DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamian dunia, diperlukan peningkatan partisipasi Pemerintah Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c.bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya di bawah bendera www.peraturan.go.id 2015, No. 302 2 Perserikatan Bangsa Bangsa, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Vision 4.000 Peacekeepers;
d.bahwa untuk menjabarkan tahapan yang perlu dilakukan menuju pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers perlu

Menetapkan

menetapkan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015- 2019); Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. 5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. 6.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); www.peraturan.go.id 2015, No. 302 3
6. 7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019).

Pasal 1

Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan sebuah acuan strategis yang disusun oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian bagi kementerian, lembaga, dan instansi anggota Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang:

a.memuat gambaran umum dan perkembangan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b.menjabarkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam periode 2015-2019 guna mencapai Vision 4,000 Peacekeepers pada tahun 2019; dan
c.mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam upaya pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers, termasuk potensi penggelaran personel Indonesia pada berbagai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 3

Vision 4,000 Peacekeepers merupakan visi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Maret 2012 untuk menempatkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar penyumbang pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 4

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 MENTERI LUAR NEGERI RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No. 302 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019) PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015- 2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015 – 2019) A. Gambaran Umum A.1. Latar Belakang Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya diwujudkan melalui keterlibatan (partisipasi dan kontribusi) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping Operations/UNPKOs). Dalam kaitan ini, keterlibatan Indonesia dalam UNPKOs senantiasa dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi ketidakberpihakan (impartiality), persetujuan para pihak yang bertikai (consent of the parties), dan tanpa penggunaan kekerasan kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat (non-use of force, except in self-defence and defence of the mandate). Keterlibatan tersebut merupakan indikator penting dari peran konkret Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, keterlibatan dimaksud merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu, standardisasi peralatan utama yang digunakan, dan efektifitas organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran UNPKOs. Partisipasi Indonesia dalam UNPKOs juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keterlibatan dalam UNPKOs, termasuk melalui pencanangan Vision 4,000 Peacekeepersi oleh www.peraturan.go.id 2015, No. 302 6 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Visi dimaksud, Presiden RI mengharapkan Indonesia mampu masuk peringkat 10 besar (top ten) negara penyumbang pasukan (Troop/Police- Contributing Countries/ T/PCCs) di UNPKOs.ii Pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers akan memberikan dampak positif dalam memperkuat peran strategis Indonesia di berbagai fora multilateral, khususnya PBB, antara lain menciptakan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mengisi jabatan strategis, baik di Misi maupun di United Nations Department of Peacekeeping Operations (UN DPKOs). Lebih dari itu, diharapkan hal ini juga akan memperkuat pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (periode 2019-2020) dan Peacebuilding Commission (PBC).iii Sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu disusun sebuah Roadmap sebagai suatu acuan strategis yang menjabarkan means, ways, dan ends dengan kerangka waktu tahun 2015-2019 guna pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers. Implementasi pelaksanaan Roadmap akan dilakukan melalui mekanisme Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011. Dokumen Roadmap ini dibuat dengan harapan agar dapat dijadikan rujukan bagi kementerian, lembaga, atau instansi terkait. Selanjutnya Roadmap juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan terkait guna mengkaji status dan tahapan yang dilakukan menuju pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers. A.2. Keadaan Sekarang Setelah lebih dari dua tahun pencanangan Vision 4,000 Peacekeepers tersebut, jumlah personel Indonesia yang tercatat dalam UNPKOs masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data PBB (30 November 2014), tercatat 1.843 personel Indonesia baik dari unsur TNI maupun POLRI. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada pada urutan ke-16 T/PCCs. Saat ini, Indonesia telah menyiapkan sebanyak 953 personel TNI dan 77 personel POLRI untuk berpartisipasi pada beberapa UN PKOs. UN DPKO masih terus menyampaikan permintaan kontribusi pasukan dan kesempatan untuk mengisi posisi-posisi baik di tingkat staf maupun di tingkat strategis kepada Indonesia. Hal ini belum secara penuh dimanfaatkan oleh Indonesia mengingat Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Sejauh ini, kontribusi Indonesia dalam UNPKOs lebih banyak www.peraturan.go.id 2015, No. 302 7 melibatkan personel militer dan polisi. Sesuai dengan karakter UNPKOs yang multidimensi, diperlukan pula pelibatan personel sipil. Kondisi tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengirimkan pakar-pakar sipilnya bergabung dalam UNPKOs. A.3. Tantangan A.3.1. Internal

1.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri saat ini merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara umum mengenai kontribusi Indonesia dalam UNPKOs. Namun, pengaturan tersebut masih memerlukan suatu peraturan pelaksana yang mengatur partisipasi dan kontribusi Indonesia pada UN PKOs.
