DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; 2019, No.1254 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH 2019, No.1254 Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dan Dokumen Hukum.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang selanjutnya disingkat BHAKP adalah unit kerja pada sekretariat jenderal Kementerian yang melaksanakan koordinasi JDIH di Kementerian.

Pasal 2

JDIH Kemenlu bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat 2019, No.1254 diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan JDIH Kemenlu antara pusat JDIH Kemenlu dengan anggota JDIH Kemenlu; dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENLU

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemenlu terdiri atas:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada BHAKP.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal;
2. b.Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;
3. c.Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
4. d.Biro Umum Sekretariat Jenderal;
5. e.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal;
6. f.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal;
7. g.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Sekretariat Jenderal;
8. h.Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
9. i.Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
10. j.Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
11. k.Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; 2019, No.1254
12. l.Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
13. m.Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
14. n.Direktorat Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
15. o.Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
16. p.Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
17. q.Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH KEMENLU DAN ANGGOTA JDIH KEMENLU

Pasal 4

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a berfungsi sebagai:
1. a.perumus kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan JDIH Kemenlu; dan
2. b.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH bertugas:
1. a.memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemenlu;
2. b.melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemenlu;
3. c.melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenlu berupa pemberian bimtek pengelolaan JDIH Kemenlu;
4. d.melakukan kerja sama dengan Pusat JDIHN;
5. e.melakukan pengelolaan JDIH Kemenlu berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 2019, No.1254
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi; dan
7. g.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemenlu kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b berfungsi sebagai pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan di lingkungan sekretariat jenderal dan unit jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum;
2. b.menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
3. c.menyampaikan laporan kepada pusat JDIH Kemenlu secara periodik 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan oleh:

a.pusat JDIH; dan
b.anggota JDIH. 2019, No.1254

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
(2)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs web JDIH Kemenlu.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Menteri membentuk tim teknis JDIH Kemenlu.
(2)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pusat JDIH Kemenlu;
2. b.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan
3. c.Direktorat Informasi dan Media.
(3)Keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2019, No.1254

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH 2019, No.1254 Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dan Dokumen Hukum.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang selanjutnya disingkat BHAKP adalah unit kerja pada sekretariat jenderal Kementerian yang melaksanakan koordinasi JDIH di Kementerian.

Pasal 2

JDIH Kemenlu bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat 2019, No.1254 diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan JDIH Kemenlu antara pusat JDIH Kemenlu dengan anggota JDIH Kemenlu; dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENLU

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemenlu terdiri atas:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada BHAKP.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal;
2. b.Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;
3. c.Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
4. d.Biro Umum Sekretariat Jenderal;
5. e.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal;
6. f.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal;
7. g.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Sekretariat Jenderal;
8. h.Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
9. i.Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
10. j.Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
11. k.Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; 2019, No.1254
12. l.Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
13. m.Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
14. n.Direktorat Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
15. o.Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
16. p.Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
17. q.Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH KEMENLU DAN ANGGOTA JDIH KEMENLU

Pasal 4

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a berfungsi sebagai:
1. a.perumus kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan JDIH Kemenlu; dan
2. b.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH bertugas:
1. a.memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemenlu;
2. b.melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemenlu;
3. c.melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenlu berupa pemberian bimtek pengelolaan JDIH Kemenlu;
4. d.melakukan kerja sama dengan Pusat JDIHN;
5. e.melakukan pengelolaan JDIH Kemenlu berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 2019, No.1254
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi; dan
7. g.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemenlu kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b berfungsi sebagai pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan di lingkungan sekretariat jenderal dan unit jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum;
2. b.menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
3. c.menyampaikan laporan kepada pusat JDIH Kemenlu secara periodik 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan oleh:

a.pusat JDIH; dan
b.anggota JDIH. 2019, No.1254

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
(2)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs web JDIH Kemenlu.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Menteri membentuk tim teknis JDIH Kemenlu.
(2)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pusat JDIH Kemenlu;
2. b.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan
3. c.Direktorat Informasi dan Media.
(3)Keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2019, No.1254

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012