DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata CaraPenanganan PermintaanEkstradisidiLingkungan KementerianLuar Negeri; Menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.130); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERILUAR NEGERITENTANGTATACARA PENANGANANPERMINTAANEKSTRADISIDILINGKUNGAN KEMENTERIANLUAR NEGERI.

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH NEGARA ASING 2a Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Perwakilan Republik Indonesia di Negera Asing YY 3a Otontas Perwakilan Negara 3a Asing di Jakarta 2b Perkiraan No. Keterangan Waktu

Pasal 1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan: 1.Ekstradisi adalahpenyerahanolehsuatu negarakepada negara yangmeminta penyerahanseseorang yang disangkaataudipidana karenamelakukansuatu kejahatandiluarwilayah negara yangmenyerahkandan didalamyurisdiksi wilayah negara yangmeminta penyerahantersebut,karenaberwenang untuk mengadili dan memidananya.

(3)Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional. Direktorat adalah unit kerja pada Kementerian yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan.

BAB II

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG TELAH MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH 1b Perwakilan Republik Indonesia di Negara Direktorat MerTs“,OtoritasPusat Otorilas ASINGiee2.DirektoratHukumGarectuk :occ+DirektoratRegional’:an HUKUIM Pusat danPerjanjiane NLeeeeDirektoratKonsuler/|nternasiona egaraetPolitikdanK‘i A::DirektoratLainianetehementerian singsaaa:F :HukumdanHak emwakiian Negara.=e:id (+Asingeeefea[Aeaeivenisla .3¢/4b/Sb |Perkiraan No.Keterangan Waktu

Pasal 2

Permintaan Ekstradisi meliputi:

a.permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
b.permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

BAB III

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG BELUM MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN agent Otoritas Pusat PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Republik 1b Indonesia di Negara Asing j foossbiere : én -ong>+ Direktorat Regional! | eee 2 ib WV

Pasal 3

(1)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan penanganan permintaan Ekstradisi.
(2)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Teknis prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

ALURPENGAJUAN PENAHANANDARIPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Kapoli/ }<——— KEPADANEGARAASING Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Perwakilan Republik Indonesia di Negara Direktorat Diminta Hukum dan Perjanjian Politik dan Kearnanan Kementenan Hukum dan Hak Asas! Manusia Otoritas Berwenang di Negara Diminta A = aeeSeaeaSeseaeelelaaememsaaaae at 2b | Perkiraan No.Keterangan Waktu 1.|TahapPenerimaanPenahananSementara:

Pasal 4

(1)Tata cara penanganan opermintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau tanpa perjanjian.
(2)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyampaian permintaan Ekstradisi; dan
2. b.tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi.

Pasal 5

Tata cara penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyampaikan permintaan Ekstradisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam hurufa mendelegasikan kewenangan penanganan permintaan Ekstradisi kepada Direktur; Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyampaikan permintaan Ekstradisi kepada pemerintah negara asing melalui:

1.perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
2.perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya; dan dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 6

Tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a.Direktorat menerima tindak lanjut dari pemerintah negara asing; tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
1. 1.diterima;
2. 2.ditolak; atau
3. 3.dikembalikan untuk disempurnakan; tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur kepada pimpinan tinggi madya yang menangani Ekstradisi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB V

ALURPENGAJUANPERMINTAAN PENAHANANDARIPEMERINTAH NEGARA Otoritas Berwenang di Negara Lain ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Republik Indonesia di Negara 3b ain ee Direktorat 3a ' Direktorat Regional’; Hukum dan Sonne P| Direktorat Konsuler / Direktorat Lain + ib m=|PerwakilanNegaraSeeeeee AsingdiJakartaib Perjanjian Politik dan ==>) | Jaksa Agung Keamanan 2a —> , Pah et i ol a ee oes faecal eA is a SN lp | No. Keterangan Perkiraan Waktu 2 (dua) - 6

Pasal 7

(1)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.suatu perjanjian; atau
2. b.tanpa perjanjian.
(2)TatacarapenangananpermintaanEkstradisi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiri atas: a.penerimaan permintaanEkstradisi, b.analisispermintaanEkstradisi; ¢.penyampaianpermintaanEkstradisi; d.tindaklanjutataspermintaanEkstradisi; dan e.notifikasimengenai penyerahanEkstradisi.