2.Dari sisi legalitas, salah satu kendala utama yang dapat diidentifikasi dalam pengiriman personel dan/atau pasukan Indonesia ke berbagai UNPKO adalah lambatnya penyiapan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai jaminan tertib hukum dan tertib administrasi. Secara tertulis, Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Keuangan RI telah memberikan pendapatnya bahwa suatu misi harus dilengkapi dengan satu Perpres terpisah, sesuai dengan amanat Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres dalam hal ini dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi pertanggungjawaban keuangan selain juga pertanggungjawaban politik.
3.Dengan demikian, mengamati bahwa salah satu kendala yang terjadi selama ini adalah terkait dengan perlu/tidaknya pembuatan suatu Perpres, maka sudah terdapat kesepahaman di antara seluruh Kementerian/Lembaga terkait di forum TKMPP bahwa pembuatan Perpres wajib adanya sebagai dasar pengiriman personel dan/atau pasukan Indonesia pada misi perdamaian. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah dukungan dari semua pihak yang terlibat agar pembuatan Perpres untuk pengiriman peacekeepers Indonesia ke suatu misi pemeliharaan perdamaian dapat disiapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Hal ini juga mengingat bahwa sejumlah T/PCCs PBB, seperti Bangladesh, India dan Pakistan, dapat mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dan waktu www.peraturan.go.id 2015, No. 302 8 relatif lebih singkat, bahkan dengan hanya menggunakan payung hukum berupa Keputusan Menteri Pertahanan mereka masing-masing.
4.Pelaksanaan pengiriman dalam berbagai UNPKOs seringkali menemui kendala khususnya terkait masalah keuangan, mengingat permintaan PBB kepada Pemerintah RI untuk melakukan kontribusi personel dalam UNPKOs selalu disampaikan sewaktu- waktu dan seringkali dibutuhkan pengiriman yang cepat (rapid deployment) guna memenuhi permintaan tersebut secara tepat waktu (timely) dan cepat (swiftly). Di sisi lain, pembentukan sebuah UNPKO berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak serta merta dapat diprediksi di tahun sebelumnya oleh Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini berakibat pada tidak dapat diantisipasinya keperluan penyiapan dana bagi pengiriman tersebut.
5.Ketentuan pengadaan barang dan jasa nasional sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi permintaan kontribusi personel dan/atau pasukan Indonesia oleh PBB secara timely dan swiftly. Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan tersebut proses pengadaan dan penghapusan peralatan personel dan/atau pasukan membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang.
6.Pemajuan agenda civilian capacity pada tingkat nasional masih berjalan lamban, khususnya karena belum ditetapkannya mekanisme nasional untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait dengan agenda civilian capacity. A.3.2. Eksternal
1.Melalui pengesahan resolusi 2098, tanggal 28 Maret 2013, DK PBB telah memberikan otorisasi pembentukan Force Intervention Brigade (FIB) pada MONUSCO dengan mandat untuk menetralisir kelompok-kelompok bersenjata (neutralize armed groups). Sejumlah negara PBB, termasuk dua negara anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta negara-negara T/PCCs, memandang pembentukan FIB sebagai titik awal dari bergesernya mandat UNPKOs ke arah peace www.peraturan.go.id 2015, No. 302 9 enforcement. Banyak negara selanjutnya menilai bahwa melalui pembentukan FIB pada MONUSCO tersebut, dikhawatirkan akan berdampak bagi keselamatan dan keamanan para personel peacekeepers di MONUSCO.
