DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan masalahpidanadilingkunganKementerianLuarNegeri secaratertib,tepat,efektif,danefisien,perlumengatur mengenaitatacarapenangananpermintaan bantuan timbalbalikdalammasalahpidana; d.bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufb,danhurufcperlumenetapkan PeraturanMenteriLuarNegeritentangTataCara PenangananBantuanTimbalBalikdalamMasalahPidana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 | tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); ©. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK OLEH PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Penyampaian Antar-Otorilas Pusat Otoritas Pusat Negara 1b 1b Perwakilan RI Penyampaian melalui Saluran Diplomatik v di Negara Peminia seadsarcascesVeanaveremtoctcns 4 «p> | Direktorat Regional / :14 > { i ong _ Ditekforat Konsuler/ | => 2a. Direktorat Direktorat Lain i Perwakilan Negara Se ne ren areataON Peminta Penyampaian melalui Saluran Diplomatik 1b | dilbu Kota Indonesia | 3b/4b unit Kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia [| 5 <p mr eS "tm jm em mm asm, fe tne Sl fp alc fa a nee Vm Penyampaian Antar-Oloritas Pusat No. Keterangan Waktu 2 (dua) -5

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

(3)Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Direktorat adalah unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan pada Kementerian.

BAB II

PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Pasal 2

Permintaan Bantuan meliputi:

a.permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
b.permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 3

Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diajukan melalui saluran diplomatik dikoordinasikan oleh Kementerian.

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK OLEH PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Penyampaian Antar-Otorilas Pusat Otoritas Pusat Negara 1b 1b Perwakilan RI Penyampaian melalui Saluran Diplomatik v di Negara Peminia seadsarcascesVeanaveremtoctcns 4 «p> | Direktorat Regional / :14 > { i ong _ Ditekforat Konsuler/ | => 2a. Direktorat Direktorat Lain i Perwakilan Negara Se ne ren areataON Peminta Penyampaian melalui Saluran Diplomatik 1b | dilbu Kota Indonesia | 3b/4b unit Kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia [| 5 <p mr eS "tm jm em mm asm, fe tne Sl fp alc fa a nee Vm Penyampaian Antar-Oloritas Pusat No. Keterangan Waktu 2 (dua) -5

Pasal 4

Tata cara penanganan permintaan Bantuan merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan penanganan permintaan Bantuan yang dilakukan melalui saluran diplomatik. Penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat. Tata cara penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Teknis prosedur operasional standar penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penanganan permintaan Bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing melalui saluran diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 meliputi:

a.permintaan Bantuan; dan

(2)
(1)
(2)
1. b.tindak lanjut atas permintaan Bantuan. Tahapan penanganan permintaan bantuan terdiri atas:
2. a.pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Kementerian;
3. b.pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktorat;
4. c.Direktorat menyampaikan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pemerintah negara asing melalui:
  1. 1.perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
  2. 2.perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya.
5. d.dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 6

Tindak lanjut atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa penyampaian bahwa permintaan Bantuan dinyatakan:

a.diterima;
b.ditolak; atau
c.dikembalikan untuk disempurnakan. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direktorat atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1)2) Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 7

Penanganan permintaan Bantuan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: a. Bi re d. penerimaan; analisis; penyampaian; dan tindak lanjut. Tahapan penanganan permintaan bantuan terdiri atas:

a.penerimaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat; dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh satuan kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti; Direktorat melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan untuk memastikan Bantuan merupakan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana; berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktorat:
1. 1.menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Bantuan; dan
2. 2.atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian menyampaikan permintaan Bantuan kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidanghukumdanhakasasimanusia sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufc; dan f.dalamhalterdapattindaklanjutdariunit kerjayang menanganiBantuanpadakementerianyang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang hukumdan hakasasimanusia sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufd,Direktorat menyampaikantindaklanjuttersebutkepada pemerintahnegaraasingyangmengajukan permintaan Bantuan,

(3)TindaklanjutataspermintaanBantuan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufdberupapenyampaian bahwapermintaanBantuandinyatakan: a.diterima; b.ditolak;atau
1. c.dikembalikan untuk disempurnakan.