Pasal 8

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

a.penerimaan permintaan Ekstradisi dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis; setelahdilakukananalisissebagaimana dimaksuddalam hurufa,DirekturatasnamaDirektur Jenderal menyampaikanpermintaanEkstradisikepada kementerianyangmenyelenggarakanurusan pemerintahandibidanghukumdan hakasasimanusia untukditindaklanjuti; Direkturmenyusundanmenyampaikansurat pemberitahuankepada pemerintahnegaraasingmengenai penerimaanpermintaanEkstradisi;dan dalamhalpermintaanEkstradisi diterimaoleh unit kerja lainpadaKementerian,permintaanEkstradisiditeruskan kepadaDirektoratuntukdilakukanpenanganandan analisissebagaimana dimaksuddalamhurufa.

Pasal 9

Tatacarapenanganantindaklanjut ataspermintaanEkstradisi dannotifikasimengenai penyerahanEkstradisisebagaimana dimaksuddalamPasal7ayat(1)hurufadilakukansebagai berikut: a.tindaklanjutataspermintaanEkstradisidarikementerian yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidang hukumdanhakasasimanusia sebagaimana dimaksud dalamPasal8hurufb,disampaikankepada pemerintah negaraasingolehDirektur; tindaklanjut ataspermintaanEkstradisisebagaimana dimaksuddalamhurufadapat berupa: 1.diterima; 2.ditolak;atau 3.dikembalikanuntukdisempurnakan, dalammemutuskantindaklanjut ataspermintaan Ekstradisiberupaditerima atau ditolaksebagaimana dimaksuddalam hurufaangka1dan2,Menteri memberikanpertimbangan; dalammempersiapkan pertimbanganMenteri sebagaimana dimaksud dalam hurufc,Direktorat melaksanakankoordinasi denganunit kerjalainpada Kementerian; e.tindaklanjutberupaditerimaatauditolakditetapkan dalamKeputusanPresiden; f.dalamhaltindaklanjutberupaditerima,Direktorat menyampaikannotifikasimengenaikoordinasi penyerahanEkstradisidengan pemerintahnegaraasing sebagaimana dimaksuddalamPasal7ayat(2)hurufe.

Pasal 10

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a.penerimaan permintaan dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis;
b.dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditangani dan dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.Direktorat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lain pada Kementerian untuk mempersiapkan pertimbangan Menteri atas permintaan Ekstradisi;
d.Direktur Jenderal menyampaikan Permintaan Ekstradisi bersama pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf ec kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk ditindaklanjuti; dan
e.Direktur menyusun dan menyampaikan — surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Ekstradisi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dan notifikasi penyerahan Ekstradisi dari pemerintah negara asing yang telah memiliki perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dan notifikasi penyerahan Ekstradisi dari pemerintah negara asing yang belum memiliki perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH NEGARA ASING 2a Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Perwakilan Republik Indonesia di Negera Asing YY 3a Otontas Perwakilan Negara 3a Asing di Jakarta 2b Perkiraan No. Keterangan Waktu

Pasal 1

(3)Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional. Direktorat adalah unit kerja pada Kementerian yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan.

