Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan www.peraturan.go.id 2018, No.229 Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri.
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri pada Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.229
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018 MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.229 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI I. PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Agar perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 dan Nomor 227/PMK.05/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak ketidakseragaman, sehingga terdapat pemberian hak keuangan perjalanan dinas jabatan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam PMK dimaksud. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di Kementerian Luar Negeri berakibat pada munculnya temuan-temuan, baik dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun aparat pemeriksa eksternal, yang mengakibatkan pengembalian hak keuangan perjalanan dinas yang telah diterima pejabat/pegawai. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Mengingat seluruh perjalanan dinas harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan rasional, serta tidak dipergunakan sebagai unsur tambahan penghasilan oleh pejabat/pegawai, maka Petunjuk Teknis disusun untuk membantu mencapai keseragaman penerapan PMK Nomor 164/PMK.05/2015, PMK Nomor 227/PMK.05/2016 dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Luar Negeri. II. PRINSIP PERJALANAN DINAS Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2018, No.229 III. PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI A. PENETAPAN WAKTU PERJALANAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
ii. Mempergunakan moda transportasi yang dapat secepatnya tiba di tempat pelaksanaan tugas dan kembali ke tempat kedudukan; dan iii. Memperhatikan ketersediaan moda transportasi dari tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal dan dari tempat pelaksanaan tugas ke bandara/pelabuhan/stasiun/ terminal.
ii. Waktu transit; dan iii. Waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak (tempat dilakukan pemeriksaan imigrasi) di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri. Artinya, waktu tempuh dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (tempat dilakukan pemeriksaan imigrasi) di dalam www.peraturan.go.id 2018, No.229 negeri dan sebaliknya tidak termasuk dalam waktu perjalanan. Contoh 1: Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan dari Jakarta – Tokyo (Jepang) – Jakarta, dengan waktu perjalanan selama 21 jam 35 menit sebagai berikut: Perjalanan berangkat: Perjalanan udara dari Indonesia ke Singapura selama 1 jam 50 menit; Transit di Singapura selama 3 jam; Perjalanan udara dari Singapura ke Tokyo (Jepang) selama 6 jam 55 menit; Perjalanan darat dari Bandara Narita (Tokyo) ke Yokohama (tempat tujuan) selama 1 jam 30 menit. Perjalanan pulang: Perjalanan darat dari Yokohama (tempat tujuan) ke Bandara Haneda (Tokyo) selama 45 menit; Perjalanan udara dari Tokyo (Jepang) ke Indonesia selama 7 jam 35 menit. Contoh 2: Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan dari Manila – Darfur (Sudan) – Manila, dengan waktu perjalanan selama 59 jam 5 menit sebagai berikut: Perjalanan berangkat: Perjalanan darat dari KBRI Manila (tempat kedudukan) ke Ninoy Aquino International Airport selama ± 1 jam; Perjalanan udara dari Manila (Filipina) ke Bangkok (Thailand) selama 3 jam 25 menit; Transit di Bangkok selama 1 jam 5 menit; Perjalanan udara dari Bangkok (Thailand) ke Addis Ababa (Ethiopia) selama 8 jam 15 menit; www.peraturan.go.id 2018, No.229 Transit di Addis Ababa selama 3 jam 35 menit; Perjalanan udara dari Addis Ababa (Ethiopia) ke Khartoum (Sudan) selama 2 jam 5 menit; Transit di Khartoum selama 5 jam 15 menit; Perjalanan udara dari Khartoum (Sudan) ke Darfur (Sudan) selama 1 jam 30 menit; Perjalanan darat dari Bandara Nyala International (Darfur) ke Kuma, Darfur (tempat tujuan) selama ± 5 jam. Perjalanan pulang: Perjalanan darat dari Kuma, Darfur (tempat tujuan) ke Bandara Nyala International (Darfur) selama ± 5 jam; Perjalanan udara dari Darfur (Sudan) ke Khartoum (Sudan) selama 1 jam 30 menit; Transit di Khartoum (Sudan) selama 1 jam 15 menit; Perjalanan udara dari Khartoum (Sudan) ke Doha (Qatar) selama 6 jam 10 menit; Transit di Doha (Qatar) selama 3 jam 45 menit; Perjalanan udara dari Doha (Qatar) ke Manila (Filipina) selama 9 jam 15 menit; Perjalanan darat dari Ninoy Aquino International Airport ke KBRI Manila (tempat kedudukan) selama ± 1 jam.
ii. Lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan iii. Lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari. iv. Jika lama perjalanan lebih dari 24 jam dan kurang dari 25 jam tetap dihitung 1 (satu) hari. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 1: Waktu perjalanan Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditugaskan dari Jakarta – Tokyo (Jepang) – Jakarta selama 23 jam 35 menit dikonversi menjadi 1 (satu) hari. Contoh 2: Waktu perjalanan Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan dari Manila – Darfur (Sudan) – Manila selama 59 jam 5 menit dikonversi menjadi 3 (tiga) hari. Contoh 3: Perjalanan dinas dari Jakarta – Istanbul – Jakarta dengan lama perjalanan 24 jam 35 menit, maka waktu perjalanan dihitung 1 (satu) hari.
Contoh 1: Pelaksana Perjalanan Dinas berangkat dari Rabat, Maroko pukul 11.35 tanggal 21 September 201x waktu setempat dan tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB tanggal 22 September 201x. Dengan perbedaan zona waktu sebanyak 6 (enam) jam, PPK akan menghitung waktu perjalanan dari pukul 11.35 waktu Rabat (21 September 201x) s.d. 17.00 waktu Rabat (22 September 201x) yaitu selama 29 jam 25 menit. Contoh 2: Pelaksana Perjalanan Dinas berangkat dari Jakarta pukul 09.05 WIB tanggal 22 Juni 201x dan tiba di Mexico City, Mexico pukul 06.05 tanggal 23 Juni 201x waktu setempat. Dengan perbedaan zona waktu sebanyak 12 (dua belas) jam, PPK akan menghitung waktu perjalanan dari 09.05 WIB (22 Juni 201x) s.d. 18.05 WIB (23 Juni 201x) yaitu selama 33 jam.
Contoh 1: Dalam rangka evakuasi WNI dari daerah konflik di Marawi, Pelaksana Perjalanan Dinas melakukan perjalanan darat dari Davao City pukul 03.00 waktu setempat tanggal 15 Juni 201x dan tiba di Marawi pukul 07.45 pada tanggal yang sama tanpa perbedaan zona waktu. Setibanya di Marawi, Pelaksana Perjalanan Dinas langsung melaksanakan evakuasi WNI sampai dengan 18.00 waktu setempat. Karena kondisi yang genting dan ketidaktersediaan akomodasi yang memadai, Pelaksana Perjalanan Dinas dan WNI yang telah dievakuasi langsung melakukan perjalanan darat kembali dan tiba di Davao City pukul 22.45 waktu setempat tanggal 15 Juni 201x. Pada pelaksanaan tugas tersebut, waktu perjalanan dihitung tidak ada, namun waktu pelaksanaan tugas adalah 1 (satu) hari. Contoh 2: Pelaksana perjalanan dinas berangkat dari Jakarta pukul 06.15 WIB tanggal 14 Agustus 201x dan tiba di Singapura pukul 08.00 waktu setempat di hari yang sama. Setelah selesai melaksanakan sidang dari pukul 10.00 s.d. 17.30 waktu setempat, Pelaksana Perjalanan Dinas kembali dengan pesawat pada pukul 20.00 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 22.00 WIB. Pada pelaksanaan tugas tersebut, waktu perjalanan dihitung tidak ada, namun waktu pelaksanaan tugas adalah 1 (satu) hari. Contoh 3: Dalam rangka evakuasi WNI dari daerah konflik di Aleppo, Pelaksana Perjalanan Dinas melakukan perjalanan darat dari Damaskus pukul 15.00 waktu setempat tanggal 10 Juni 201x dan tiba di Aleppo pukul 21.00 pada tanggal yang sama tanpa www.peraturan.go.id 2018, No.229 perbedaan zona waktu. Setibanya di Aleppo, Pelaksana Perjalanan Dinas bermalam dan mulai melaksanakan evakuasi WNI pada tanggal 11 Juni 201x, dari pukul 06.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat. Pelaksana Perjalanan Dinas dan WNI yang telah dievakuasi melakukan perjalanan darat selama 6 jam untuk kembali dan tiba di Damaskus pukul 23.00 waktu setempat tanggal 11 Juni 201x. Pada pelaksanaan tugas tersebut, waktu perjalanan dihitung 1 (satu) hari hasil konversi 12 (dua belas) jam pergi-pulang, sedangkan waktu pelaksanaan tugas dihitung 1 (satu) hari, yaitu tanggal 11 Juni 201x.
Contoh 1: Perjalanan dinas dari Jakarta – Bangkok – Tokyo – Jakarta, maka waktu dan uang harian perjalanan dinas dihitung secara www.peraturan.go.id 2018, No.229 terpisah, yaitu Jakarta – Bangkok dengan menggunakan uang harian Bangkok, Bangkok – Tokyo dengan menggunakan uang harian Tokyo, dan Tokyo – Jakarta dengan menggunakan uang harian Tokyo. Contoh 2: Perjalanan dinas dari Jakarta – Wellington – Canberra, maka waktu dan uang harian perjalanan dinas ditetapkan dengan menggunakan uang harian menurut waktu terlama dalam pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud. Mengingat perjalanan Jakarta – Wellington memerlukan lama perjalanan 13 jam, sedangkan Wellington – Canberra hanya memerlukan lama perjalanan 3 jam. Maka kepada waktu dan uang harian perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan tarif Wellington. A.1. Penetapan Waktu Perjalanan dan Pelaksanaan Tugas pada Satker Kemenlu Pusat
Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang oleh Menteri yang tidak terikat tahun anggaran. A.2. Penetapan Waktu Perjalanan dan Pelaksanaan Tugas pada Satker Perwakilan www.peraturan.go.id 2018, No.229
Contoh 1: Dalam rangka pelaksanaan pendataan WNI di Toulouse (Perancis), KJRI Marseille menugaskan 1 (satu) home staff fungsi Protokol dan Konsuler, 1 (satu) local staff fungsi Konsuler, dan 1 (satu) local staff sebagai pengemudi. Perjalanan menggunakan transportasi darat berangkat dari Marseille tanggal 13 Januari 201x pukul 23.00 dan tiba di Toulouse pukul 05.00 tanggal 14 Januari 201x (waktu perjalanan 6 jam), dan melaksanakan tugas dari tanggal 14 – 16 Januari 201x. Pulang dari Toulose pukul 20.00 tanggal 16 Januari 201x dan tiba di Marseille pukul 01.00 tanggal 17 Januari 201x (waktu perjalanan 6 jam). Waktu pelaksanaan tugas bagi 1 (satu) orang home staff fungsi Protokol dan Konsuler dan 1 (satu) orang local staff fungsi Konsuler selama 3 hari dan waktu perjalanan selama 1 hari (12 jam). Karena local staff pengemudi melaksanakan tugas mengemudi, maka waktu pelaksanaan tugas yang bersangkutan selama 4 hari, yang terdiri dari 3 hari pendataan WNI (14 – 16 Januari 201x) dan 1 hari (12 jam) waktu mengemudi. Contoh 2: Dalam rangka pertemuan dengan masyarakat di wilayah New Hampshire, pejabat/pegawai KJRI New York melakukan perjalanan darat berangkat dari New York tanggal 20 September 201x pukul 05.00 tiba di New Hampshire pukul 10.00 (waktu perjalanan 5 jam). Pertemuan dengan masyarakat dimulai dari pukul 12.00 sampai malam dan langsung menginap. Keesokan harinya www.peraturan.go.id 2018, No.229 (21 September 201x pukul 10.00, pejabat/pegawai KJRI New York meninggalkan New Hampshire dan tiba di New York pada pukul 15.00. Kepada pengemudi kendaraan, waktu pelaksanaan tugas 2 hari (20 – 21 September 201x), sedangkan pejabat/pegawai lainnya waktu pelaksanaan tugas 1 hari (20 September 201x) dan waktu perjalanan 1 hari (21 September 201x).
B. PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN
www.peraturan.go.id 2018, No.229
B.1. Tambahan Uang Harian Waktu Perjalanan dan Pelaksanaan Tugas
www.peraturan.go.id 2018, No.229
Surat Keterangan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dari pihak terkait (penyedia moda transportasi, pengundang, dll); Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sesuai format Lampiran VII PMK No. 164/PMK.05/2015; Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh PPK sesuai format Lampiran D PMK No. 227/PMK.05/2016; dan Pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PPK.
Contoh 1: Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan dari Caracas (Venezuela) ke London (Inggris) pada tanggal 27 September s.d. 3 Agustus. Setelah Pelaksana Perjalanan Dinas menerima ijin cuti dari tanggal 4 s.d. 7 Agustus, maka tiket kepulangan dari London ke Caracas diijinkan untuk diubah menjadi tanggal 7 Agustus. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 2: Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan dari Jakarta ke Los Angeles (Amerika Serikat) dengan transit di Hong Kong pada tanggal 1 s.d. 10 Juli. Pada saat kepulangan, Pelaksana Perjalanan Dinas dijadwalkan untuk tiba di Hong Kong pada tanggal 10 Juli. Setelah menerima ijin cuti dari tanggal 11 Agustus s.d. 13 Agustus, pelaksana Perjalanan Dinas diijinkan mengubah tiket lanjutan dari Hong Kong ke Jakarta menjadi tanggal 13 Agustus. Contoh 3: Pelaksana Perjalanan Dinas ditugaskan ke Kairo (Mesir) pada tanggal 20 s.d. 26 Juni. Setelah menerima ijin cuti dari tanggal 27 Juni s.d. 4 Juli, pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Tiket kepulangan pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat diubah dari keberangkatan Mesir menjadi Arab Saudi. Setelah menyelesaikan cuti, pelaksana Perjalanan Dinas harus kembali ke Kairo (Mesir) untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 4 Juli. B.2. Perjalanan Dinas Dari Luar Negeri Ke Dalam Negeri Dan Kembali Ke Luar Negeri
B.3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengurusan Jenazah
Contoh 1: Staf KJRI Hong Kong melakukan pengantaran jenazah WNI ke Tegal – Jawa Tengah dengan waktu perjalanan 2 (dua) hari dan waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari di Tegal – Jawa Tengah. Kepada yang bersangkutan diberikan Uang Harian sesuai tarif dalam PMK mengenai SBM sebagai berikut: · 2 (dua) x 100% Uang Harian KJRI Hong Kong (luar negeri) · 3 (tiga) x Uang Harian Jawa Tengah (dalam negeri) Contoh 2: Staf Direktorat PWNI/BHI mengurus kedatangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Soekarno-Hata dan langsung melakukan pengantaran ke Cianjur-Jawa Barat. Kepada yang bersangkutan diberikan Uang Harian Jawa Barat sesuai tarif dalam PMK mengenai SBM. B.3. Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Wilayah Akreditasi
www.peraturan.go.id 2018, No.229
Contoh 1: SK Kepala Perwakilan RI di London yang mengatur tarif Uang Harian pejabat/pegawai Perwakilan RI di London pada saat ditugaskan ke bandara Heathrow, Kent, Norwich, Newcastle, Edinburgh, dll. Contoh 2: SK Kepala Perwakilan RI di Paris yang mengatur tarif Uang Harian pejabat/pegawai Perwakilan RI di Paris pada saat ditugaskan 100 km, 200 km atau 500 km di luar kota Paris. Contoh 3: SK Kepala Perwakilan RI di Melbourne yang mengatur tarif Uang Harian pejabat/pegawai Perwakilan RI di Melbourne pada saat ditugaskan ke Canberra, Perth, Sydney, dan Darwin. Contoh 4: SK Kepala Perwakilan RI di Moskow yang mengatur tarif Uang Harian pejabat/pegawai Perwakilan RI di Moskow pada saat penugasan ke tempat pelaksanaan tugas dengan waktu tempuh di bawah 12 jam atau di atas 12 jam.
B.4. Asuransi dan Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan yang Sakit
www.peraturan.go.id 2018, No.229
dan
B.5. Pengaturan Lainnya
www.peraturan.go.id 2018, No.229
C. SYARAT ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
www.peraturan.go.id 2018, No.229
IV. PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI A. PERJALANAN DINAS JABATAN
Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta yang dimaksud dengan kota meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan;
www.peraturan.go.id 2018, No.229
www.peraturan.go.id 2018, No.229
B. PERJALAAN DINAS DALAM RANGKA RAPAT, SEMINAR DAN SEJENISNYA
www.peraturan.go.id 2018, No.229
D. RAPAT DALAM KANTOR (RDK)
www.peraturan.go.id 2018, No.229
Dalam hal PPNPN memenuhi kualifikasi atau mempunyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Satker, kepada yang bersangkutan dapat diberikan honorarium praktisi dalam RDK dimaksud.
