DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri Petugas Komunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2016, No.
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ANGKA POKOK TUNJANGAN LUAR NEGERI PETUGAS KOMUNIKASI. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Petugas Komunikasi selanjutnya disebut dengan PK adalah Pejabat Non Diplomatik yang menjadi Unsur Penunjang pada organisasi Perwakilan Republik Indonesia.
2.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
3.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Tunjangan Penghidupan Luar Negeri merupakan hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN).
(2)Besarnya Tunjangan Penghidupan Luar Negeri disesuaikan dengan jenjang tingkat Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil (PGPNS) masing-masing dan dinyatakan dalam persentase sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.
(3)ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Bagi PK yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini berada di Perwakilan dan mendapatkan TPLN yang lebih www.peraturan.go.id 2016, No. tinggi dari TPLN yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPLN yang diterimanya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Bagi PK yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini berada di Perwakilan dan memperoleh kenaikan PGPNS, maka yang bersangkutan mendapatkan penyesuaian APTLN sesuai PGPNS yang baru.

Pasal 4

Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri Petugas Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015. www.peraturan.go.id 2016, No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016 MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGKA POKOK TUNJANGAN LUAR NEGERI PETUGAS KOMUNIKASI MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L. P. MARSUDI www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2016, No.
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ANGKA POKOK TUNJANGAN LUAR NEGERI PETUGAS KOMUNIKASI. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Petugas Komunikasi selanjutnya disebut dengan PK adalah Pejabat Non Diplomatik yang menjadi Unsur Penunjang pada organisasi Perwakilan Republik Indonesia.
2.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
3.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Tunjangan Penghidupan Luar Negeri merupakan hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN).
(2)Besarnya Tunjangan Penghidupan Luar Negeri disesuaikan dengan jenjang tingkat Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil (PGPNS) masing-masing dan dinyatakan dalam persentase sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.
(3)ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Bagi PK yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini berada di Perwakilan dan mendapatkan TPLN yang lebih www.peraturan.go.id 2016, No. tinggi dari TPLN yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPLN yang diterimanya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Bagi PK yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini berada di Perwakilan dan memperoleh kenaikan PGPNS, maka yang bersangkutan mendapatkan penyesuaian APTLN sesuai PGPNS yang baru.

Pasal 4

Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri Petugas Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.