DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di pengadilan yang terjadi di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2020, No. 177

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Luar Negeri dalam menangani Masalah Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Perwakilan Tetap Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Unit adalah bagian dalam struktur organisasi Kementerian setingkat unit Pimpinan Tinggi Madya dan unit Pimpinan Tinggi Pratama.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Wakil Menteri yang selanjutnya disebut Wamen adalah Wakil Menteri Luar Negeri.
8.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, dan Konsul yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
9.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Luar Negeri dan pegawai setempat.
10.Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian atau Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2020, No. 177
11.Pimpinan Unit adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah Menteri, Wamen, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pimpinan Unit, Pejabat, dan Pegawai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di hadapan hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Pemohon Bantuan Hukum.
(2)Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi hukum dan administrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada unit yang membidangi hukum dan administrasi secara tertulis yang berisi:
1. a.paling sedikit uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; dan
2. b.melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
(2)Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara resmi dan tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, ataupun melalui pesan elektronik.

Pasal 6

(1)Unit yang membidangi hukum dan administrasi dapat menolak permohonan Bantuan Hukum disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.
(2)Alasan penolakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.permohonan Bantuan Hukum akibat Pemohon tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum;
2. b.permohonan Bantuan Hukum yang diajukan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pemohon;
3. c.Pemohon Bantuan Hukum dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau
4. d.Pemohon Bantuan Hukum menggugat keputusan Pejabat Kementerian dan/atau Perwakilan Republik Indonesia, atau Kementerian dan/atau Perwakilan www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 7

Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas:

a.penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
b.penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan/atau
c.penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 8

(1)Pemohon Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian atau Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri, Wamen, Pejabat atau Pegawai.
(3)Bantuan Hukum bagi Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus tersangka atau terdakwa adalah berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, tersangka, atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
c.pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
d.pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
e.mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
f.hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisilinya, Kementerian dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di pengadilan yang terjadi di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Luar Negeri dalam menangani Masalah Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Perwakilan Tetap Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Unit adalah bagian dalam struktur organisasi Kementerian setingkat unit Pimpinan Tinggi Madya dan unit Pimpinan Tinggi Pratama.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Wakil Menteri yang selanjutnya disebut Wamen adalah Wakil Menteri Luar Negeri.
8.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, dan Konsul yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
9.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Luar Negeri dan pegawai setempat.
10.Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian atau Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2020, No. 177
11.Pimpinan Unit adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah Menteri, Wamen, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pimpinan Unit, Pejabat, dan Pegawai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di hadapan hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Pemohon Bantuan Hukum.
(2)Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi hukum dan administrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada unit yang membidangi hukum dan administrasi secara tertulis yang berisi:
1. a.paling sedikit uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; dan
2. b.melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
(2)Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara resmi dan tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, ataupun melalui pesan elektronik.

Pasal 6

(1)Unit yang membidangi hukum dan administrasi dapat menolak permohonan Bantuan Hukum disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.
(2)Alasan penolakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.permohonan Bantuan Hukum akibat Pemohon tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum;
2. b.permohonan Bantuan Hukum yang diajukan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pemohon;
3. c.Pemohon Bantuan Hukum dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau
4. d.Pemohon Bantuan Hukum menggugat keputusan Pejabat Kementerian dan/atau Perwakilan Republik Indonesia, atau Kementerian dan/atau Perwakilan www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 7

Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas:

a.penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
b.penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan/atau
c.penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 8

(1)Pemohon Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian atau Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri, Wamen, Pejabat atau Pegawai.
(3)Bantuan Hukum bagi Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus tersangka atau terdakwa adalah berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa. www.peraturan.go.id 2020, No. 177

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, tersangka, atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
c.pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
d.pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
e.mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
f.hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.