DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kode Etik Diplomat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1447 3211);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar www.peraturan.go.id 2016, No.1447 Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Diplomat adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
2.Kode Etik Diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi Diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri.
3.Dewan Kehormatan Profesi Diplomat adalah tim yang bertugas memeriksa dugaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Diplomat dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik Diplomat.
4.Pelanggaran Kode Etik Diplomat adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat.
5.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6.Negara/Wilayah Akreditasi adalah negara/wilayah tugas Perwakilan. www.peraturan.go.id 2016, No.1447
7.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Kode Etik Diplomat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman aturan etika bagi Diplomat dalam bersikap, berperilaku dan bertindak saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan.
(2)Kode Etik Diplomat bertujuan agar Diplomat selalu:
1. a.melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.menjunjung, menjaga dan memelihara martabat profesi Diplomat;
3. c.meningkatkan pengabdian dan mutu profesi Diplomat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia pada tingkat internasional;
4. d.menghormati dan mematuhi norma dan kebiasaan internasional terkait hubungan antar bangsa dan negara; dan
5. e.memelihara dan meningkatkan solidaritas dan soliditas jiwa korsa sesama Diplomat.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

Setiap Diplomat wajib menjunjung tinggi tata nilai dan budaya kerja meliputi:

a.nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
b.profesionalisme dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif dan inovatif yang berdasarkan atas pengetahuan yang luas, keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman budaya asing;
c.kemitraan yang mengedepankan koordinasi intra- kementerian, antar lembaga pemerintah dan non- pemerintah;
d.disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara, pemerintah, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
e.integritas yang diwujudkan dalam kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam prinsip;
f.pelayanan publik yang ditujukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia;
g.transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya;
h.keahlian dalam keterampilan berdiplomasi dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peran penting Indonesia dalam hubungan internasional; dan
i.prioritas pada azas manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan hasilnya untuk memberikan sumbangan maksimal bagi kepentingan nasional.

BAB III

KODE ETIK DIPLOMAT

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kehidupan bermasyarakat, setiap Diplomat wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada:

a.etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
b.etika dalam berorganisasi;
c.etika dalam bermasyarakat; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
d.etika dalam melakukan pelayanan publik; dan
e.etika kepribadian Diplomat.

Pasal 5

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan Pemerintahan meliputi:

a.memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia;
c.menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah, wibawa bangsa, citra bangsa dan keutuhan Negara Republik Indonesia;
d.mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.menjaga kerahasiaan negara, informasi atau kebijakan pemerintah;
f.menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.menghindari perilaku diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang sosial dan gender.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a.melaksanakan tugas dengan profesional, tanggap, jujur, cermat, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, disiplin dan berintegritas tinggi;
b.melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak bertentangan dengan norma hukum;
c.wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atau pejabat yang berwenang; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
d.memelihara dan menggunakan anggaran dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
e.melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan sasaran kerja organisasi;
f.melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja;
g.mengedepankan kerja sama dan tata kerja secara koordinatif, harmonis dan antisipatif dengan rekan kerja guna pencapaian tujuan organisasi;
h.memelihara dan peduli pada suasana lingkungan kerja yang kondusif atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati;
i.memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Diplomat;
j.mengupayakan keselamatan sesama Diplomat dan barang milik negara dalam keadaan darurat;
k.wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat apabila akan menerima tanda penghargaan dari Negara/Wilayah Akreditasi atau menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh entitas asing yang tidak diakui pemerintah Indonesia;
l.menghindari penyalahgunaan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara/Wilayah Akreditasi;
m.menghindari penyalahgunaan informasi negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu;
n.menghindari penolakan tugas dan/atau penugasan yang sah tanpa alasan;
o.menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
p.menghindari keikutsertaan dalam pembentukan, registrasi atau pengelolaan perusahaan nasional, perusahaan asing dan organisasi asing yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1447
q.menghindari memberikan pernyataan atau ikut dalam kegiatan yang dapat mengganggu hubungan antar negara.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a.mengedepankan pola hidup sehat dan sederhana;
b.saling menghormati dan bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam hubungan dengan masyarakat luas;
c.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat Indonesia di Negara/Wilayah Akreditasi;
d.menjaga keharmonisan masyarakat warga negara Indonesia dan warga setempat yang bersimpati kepada Indonesia di Negara/Wilayah Akreditasi;
e.memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat;
f.saling menghormati perbedaan dalam agama/kepercayaan, keturunan suku dan status sosial, dan
g.menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Diplomat.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi:

