DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyelenggaraan Rapat dan Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 2022, No.26 Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49l5);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangasa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations) yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat 2022, No.26 Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam ASEAN.
2.Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN.
3.Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah jabatan ex- officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Anggota Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Anggota adalah jabatan ex-officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama ASEAN.
6.Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 2022, No.26

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh unsur Setnas ASEAN atau kementerian dan/atau lembaga dari 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN dalam penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya.

BAB II

RINCIAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Pelaksana Harian; dan
3. c.Anggota.
(2)Rincian susunan anggota Setnas ASEAN ditetapkan oleh Kepala dalam Keputusan Menteri.

Pasal 4

Kepala mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala menyelenggarakan fungsi:

a.kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno Setnas ASEAN;
b.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal terkait pelaksanaan kegiatan Pilar Masyarakat ASEAN kepada Presiden Republik Indonesia; dan 2022, No.26
c.penetapan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian serta pembentukan kelompok kerja secara ad hoc apabila dipandang perlu.

Pasal 6

Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi:

a.kepemimpinan dalam rapat pleno Setnas ASEAN, mewakili Kepala apabila berhalangan;
b.pelaporan hasil rapat pleno kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi Setnas ASEAN;
c.kepemimpinan dalam rapat kerja Setnas ASEAN; dan
d.pelaporan hasil rapat kerja kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno Setnas ASEAN.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan operasional Setnas ASEAN, Pelaksana Harian dapat membentuk tim administratif dan operasional.
(2)Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim administratif dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian menunjuk koordinator tim yang selanjutnya disebut sekretaris. 2022, No.26

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN diantaranya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan hubungan antarkementerian dan/atau lembaga.

BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 10

Rapat Setnas ASEAN terdiri atas:

a.rapat koordinasi;
b.rapat pleno; dan
c.rapat kerja.

Pasal 11

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
(2)Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala dengan mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN tingkat pimpinan tinggi utama pada kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN.
(3)Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 2022, No.26
(4)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
(5)Rapat koordinasi Setnas ASEAN dipandang sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota.
(6)Rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari setiap Pilar Masyarakat ASEAN atau perwakilan yang secara resmi ditunjuk.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 2022, No.26 Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49l5);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangasa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations) yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat 2022, No.26 Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam ASEAN.
2.Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN.
3.Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah jabatan ex- officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Anggota Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Anggota adalah jabatan ex-officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama ASEAN.
6.Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 2022, No.26

Pasal 2

BAB II

RINCIAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Pelaksana Harian; dan
3. c.Anggota.
(2)Rincian susunan anggota Setnas ASEAN ditetapkan oleh Kepala dalam Keputusan Menteri.

Pasal 4

Kepala mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala menyelenggarakan fungsi:

a.kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno Setnas ASEAN;
b.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal terkait pelaksanaan kegiatan Pilar Masyarakat ASEAN kepada Presiden Republik Indonesia; dan 2022, No.26
c.penetapan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian serta pembentukan kelompok kerja secara ad hoc apabila dipandang perlu.

Pasal 6

Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi:

a.kepemimpinan dalam rapat pleno Setnas ASEAN, mewakili Kepala apabila berhalangan;
b.pelaporan hasil rapat pleno kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi Setnas ASEAN;
c.kepemimpinan dalam rapat kerja Setnas ASEAN; dan
d.pelaporan hasil rapat kerja kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno Setnas ASEAN.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan operasional Setnas ASEAN, Pelaksana Harian dapat membentuk tim administratif dan operasional.
(2)Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim administratif dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian menunjuk koordinator tim yang selanjutnya disebut sekretaris. 2022, No.26

Pasal 9

BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 10

Rapat Setnas ASEAN terdiri atas:

a.rapat koordinasi;
b.rapat pleno; dan
c.rapat kerja.

Pasal 11

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
(2)Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala dengan mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN tingkat pimpinan tinggi utama pada kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN.
(3)Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 2022, No.26
(4)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
(5)Rapat koordinasi Setnas ASEAN dipandang sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota.
(6)Rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari setiap Pilar Masyarakat ASEAN atau perwakilan yang secara resmi ditunjuk.