DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik SALINAN Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
2.Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik.
5.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
6.Fasilitas Sewa Rumah yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah sarana tempat tinggal yang diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama melaksanakan tugas pada Perwakilan.
7.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan negara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Perjanjian atas Fasilitas adalah perjanjian antara Kepala Perwakilan dengan pemilik atau penyedia Fasilitas mengenai sewa atas Fasilitas.
11.Perjanjian Penghunian Fasilitas adalah perjanjian antara PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dengan Kepala Perwakilan mengenai hak dan kewajiban PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama penghunian Fasilitas.

BAB II

FASILITAS

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan tugas di Perwakilan, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat diberikan Fasilitas.
(2)Peraturan Menteri ini menjadi pedoman dalam pemberian Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan.

Pasal 3

(1)Pemberian Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan mengacu kepada besaran standar biaya Fasilitas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(2)Besaran standar biaya Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi standar minimal sebagai berikut:
1. a.jarak kedudukan Fasilitas dengan Perwakilan dalam radius 5 (lima) kilometer;
2. b.telah dilengkapi perabotan dan peralatan penunjang lain yang memadai; dan
3. c.memiliki 2 (dua) kamar tidur.
(2)Dalam hal Perwakilan mempunyai bangunan yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan memprioritaskan penggunaan bangunan tersebut sebagai Fasilitas.
(3)Dalam hal di Negara Penerima tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perwakilan, Kementerian dapat melakukan pengecualian standar minimal Fasilitas.
(4)Standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan riwayat hidup PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang terdiri atas:
1. a.pangkat dan golongan serta jenjang jabatan fungsional;
2. b.status pernikahan;
3. c.jumlah anggota keluarga termasuk pengasuh anak yang ikut dalam penugasan; dan
4. d.jumlah dan rincian keadaan anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus.

BAB III

PENGHUNIAN DAN PENGOSONGAN FASILITAS

Pasal 5

(1)Pemilihan dan penentuan Fasilitas dilakukan oleh Kementerian.
(2)Pemilihan dan penentuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.alokasi anggaran untuk Fasilitas; dan
2. b.besaran standar biaya Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Perjanjian atas Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.
(2)Jangka waktu Perjanjian atas Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan ketentuan hukum Negara Penerima.

Pasal 7

(1)Penghunian Fasilitas mulai dilakukan pada tanggal ketibaan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri di Perwakilan.
(2)Dalam hal penghunian Fasilitas tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena masa alih penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS Kementerian dapat diberikan akomodasi sementara paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal ketibaan di Perwakilan.
(3)PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang menghuni Fasilitas, melakukan penandatanganan Perjanjian Penghunian Fasilitas dengan Kepala Perwakilan.
(4)Perjanjian Penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan daftar kelengkapan Fasilitas.
(5)Setiap PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penghunian Fasilitas dan menjaga kelengkapan Fasilitas sesuai dengan daftar kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Fasilitas tidak dapat dihuni, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas.
(2)Selain alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri hanya dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas dengan alasan sangat mendesak yang menyebabkan tidak dapat tinggal dalam Fasilitas, sebagai berikut:
1. a.kesehatan;
2. b.keamanan; dan/atau
3. c.kepentingan anggota keluarga berkebutuhan khusus.
(3)Pengajuan izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Perwakilan.
(4)Sekretaris Jenderal Kementerian melalui pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang sumber daya manusia Kementerian dapat menyetujui atau menolak pengajuan Izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1)PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri mengosongkan Fasilitas sesuai dengan berakhirnya masa penugasan.
(2)Kepala Perwakilan melakukan pemeriksaan Fasilitas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
(3)Dalam hal terdapat kerusakan Fasilitas dan/atau kehilangan kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang tidak dibebankan kepada pemilik Fasilitas, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan tersebut.
(4)Dalam hal terdapat keadaan kahar yang menghambat pengosongan Fasilitas sesuai jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, Kepala Perwakilan menyampaikan keadaan kahar tersebut kepada Kementerian, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.
(5)Dalam hal PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri meninggal dunia, anggota keluarga dapat menempati Fasilitas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
(6)Dalam hal masa penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selesai lebih awal dari masa sewa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian atas Fasilitas, Kepala Perwakilan dapat memutus Perjanjian atas Fasilitas sesuai dengan hukum Negara Penerima dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Petunjuk teknis pemberian Fasilitas ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

BIAYA

Pasal 11

(1)Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan akomodasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Perwakilan.
(2)Segala biaya yang timbul dalam rangka Perjanjian atas Fasilitas dibebankan pada anggaran Kementerian, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Perwakilan.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.biaya sewa;
2. b.deposit;
3. c.asuransi;
4. d.administrasi;
5. e.biaya yang timbul atas pemutusan Perjanjian atas Fasilitas dalam rangka perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan masa penugasan selesai lebih awal dari masa sewa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
6. f.biaya yang timbul atas keterlambatan pengosongan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4); dan
1. g.biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian atas Fasilitas yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Mekanisme pembayaran beban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan.
(5)Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kewajiban PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam Perjanjian Penghunian Fasilitas dibebankan pada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
(6)Dalam hal Perjanjian atas Fasilitas berakhir, Kementerian mengklaim deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik SALINAN Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
2.Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik.
5.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
6.Fasilitas Sewa Rumah yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah sarana tempat tinggal yang diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama melaksanakan tugas pada Perwakilan.
7.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan negara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Perjanjian atas Fasilitas adalah perjanjian antara Kepala Perwakilan dengan pemilik atau penyedia Fasilitas mengenai sewa atas Fasilitas.
11.Perjanjian Penghunian Fasilitas adalah perjanjian antara PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dengan Kepala Perwakilan mengenai hak dan kewajiban PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama penghunian Fasilitas.

