DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pranata lnformasi Diplomatik; MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PRANATAINFORMASI DIPLOMATIK MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INOONESIA

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/ A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1810);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan jabatan fungsional pranata informasi diplomatik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional pranata informasi diplomatik untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
2.Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat fungsional pranata informasi diplomatik.
3.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4.Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan · diplomasi MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PRANATAINFORMASI DIPLOMATIK.
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1517); Menetapkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5.Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah un tuk menghasilkan Informasi Diplomatik.
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus akan dicapai dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
7.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang bersangku tan.
8.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PID dalam bentuk Angka Kredit PID.
9.Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh PID dalam rangka penetapan Angka Kredit.
10.Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri PID melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, peningkatan mutu, dan profesionalisme untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik.
11.Karya Tulis atau Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, penelitian, pengernbangan, dan/ a tau hasil kajian yang disusun oleh PID baik perorangan maupun kelompok di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik, pengolahan Data . Digital Diplomatik, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik.
12.Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

Pasal 2

SKHK dan pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID bertujuan untuk:

a.panduan PID dalam melaksanakan tugas jabatan PID;
b.panduan atasan langsung dan Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID;
c.menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PID; dan
d.menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja PID dalam proses penilaian kinerja PID. ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang pengelolaan informasi dan/ atau pengolahan data digital.
1. 13.Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktisi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu dan menilai a tau mempertimbangkan seseorang yang mempunyai kompetensi profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. 14.Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
3. 15.Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penenma atau pada organisasi internasional.
4. 16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
5. 17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

(1)Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pengelolaan Informasi Diplomatik, pengolahan Data Digital Diplomatik, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik; dan

Pasal 6

Komponen SKHKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.kegiatan tugas jabatan;
b.tolok ukur kegiatan;
c.bukti fisik; dan
d.format bukti fisik.

Pasal 5

Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.SKHKahli pertama;
b.SKHKahli muda; dan
c.SKHKahli madya.

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.jenis SKHK; dan
b.komponen SKHK.
a.SKHK; dan
b.pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID.

BAB II

STANDAR KUALITASHASIL KERJA

Pasal 11

(1)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan contoh bentuk standar bukti fisik.
(2)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1n1.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian kegiatan tugas jabatan, tolok ukur kegiatan, dan bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Pasal 9

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan hasil kerja dan dokumen pendukung yang digunakan dalam Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 8

Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan batasan dan ketentuan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan hasil kerja yang dapat dinilai.

c.Pengembangan Profesi.

(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/ A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1810);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan jabatan fungsional pranata informasi diplomatik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional pranata informasi diplomatik untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
2.Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat fungsional pranata informasi diplomatik.
3.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4.Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan · diplomasi MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PRANATAINFORMASI DIPLOMATIK.
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1517); Menetapkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5.Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah un tuk menghasilkan Informasi Diplomatik.
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus akan dicapai dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
7.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang bersangku tan.
8.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PID dalam bentuk Angka Kredit PID.
9.Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh PID dalam rangka penetapan Angka Kredit.
10.Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri PID melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, peningkatan mutu, dan profesionalisme untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik.
11.Karya Tulis atau Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, penelitian, pengernbangan, dan/ a tau hasil kajian yang disusun oleh PID baik perorangan maupun kelompok di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik, pengolahan Data . Digital Diplomatik, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik.
12.Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

Pasal 2

SKHK dan pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID bertujuan untuk:

a.panduan PID dalam melaksanakan tugas jabatan PID;
b.panduan atasan langsung dan Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID;
c.menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PID; dan
d.menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja PID dalam proses penilaian kinerja PID. ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang pengelolaan informasi dan/ atau pengolahan data digital.
1. 13.Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktisi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu dan menilai a tau mempertimbangkan seseorang yang mempunyai kompetensi profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. 14.Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
3. 15.Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penenma atau pada organisasi internasional.
4. 16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
5. 17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

(1)Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pengelolaan Informasi Diplomatik, pengolahan Data Digital Diplomatik, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik; dan

Pasal 6

Komponen SKHKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.kegiatan tugas jabatan;
b.tolok ukur kegiatan;
c.bukti fisik; dan
d.format bukti fisik.

Pasal 5

Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.SKHKahli pertama;
b.SKHKahli muda; dan
c.SKHKahli madya.

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.jenis SKHK; dan
b.komponen SKHK.
a.SKHK; dan
b.pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PID.

BAB II

STANDAR KUALITASHASIL KERJA

Pasal 11

(1)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan contoh bentuk standar bukti fisik.
(2)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1n1.

Pasal 10

Pasal 9

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan hasil kerja dan dokumen pendukung yang digunakan dalam Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 8

Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan batasan dan ketentuan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan hasil kerja yang dapat dinilai.

c.Pengembangan Profesi.

(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.