DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233); www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengangkatan dan/atau pemindahan Pegawai ke dalam Jabatan pada unit organisasi mengacu pada rincian kebutuhan dalam peta jabatan.

2.Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L.P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233); www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengangkatan dan/atau pemindahan Pegawai ke dalam Jabatan pada unit organisasi mengacu pada rincian kebutuhan dalam peta jabatan.

2.Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L.P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id 2019, No. 1754 www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022