2.Trend pergeseran mandat UN PKOs dimaksud telah menimbulkan kekhawatiran banyak negara khususnya T/PCCs, meski dalam konteks pembentukan mandat FIB, resolusi 2098 telah memuat caveat yang menyatakan bahwa FIB dibentuk “on exceptional basis and without creating any precedence or any prejudice to the agreed principles of peacekeeping”. Kekhawatiran sejumlah negara tersebut semakin diperkuat dengan diotorisasinya penggelaran misi MINUSMA (Mali) oleh DK PBB melalui Resolusi 2100

(2013), yang antara lain meminta agar MINUSMA melakukan “segala cara (all necessary means) untuk mengimplementasikan mandatnya, termasuk melakukan langkah-langkah aktif (active steps) untuk mencegah kembalinya elemen-elemen bersenjata ke wilayah utara Mali”. Mandat ini oleh sejumlah negara T/PCCs dimaknai sebagai mandat yang bersifat robust dan berpotensi menggeser mandat MINUSMA ke arah peace enforcement.

3.Salah satu prinsip utama penggelaran UNPKOs adalah adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait (consent from host countries), khususnya negara penerima UNPKOs. Dalam hal ini, kebijakan negara penerima dapat berpengaruh terhadap penggelaran suatu UNPKO. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Sudan untuk memperketat wilayah udaranya telah mempengaruhi rencana kontribusi Satgas Helikopter Mi-17 Indonesia, karena Pemerintah Sudan hingga kini tidak mengeluarkan security clearance bagi pengiriman Satgas Helikopter dimaksud.
4.Perkembangan dan dinamika situasi di lapangan yang secara khusus dapat menghambat pelaksanaan mandat oleh UNPKOs dan membahayakan keselamatan personel yang tergabung dalam UNPKOs, termasuk epidemi penyakit mematikan di sejumlah daerah misi (Ebola), khususnya di kawasan Afrika Barat (terdapat misi UNMIL/Liberia, UNOCI/Pantai Gading, MINUSMA/Mali). www.peraturan.go.id 2015, No. 302 10 B. Peluang Perkembangan situasi keamanan internasional menunjukkan masih terdapat sejumlah wilayah konflik yang masih memerlukan kehadiran pasukan UNPKOs. Sesuai indikasi dari PBB, terdapat beberapa misi tertentu yang akan membutuhkan tambahan personel serta potensi dibukanya misi-misi UNPKOs baru. Beberapa misi PBB maupun rencana misi PBB yang berpotensi melibatkan personel peacekeepers Indonesia adalah sebagai berikut: B.1. Lebanon (UNIFIL) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dibentuk berdasarkan resolusi 425 dan 426 (1978) dan diberikan mandat, antara lain untuk memastikan penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Selatan Lebanon, serta memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengembalikan kekuasaan efektifnya atas wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, mandat UNIFIL diperkuat melalui Resolusi 1701 (2006) dan antara lain mencakup memonitor penghentian kekerasan, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada warga sipil, memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengamankan wilayah perbatasannya, khususnya guna mencegah masuknya persenjataan ke negara tersebut. Berdasarkan data PBB per 31 30 November 2014, terdapat 1.286 personel militer Indonesia pada UNIFIL. Dalam kaitan ini, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar kedua bagi UNIFIL setelah Italia. B.1.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 1701 (2006), kekuatan maksimum UNIFIL adalah sebesar 15.000 personel militer. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, UNIFIL saat ini hanya berkekuatan 10.284 personel militer. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada UNIFIL. - Terbukanya berbagai posisi jabatan strategis pada UNIFIL, termasuk Chief Branch / Staff Officer. - Terdapat peluang untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kegiatan Civil-Military Cooperation (CIMIC) dengan memberikan dana untuk kegiatan- kegiatan CIMIC. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 11 B.1.2. Tantangan - Proses rotasi personel Maritime Task Force (MTF) dan Staff Officer yang seringkali tidak tepat waktu dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi personel Indonesia pada UNIFIL. - Minimnya anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan CIMIC. - Pemotongan anggaran UNIFIL dan military drawdown personel UNIFIL dapat mempengaruhi jumlah personel Indonesia pada UNIFIL. - Alutsista yang sudah digunakan berusia lebih dari lima tahun dan memerlukan pemeliharaan yang intensif untuk mempertahankan kondisinya. B.1.