V. PENUTUP
MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L.P. MARSUDI www.peraturan.go.id 2018, No.229 Lampiran 1 SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka melaksanakan tugas ................... (1) sesuai ..................... (2), kami menugasi:
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
di ............... selama ............... hari, dari tanggal ............... s.d. ..............., dengan rincian sebagai berikut: Waktu perjalanan : ............... hari (tanggal ......dan........) Waktu pelaksanaan tugas : ............... hari (tanggal ......s.d.........) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ................. dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah ................... (3). www.peraturan.go.id 2018, No.229 Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada ................. (4). Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... ............................................... Tembusan:
www.peraturan.go.id 2018, No.229 PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS LUAR NEGERI NO URAIAN 1 Diisi uraian tugas yang harus dilaksanakan, misal: menghadiri konferensi internasional 2 Diisi pengundang, nomor, dan tanggal surat undangan atau surat permintaan pengikutsertaan dari pihak lain yang mempunyai kegiatan. Format ini diisi jika pejabat/pegawai Kementerian Luar Negeri diundang oleh pihak lain, misal: organisasi internasional, pemerintah, atau Kementerian Negara/Lembaga lainnya 3 Diisi dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan perjalanan dinas, sesuai maksud dilaksanakannya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1). 4 Diisi pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas, misal: Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Konsul Jenderal RI di Istanbul. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 1: SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka melaksanakan tugas ................... (1) sesuai ..................... (2), kami menugasi:
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
di Stockholm, Swedia selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 21 Juni s.d. 27 Juni 201x, dengan rincian sebagai berikut: Waktu perjalanan : 2 (dua) hari (tanggal 21 dan 27 Juni 201x) Waktu pelaksanaan tugas : 5 (lima) hari (tanggal 22 s.d. 26 Juni 201x) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ................. dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah ................... (3). www.peraturan.go.id 2018, No.229 Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada ................. (4). Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... ............................................... Tembusan:
www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 2: SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka melaksanakan tugas ................... (1) sesuai ..................... (2), kami menugasi:
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
di Tuscany, Italia selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 16 s.d. 23 Maret 201x, dengan rincian sebagai berikut: Waktu perjalanan : 1 (satu) hari (tanggal 16 Maret 201x) Waktu pelaksanaan tugas : 7 (tujuh) hari (tanggal 17 s.d. 23 Maret 201x) di Durham, Inggris selama 5 (lima) hari, dari tanggal 24 s.d. 28 Maret 201x, dengan rincian sebagai berikut: Waktu perjalanan : 1 (satu) hari (tanggal 28 Maret 201x) Waktu transit : 1 (satu) hari (tanggal 27 Maret 201x di Dubai, UEA) Waktu pelaksanaan tugas : 3 (tiga) hari (tanggal 24 s.d. 26 Maret 201x) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ................. dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah ................... (3). Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada ................. (4). www.peraturan.go.id 2018, No.229 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... Tembusan:
www.peraturan.go.id 2018, No.229 Lampiran 2 SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka ................... (1) sesuai ..................... (2), kami menugasi:
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
untuk melaksanakan/menghadiri (*) ............... (3) di ............... (4) pada tanggal ............... (5). Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ................ (6). www.peraturan.go.id 2018, No.229 Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada ................. (7). Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... ............................................... Tembusan:
*) hapus yang tidak perlu www.peraturan.go.id 2018, No.229 PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS DALAM NEGERI NO URAIAN 1 Diisi uraian tugas yang harus dilaksanakan, misal: penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2 Diisi pengundang, nomor, dan tanggal surat/nota undangan atau surat/nota terkait lainnya, misal: Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor xxx tanggal 17 Juni 201x. 3 Diisi dengan judul kegiatan, misal: Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 *) untuk melaksanakan (apabila sebagai penyelenggara) untuk menghadiri (apabila sebagai pelaksana/yang diundang) 4 Diisi tempat pelaksanaan kegiatan 5 Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan 6 Diisi dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan perjalanan dinas, sesuai maksud dilaksanakannya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1). 7 Diisi pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas, misal: Inspektur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kepala Biro Keuangan www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 1: SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK sesuai ..................... (2), kami menugasi:
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
Pangkat/Golongan : ………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………..
untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 di Caraka Loka, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 17 – 20 Januari 201x. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... ............................................... Tembusan:
www.peraturan.go.id 2018, No.229 Contoh 2: SURAT TUGAS NOMOR: ............................ Dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan BPK pada Laporan Keuangan Kemenlu TA 2016 sesuai Surat Anggota I BPK Nomor xxx, kami menugasi: No Nama/NIP Golongan Jabatan 1 2 3 4 … untuk menghadiri Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri pada Kementerian Luar Negeri di Ruang Rapat Biro Keuangan Lantai 4, Gedung Utama pada tanggal 7 Juni 201x. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan. www.peraturan.go.id 2018, No.229 Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di ....................... pada tanggal, ......................... ............................................... ............................................... ............................................... Tembusan:
MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L.P. MARSUDI www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)