DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 10 Juli 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir a, diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Rencana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7.Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 3
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan Barang Milik Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 4 melaksananan pengawasan intern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
6.Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

Pasal 2

(1)Maksud pedoman pengawasan intern ini adalah sebagai acuan bagi APIP untuk:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi APIP; dan
2. b.memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh masing-masing unit eselon I dan eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia guna memberikan jaminan kualitas yang memadai atas akuntabilitas kinerja dan anggaran serta mewujudkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
(2)Tujuan pedoman pengawasan intern adalah untuk:
1. a.mewujudkan capaian kinerja APIP yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b.memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip pengawasan intern adalah:

a.kemitraan dan konsultasi;
b.pencegahan melalui mekanisme peringatan dini; dan
c.penjaminan kualitas yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 5

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengawasan intern adalah pengujian dan penilaian terhadap:
1. a.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. b.kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. c.tata kelola sumber daya publik Satuan Kerja;
4. d.pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja;
5. e.penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.
(2)Materi pengawasan intern mencakup pengawasan tata kelola:
1. a.organisasi dan kelembagaan;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.anggaran;
4. d.Barang Milik Negara dan Aset Negara; dan
5. e.kinerja.
(3)Pengawasan intern dilaksanakan berdasarkan pedoman/petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

(1)Pimpinan Satker dan Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan:
1. a.akuntabilitas kinerja dan tata kelola sumber daya publik Satker dan Perwakilan; dan
2. b.Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing-masing.
(2)Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern.
(3)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh APIP.
(4)APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.Audit;
2. b.Reviu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 6
3. c.Evaluasi;
4. d.Pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

(1)Jenis Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah:
1. a.Audit kinerja; dan
2. b.Audit dengan tujuan tertentu.
(2)Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker dan Perwakilan yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
(3)Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas instruksi Menteri Luar Negeri dengan tujuan tertentu dan dengan pertimbangan yang bersifat khusus.
(4)Berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan khusus, dapat dilakukan pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu oleh APIP bersama dengan aparat pengawas eksternal lainnya.

Pasal 7

(1)Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Reviu laporan keuangan Satker dan Perwakilan.
(2)Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Setiap Reviu laporan keuangan dilaksanakan oleh suatu tim APIP yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal.
(4)Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Satker dan Perwakilan berpedoman pada standar Reviu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

(1)Jenis-jenis evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah:
1. a.evaluasi komprehensif; dan
2. b.evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2)Evaluasi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 7 kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
(3)Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satker dan Perwakilan melalui pengujian dan penilaian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker dan Perwakilan.
(4)Tata cara pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkesinambungan tentang kegiatan program/kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya.
(2)APIP melaksanakan Pemantauan terhadap:
1. a.pengelolaan anggaran, barang milik negara, dan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satker dan Perwakilan.
2. b.tindak lanjut hasil Audit dan Pemantauan lainnya untuk menilai kepatuhan Satker dan Perwakilan terhadap peraturan perundang- undangan, ketentuan, kebijakan, dan instruksi pimpinan dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. c.termasuk dalam kegiatan Pemantauan adalah kegiatan pemetaan yang dilaksanakan oleh auditor terhadap potensi permasalahan dan capaian kinerja Satker dan Perwakilan RI.

Pasal 10

(1)Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah kegiatan APIP yang secara langsung dapat mendukung pelaksanaan pengawasan intern meliputi kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan, dan kegiatan penunjang lainnya yang yang berdampak positif dalam pelaksanaan pengawasan intern.
(2)Kegiatan penunjang pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 8
1. a.konsultasi, koordinasi dan pemberian rekomendasi;
2. b.pendidikan dan budaya anti korupsi;
3. c.pendampingan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker dan Perwakilan;
4. d.pengolahan data kasus;
5. e.pemantauan kerugian negara;
6. f.pelayanan pengaduan masyarakat;
7. g.evaluasi dan verifikasi dokumen;
8. h.pengadaaan bahan pendukung pengawasan; dan/atau
9. i.peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan.
(3)Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satker dan Perwakilan.
(4)Koordinasi dengan Satker dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberdayakan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Asesor Reformasi Birokrasi pada masing-masing Satker dan Perwakilan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir a, diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Rencana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7.Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 3
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan Barang Milik Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 4 melaksananan pengawasan intern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
6.Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