Pasal 8

Untuk mendukung tertib administrasi penanganan permintaan Bantuan perlu melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen data dan informasi permintaan Bantuan. Dokumen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola oleh Direktorat.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanMenteriinidenganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 624 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, — OPEB reas Be ZS Okto Dorinus Manik LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALUR PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN menangani di Negara Diminta 3b . Bantuan pada (eee l Otoritas kementerian Pusat (See la Direktorat : yang [a Negara menyelenggara Diminta kan urusan Perwakilan Asing pemerintahan \t 3a Ee di Negara Diminta ; di bidang = hukum dan hak 2b asasi manusia Penyampaian Antar-Otoritas Pusat No. Keterangan Waktu 2 (dua) hari kerja:

1.| Tahap penerimaan permintaan Bantuan: 2 (dua) hari

a.Penerimaan oleh Direktorat kerja: ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat kerja = (0 ii.DisposisisampaiketingkatFungsionalDiplomat 1 (satu) hari kerja Tahap penyampaian penerimaan Bantuan: 4 (empat) hari kerja:
a.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di wilayah akreditasinya 2 (dua) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya 2 (dua) hari kerja Tahap tindak lanyut permintaan Bantuan: 5 (lima) hari kerja:
a.Penerimaan oleh Direktorat 2 (dua) hari kerja:
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat 1 (satu) hari kerja ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat 1 (satu) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada ; ; 3 (tiga) hari kementerian yang menyelenggarakan urusan _ ; erja pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia Total hari kerja Kementerian dalam penanganan 11 (sebelas) permintaan Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia hari kerja -1l-
1. 1.| Tahap penerimaan permintaan Bantuan: (lima) hari kerja: ’ Si, Gleecedie. Yeates, di . 3 (tiga) hari
a.Penerimaan oleh unit kerja lain di Kementerian kerja: oo, _ ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat ; kerja — .. ae : ; 1 (satu) hari ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat kerja iii. Perancangan dan persetujuan surat penyampaian 1 (satu) hari kepada Direktorat kerja ; 2 (dua) hari
b.Penerimaan oleh Direktorat kerja: oo _ ; ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat ; kerja a . _ ; ; ; 1 (satu) hari ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat kerja se 2 (dua) hari
1. 2.| Tahap analisis permintaan Bantuan: : kerja:
i.. 2 (dua) hari
a.Analisis permintaan bantuan kerja 3 (tiga) hari Tahap penyampaian Bantuan: kerja:
a.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan 2 (dua) hari pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi kerja manusia
b.Perancangan dan penyampaian acknowledgement letter 1 (satu) hari kerja Tahap tindak lanjut permintaan Bantuan: © (lima) hari kerja:
a.Penerimaan oleh Direktorat 2 (dua) hari kerja:
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat 1 (satu) hari kerja ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat 1 (satu) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara peminta di ibu kota negara 3 (tiga) hari kerja Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya Total hari kerja Kementerian dalam penanganan 12 (dua permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik hela} — 15 : (lima belas) Indonesia hari kerja MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 | tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); ©. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK OLEH PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Penyampaian Antar-Otorilas Pusat Otoritas Pusat Negara 1b 1b Perwakilan RI Penyampaian melalui Saluran Diplomatik v di Negara Peminia seadsarcascesVeanaveremtoctcns 4 «p> | Direktorat Regional / :14 > { i ong _ Ditekforat Konsuler/ | => 2a. Direktorat Direktorat Lain i Perwakilan Negara Se ne ren areataON Peminta Penyampaian melalui Saluran Diplomatik 1b | dilbu Kota Indonesia | 3b/4b unit Kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia [| 5 <p mr eS "tm jm em mm asm, fe tne Sl fp alc fa a nee Vm Penyampaian Antar-Oloritas Pusat No. Keterangan Waktu 2 (dua) -5

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

(3)Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Direktorat adalah unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan pada Kementerian.

BAB II

PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Pasal 2

Permintaan Bantuan meliputi:

a.permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
b.permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 3

Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diajukan melalui saluran diplomatik dikoordinasikan oleh Kementerian.