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNIFIL harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan keterlibatan Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.2. Mali (MINUSMA) The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2100 (2013) yang telah diperpanjang melalui resolusi DK PBB 2164 (2014) dan antara lain diberikan mandat yang mencakup perlindungan terhadap warga sipil (protection of civilians), human rights monitoring, serta penciptaan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. MINUSMA dibentuk untuk mengambil alih misi African Led International Support in Mali (AFISMA) dan mendukung otoritas transisi di Mali dalam melaksanakan proses politik dan melaksanakan tugas-tugas terkait penjagaan keamanan. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, belum www.peraturan.go.id 2015, No. 302 12 terdapat personel Indonesia yang ditugaskan pada MINUSMA. B.2.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 2164 (2014), kekuatan maksimum MINUSMA adalah sebesar 11.200 personel militer dan 1.440 personel polisi. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, MINUSMA saat ini hanya berkekuatan 8.543 personel militer dan 1.019 personel polisi (termasuk Formed Police Unit/FPU). Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 2.657 personel militer dan 421 personel polisi dari jumlah kekuatan yang diotorisasi oleh Resolusi 2164 (2014). - Sejalan dengan paragraf 12 Resolusi 2100 (2013), negara-negara non-AFISMA dan non-francophone dimungkinkan untuk berpartisipasi pada MINUSMA serta meminta negara-negara anggota PBB yang memiliki “adequate capabilities and equipment” untuk menyumbangkan pasukan (militer dan polisi) guna memperkuat kapasitas operasi dan pelaksanaan tanggung jawab MINUSMA. - UN DPKO telah secara resmi meminta kesediaan Pemerintah RI untuk memberikan kontribusi berupa satu Satgas Helikopter berkekuatan 120 personel ke misi MINUSMA. Dalam kaitan ini, Menhan telah menyampaikan permohonan izin prakarsa terkait penyusunan Rancangan Perpres terkait pengiriman Satgas dimaksud kepada Presiden RI. - Terbuka peluang kontribusi Indonesia di MINUSMA mengingat adanya pandangan mengenai fasilitas dan kapabilitas TCCs Afrika yang belum memenuhi standar yang ditetapkan PBB. B.2.2. Tantangan Situasi keamanan di Mali masih rentan dan berpotensi menempatkan pasukan dan personel MINUSMA sebagai targeted dan asymmetric attack dari kelompok pemberontak bersenjata dan teroris. B.2.3. Tindak lanjut - Keterlibatan Indonesia pada misi MINUSMA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan keterlibatan Indonesia dengan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 13 mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.2.4. Catatan TKMPP dalam hal ini juga diharapkan mendapatkan berbagai informasi komprehensif mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan di MINUSMA, misalnya mechanized battalion, kompi zeni, atau FPU. B.3. Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) United Nations Organization Stabilization Mission in the Demcoratic Republic of Congo (MONUSCO) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1925 (2010) yang diperpanjang melalui Resolusi 2098 (2013) dan Resolusi 2147 (2014), dan diberikan mandat antara lain untuk melindungi warga sipil dan petugas bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) melakukan stabilisasi dan upaya-upaya konsolidasi perdamaian, serta menetralisir kelompok bersenjata melalui Intervention Brigade Force (FIB). MONUSCO juga merupakan salah satu misi pemeliharaan PBB yang untuk pertama kalinya memanfaatkan penggunaan teknologi modern, yaitu unmanned aerial vehicle (drones) untuk memberikan kemampuan surveillance (situational awareness) di wilayah provinsi Kivu dan membantu upaya identifikasi jalur- jalur penyelundupan yang digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Saat ini, Indonesia telah menggelar Satgas Kompi Zeni TNI di RDK dengan kekuatan 175 personel dan 15 military observers. B.3.1. Peluang Berdasarkan Resolusi DK PBB 2147 (2014), kekuatan maksimum MONUSCO adalah sebesar 19.815 personel militer, 760 military observers, 391 personel polisi dan 1.050 anggota FPU. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan MONUSCO saat ini adalah 19.333 personel militer, 481 military observers, dan 1.080 personel polisi (termasuk FPU). Walaupun jumlah personel www.peraturan.go.id 2015, No. 302 14 berseragam di lapangan sudah mendekati jumlah maksimum yang diotorisasi oleh DK PBB, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk menambahkan military observers-nya pada MONUSCO. B.3.2. Tantangan - Mandat MONUSCO yang telah mengalami pergeseran ke arah peace enforcement dengan adanya pembentukan FIB. - Penggunaan teknologi modern seperti drones pada UN PKOs telah menimbulkan kekhawatiran atas aspek legalitas, consent, dan prosedural.iv B.3.