a.memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
b.memberikan informasi secara benar terkait pelayanan publik kepada pihak yang membutuhkan;
c.terbuka terhadap partisipasi, dukungan, dan pengawasan publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
d.menciptakan suasana Perwakilan yang kondusif dalam memberikan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia di Negara/Wilayah akreditasi; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
e.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
f.menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
g.menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun.

Pasal 9

Etika kepribadian Diplomat meliputi:

a.menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Diplomat dan rekan kerja;
b.berpenampilan rapi dan sopan;
c.memahami dan melaksanakan aturan keprotokolan negara;
d.memahami dan menghormati etika dan budaya Negara/Wilayah Akreditasi;
e.menghargai perbedaan pendapat;
f.menjunjung tinggi solidaritas sesama Diplomat;
g.mampu beradaptasi terhadap kondisi, situasi dan lingkungan yang berbeda;
h.menghindari penggunaan kantong diplomatik untuk kepentingan pribadi;
i.menghindari keterlibatan dalam politik praktis atau memberikan opini di Negara/Wilayah Akreditasi tanpa persetujuan Kepala Perwakilan dan/atau Kementerian Luar Negeri;
j.menghindari tindakan asusila;
k.menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia, hubungan dengan Negara/Wilayah Akreditasi, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan dan profesi Diplomat; dan
l.menghormati dan taat terhadap hukum Negara/Wilayah Akreditasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1447

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 10

(1)Diplomat yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pelanggaran Kode Etik Diplomat yang dilanggar oleh Diplomat yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertutup atau terbuka.
(2)Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, atasan langsung dan Diplomat yang bersangkutan.
(3)Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.
(4)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Diplomat yang bersangkutan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterimanya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar www.peraturan.go.id 2016, No.1447 Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Diplomat adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
2.Kode Etik Diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi Diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri.
3.Dewan Kehormatan Profesi Diplomat adalah tim yang bertugas memeriksa dugaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Diplomat dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik Diplomat.
4.Pelanggaran Kode Etik Diplomat adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat.
5.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6.Negara/Wilayah Akreditasi adalah negara/wilayah tugas Perwakilan. www.peraturan.go.id 2016, No.1447
7.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Kode Etik Diplomat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman aturan etika bagi Diplomat dalam bersikap, berperilaku dan bertindak saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan.
(2)Kode Etik Diplomat bertujuan agar Diplomat selalu:
1. a.melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.menjunjung, menjaga dan memelihara martabat profesi Diplomat;
3. c.meningkatkan pengabdian dan mutu profesi Diplomat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia pada tingkat internasional;
4. d.menghormati dan mematuhi norma dan kebiasaan internasional terkait hubungan antar bangsa dan negara; dan
5. e.memelihara dan meningkatkan solidaritas dan soliditas jiwa korsa sesama Diplomat.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

Setiap Diplomat wajib menjunjung tinggi tata nilai dan budaya kerja meliputi:

a.nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
b.profesionalisme dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif dan inovatif yang berdasarkan atas pengetahuan yang luas, keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman budaya asing;
c.kemitraan yang mengedepankan koordinasi intra- kementerian, antar lembaga pemerintah dan non- pemerintah;
d.disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara, pemerintah, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
e.integritas yang diwujudkan dalam kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam prinsip;
f.pelayanan publik yang ditujukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia;
g.transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya;
h.keahlian dalam keterampilan berdiplomasi dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peran penting Indonesia dalam hubungan internasional; dan
i.prioritas pada azas manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan hasilnya untuk memberikan sumbangan maksimal bagi kepentingan nasional.

BAB III

KODE ETIK DIPLOMAT

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kehidupan bermasyarakat, setiap Diplomat wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada:

a.etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
b.etika dalam berorganisasi;
c.etika dalam bermasyarakat; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
d.etika dalam melakukan pelayanan publik; dan
e.etika kepribadian Diplomat.

