DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
5.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7.Verifikasi adalah alur untuk memeriksa data pemohon yang diinput oleh petugas entry data sesuai data terlampir yang meliputi pencegahan berdasarkan kemiripan data pemohon dengan data yang tersedia pada data base keimigrasian. www.peraturan.go.id 2019, No. 30
8.Adjudikasi adalah tahapan pengecekan permohonan berdasarkan data biometrik pada data base keimigrasian dan/atau daftar pencegahan.
9.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
10.Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah pejabat fungsional diplomat.
11.Menteri adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
12.Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.
13.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.

Pasal 2

Masa berlaku Paspor diplomatik dan Paspor dinas paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Paspor diplomatik diberikan untuk Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka:
1. a.penempatan pada Perwakilan; atau
2. b.perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
4. d.ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
5. e.kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
6. f.atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan;
7. g.pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
8. h.utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No. 30 atau diberikan tugas lain dari Menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.
(3)Selain diberikan kepada Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:
1. a.isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
2. b.isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
3. c.isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau
4. d.kurir diplomatik.

Pasal 4

Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami.

Pasal 5

(1)Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nota permohonan pembuatan Paspor diplomatik dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
2. b.fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri; www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3. c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f; dan
4. d.fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus memenuhi syarat mengunggah dokumen:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Kartu Keluarga.

Pasal 6

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
b.surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu; dan
c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

Pasal 7

(1)Paspor dinas diberikan untuk Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka:
1. a.penempatan pada Perwakilan; atau
2. b.perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik.
(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor dinas dapat diberikan kepada:
1. a.isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungannya dan tinggal bersama di wilayah akreditasi;
2. b.petugas yang bekerja pada Perwakilan atau rumah Perwakilan beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri; www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3. c.Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi pemerintah;
4. d.Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia perlu diberikan; dan
5. e.orang tua dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf e jika tinggal di wilayah akreditasi.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nota permohonan pembuatan Paspor dinas dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
2. b.fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri;
3. c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
4. d.fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; dan
5. e.fotokopi Kartu Tanda Pegawai atau Kartu Tanda Anggota.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga mengunggah dokumen:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Kartu Keluarga. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

Pasal 9

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

a.surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul; dan
b.surat persetujuan pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Pasal 10

(1)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas diajukan oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 melalui:
1. a.instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja; atau
2. b.instansi atau lembaga pemerintahan pengusul.
(2)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dapat diajukan melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia bagi anak dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f dan Pasal 7 ayat (3) huruf a yang lahir pada saat orang tuanya penempatan pada Perwakilan.

Pasal 11

(1)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada www.peraturan.go.id 2019, No. 30 Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.
(2)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, dengan:
1. a.mengisi formulir permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas; dan
2. b.mengunggah dokumen persyaratan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
5.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7.Verifikasi adalah alur untuk memeriksa data pemohon yang diinput oleh petugas entry data sesuai data terlampir yang meliputi pencegahan berdasarkan kemiripan data pemohon dengan data yang tersedia pada data base keimigrasian. www.peraturan.go.id 2019, No. 30
8.Adjudikasi adalah tahapan pengecekan permohonan berdasarkan data biometrik pada data base keimigrasian dan/atau daftar pencegahan.
9.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
10.Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah pejabat fungsional diplomat.
11.Menteri adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
12.Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.
13.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.

Pasal 2

Masa berlaku Paspor diplomatik dan Paspor dinas paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Paspor diplomatik diberikan untuk Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka:
1. a.penempatan pada Perwakilan; atau
2. b.perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
4. d.ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
5. e.kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
6. f.atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada Perwakilan;
7. g.pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
8. h.utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No. 30 atau diberikan tugas lain dari Menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.
(3)Selain diberikan kepada Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:
1. a.isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
2. b.isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
3. c.isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau
4. d.kurir diplomatik.

Pasal 4

Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami.

Pasal 5

(1)Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nota permohonan pembuatan Paspor diplomatik dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
2. b.fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri; www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3. c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f; dan
4. d.fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus memenuhi syarat mengunggah dokumen:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Kartu Keluarga.

Pasal 6

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
b.surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu; dan
c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

Pasal 7

(1)Paspor dinas diberikan untuk Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka:
1. a.penempatan pada Perwakilan; atau
2. b.perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik.
(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor dinas dapat diberikan kepada:
1. a.isteri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungannya dan tinggal bersama di wilayah akreditasi;
2. b.petugas yang bekerja pada Perwakilan atau rumah Perwakilan beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri; www.peraturan.go.id 2019, No. 30
3. c.Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi pemerintah;
4. d.Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia perlu diberikan; dan
5. e.orang tua dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf e jika tinggal di wilayah akreditasi.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penempatan pada Perwakilan, dokumen persyaratan untuk permohonan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nota permohonan pembuatan Paspor dinas dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
2. b.fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri;
3. c.fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi isteri atau suami dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
4. d.fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; dan
5. e.fotokopi Kartu Tanda Pegawai atau Kartu Tanda Anggota.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga mengunggah dokumen:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Kartu Keluarga. www.peraturan.go.id 2019, No. 30

Pasal 9

Dalam rangka perjalanan untuk tugas yang tidak bersifat diplomatik, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

a.surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul; dan
b.surat persetujuan pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik keluar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Pasal 10

(1)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas diajukan oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 melalui:
1. a.instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja; atau
2. b.instansi atau lembaga pemerintahan pengusul.
(2)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dapat diajukan melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia bagi anak dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f dan Pasal 7 ayat (3) huruf a yang lahir pada saat orang tuanya penempatan pada Perwakilan.

Pasal 11

(1)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada www.peraturan.go.id 2019, No. 30 Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.
(2)Permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, dengan:
1. a.mengisi formulir permohonan Paspor diplomatik dan Paspor dinas; dan
2. b.mengunggah dokumen persyaratan.