DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan panduan arah dalam penyusunan dan persetujuan pedoman delegasi Republik Indonesia dalam merundingkan perjanjian internasional, diperlukan pengaturan mengenai penyusunan pedoman delegasi Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyusunan Pedoman Delegasi Republik Indonesia; 2021, No.1417 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pedoman Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pedomdel adalah dokumen yang memuat posisi Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai panduan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
2.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2021, No.1417
3.Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Delri adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
7.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas memimpin Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mengatur pelaksanaan penyusunan Pedomdel dalam rangka pembuatan Perjanjian Internasional sebagai hasil koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mewujudkan Pedomdel yang komprehensif sesuai dengan kepentingan nasional, situasi dan kondisi terkini di negara mitra atau organisasi internasional, dan aman dari aspek politis, yuridis, teknis, keamanan serta tidak menimbulkan kerugian negara; dan
c.menciptakan keseragaman format Pedomdel. 2021, No.1417

Pasal 3

(1)Pedomdel disusun sebagai panduan untuk perundingan bilateral, regional, atau multilateral.
(2)Penyusunan Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan rancangan Perjanjian Internasional.
(3)Penyusunan Pedomdel dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab yang akan membuat Perjanjian Internasional.

Pasal 4

Penyusunan Pedomdel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperlukan dalam hal:

a.perundingan rancangan Perjanjian Internasional merupakan kelanjutan dari perundingan rancangan Perjanjian Internasional sebelumnya, sepanjang posisi Pemerintah Republik Indonesia tidak berubah; atau
b.terdapat pertimbangan lain oleh Menteri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyusunan Pedomdel, Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
(2)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat interkementerian atau komunikasi surat-menyurat antara kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dengan Kementerian dengan tembusan Direktorat Jenderal untuk meminta pandangan mengenai rencana perundingan rancangan Perjanjian Internasional tersebut. 2021, No.1417
(3)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perwakilan Republik Indonesia untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di negara mitra atau organisasi internasional.

Pasal 6

(1)Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab menyampaikan naskah Pedomdel hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Menteri memberikan persetujuan atas naskah Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan perundingan rancangan Perjanjian Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam bentuk lembar persetujuan Pedomdel yang ditandatangani oleh Menteri atau Direktur Jenderal dan diberi stempel dinas Kementerian.
(5)Ketentuan mengenai format lembar persetujuan Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pedomdel memuat hal sebagai berikut:
1. a.latar belakang permasalahan;
2. b.analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; dan
3. c.posisi Pemerintah Republik Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. 2021, No.1417
(2)Pedomdel dapat memuat hal selain yang disebutkan pada ayat (1) berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
(3)Ketua Delri dapat mengambil keputusan tertentu selain yang tercantum dalam Pedomdel sesuai dengan perkembangan negosiasi, dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab.
(4)Keputusan ketua Delri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diambil dengan memperhatikan:
1. a.kepentingan nasional;
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.inti posisi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pedomdel.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1417 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2021, No.1417 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN DELEGASI FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PEDOMDEL No: PEDOMAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERTEMUAN/SIDANG/KONFERENSI “XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX” YANG DILAKSANAKAN DI XXXXXXX (tempat) PADA TANGGAL XXXXXXXXX (tanggal/bulan/tahun). MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI TTD MENLU CAP MENLU

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan panduan arah dalam penyusunan dan persetujuan pedoman delegasi Republik Indonesia dalam merundingkan perjanjian internasional, diperlukan pengaturan mengenai penyusunan pedoman delegasi Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pedoman Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pedomdel adalah dokumen yang memuat posisi Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai panduan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
2.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2021, No.1417
3.Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Delri adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
7.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas memimpin Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mengatur pelaksanaan penyusunan Pedomdel dalam rangka pembuatan Perjanjian Internasional sebagai hasil koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mewujudkan Pedomdel yang komprehensif sesuai dengan kepentingan nasional, situasi dan kondisi terkini di negara mitra atau organisasi internasional, dan aman dari aspek politis, yuridis, teknis, keamanan serta tidak menimbulkan kerugian negara; dan
c.menciptakan keseragaman format Pedomdel. 2021, No.1417

Pasal 3

(1)Pedomdel disusun sebagai panduan untuk perundingan bilateral, regional, atau multilateral.
(2)Penyusunan Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan rancangan Perjanjian Internasional.
(3)Penyusunan Pedomdel dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab yang akan membuat Perjanjian Internasional.

Pasal 4

Penyusunan Pedomdel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperlukan dalam hal:

a.perundingan rancangan Perjanjian Internasional merupakan kelanjutan dari perundingan rancangan Perjanjian Internasional sebelumnya, sepanjang posisi Pemerintah Republik Indonesia tidak berubah; atau
b.terdapat pertimbangan lain oleh Menteri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyusunan Pedomdel, Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
(2)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat interkementerian atau komunikasi surat-menyurat antara kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dengan Kementerian dengan tembusan Direktorat Jenderal untuk meminta pandangan mengenai rencana perundingan rancangan Perjanjian Internasional tersebut. 2021, No.1417
(3)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perwakilan Republik Indonesia untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di negara mitra atau organisasi internasional.

Pasal 6

(1)Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab menyampaikan naskah Pedomdel hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Menteri memberikan persetujuan atas naskah Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan perundingan rancangan Perjanjian Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam bentuk lembar persetujuan Pedomdel yang ditandatangani oleh Menteri atau Direktur Jenderal dan diberi stempel dinas Kementerian.
(5)Ketentuan mengenai format lembar persetujuan Pedomdel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pedomdel memuat hal sebagai berikut:
1. a.latar belakang permasalahan;
2. b.analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; dan
3. c.posisi Pemerintah Republik Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. 2021, No.1417
(2)Pedomdel dapat memuat hal selain yang disebutkan pada ayat (1) berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
(3)Ketua Delri dapat mengambil keputusan tertentu selain yang tercantum dalam Pedomdel sesuai dengan perkembangan negosiasi, dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab.
(4)Keputusan ketua Delri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diambil dengan memperhatikan:
1. a.kepentingan nasional;
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.inti posisi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pedomdel.