Pasal 5

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan Pemerintahan meliputi:

a.memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia;
c.menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah, wibawa bangsa, citra bangsa dan keutuhan Negara Republik Indonesia;
d.mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.menjaga kerahasiaan negara, informasi atau kebijakan pemerintah;
f.menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.menghindari perilaku diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang sosial dan gender.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a.melaksanakan tugas dengan profesional, tanggap, jujur, cermat, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, disiplin dan berintegritas tinggi;
b.melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak bertentangan dengan norma hukum;
c.wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atau pejabat yang berwenang; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
d.memelihara dan menggunakan anggaran dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
e.melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan sasaran kerja organisasi;
f.melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja;
g.mengedepankan kerja sama dan tata kerja secara koordinatif, harmonis dan antisipatif dengan rekan kerja guna pencapaian tujuan organisasi;
h.memelihara dan peduli pada suasana lingkungan kerja yang kondusif atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati;
i.memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Diplomat;
j.mengupayakan keselamatan sesama Diplomat dan barang milik negara dalam keadaan darurat;
k.wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat apabila akan menerima tanda penghargaan dari Negara/Wilayah Akreditasi atau menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh entitas asing yang tidak diakui pemerintah Indonesia;
l.menghindari penyalahgunaan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara/Wilayah Akreditasi;
m.menghindari penyalahgunaan informasi negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu;
n.menghindari penolakan tugas dan/atau penugasan yang sah tanpa alasan;
o.menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
p.menghindari keikutsertaan dalam pembentukan, registrasi atau pengelolaan perusahaan nasional, perusahaan asing dan organisasi asing yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1447
q.menghindari memberikan pernyataan atau ikut dalam kegiatan yang dapat mengganggu hubungan antar negara.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a.mengedepankan pola hidup sehat dan sederhana;
b.saling menghormati dan bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam hubungan dengan masyarakat luas;
c.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat Indonesia di Negara/Wilayah Akreditasi;
d.menjaga keharmonisan masyarakat warga negara Indonesia dan warga setempat yang bersimpati kepada Indonesia di Negara/Wilayah Akreditasi;
e.memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat;
f.saling menghormati perbedaan dalam agama/kepercayaan, keturunan suku dan status sosial, dan
g.menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Diplomat.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi:

a.memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
b.memberikan informasi secara benar terkait pelayanan publik kepada pihak yang membutuhkan;
c.terbuka terhadap partisipasi, dukungan, dan pengawasan publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
d.menciptakan suasana Perwakilan yang kondusif dalam memberikan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia di Negara/Wilayah akreditasi; www.peraturan.go.id 2016, No.1447
e.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
f.menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
g.menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun.

Pasal 9

Etika kepribadian Diplomat meliputi:

a.menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Diplomat dan rekan kerja;
b.berpenampilan rapi dan sopan;
c.memahami dan melaksanakan aturan keprotokolan negara;
d.memahami dan menghormati etika dan budaya Negara/Wilayah Akreditasi;
e.menghargai perbedaan pendapat;
f.menjunjung tinggi solidaritas sesama Diplomat;
g.mampu beradaptasi terhadap kondisi, situasi dan lingkungan yang berbeda;
h.menghindari penggunaan kantong diplomatik untuk kepentingan pribadi;
i.menghindari keterlibatan dalam politik praktis atau memberikan opini di Negara/Wilayah Akreditasi tanpa persetujuan Kepala Perwakilan dan/atau Kementerian Luar Negeri;
j.menghindari tindakan asusila;
k.menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia, hubungan dengan Negara/Wilayah Akreditasi, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan dan profesi Diplomat; dan
l.menghormati dan taat terhadap hukum Negara/Wilayah Akreditasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1447

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 10

(1)Diplomat yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pelanggaran Kode Etik Diplomat yang dilanggar oleh Diplomat yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertutup atau terbuka.
(2)Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, atasan langsung dan Diplomat yang bersangkutan.
(3)Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.
(4)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Diplomat yang bersangkutan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterimanya.