DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, Kementerian Luar Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, perlu menyusun tata cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2019, No.670 dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 171);Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri www.peraturan.go.id 2019, No.670 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.670
4.Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan informasi diplomatik.
7.Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
8.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
9.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional. www.peraturan.go.id 2019, No.670
10.Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
11.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
12.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
13.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri.
14.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
15.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PID dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. www.peraturan.go.id 2019, No.670

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan JF PID, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan JF PID melalui Penyesuaian.
(2)Penyesuaian dalam JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan JF PID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam JF PID melalui Penyesuaian ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik; dan
b.pejabat fungsional di luar JF PID yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik

Pasal 4

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam JF PID merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan PID Ahli Pertama dan PID Ahli Muda. www.peraturan.go.id 2019, No.670

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan:

a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
e.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
f.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
g.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina;
h.memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
i.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
k.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung www.peraturan.go.id 2019, No.670 setingkat:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau
3. c.Kepala Perwakilan.
(3)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas yang terdiri atas:
1. a.salinan ijazah pendidikan terakhir;
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
4. d.surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi;
5. e.salinan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat pernyataan bersedia diangkat dalam JF PID; dan
7. g.surat keterangan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama atau lebih tinggi pada Unit Kerja atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
  1. 1.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  2. 2.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  3. 3.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. www.peraturan.go.id 2019, No.670
(4)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dilampirkan dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi www.peraturan.go.id 2019, No.670 sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

(1)PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JF PID melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JF PID melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, Kementerian Luar Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, perlu menyusun tata cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2019, No.670 dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 171);Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri www.peraturan.go.id 2019, No.670 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.670
4.Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan informasi diplomatik.
7.Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
8.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
9.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional. www.peraturan.go.id 2019, No.670
10.Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
11.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
12.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
13.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri.
14.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
15.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PID dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. www.peraturan.go.id 2019, No.670

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan JF PID, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan JF PID melalui Penyesuaian.
(2)Penyesuaian dalam JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan JF PID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam JF PID melalui Penyesuaian ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik; dan
b.pejabat fungsional di luar JF PID yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik

Pasal 4

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam JF PID merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan PID Ahli Pertama dan PID Ahli Muda. www.peraturan.go.id 2019, No.670

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan:

a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
e.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
f.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
g.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina;
h.memiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
i.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
k.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung www.peraturan.go.id 2019, No.670 setingkat:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau
3. c.Kepala Perwakilan.
(3)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas yang terdiri atas:
1. a.salinan ijazah pendidikan terakhir;
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
4. d.surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi;
5. e.salinan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat pernyataan bersedia diangkat dalam JF PID; dan
7. g.surat keterangan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama atau lebih tinggi pada Unit Kerja atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
  1. 1.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  2. 2.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  3. 3.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. www.peraturan.go.id 2019, No.670
(4)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dilampirkan dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi www.peraturan.go.id 2019, No.670 sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

(1)PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JF PID melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JF PID melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).