DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2012

Nomor: 5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 17 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dikeluarkanya surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-3073/AG/2011, maka perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Sewa Rumah bagi Home Staff Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tunjangan Sewa Rumah Home Staff Perwakilan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.420 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri;
5.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TUNJANGAN SEWA RUMAH HOME STAFF PERWAKILAN

Pasal 1

(1)Tunjangan Sewa Rumah diberikan kepada home staff yang sedang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Home staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana dan unsur penunjang pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4203
(3)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat Diplomatik Konsuler, Atase Teknis dan Staf Teknis.
(4)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Petugas Komunikasi, dan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) dan/atau kepada staf Kementerian Luar Negeri lainnya yang bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri atas dasar Surat Keputusan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Tunjangan Sewa Rumah bagi home staff diberikan maksimal sebesar 25% dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri.
(2)Bagi perwakilan tertentu, Tunjangan Sewa Rumah diberikan maksimal sebesar 40% dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri.
(3)Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tunjangan pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
(4)Perwakilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1)Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan dalam mata uang sesuai yang tercantum dalam kontrak sewa.
(2)Dalam hal pembayaran Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan dalam mata uang setempat, maka penghitungan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk menetapkan batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan dengan menggunakan kurs pada bulan berjalan.

Pasal 4

(1)Dalam hal biaya sewa rumah lebih rendah dari batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah, Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan sebesar sewa rumah sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa.
(2)Dalam hal biaya sewa rumah lebih tinggi dari batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah, Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan hanya sebesar batas maksimal yang menjadi haknya.

Pasal 5

(1)Rumah yang akan disewa oleh home staff wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan.
(2)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan penilaian atas kelayakan rumah yang akan disewa oleh home staff dan kontrak sewa. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.420 4
(3)Persetujuan Kepala Perwakilan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang Pemberian Tunjangan Sewa Rumah.

Pasal 6

(1)Dalam hal Perwakilan mempunyai bangunan lainnya yang dapat berfungsi sebagai rumah tinggal, Kepala Perwakilan dapat menentukan pemanfaatan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal bagi home staff.
(2)Pengaturan pemanfaatan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan.
(3)Home staff yang menempati bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kewajiban membayar sewa.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Tunjangan Sewa Rumah bagi home staff dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4205 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN SEWA RUMAH HOME STAFF PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUNJANGAN SEWA RUMAH MAKSIMAL 40% DARI TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN NO.S.564/MK.2/2009 TANGGAL 20 NOPEMBER 2009

1.KBRI Kuwait
2.KJRI Jeddah
3.KBRI Damascus
4.KBRI Abu Dhabi
5.KBRI Baghdad
6.KBRI Tokyo
7.KJRI Osaka
8.KJRI Hongkong
9.KBRI Beijing
10.KBRI Phnom Penh
11.KBRI Doha
12.KJRI New York
13.PTRI New York
14.KJRI Dubai
15.KBRI Hanoi MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dikeluarkanya surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-3073/AG/2011, maka perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Sewa Rumah bagi Home Staff Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri;
5.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TUNJANGAN SEWA RUMAH HOME STAFF PERWAKILAN

Pasal 1

(1)Tunjangan Sewa Rumah diberikan kepada home staff yang sedang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Home staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana dan unsur penunjang pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4203
(3)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat Diplomatik Konsuler, Atase Teknis dan Staf Teknis.
(4)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Petugas Komunikasi, dan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) dan/atau kepada staf Kementerian Luar Negeri lainnya yang bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri atas dasar Surat Keputusan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Tunjangan Sewa Rumah bagi home staff diberikan maksimal sebesar 25% dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri.
(2)Bagi perwakilan tertentu, Tunjangan Sewa Rumah diberikan maksimal sebesar 40% dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri.
(3)Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tunjangan pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
(4)Perwakilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1)Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan dalam mata uang sesuai yang tercantum dalam kontrak sewa.
(2)Dalam hal pembayaran Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan dalam mata uang setempat, maka penghitungan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk menetapkan batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan dengan menggunakan kurs pada bulan berjalan.

Pasal 4

(1)Dalam hal biaya sewa rumah lebih rendah dari batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah, Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan sebesar sewa rumah sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa.
(2)Dalam hal biaya sewa rumah lebih tinggi dari batas maksimal Tunjangan Sewa Rumah, Tunjangan Sewa Rumah dibayarkan hanya sebesar batas maksimal yang menjadi haknya.

Pasal 5

(1)Rumah yang akan disewa oleh home staff wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan.
(2)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan penilaian atas kelayakan rumah yang akan disewa oleh home staff dan kontrak sewa. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.420 4
(3)Persetujuan Kepala Perwakilan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang Pemberian Tunjangan Sewa Rumah.

Pasal 6

(1)Dalam hal Perwakilan mempunyai bangunan lainnya yang dapat berfungsi sebagai rumah tinggal, Kepala Perwakilan dapat menentukan pemanfaatan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal bagi home staff.
(2)Pengaturan pemanfaatan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan.
(3)Home staff yang menempati bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kewajiban membayar sewa.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Tunjangan Sewa Rumah bagi home staff dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4205 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN SEWA RUMAH HOME STAFF PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUNJANGAN SEWA RUMAH MAKSIMAL 40% DARI TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN NO.S.564/MK.2/2009 TANGGAL 20 NOPEMBER 2009

1.KBRI Kuwait
2.KJRI Jeddah
3.KBRI Damascus
4.KBRI Abu Dhabi
5.KBRI Baghdad
6.KBRI Tokyo
7.KJRI Osaka
8.KJRI Hongkong
9.KBRI Beijing
10.KBRI Phnom Penh
11.KBRI Doha
12.KJRI New York
13.PTRI New York
14.KJRI Dubai
15.KBRI Hanoi MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA www.djpp.depkumham.go.id