DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat mengatur mengenai:

a.jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang;
b.rangkapjabatan;
c.Penugasan Khusus Diplomat;
d.tugas pokok, unsur, dan subunsur kegiatan;
e.SKP, target Angka Kredit, dan DUPAK;
f.pengusulan, penilaian, penetapan dan penyesuaian Angka Kredit; dan
g.pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali.

Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat digunakan sebagai panduan:

a.melaksanakan pembinaan teknis dan substantif Jabatan Fungsional Diplomat;
b.standardisasi kegiatan, kompetensi, dan profesionalitas Jabatan Fungsional Diplomat; dan
c.manajemen pengembangan karir Diplomat.
1. 28.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
2. 29.Gelar Diplomatik Efektif adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat selama bertugas dalam masa kerj a aktif di Kernenterian Luar Negeri dan Perwakilan dan membawa akibat administrasi penuh.
3. 30.Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk menilai kinerja PNS di Kementerian Luar Negeri.
4. 31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 5

(1)Diplomat dapat merangkap jabatan dengan jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi, atau jabatan di Perwakilan.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan.

BAB III

RANGKAPJABATAN

Pasal 4

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat meliputi:
1. a.Diplomat Ahli Pertama;
2. b.Diplomat Ahli Muda;
3. c.Diplomat Ahli Madya; dan
4. d.Diplomat Ahli Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang untuk jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Diplomat Ahli Pertama, pangkat:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Diplomat Ahli Muda, pangkat:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/ c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d.
3. c.Diplomat Ahli Madya, pangkat:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c.
4. d.Diplomat Ahli Utama, pangkat:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/ e.

BAB II

JENJANG JABATAN, PANGKAT,DAN GOLONGANRUANG 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 8

Pembinaan karier kepangkatan Diplomat yang rangkap jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jabatan di Perwakilan yang dapat dirangkap Diplomat sebagai berikut:

a.jabatan Kepala Perwakilan pada perwakilan diplomatik dengan gelar jabatan kuasa usaha tetap atau kuasa usaha sementara;
b.jabatan Kepala Perwakilan pada perwakilan konsuler;
c.jabatan wakil Kepala Perwakilan pada perwakilan diplomatik;
d.jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional; dan
e.jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Pasal 6

Jabatan di Kementerian Luar Negeri yang dapat dirangkap Diplomat ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

(3)Kriteria jabatan yang dapat dirangkap oleh Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki kesamaan paling kurang 3 (tiga) dari 6 (enam) kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas Diplomasi; dan/atau
3. c.mengutamakan keahlian Diplomasi dalam pengisian jabatan. 2019, No.1049 -8- www.peraturan.go.id

Pasal 9

(1)Diplomat dapat diberikan Penugasan Khusus Diplomat.
(2)Penugasan Khusus Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.ditugaskan dalam misi tertentu; dan
2. b.dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kepentingan dinas.
(3)Penugasan Khusus Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak mengakibatkan:
1. a.pengisian lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat di Perwakilan;
2. b.pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat; dan
3. c.perpindahan status kepegawaian ke instansi pemerintah lain atau ke Organisasi Internasional.
(4)Misi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengumandahan (detasering) atau misi lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(5)Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus Diplomat dapat diberikan Angka Kredit tambahan 10% (sepuluh perseratus) dari selisih Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(6)Pemberian Angka Kredit tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.
(7)Pembinaan karier kepangkatan bagi Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus Diplomat dilakukan melalui Jabatan Fungsional Diplomat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUGASANKHUSUS DIPLOMAT 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 11

(1)Unsur kegiatan tugas jabatan Diplomat dikelompokkan dalam unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai angka kredit untuk masing-masing unsur.
(3)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam su bunsur:
1. a.pendidikan;
2. b.Diplomasi; dan
3. c.Pengembangan Profesi.
(4)Subunsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan formal dan memperoleh ijazah atau gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional atau teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri atau Diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat; dan
  3. 3.diklat prajabatan.

Pasal 10

Togas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan Diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/ atau Organisasi lnternasional di dalam dan di luar negen.

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.evaluasi; atau
d.independen.

(6)Unsur penunjang dibagi dalam subunsur:
1. a.penugasan sebagai pengajar atau pelatih pada diklat fungsional atau teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
2. b.peran serta dalam seminar atau lokakarya di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.keanggotaan dalam kelompok kerja atau panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan;
6. b.Diplomasi, meliputi:
  1. 1.kegiatan Representing;
  2. 2.kegiatan Negotiating;
  3. 3.kegiatan Protecting;
  4. 4.kegiatan Promoting;
  5. 5.kegiatan Reporting;
  6. 6.kegiatan Managing; dan
  7. 7.kegiatan lain terkait tugas Diplomasi.
7. c.Pengembangan Profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
  2. 2.penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
  3. 3.pembuatan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau ketentuan teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri; dan
  4. 4.pembuatan sistem atau mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan Diplomasi yang efektif.
(5)Kegiatan subunsur Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan dalam tahapan: 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 13

(1)Dalam hal Unit Kerja atau Perwakilan tidak terdapat Diplomat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan atau terdapat salah satu jenjang jabatan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat, penyusunan SKP dapat berasal dari uraian kegiatan 1 (satu) tingkat di atas atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatan dengan jumlah uraian kegiatan

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat mengatur mengenai:

a.jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang;
b.rangkapjabatan;
c.Penugasan Khusus Diplomat;
d.tugas pokok, unsur, dan subunsur kegiatan;
e.SKP, target Angka Kredit, dan DUPAK;
f.pengusulan, penilaian, penetapan dan penyesuaian Angka Kredit; dan
g.pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali.

Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat digunakan sebagai panduan:

a.melaksanakan pembinaan teknis dan substantif Jabatan Fungsional Diplomat;
b.standardisasi kegiatan, kompetensi, dan profesionalitas Jabatan Fungsional Diplomat; dan
c.manajemen pengembangan karir Diplomat.
1. 28.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
2. 29.Gelar Diplomatik Efektif adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat selama bertugas dalam masa kerj a aktif di Kernenterian Luar Negeri dan Perwakilan dan membawa akibat administrasi penuh.
3. 30.Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk menilai kinerja PNS di Kementerian Luar Negeri.
4. 31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 5

(1)Diplomat dapat merangkap jabatan dengan jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi, atau jabatan di Perwakilan.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan.

BAB III

RANGKAPJABATAN

Pasal 4

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat meliputi:
1. a.Diplomat Ahli Pertama;
2. b.Diplomat Ahli Muda;
3. c.Diplomat Ahli Madya; dan
4. d.Diplomat Ahli Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang untuk jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Diplomat Ahli Pertama, pangkat:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Diplomat Ahli Muda, pangkat:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/ c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d.
3. c.Diplomat Ahli Madya, pangkat:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c.
4. d.Diplomat Ahli Utama, pangkat:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/ e.

BAB II

JENJANG JABATAN, PANGKAT,DAN GOLONGANRUANG 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 8

Pembinaan karier kepangkatan Diplomat yang rangkap jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jabatan di Perwakilan yang dapat dirangkap Diplomat sebagai berikut:

a.jabatan Kepala Perwakilan pada perwakilan diplomatik dengan gelar jabatan kuasa usaha tetap atau kuasa usaha sementara;
b.jabatan Kepala Perwakilan pada perwakilan konsuler;
c.jabatan wakil Kepala Perwakilan pada perwakilan diplomatik;
d.jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional; dan
e.jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Pasal 6

Jabatan di Kementerian Luar Negeri yang dapat dirangkap Diplomat ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

(3)Kriteria jabatan yang dapat dirangkap oleh Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki kesamaan paling kurang 3 (tiga) dari 6 (enam) kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas Diplomasi; dan/atau
3. c.mengutamakan keahlian Diplomasi dalam pengisian jabatan. 2019, No.1049 -8- www.peraturan.go.id

Pasal 9

(1)Diplomat dapat diberikan Penugasan Khusus Diplomat.
(2)Penugasan Khusus Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.ditugaskan dalam misi tertentu; dan
2. b.dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kepentingan dinas.
(3)Penugasan Khusus Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak mengakibatkan:
1. a.pengisian lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat di Perwakilan;
2. b.pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat; dan
3. c.perpindahan status kepegawaian ke instansi pemerintah lain atau ke Organisasi Internasional.
(4)Misi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengumandahan (detasering) atau misi lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(5)Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus Diplomat dapat diberikan Angka Kredit tambahan 10% (sepuluh perseratus) dari selisih Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(6)Pemberian Angka Kredit tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.
(7)Pembinaan karier kepangkatan bagi Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus Diplomat dilakukan melalui Jabatan Fungsional Diplomat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUGASANKHUSUS DIPLOMAT 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 11

(1)Unsur kegiatan tugas jabatan Diplomat dikelompokkan dalam unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai angka kredit untuk masing-masing unsur.
(3)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam su bunsur:
1. a.pendidikan;
2. b.Diplomasi; dan
3. c.Pengembangan Profesi.
(4)Subunsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan formal dan memperoleh ijazah atau gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional atau teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri atau Diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat; dan
  3. 3.diklat prajabatan.

Pasal 10

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.evaluasi; atau
d.independen.

(6)Unsur penunjang dibagi dalam subunsur:
1. a.penugasan sebagai pengajar atau pelatih pada diklat fungsional atau teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
2. b.peran serta dalam seminar atau lokakarya di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.keanggotaan dalam kelompok kerja atau panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan;
6. b.Diplomasi, meliputi:
  1. 1.kegiatan Representing;
  2. 2.kegiatan Negotiating;
  3. 3.kegiatan Protecting;
  4. 4.kegiatan Promoting;
  5. 5.kegiatan Reporting;
  6. 6.kegiatan Managing; dan
  7. 7.kegiatan lain terkait tugas Diplomasi.
7. c.Pengembangan Profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
  2. 2.penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri;
  3. 3.pembuatan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau ketentuan teknis di bidang politik dan Hubungan Luar Negeri; dan
  4. 4.pembuatan sistem atau mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan Diplomasi yang efektif.
(5)Kegiatan subunsur Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan dalam tahapan: 2019, No.1049 www.peraturan.go.id

Pasal 13

(1)Dalam hal Unit Kerja atau Perwakilan tidak terdapat Diplomat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan atau terdapat salah satu jenjang jabatan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat, penyusunan SKP dapat berasal dari uraian kegiatan 1 (satu) tingkat di atas atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatan dengan jumlah uraian kegiatan