak Asasi Manusia HM 01 Kebijakan Hak Asasi Manusia 01.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan hak asasi manusia. 01.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan hak asasi manusia. HM 02 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 02.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat 02.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat HM 03 Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia 03.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan dan kerja sama hak asasi manusia 03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan kerja sama hak asasi manusia HM 04 Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan 04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda www.peraturan.go.id 27 KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan 04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan HM 05 Pendidikan Hak Asasi Manusia 05.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan hak asasi manusia 05.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan hak asasi manusia IP Imigrasi dan Pemasyarakatan IP 01 Tata Kelola Keimigrasian 01.01 Naskah-naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola keimigrasian; 01.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keimigrasian IP 02 Strategi Pelayanan Keimigrasian 02.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pelayanan keimigrasian; 02.02 Naskah-nakakh terkait analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pelayanan keimigrasian IP 03 Tata Kelola Pemasyarakatan 03.01 Naskah-naskah penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola pemasyarakatan 03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemasyarakatan. IP 04 Strategi Pelayanan Pemasyarakatan 04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pelayanan pemasyarakatan; 04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pelayanan pemasyarakatan IP 05 Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan 05.01 Naskah-naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan 05.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan. www.peraturan.go.id 28 MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA , IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN, ttd. YUSRIL IHZA MAHENDRA www.peraturan.go.id 29 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN KLASIFIKASI PENCIPTA ARSIP A. KODE MENTERI DAN WAKIL MENTERI MKH = MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN WKH = WAKIL MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN B. KODE PIMPINAN TINGGI MADYA SES = SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN SAM = STAF AHLI MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN SKM = STAF KHUSUS MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN ITR = INSPEKTORAT DHK = DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DHM = DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DIP = DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN C. KODE PIMIPINAN TINGGI PRATAMA
1. 1.SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR SES.1 = BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM SES.2 = BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA SES.3 = BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI SES.4 = BIRO UMUM DAN KEUANGAN
2. 2.DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DHK.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI HUKUM DHK.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA ADMINISTRASI HUKUM DHK.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DHK.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI MATERI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF DHK.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI BUDAYA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI HUKUM DHK.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LITIGASI www.peraturan.go.id 30
3. 3.DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DHM.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DHM.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KEBIJAKAN HAM DHM.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DHM.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN KERJA SAMA HAM DHM.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMAJUAN HAK KELOMPOK RENTAN DHM.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENDIDIKAN HAM
4. 4.DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN DIP.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN DIP.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA KEIMIGRASIAN DIP.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN KEIMIGRASIAN DIP.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA PEMASYARAKATAN DIP.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN PEMASYARAKATAN DIP.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KERJA SAMA KELEMBAGAAN KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN D. KODE MASALAH FASILITATIF SM = SUMBER DAYA MANUSIA OT = ORGANISASI DAN TATA LAKSANA HU = HUKUM UMUM PR = PERENCANAAN KS = KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA/ ORGANISASI HS = KEHUMASAN TI = TEKNOLOGI DAN INFORMASI UM = UMUM KU = KEUANGAN PB = BARANG MILIK NEGARA PW = PENGAWASAN E. KODE MASALAH SUBTANTIF HK = HUKUM HM = HAM IP = IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YUSRIL IHZA MAHENDRA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…