BAB II

FASILITAS

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan tugas di Perwakilan, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat diberikan Fasilitas.
(2)Peraturan Menteri ini menjadi pedoman dalam pemberian Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan.

Pasal 3

(1)Pemberian Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan mengacu kepada besaran standar biaya Fasilitas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(2)Besaran standar biaya Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi standar minimal sebagai berikut:
1. a.jarak kedudukan Fasilitas dengan Perwakilan dalam radius 5 (lima) kilometer;
2. b.telah dilengkapi perabotan dan peralatan penunjang lain yang memadai; dan
3. c.memiliki 2 (dua) kamar tidur.
(2)Dalam hal Perwakilan mempunyai bangunan yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan memprioritaskan penggunaan bangunan tersebut sebagai Fasilitas.
(3)Dalam hal di Negara Penerima tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perwakilan, Kementerian dapat melakukan pengecualian standar minimal Fasilitas.
(4)Standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan riwayat hidup PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang terdiri atas:
1. a.pangkat dan golongan serta jenjang jabatan fungsional;
2. b.status pernikahan;
3. c.jumlah anggota keluarga termasuk pengasuh anak yang ikut dalam penugasan; dan
4. d.jumlah dan rincian keadaan anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus.

BAB III

PENGHUNIAN DAN PENGOSONGAN FASILITAS

Pasal 5

(1)Pemilihan dan penentuan Fasilitas dilakukan oleh Kementerian.
(2)Pemilihan dan penentuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.alokasi anggaran untuk Fasilitas; dan
2. b.besaran standar biaya Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Perjanjian atas Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.
(2)Jangka waktu Perjanjian atas Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan ketentuan hukum Negara Penerima.

Pasal 7

(1)Penghunian Fasilitas mulai dilakukan pada tanggal ketibaan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri di Perwakilan.
(2)Dalam hal penghunian Fasilitas tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena masa alih penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS Kementerian dapat diberikan akomodasi sementara paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal ketibaan di Perwakilan.
(3)PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang menghuni Fasilitas, melakukan penandatanganan Perjanjian Penghunian Fasilitas dengan Kepala Perwakilan.
(4)Perjanjian Penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan daftar kelengkapan Fasilitas.
(5)Setiap PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penghunian Fasilitas dan menjaga kelengkapan Fasilitas sesuai dengan daftar kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Fasilitas tidak dapat dihuni, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas.
(2)Selain alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri hanya dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas dengan alasan sangat mendesak yang menyebabkan tidak dapat tinggal dalam Fasilitas, sebagai berikut:
1. a.kesehatan;
2. b.keamanan; dan/atau
3. c.kepentingan anggota keluarga berkebutuhan khusus.
(3)Pengajuan izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Perwakilan.
(4)Sekretaris Jenderal Kementerian melalui pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang sumber daya manusia Kementerian dapat menyetujui atau menolak pengajuan Izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1)PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri mengosongkan Fasilitas sesuai dengan berakhirnya masa penugasan.
(2)Kepala Perwakilan melakukan pemeriksaan Fasilitas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
(3)Dalam hal terdapat kerusakan Fasilitas dan/atau kehilangan kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang tidak dibebankan kepada pemilik Fasilitas, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan tersebut.
(4)Dalam hal terdapat keadaan kahar yang menghambat pengosongan Fasilitas sesuai jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, Kepala Perwakilan menyampaikan keadaan kahar tersebut kepada Kementerian, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.
(5)Dalam hal PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri meninggal dunia, anggota keluarga dapat menempati Fasilitas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
(6)Dalam hal masa penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selesai lebih awal dari masa sewa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian atas Fasilitas, Kepala Perwakilan dapat memutus Perjanjian atas Fasilitas sesuai dengan hukum Negara Penerima dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Petunjuk teknis pemberian Fasilitas ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

BIAYA

Pasal 11

(1)Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan akomodasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Perwakilan.
(2)Segala biaya yang timbul dalam rangka Perjanjian atas Fasilitas dibebankan pada anggaran Kementerian, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Perwakilan.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.biaya sewa;
2. b.deposit;
3. c.asuransi;
4. d.administrasi;
5. e.biaya yang timbul atas pemutusan Perjanjian atas Fasilitas dalam rangka perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan masa penugasan selesai lebih awal dari masa sewa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
6. f.biaya yang timbul atas keterlambatan pengosongan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4); dan
1. g.biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian atas Fasilitas yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Mekanisme pembayaran beban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan.
(5)Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kewajiban PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam Perjanjian Penghunian Fasilitas dibebankan pada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
(6)Dalam hal Perjanjian atas Fasilitas berakhir, Kementerian mengklaim deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak.