DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan arsip sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional, perlu mengatur kembali jadwal retensi arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; 2022, No.38
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514); 2022, No.38
7.Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Arsip Fasilitatif adalah Arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerja sama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/Sistem Informasi Manajemen/Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengawasan dan perlengkapan.
3.Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian yang meliputi hukum perjanjian internasional, diplomasi publik, informasi dan media, hubungan bilateral dan intra kawasan, kerja sama ASEAN, penanganan isu internasional, pengkajian 2022, No.38 dan pengembangan, keamanan diplomatik dan protokol konsuler.
4.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, Jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
8.Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip aktif dari unit pengolah.
9.Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip inaktif dari unit kearsipan.
10.Jenis Arsip adalah Arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.
11.Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi Jenis Arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Fasilitatif.
12.Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi Jenis Arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai gunanya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif. 2022, No.38
13.Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
14.Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa Arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna kesejarahan, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
15.Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu Arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu penilaian dan pengkajian lagi.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
17.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non- Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1)JRA Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:
1. a.JRA Fasilitatif; dan
2. b.JRA Substantif.
(2)JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel yang memuat:
1. a.Jenis Arsip;
2. b.Retensi Aktif dan Retensi Inaktif;
3. c.keterangan yang berisi pernyataan Keterangan Musnah, Keterangan Permanen, atau Keterangan Dinilai Kembali. 2022, No.38

Pasal 3

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan fungsi unit organisasi Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 4

(1)Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
2. b.Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait, serta kepentingan Kementerian dan Perwakilan.
(2)Penentuan Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau Arsip sudah tidak bertambah.
(3)Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak:
1. a.selesainya hak dan kewajiban;
2. b.kegiatan dinyatakan selesai dipertanggungjawabkan; dan/atau
3. c.setiap tahun anggaran berakhir.
(4)Penentuan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak Retensi Aktif selesai.

Pasal 5

(1)Keterangan yang berisi pernyataan Keterangan Musnah, Keterangan Permanen, atau Keterangan Dinilai Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali.
(2)Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 2022, No.38
1. a.Keterangan Musnah ditetapkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
2. b.Keterangan Permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
3. c.Keterangan Dinilai Kembali ditetapkan pada Arsip yang dianggap masih memiliki nilai guna bagi organisasi/masih diperlukan dalam pertanggungjawaban atau berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Pasal 6

Ketentuan mengenai :

a.JRA Fasilitatif tercantum dalam Lampiran I; dan
b.JRA Substantif tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.38 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38 2022, No.38

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan arsip sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional, perlu mengatur kembali jadwal retensi arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; 2022, No.38
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514); 2022, No.38
7.Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Arsip Fasilitatif adalah Arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerja sama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/Sistem Informasi Manajemen/Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengawasan dan perlengkapan.
3.Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian yang meliputi hukum perjanjian internasional, diplomasi publik, informasi dan media, hubungan bilateral dan intra kawasan, kerja sama ASEAN, penanganan isu internasional, pengkajian 2022, No.38 dan pengembangan, keamanan diplomatik dan protokol konsuler.
4.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, Jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
8.Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip aktif dari unit pengolah.
9.Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip inaktif dari unit kearsipan.
10.Jenis Arsip adalah Arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.
11.Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi Jenis Arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Fasilitatif.
12.Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi Jenis Arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai gunanya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif. 2022, No.38
13.Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
14.Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa Arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna kesejarahan, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
15.Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu Arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu penilaian dan pengkajian lagi.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
17.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non- Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1)JRA Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:
1. a.JRA Fasilitatif; dan
2. b.JRA Substantif.
(2)JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel yang memuat:
1. a.Jenis Arsip;
2. b.Retensi Aktif dan Retensi Inaktif;
3. c.keterangan yang berisi pernyataan Keterangan Musnah, Keterangan Permanen, atau Keterangan Dinilai Kembali. 2022, No.38

Pasal 3

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan fungsi unit organisasi Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 4

(1)Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
2. b.Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait, serta kepentingan Kementerian dan Perwakilan.
(2)Penentuan Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau Arsip sudah tidak bertambah.
(3)Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak:
1. a.selesainya hak dan kewajiban;
2. b.kegiatan dinyatakan selesai dipertanggungjawabkan; dan/atau
3. c.setiap tahun anggaran berakhir.
(4)Penentuan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak Retensi Aktif selesai.

Pasal 5

(1)Keterangan yang berisi pernyataan Keterangan Musnah, Keterangan Permanen, atau Keterangan Dinilai Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali.
(2)Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 2022, No.38
1. a.Keterangan Musnah ditetapkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
2. b.Keterangan Permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
3. c.Keterangan Dinilai Kembali ditetapkan pada Arsip yang dianggap masih memiliki nilai guna bagi organisasi/masih diperlukan dalam pertanggungjawaban atau berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Pasal 6

Ketentuan mengenai :

a.JRA Fasilitatif tercantum dalam Lampiran I; dan
b.JRA Substantif tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.