DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); www.peraturan.go.id 2019, No.125
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum mengenai hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Sistematika Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II DASAR HUKUM BAB III HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH www.peraturan.go.id 2019, No.125 BAB IV MEKANISME HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM BIDANG TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB V KEKONSULERAN BAB VI PELAYANAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH BAB VII PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BAB VIII PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BAB IX INFORMASI UMUM BAB X HAL KHUSUS BAB XI PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.125 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019 MENTERI LUAR NEGERI ttd RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id 2019, No.125 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); www.peraturan.go.id 2019, No.125
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum mengenai hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Sistematika Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II DASAR HUKUM BAB III HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH www.peraturan.go.id 2019, No.125 BAB IV MEKANISME HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM BIDANG TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB V KEKONSULERAN BAB VI PELAYANAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH BAB VII PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BAB VIII PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BAB IX INFORMASI UMUM BAB X HAL KHUSUS BAB XI PENUTUP