DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan hukum, teknologi, dan perubahan nilai sosial, budaya, dan perilaku masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2022, No.732 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); www.peraturan.go.id 2022, No.732 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara serta pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri, termasuk pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya dan/atau di luar instansi pemerintah.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman bagi Pegawai dalam bersikap, berperilaku, bertindak baik dalam melaksanakan tugasnya, pergaulan hidup sehari- hari maupun melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
3.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
6.Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terkait adanya Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi. www.peraturan.go.id 2022, No.732
7.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c.menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II

LANDASAN PERILAKU PEGAWAI, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

(1)Pegawai wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2)Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
1. a.nilai dasar aparatur sipil negara; dan
2. b.nilai Kementerian.

Pasal 4

Nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; www.peraturan.go.id 2022, No.732
b.kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.semangat nasionalisme;
d.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.non-diskriminatif;
h.profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
i.pelayanan publik secara jujur, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; dan
j.semangat jiwa korps.

Pasal 5

Nilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b meliputi:
1. a.profesionalisme, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berkinerja tinggi dilandasi kompetensi, komitmen, dan tanggung jawab, serta bebas dari tindak diskriminasi dan kekerasan;
2. b.integritas, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berdedikasi tinggi berdasarkan etika dan norma organisasi dan patuh pada tata kelola organisasi pemerintahan yang baik;
3. c.manfaat, terkandung makna bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian senantiasa memiliki kinerja optimal berkualitas, berorientasi pelayanan, dan bernilai bagi kepentingan nasional;
4. d.proaktif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa bertindak tanggap dan bersinergi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal;
5. e.inovatif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, serta www.peraturan.go.id 2022, No.732 membuat terobosan baru untuk kepentingan nasional; dan
6. f.nilai kejuangan, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan teguh dalam mengemban tugas negara.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi:

a.etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
b.etika dalam berorganisasi;
c.etika dalam bermasyarakat;
d.etika dalam melakukan pelayanan publik;
e.etika terhadap sesama Pegawai; dan
f.etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya nilai dasar berkebangsaan dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
d.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan; dan www.peraturan.go.id 2022, No.732
h.menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Kementerian;
e.patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
f.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian;
g.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
h.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
i.menghindari penolakan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah;
j.menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian; dan
k.menghormati peraturan dan budaya negara penerima.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan masyarakat;
c.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
d.bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; www.peraturan.go.id 2022, No.732
e.menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan martabat dan kehormatan Pegawai; dan
f.menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.memberikan pelayanan dan pelindungan dengan empati, hormat, sopan dan santun, serta kepedulian tanpa pamrih;
b.memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif;
c.memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;
e.terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik; dan
f.memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan hukum, teknologi, dan perubahan nilai sosial, budaya, dan perilaku masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2022, No.732 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); www.peraturan.go.id 2022, No.732 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara serta pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri, termasuk pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya dan/atau di luar instansi pemerintah.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman bagi Pegawai dalam bersikap, berperilaku, bertindak baik dalam melaksanakan tugasnya, pergaulan hidup sehari- hari maupun melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
3.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
6.Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terkait adanya Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi. www.peraturan.go.id 2022, No.732
7.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c.menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II

LANDASAN PERILAKU PEGAWAI, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

(1)Pegawai wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2)Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
1. a.nilai dasar aparatur sipil negara; dan
2. b.nilai Kementerian.

Pasal 4

Nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; www.peraturan.go.id 2022, No.732
b.kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.semangat nasionalisme;
d.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.non-diskriminatif;
h.profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
i.pelayanan publik secara jujur, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; dan
j.semangat jiwa korps.

Pasal 5

Nilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b meliputi:
1. a.profesionalisme, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berkinerja tinggi dilandasi kompetensi, komitmen, dan tanggung jawab, serta bebas dari tindak diskriminasi dan kekerasan;
2. b.integritas, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berdedikasi tinggi berdasarkan etika dan norma organisasi dan patuh pada tata kelola organisasi pemerintahan yang baik;
3. c.manfaat, terkandung makna bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian senantiasa memiliki kinerja optimal berkualitas, berorientasi pelayanan, dan bernilai bagi kepentingan nasional;
4. d.proaktif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa bertindak tanggap dan bersinergi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal;
5. e.inovatif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, serta www.peraturan.go.id 2022, No.732 membuat terobosan baru untuk kepentingan nasional; dan
6. f.nilai kejuangan, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan teguh dalam mengemban tugas negara.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi:

a.etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
b.etika dalam berorganisasi;
c.etika dalam bermasyarakat;
d.etika dalam melakukan pelayanan publik;
e.etika terhadap sesama Pegawai; dan
f.etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya nilai dasar berkebangsaan dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
d.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan; dan www.peraturan.go.id 2022, No.732
h.menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Kementerian;
e.patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
f.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian;
g.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
h.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
i.menghindari penolakan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah;
j.menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian; dan
k.menghormati peraturan dan budaya negara penerima.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan masyarakat;
c.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
d.bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; www.peraturan.go.id 2022, No.732
e.menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan martabat dan kehormatan Pegawai; dan
f.menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.memberikan pelayanan dan pelindungan dengan empati, hormat, sopan dan santun, serta kepedulian tanpa pamrih;
b.memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif;
c.memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;
e.terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik; dan
f.memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.