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK OLEH PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Penyampaian Antar-Otorilas Pusat Otoritas Pusat Negara 1b 1b Perwakilan RI Penyampaian melalui Saluran Diplomatik v di Negara Peminia seadsarcascesVeanaveremtoctcns 4 «p> | Direktorat Regional / :14 > { i ong _ Ditekforat Konsuler/ | => 2a. Direktorat Direktorat Lain i Perwakilan Negara Se ne ren areataON Peminta Penyampaian melalui Saluran Diplomatik 1b | dilbu Kota Indonesia | 3b/4b unit Kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia [| 5 <p mr eS "tm jm em mm asm, fe tne Sl fp alc fa a nee Vm Penyampaian Antar-Oloritas Pusat No. Keterangan Waktu 2 (dua) -5

Pasal 4

Pasal 5

a.permintaan Bantuan; dan

(2)
(1)
(2)
1. b.tindak lanjut atas permintaan Bantuan. Tahapan penanganan permintaan bantuan terdiri atas:
2. a.pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Kementerian;
3. b.pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktorat;
4. c.Direktorat menyampaikan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pemerintah negara asing melalui:
  1. 1.perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
  2. 2.perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya.
5. d.dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 6

Tindak lanjut atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa penyampaian bahwa permintaan Bantuan dinyatakan:

a.diterima;
b.ditolak; atau
c.dikembalikan untuk disempurnakan. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direktorat atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1)2) Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 7

a.penerimaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat; dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh satuan kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti; Direktorat melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan untuk memastikan Bantuan merupakan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana; berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktorat:
1. 1.menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Bantuan; dan
2. 2.atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian menyampaikan permintaan Bantuan kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidanghukumdanhakasasimanusia sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufc; dan f.dalamhalterdapattindaklanjutdariunit kerjayang menanganiBantuanpadakementerianyang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang hukumdan hakasasimanusia sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufd,Direktorat menyampaikantindaklanjuttersebutkepada pemerintahnegaraasingyangmengajukan permintaan Bantuan,

(3)TindaklanjutataspermintaanBantuan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufdberupapenyampaian bahwapermintaanBantuandinyatakan: a.diterima; b.ditolak;atau
1. c.dikembalikan untuk disempurnakan.

Pasal 8

Pasal 9

1.| Tahap penerimaan permintaan Bantuan: 2 (dua) hari

a.Penerimaan oleh Direktorat kerja: ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat kerja = (0 ii.DisposisisampaiketingkatFungsionalDiplomat 1 (satu) hari kerja Tahap penyampaian penerimaan Bantuan: 4 (empat) hari kerja:
a.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di wilayah akreditasinya 2 (dua) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya 2 (dua) hari kerja Tahap tindak lanyut permintaan Bantuan: 5 (lima) hari kerja:
a.Penerimaan oleh Direktorat 2 (dua) hari kerja:
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat 1 (satu) hari kerja ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat 1 (satu) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada ; ; 3 (tiga) hari kementerian yang menyelenggarakan urusan _ ; erja pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia Total hari kerja Kementerian dalam penanganan 11 (sebelas) permintaan Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia hari kerja -1l-
1. 1.| Tahap penerimaan permintaan Bantuan: (lima) hari kerja: ’ Si, Gleecedie. Yeates, di . 3 (tiga) hari
a.Penerimaan oleh unit kerja lain di Kementerian kerja: oo, _ ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat ; kerja — .. ae : ; 1 (satu) hari ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat kerja iii. Perancangan dan persetujuan surat penyampaian 1 (satu) hari kepada Direktorat kerja ; 2 (dua) hari
b.Penerimaan oleh Direktorat kerja: oo _ ; ; 1 (satu) hari
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat ; kerja a . _ ; ; ; 1 (satu) hari ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat kerja se 2 (dua) hari
1. 2.| Tahap analisis permintaan Bantuan: : kerja:
i.. 2 (dua) hari
a.Analisis permintaan bantuan kerja 3 (tiga) hari Tahap penyampaian Bantuan: kerja:
a.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan 2 (dua) hari pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi kerja manusia
b.Perancangan dan penyampaian acknowledgement letter 1 (satu) hari kerja Tahap tindak lanjut permintaan Bantuan: © (lima) hari kerja:
a.Penerimaan oleh Direktorat 2 (dua) hari kerja:
i.Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat 1 (satu) hari kerja ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat 1 (satu) hari kerja
b.Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara peminta di ibu kota negara 3 (tiga) hari kerja Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya Total hari kerja Kementerian dalam penanganan 12 (dua permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik hela} — 15 : (lima belas) Indonesia hari kerja MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI