DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Gelar Jabatan dan Gelar Diplomatik; Mengingat Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. 2. Gelar J abatan adalah gelar yang diberikan oleh Presidenatau Menteri Luar Negeri kepada pejabat karier atau pejabat nonkarier yang mengisi jabatan pada Kementerian Luar Negeri dan/atau perwakilan Republik Indonesia. 3. Gelar Diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikankepada pejabat karier atau pejabat nonkarier yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional serta ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Status Diplomatik adalah status yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat karier dan pejabat nonkarier untuk memperoleh hak diplomatik dari negarapenerima. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG GELAR JABATAN DANGELARDIPLOMATIK. Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 126); Menetapkan 6. Pejabat Karier adalah PNS yang menduduki Jabatan pada kementerian luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia. 7. Pejabat Fungsional Diplomat adalah selanjutnya disebut Diplomat, adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri. 8. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai adalah yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 9. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Pranata Informasi Diplomatik adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplornatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di KementerianLuar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 10. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang un tuk melakukan kegiatan persandian pada kementerian luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat Nonkarier adalah pegawai yang mendapatkan penugasan pada perwakilan Republik Indonesia dan/ atauorganisasi internasional dan diberikan Gelar Jabatan dan/ atau Gelar Diplomatik serta Status Diplomatik.

12.Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik cf ektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan, kompetensi, prestasi, penugasan dan penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan tugas diplomasi. 13. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Reguler adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. 14. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Promosi adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang menduduki jabatan tertentu. 15. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif lstimewa adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai atas pencapaian kompetensi dan prestasi kerja yang tinggi. 16. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Anumerta adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang tewas dalam pelaksanaan tugas. 17. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Pengabdian adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang dapat diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang meninggal dunia dalam masa dinas atau mencapai batas usia pensiun dan memenuhi persyaratan tertentu. 18. Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 21. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Gelar Jabatan dan/atau Gelar Diplomatik diberikan kepada Pejabat Karier dan Pejabat Nonkarier yang menduduki Jabatan pada Kementerian, Perwakilan, dan Organisasi Internasional serta mendapatkan Status Diplomatik.
(2)Pejabat Karier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi; b. pejabat adrninistrasi; c. Diplomat; d. Penata Kanselerai; e. Pranata lnformasi Diplomatik; f. Sandiman; dan 22. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 23. Perwakilan Diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/ atau organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. 24. Perwakilan Konsuler adalah konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. 25. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan/ a tau negara akreditasi rangkapannya. 26. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.

Pasal 3

(1)Jabatan yang dapat diisi oleh Pejabat Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. jabatan fungsional diplomat; b. jabatan kepala perwakilan diplomatik atau jabatan wakil tetap Repu blik Indonesia; c. jabatan kepala perwakilan konsuler; d. jabatan wakil kepala perwakilan diplomatik; e. jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional atau jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; f. jabatan fungsional penata kanselerai;
1. g.jabatan fungsional pranata informasi diplomatik;
2. h.jabatan fungsional sandiman; dan1. jabatan unsur pimpinan pada sekretariat Organisasi Internasional.
(2)Jabatan yang dapat diisi oleh Pejabat Nonkarier sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(1)terdiri atas:a. jabatan kepala perwakilan diplomatik atau jabatan wakil tetap Republik Indonesia;
1. b.jabatan kepala perwakilan konsuler;c. jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional atau jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
2. d.jabatan penugasan bidang pertahanan; dane. jabatan penugasan bidang teknis. g. pejabat fungsional lain pada Kementerian.
(3)Pejabat Nonkarier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:a. PNS yang mendapatkan penugasan pada Perwakilan; b. prajurit Tentara Nasional Indonesia; c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. kalangan nonPNS.

Pasal 4

(1)Gelar Jabatan diberikan untuk memperoleh pengakuan atas kedudukan Jabatan dan mendukung pelaksanaan tugas Jabatan.
(2)Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:a. Gelar Jabatan pada Perwakilan Diplomatik; dan
1. b.Gelar Jabatan pada Perwakilan Konsuler.
(3)Gelar Jabatan pada Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:a. duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;b. kuasa usaha tetap;c. kuasa usaha sementara;
1. d.atase pertahanan;e. atase matra militer, laut, atau udara;f. atase teknis; dan g. atase administrasi.
(4)Gelar Jabatan pada Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. konsul jenderal;b. konsul; c. konsul muda; dan
1. d.atase administrasi.
(5)Gelar Jabatan konsul sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b digunakan oleh:
(3)Tata cara pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Jenjang Gelar Diplomatik Pasal 5
(1)Gelar Diplomatik terdiri atas: a. gelar diplomatik efektif; b. gelar diplomatik lokal; dan c. gelar diplomatik tituler.
(2)Gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diberikan kepada Diplomat atau pegawai untuk mendapatkan keabsahan penugasan dalam Jabatan yang memberikan hak administrasi penuh.
(3)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan kepada Diplomat atau pegawai untuk keabsahan melaksanakan Jabatan yang bersifat sementara dalam penugasan tertentu yang membutuhkan kredensial jenjang Gelar Diplomatik yang lebih tinggi.
(4)Gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diberikan kepada Pejabat Karier selain Diplomat dan Pejabat Nonkarier untuk keabsahan melaksanakan Jabatan yang memerlukan Status Diplomatik dan dicabut setelah tidak lagi memangku Jabatan. Bagian Kedua Jenis Gelar Diplomatik a. Pejabat Karier atau Pejabat Nonkarier yang menduduki jabatan kepala perwakilan konsuler yang berkedudukan di konsulat; dan b. Diplomat yang menduduki Jabatan pada perwakilan konsuler berkedudukan di konsulat jenderal dan konsulat. yang tertinggi, yakni:a. atase; b. sekretaris ketiga; c. sekretaris kedua; d. sekretaris pertama; e. counsellor f. minister counselor; g. minister; dan h. duta besar.