Pasal 2

(1)Maksud pedoman pengawasan intern ini adalah sebagai acuan bagi APIP untuk:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi APIP; dan
2. b.memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh masing-masing unit eselon I dan eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia guna memberikan jaminan kualitas yang memadai atas akuntabilitas kinerja dan anggaran serta mewujudkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
(2)Tujuan pedoman pengawasan intern adalah untuk:
1. a.mewujudkan capaian kinerja APIP yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b.memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip pengawasan intern adalah:

a.kemitraan dan konsultasi;
b.pencegahan melalui mekanisme peringatan dini; dan
c.penjaminan kualitas yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 5

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengawasan intern adalah pengujian dan penilaian terhadap:
1. a.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. b.kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. c.tata kelola sumber daya publik Satuan Kerja;
4. d.pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja;
5. e.penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.
(2)Materi pengawasan intern mencakup pengawasan tata kelola:
1. a.organisasi dan kelembagaan;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.anggaran;
4. d.Barang Milik Negara dan Aset Negara; dan
5. e.kinerja.
(3)Pengawasan intern dilaksanakan berdasarkan pedoman/petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

(1)Pimpinan Satker dan Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan:
1. a.akuntabilitas kinerja dan tata kelola sumber daya publik Satker dan Perwakilan; dan
2. b.Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing-masing.
(2)Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern.
(3)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh APIP.
(4)APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.Audit;
2. b.Reviu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 6
3. c.Evaluasi;
4. d.Pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

(1)Jenis Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah:
1. a.Audit kinerja; dan
2. b.Audit dengan tujuan tertentu.
(2)Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker dan Perwakilan yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
(3)Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas instruksi Menteri Luar Negeri dengan tujuan tertentu dan dengan pertimbangan yang bersifat khusus.
(4)Berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan khusus, dapat dilakukan pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu oleh APIP bersama dengan aparat pengawas eksternal lainnya.

Pasal 7

(1)Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Reviu laporan keuangan Satker dan Perwakilan.
(2)Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Setiap Reviu laporan keuangan dilaksanakan oleh suatu tim APIP yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal.
(4)Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Satker dan Perwakilan berpedoman pada standar Reviu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

(1)Jenis-jenis evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah:
1. a.evaluasi komprehensif; dan
2. b.evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2)Evaluasi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 7 kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
(3)Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satker dan Perwakilan melalui pengujian dan penilaian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker dan Perwakilan.
(4)Tata cara pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkesinambungan tentang kegiatan program/kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya.
(2)APIP melaksanakan Pemantauan terhadap:
1. a.pengelolaan anggaran, barang milik negara, dan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satker dan Perwakilan.
2. b.tindak lanjut hasil Audit dan Pemantauan lainnya untuk menilai kepatuhan Satker dan Perwakilan terhadap peraturan perundang- undangan, ketentuan, kebijakan, dan instruksi pimpinan dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. c.termasuk dalam kegiatan Pemantauan adalah kegiatan pemetaan yang dilaksanakan oleh auditor terhadap potensi permasalahan dan capaian kinerja Satker dan Perwakilan RI.

Pasal 10

(1)Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah kegiatan APIP yang secara langsung dapat mendukung pelaksanaan pengawasan intern meliputi kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan, dan kegiatan penunjang lainnya yang yang berdampak positif dalam pelaksanaan pengawasan intern.
(2)Kegiatan penunjang pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.925 8
1. a.konsultasi, koordinasi dan pemberian rekomendasi;
2. b.pendidikan dan budaya anti korupsi;
3. c.pendampingan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker dan Perwakilan;
4. d.pengolahan data kasus;
5. e.pemantauan kerugian negara;
6. f.pelayanan pengaduan masyarakat;
7. g.evaluasi dan verifikasi dokumen;
8. h.pengadaaan bahan pendukung pengawasan; dan/atau
9. i.peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan.
(3)Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satker dan Perwakilan.
(4)Koordinasi dengan Satker dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberdayakan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Asesor Reformasi Birokrasi pada masing-masing Satker dan Perwakilan.