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MONUSCO harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.3.4. Catatan TKMPP dalam hal ini telah menerima tawaran mengenai kebutuhan khusus pada misi MONUSCO, misalnya Satgas Pesawat C-130. B.4. Sudan Selatan (UNMISS) United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dibentuk melalui resolusi DK PBB 1996 (2011) yang diperpanjang melalui Resolusi 2155 (2014) dan diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan mendukung implementasi perjanjian pemberhentian kekerasan. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat satu personel militer, 16 personel polisi, dan tiga Experts on Mission asal Indonesia pada misi UNMISS. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 15 B.4.1. Peluang Berdasarkan Resolusi DK PBB 2155 (2014), kekuatan maksimum UNMISS adalah sebesar 12.500 personel militer, 1.323 personel polisi, termasuk FPU, dan “appropriate civilian components”. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNMISS hanya sebesar 10.376 personel militer, 139 Experts on Mission, dan 936 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, terdapat peluang yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan keterlibatannya pada UNMISS. B.4.2. Tantangan - Situasi keamanan di Sudan Selatan masih rentan, khususnya pasca kudeta pada bulan Desember 2013. Selain itu, Sudan Selatan juga menghadapi konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. - Meningkatnya jumlah pengungsi dari Sudan, Darfur, Ethiopia, Israel, Eritrea, Uganda, dan Kenya, dan Internally Displaced Persons (IDPs) yang semakin membebani kerja UNMISS. - Belum adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sudan Selatan. - Infrastruktur di Sudan Selatan yang jauh dari memadai menyulitkan pelaksanaan mandat UNMISS. - Masih tingginya resistensi dari penduduk lokal terhadap keberadaan UNMISS. B.4.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNMISS harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 16 B.4.4. Catatan - PBB juga telah melaksanakan penjajakan terkait kemungkinan kontribusi Indonesia berupa satu Force Marine Unit berkekuatan 200 personel. - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 18 orang Individual Police Officers (IPOs). B.5. Republik Afrika Tengah (MINUSCA) Pada tanggal 10 April 2014, DK PBB telah mengesahkan secara bulat Resolusi 2149 yang menyetujui pembentukan UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in CAR (MINUSCA) yang secara bertahap akan menggantikan African-led International Support Mission (MISCA) dan misi politik UN Integrated Peacebuilding Office in CAR (BINUCA) mulai bulan September 2014. Berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2119 (2013), jumlah personel pada misi MINUSTAH di Haiti akan dikurangi dari 6.270 menjadi 5.021 personel. Dalam kaitan ini, Satgas Kizi berkekuatan 167 personel yang ditugaskan pada misi MINUSTAH termasuk dalam komposisi pasukan yang ditarik dari wilayah operasi. Sejalan dengan rencana DK PBB tersebut, pada awaknya terdapat 2 opsi bagi Satgas Kizi yang ditarik dari misi MINUSTAH, yaitu: (i) dikembalikan ke Indonesia; atau (ii) dialihkan ke misi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya. Berkenaan dengan opsi ke dua di atas, PBB telah mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengalihan Satgas Kizi dari misi MINUSTAH ke misi MINUSCA. Atas permintaan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui untuk memenuhi permintaan PBB untuk mengalihkan Satgas Kizi dari misi MINUSTAH ke misi MINUSCA. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, saat ini terdapat 172 personel Satgas Kizi TNI dan dua Experts on Mission pada misi MINUSCA. Dicatat bahwa pengiriman Satgas Kizi TNI pada misi MINUSCA tersebut telah memiliki landasan hukum dalam bentuk Perpres, yaitu Perpres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah. B.5.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 2149 (2014), kekuatan maksimum MINUSCA adalah sebesar 10.000 personel militer dan 1.800 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 30 www.peraturan.go.id 2015, No. 302 17 November 2014, saat ini MINUSCA baru memiliki 7.352 personel militer, 73 Experts on Mission dan 1.103 personel polisi (termasuk FPU). Dalam hal ini Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melakukan kontribusi ke misi MINUSCA. - PBB melalui PTRI New York telah menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk menambah/mengisi kebutuhan peacekeeping di misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah yang meliputi:

i.penambahan kemampuan Satgas Kizi dengan 20 personel untuk perawatan landasan pesawat terbang; ii. satu Pleton Perhubungan (Signal Unit) berkekuatan hingga 70 personel; iii. satu Kompi Angkut Berat (Heavy Transportation Company) berkekuatan 200 personel; dan iv. satu Protection Support Unit dengan kekuatan 280 personel polisi. - Permintaan dimaksud pada saat ini belum dapat dipenuhi oleh Indonesia, namun, dapat dipertimbangkan kembali dengan dasar hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Kizi yang tengah bertugas di MINUSCA. - Peluang lainnya termasuk pemanfaatan permintaan PBB untuk posisi-posisi tertentu di MINUSCA yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh Indonesia, seperti posisi Chief Staff Officer dan posisi Deputy Force Commander. B.5.2. Tantangan - MINUSCA merupakan misi baru yang saat ini masih berada pada tahap awal (start up) dan belum memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu secure compound. - MINUSCA memiliki nuansa francophone yang sangat kental, dan Indonesia saat ini merupakan satu-satunya T/PCCs yang berasal dari negara non-francophone yang tergabung dalam start up mission MINUSCA. T/PCCs lainnya adalah Benin, Burkina Faso, Perancis, Mali, Maroko dan Senegal. - Konflik antara milisi “Seleka” dengan “anti-balaka” yang terus berlanjut telah mengakibatkan krisis keamanan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 18 dan kemanusiaan meluas di CAR. Situasi di lapangan masih sangat mencekam dimana laporan-laporan mengenai bentrokan bersenjata serta pembunuhan warga sipil terus terjadi. Kondisi lapangan yang belum kondusif akan memberikan tantangan yang berat bagi misi MINUSCA. B.5.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MINUSCA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.5.4. Catatan Pemerintah Indonesia senantiasa menjalin kontak dan memperkuat koordinasi dengan DPKO melalui PTRI New York dalam rangka memastikan penawaran peluang penambahan personel pada misi MINUSCA. Selain melakukan evaluasi atas Satgas Kizi MINUSCA yang bertugas pada tahap awal misi (start up), Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan tawaran penambahan pasukan yang telah disampaikan oleh PBB. B.6. Abyei, Sudan (UNISFA) United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) dibentuk melalui Resolusi DK PBB 1990 (2011) dan diberikan mandat antara lain untuk mendukung proses demiliterisasi di Abyei dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Berdasarkan data UN DPKO per 30 November 2014, terdapat dua personel militer dan dua Experts on Mission asal Indonesia pada misi UNISFA. B.6.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 1990 (2011), kekuatan maksimum UNISFA adalah sebesar 4.200 personel militer dan 50 personel polisi. Pada tahun 2013, DK PBB www.peraturan.go.id 2015, No. 302 19 mengesahkan Resolusi 2104 guna meningkatkan kekuatan maksimum UNISFA menjadi 5.326 personel militer. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNISFA di lapangan saat ini adalah 3.951 personel militer, 82 Experts on Mission, dan 24 personel polisi. Dengan demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel militernya pada misi UNISFA. B.6.2. Tantangan Terlepas dari perkembangan positif terkait situasi keamanan di Abyei, secara umum situasi keamanan di wilayah tersebut masih volatile dan unpredictable. Hal ini antara lain disebabkan oleh kepemilikan small weapons di kalangan warga di sekitar wilayah Abyei. B.6.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNISFA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.7. Sahara Barat (MINURSO) The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) dibentuk berdasarkan resolusi 690 (1991) dan diberikan mandat antara lain untuk memantau gencatan senjata, memastikan penarikan militer Maroko dari Sahara Barat, memfasilitasi pembebasan tahanan politik Sahara Barat, mengurangi ancaman ranjau dan mendukung langkah-langkah Confidence-Building Measures (CBM). Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat lima Experts on Mission asal Indonesia pada misi MINURSO, termasuk Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono yang menjabat sebagai Force Commander MINURSO sejak tahun 2013 dan telah diperpanjang selama satu tahun ke depan (2015). www.peraturan.go.id 2015, No. 302 20 B.7.1. Peluang Berdasarkan data PBB, kekuatan maksimum MINURSO adalah sebesar 237 personel militer dan 6 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, MINURSO berkekuatan sebesar 25 personel militer, 202 Experts on Mission, dan lima personel polisi. Walaupun peluang penambahan personel cukup kecil, namun Indonesia telah berhasil mempertahankan posisi Force Commander MINURSO yang saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono, yang telah diperpanjang jabatannya hingga satu tahun ke depan (2015). B.7.2. Tantangan Kekuatan MINURSO saat ini hampir mencapai kekuatan maksimum yang diotorisasi oleh DK PBB. B.6.4. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MINURSO harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.8. Darfur, Sudan (UNAMID) The African Union/UN Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) dibentuk berdasarkan resolusi 1769 (2007) dan antara lain diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, membantu restorasi keamanan, memantau implementasi perjanjian damai dan mendukung promosi perlindungan HAM. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat 161 personel Indonesia di UNAMID yang terdiri dari 1 FPU (140 personel polisi), 15 personel polisi, empat Experts on Mission, dan dua personel militer. B.8.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 2063 (2012), kekuatan maksimum UNAMID adalah sebesar 16.200 personel www.peraturan.go.id 2015, No. 302 21 militer dan 4.690 personel polisi. Berdasarkan Data PBB per 30 November 2014, UNAMID saat ini berkekuatan 12.863 personel militer, termasuk 251 Experts on Mission, dan 3.093 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya di UNAMID. B.8.2. Tantangan - Terdapat kesulitan untuk memperoleh security clearance dari Pemerintah Sudan, khususnya terkait dengan penggunaan wilayah udara. - Kesulitan pengiriman logistik. B.8.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNAMID harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan atau Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.9. Liberia (UNMIL) The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) dibentuk berdasarkan Resolusi 1509 (2003) dan diberikan mandat yang antara lain meliputi pemberian dukungan terhadap implementasi perjanjian gencatan senjata dan proses perdamaian, fasilitasi terhadap aktivitas HAM dan kemanusiaan, serta pemberian bantuan bagi reformasi sektor keamanan, termasuk pemberian pelatihan bagi polisi nasional dan restrukturisasi organ militer. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat satu Expert on Mission Indonesia pada misi UNMIL. B.9.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 1509 (2003), kekuatan maksimum UNMIL adalah sebesar 15.000 personel militer dan 1.115 personel polisi. Namun, berdasarkan Resolusi 2066 (2012), jumlah personel militer UNMIL akan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 22 dikurangi menjadi 3.750 personel pada secara perlahan menjadi 3.750 personel pada bulan Juli 2015. Sementara itu, jumlah maksimum personel polisi UNMIL akan ditingkatkan menjadi 1.795 personel. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNMIL adalah sebesar 4.430 personel militer, termasuk 113 Experts on Mission, dan 1.407 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel polisinya pada misi UNMIL, khususnya mengingat kepolisian Liberia masih mengalami kendala terkait minimnya personel dan logistik guna melaksanakan tugasnya sebagaimana dilaporkan oleh Sekjen PBB pada bulan Agustus 2014. Dalam laporan tersebut, telah secara khusus disampaikan rekomendasi agar jumlah personel polisi pada UNMIL tidak dikurangi. B.9.2. Tantangan Perkembangan positif terkait situasi politik dan keamanan di Liberia, military drawdown personel militer UNMIL, serta rencana pemindahan otoritas di bidang keamanan ke tangan Pemerintah Liberia pada tahun 2016 kiranya berpotensi menghambat potensi penambahan personel militer Indonesia pada UNMIL. B.9.3. Tindak lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNMIL harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.10. Suriah Pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Suriah dalam kedua putaran Geneva Conference II pada awal tahun 2014 belum dapat menghasilkan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Suriah. Kemunduran diri Lakhdar