BAB II

JENIS DAN JENJANG

Pasal 8

Jenjang gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat

(1)huruf c, dari yang terendah sampai dengan Pasal 7 Jenjang gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yakni: a. counsellor, b. minister counsellor, c. minister, dan
1. d.duta besar. yang tertinggi, yakni: a. atase; b. sekretaris ketiga; c. sekretaris kedua; d. sekretaris pertama; e. counsellor, f. minister counsellor, g. minister, dan h. duta besar.

Pasal 6

Jenjang gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {l) huruf a, dari yang terendah sampai dengan Bagian Kedua Penetapan Gelar Diplomatik Pasal 10

(1)Pemberian Gelar Jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, dan konsul ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar Jabatan konsul jenderal dan konsul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk jabatan kepala perwakilan konsuler yang berkedudukan di konsulat jenderal dan konsulat.
(3)Pemberian Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf b sampai dengan huruf g, ayat
(4)huruf d, dan ayat
(5)huruf b ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Menteri dapat mendelegasikan wewenang untuk penetapan Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Pejabat yang Berwenang atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang sumber daya manusia.
(5)Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(4)ditetapkan terhitung mulai tanggal penugasan di Perwakilan dan berakhir terhitung mulai tanggal penarikan dari Perwakilan.

Pasal 9

Gelar Jabatan diberikan kepada Pejabat Karier dan/ atau Pejabat Nonkarier pada saat ditugaskan di Perwakilan. Bagian Kesatu Penetapan Gelar Jabatan GELAR JABATAN DAN GELAR DIPLOMATIK - 11 -

BAB III

PEMBERIAN

Pasal 15

Gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan terhitung mulai tanggal penugasan di Perwakilan dan berakhir terhitung mulai tanggal penarikan dari Perwakilan.

Pasal 14

(1)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada saat pelaksanaan tugas Jabatan yang memerlukan penggunaan jenjang Gelar Diplomatik yang lebih tinggi.
(2)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhir terhitung mulai tanggal pengakhiran tugas.

Pasal 13

Gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional diplomat.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

12.Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik cf ektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan, kompetensi, prestasi, penugasan dan penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan tugas diplomasi. 13. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Reguler adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. 14. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Promosi adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang menduduki jabatan tertentu. 15. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif lstimewa adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai atas pencapaian kompetensi dan prestasi kerja yang tinggi. 16. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Anumerta adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang tewas dalam pelaksanaan tugas. 17. Kenaikan Gelar Diplomatik Efektif Pengabdian adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik efektif yang dapat diberikan kepada Diplomat atau pegawai yang meninggal dunia dalam masa dinas atau mencapai batas usia pensiun dan memenuhi persyaratan tertentu. 18. Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 21. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Gelar Jabatan dan/atau Gelar Diplomatik diberikan kepada Pejabat Karier dan Pejabat Nonkarier yang menduduki Jabatan pada Kementerian, Perwakilan, dan Organisasi Internasional serta mendapatkan Status Diplomatik.
(2)Pejabat Karier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi; b. pejabat adrninistrasi; c. Diplomat; d. Penata Kanselerai; e. Pranata lnformasi Diplomatik; f. Sandiman; dan 22. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 23. Perwakilan Diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/ atau organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. 24. Perwakilan Konsuler adalah konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. 25. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan/ a tau negara akreditasi rangkapannya. 26. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.

Pasal 3

(1)Jabatan yang dapat diisi oleh Pejabat Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. jabatan fungsional diplomat; b. jabatan kepala perwakilan diplomatik atau jabatan wakil tetap Repu blik Indonesia; c. jabatan kepala perwakilan konsuler; d. jabatan wakil kepala perwakilan diplomatik; e. jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional atau jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; f. jabatan fungsional penata kanselerai;
1. g.jabatan fungsional pranata informasi diplomatik;
2. h.jabatan fungsional sandiman; dan1. jabatan unsur pimpinan pada sekretariat Organisasi Internasional.
(2)Jabatan yang dapat diisi oleh Pejabat Nonkarier sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(1)terdiri atas:a. jabatan kepala perwakilan diplomatik atau jabatan wakil tetap Republik Indonesia;
1. b.jabatan kepala perwakilan konsuler;c. jabatan deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional atau jabatan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
2. d.jabatan penugasan bidang pertahanan; dane. jabatan penugasan bidang teknis. g. pejabat fungsional lain pada Kementerian.
(3)Pejabat Nonkarier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:a. PNS yang mendapatkan penugasan pada Perwakilan; b. prajurit Tentara Nasional Indonesia; c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. kalangan nonPNS.

Pasal 4

(1)Gelar Jabatan diberikan untuk memperoleh pengakuan atas kedudukan Jabatan dan mendukung pelaksanaan tugas Jabatan.
(2)Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:a. Gelar Jabatan pada Perwakilan Diplomatik; dan
1. b.Gelar Jabatan pada Perwakilan Konsuler.
(3)Gelar Jabatan pada Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:a. duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;b. kuasa usaha tetap;c. kuasa usaha sementara;
1. d.atase pertahanan;e. atase matra militer, laut, atau udara;f. atase teknis; dan g. atase administrasi.
(4)Gelar Jabatan pada Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. konsul jenderal;b. konsul; c. konsul muda; dan
1. d.atase administrasi.
(5)Gelar Jabatan konsul sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b digunakan oleh:
(3)Tata cara pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Jenjang Gelar Diplomatik Pasal 5
(1)Gelar Diplomatik terdiri atas: a. gelar diplomatik efektif; b. gelar diplomatik lokal; dan c. gelar diplomatik tituler.
(2)Gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diberikan kepada Diplomat atau pegawai untuk mendapatkan keabsahan penugasan dalam Jabatan yang memberikan hak administrasi penuh.
(3)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan kepada Diplomat atau pegawai untuk keabsahan melaksanakan Jabatan yang bersifat sementara dalam penugasan tertentu yang membutuhkan kredensial jenjang Gelar Diplomatik yang lebih tinggi.
(4)Gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diberikan kepada Pejabat Karier selain Diplomat dan Pejabat Nonkarier untuk keabsahan melaksanakan Jabatan yang memerlukan Status Diplomatik dan dicabut setelah tidak lagi memangku Jabatan. Bagian Kedua Jenis Gelar Diplomatik a. Pejabat Karier atau Pejabat Nonkarier yang menduduki jabatan kepala perwakilan konsuler yang berkedudukan di konsulat; dan b. Diplomat yang menduduki Jabatan pada perwakilan konsuler berkedudukan di konsulat jenderal dan konsulat. yang tertinggi, yakni:a. atase; b. sekretaris ketiga; c. sekretaris kedua; d. sekretaris pertama; e. counsellor f. minister counselor; g. minister; dan h. duta besar.

BAB II

JENIS DAN JENJANG

Pasal 8

Jenjang gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat

(1)huruf c, dari yang terendah sampai dengan Pasal 7 Jenjang gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yakni: a. counsellor, b. minister counsellor, c. minister, dan
1. d.duta besar. yang tertinggi, yakni: a. atase; b. sekretaris ketiga; c. sekretaris kedua; d. sekretaris pertama; e. counsellor, f. minister counsellor, g. minister, dan h. duta besar.

Pasal 6

Jenjang gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {l) huruf a, dari yang terendah sampai dengan Bagian Kedua Penetapan Gelar Diplomatik Pasal 10

(1)Pemberian Gelar Jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, dan konsul ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar Jabatan konsul jenderal dan konsul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk jabatan kepala perwakilan konsuler yang berkedudukan di konsulat jenderal dan konsulat.
(3)Pemberian Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf b sampai dengan huruf g, ayat
(4)huruf d, dan ayat
(5)huruf b ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Menteri dapat mendelegasikan wewenang untuk penetapan Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Pejabat yang Berwenang atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang sumber daya manusia.
(5)Gelar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(4)ditetapkan terhitung mulai tanggal penugasan di Perwakilan dan berakhir terhitung mulai tanggal penarikan dari Perwakilan.

Pasal 9

Gelar Jabatan diberikan kepada Pejabat Karier dan/ atau Pejabat Nonkarier pada saat ditugaskan di Perwakilan. Bagian Kesatu Penetapan Gelar Jabatan GELAR JABATAN DAN GELAR DIPLOMATIK - 11 -

BAB III

PEMBERIAN

Pasal 15

Gelar diplomatik tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan terhitung mulai tanggal penugasan di Perwakilan dan berakhir terhitung mulai tanggal penarikan dari Perwakilan.

Pasal 14

(1)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada saat pelaksanaan tugas Jabatan yang memerlukan penggunaan jenjang Gelar Diplomatik yang lebih tinggi.
(2)Gelar diplomatik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhir terhitung mulai tanggal pengakhiran tugas.

Pasal 13

Gelar diplomatik efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional diplomat.