BAB II

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG TELAH MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH 1b Perwakilan Republik Indonesia di Negara Direktorat MerTs“,OtoritasPusat Otorilas ASINGiee2.DirektoratHukumGarectuk :occ+DirektoratRegional’:an HUKUIM Pusat danPerjanjiane NLeeeeDirektoratKonsuler/|nternasiona egaraetPolitikdanK‘i A::DirektoratLainianetehementerian singsaaa:F :HukumdanHak emwakiian Negara.=e:id (+Asingeeefea[Aeaeivenisla .3¢/4b/Sb |Perkiraan No.Keterangan Waktu

Pasal 2

Permintaan Ekstradisi meliputi:

a.permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
b.permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

BAB III

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG BELUM MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN agent Otoritas Pusat PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Republik 1b Indonesia di Negara Asing j foossbiere : én -ong>+ Direktorat Regional! | eee 2 ib WV

Pasal 3

(1)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan penanganan permintaan Ekstradisi.
(2)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Teknis prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

ALURPENGAJUAN PENAHANANDARIPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Kapoli/ }<——— KEPADANEGARAASING Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Perwakilan Republik Indonesia di Negara Direktorat Diminta Hukum dan Perjanjian Politik dan Kearnanan Kementenan Hukum dan Hak Asas! Manusia Otoritas Berwenang di Negara Diminta A = aeeSeaeaSeseaeelelaaememsaaaae at 2b | Perkiraan No.Keterangan Waktu 1.|TahapPenerimaanPenahananSementara:

Pasal 4

(1)Tata cara penanganan opermintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau tanpa perjanjian.
(2)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyampaian permintaan Ekstradisi; dan
2. b.tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi.

Pasal 5

1.perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
2.perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya; dan dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 6

Tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a.Direktorat menerima tindak lanjut dari pemerintah negara asing; tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
1. 1.diterima;
2. 2.ditolak; atau
3. 3.dikembalikan untuk disempurnakan; tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur kepada pimpinan tinggi madya yang menangani Ekstradisi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB V

ALURPENGAJUANPERMINTAAN PENAHANANDARIPEMERINTAH NEGARA Otoritas Berwenang di Negara Lain ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Republik Indonesia di Negara 3b ain ee Direktorat 3a ' Direktorat Regional’; Hukum dan Sonne P| Direktorat Konsuler / Direktorat Lain + ib m=|PerwakilanNegaraSeeeeee AsingdiJakartaib Perjanjian Politik dan ==>) | Jaksa Agung Keamanan 2a —> , Pah et i ol a ee oes faecal eA is a SN lp | No. Keterangan Perkiraan Waktu 2 (dua) - 6

Pasal 7

(1)Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.suatu perjanjian; atau
2. b.tanpa perjanjian.
(2)TatacarapenangananpermintaanEkstradisi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiri atas: a.penerimaan permintaanEkstradisi, b.analisispermintaanEkstradisi; ¢.penyampaianpermintaanEkstradisi; d.tindaklanjutataspermintaanEkstradisi; dan e.notifikasimengenai penyerahanEkstradisi.

Pasal 8

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

a.penerimaan permintaan Ekstradisi dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis; setelahdilakukananalisissebagaimana dimaksuddalam hurufa,DirekturatasnamaDirektur Jenderal menyampaikanpermintaanEkstradisikepada kementerianyangmenyelenggarakanurusan pemerintahandibidanghukumdan hakasasimanusia untukditindaklanjuti; Direkturmenyusundanmenyampaikansurat pemberitahuankepada pemerintahnegaraasingmengenai penerimaanpermintaanEkstradisi;dan dalamhalpermintaanEkstradisi diterimaoleh unit kerja lainpadaKementerian,permintaanEkstradisiditeruskan kepadaDirektoratuntukdilakukanpenanganandan analisissebagaimana dimaksuddalamhurufa.

Pasal 9

Pasal 10

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a.penerimaan permintaan dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis;
b.dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditangani dan dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.Direktorat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lain pada Kementerian untuk mempersiapkan pertimbangan Menteri atas permintaan Ekstradisi;
d.Direktur Jenderal menyampaikan Permintaan Ekstradisi bersama pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf ec kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk ditindaklanjuti; dan
e.Direktur menyusun dan menyampaikan — surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Ekstradisi.