Brahimi sebagai United Nations-Arab League Joing Special Representative www.peraturan.go.id 2015, No. 302 23 for Syria juga semakin menimbulkan ketidakpastian terkait kelanjutan Geneva Conference II. Namun demikian, apabila gencatan senjata dicapai, UN DPKO telah menyusun skenario untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB dalam waktu singkat dengan tugas membantu transisi demokratis menuju terbentuknya pemerintahan baru. Pada tanggal 21 April 2012, melalui resolusi 2043, DK PBB telah mengotorisasi pembentukan UN Supervision Mission in Suriah (UNSMIS). UNSMIS berkekuatan 278 personel pengamat militer tidak bersenjata (unarmed Military Observers/MILOBs tidak bersenjata). Jumlah ini mendekati kekuatan yang diotorisasi oleh DK PBB (300 UNMOs). UNSMIS yang pada awalnya dibentuk untuk periode 90 hari, dimandatkan untuk memonitor penghentian kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun oleh pihak- pihak terkait dan memonitor serta mendukung implementasi penuh 6 (enam) butir rencana (six-point plans) Joint Special Envoy (JSE), Mr. Kofi Annan. Dalam kaitan ini, Indonesia telah diminta PBB untuk berpartisipasi pada UNSMIS dan mengirimkan 12 personel UNMO, yang sebagian besar berasal dari personel kontingen Indonesia pada UNIFIL, termasuk satu personel perempuan (berpangkat mayor). Mandat UNSMIS sempat diperpanjang hingga 30 hari pada tanggal 20 Juli 2012, sebelum akhirnya dihentikan pada tanggal 19 Agustus 2012, mengingat kondisi yang disyaratkan DK bagi tetap berlangsungnya misi UNSMIS cq. gencatan senjata yang berkesinambungan dan penghentian kekerasaan oleh pihak-pihak yang bertikai, tidak dapat dipenuhi. B.10.1. Peluang - Skenario pembentukan misi pemeliharaan perdamaian ini telah pernah disampaikan UNDPKO pada tahun 2012 oleh UN Police Division, dan Indonesia telah pernah diminta kesiapannya sekiranya misi di Suriah ini dibuka. UN Police telah menggarisbawahi kemungkinan peran Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang personel polisi kunci di Suriah apabila pada saatnya DK PBB mengotorisasi pembentukan UNPKO di negara tersebut. - UNDPKO memperkirakan kebutuhan FPU asal Indonesia antara 1-5 FPU berkekuatan hingga sekitar 1000 personel bergantung pada kesiapan Indonesia/Polri (Catatan: Pre Deploment Training akan dijajaki untuk dilakukan dan dibiayai oleh negara ketiga/donor), dan pengiriman sekitar 50 police advisers. Apabila Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No. 302 24 tidak bisa mengirimkan FPUs, terdapat skenario pengiriman peralatan (equipments) yang dibutuhkan oleh FPUs pada misi UNPKO di Suriah dan opsi terkait kesediaan bantuan Indonesia untuk dapat menyumbang transport (airlifting) guna mendukung pengiriman berbagai unit FPUs ke Suriah. B.10.2. Tantangan Perkembangan situasi geopolitik di kawasan yang semakin tidak menentu, serta memburuknya hubungan antara AS dan Rusia sebagai pemrakarsa Geneva Conference akibat perkembangan di Crimea (Ukraina) semakin menyulitkan tercapainya gencatan senjata dan perdamaian di Suriah. B.10.3. Tindak Lanjut Memonitor perkembangan pembahasan isu Suriah di berbagai forum PBB khususnya di DK dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dibukanya (diotorisasinya) misi pemeliharaan perdamaian PBB di Suriah, dan peluang partisipasi Indonesia di misi tersebut pada waktunya. B.11. Palestina Terlepas dari kegagalan perundingan damai yang diprakarsai oleh Menlu AS, John Kerry pada bulan April 2014 dan operasi militer Israel di wilayah Gaza sejak bulan Juli 2014, sejumlah negara terus mendorong Israel dan Palestina agar kembali melanjutkan perundingan damai. Hal ini dipandang banyak pihak sebagai potensi bagi kemungkinan pembukaan misi UNPKO di Palestina. B.11.1. Peluang Indonesia dapat menyumbangkan pasukan dan personelnya apabila PBB membuka misi UNPKO di Palestina. B.11.2. Tantangan Terdapat kemungkinan resistensi besar dari Israel mengingat posisi politis Indonesia terhadap Israel. B.11.3. Tindak Lanjut Memonitor dan dan mempelajari dengan seksama perkembangan yang terjadi di Palestina khususnya terkait dengan proses perdamaian antara Palestina dan Israel, dengan mengantisipasi peluang Indonesia untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di www.peraturan.go.id 2015, No. 302 25 Palestina. C. Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers disusun untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) guna mencapai jumlah kontribusi sebesar 4.000 personel, sebagai berikut: C.1. Periode Tahun 2015  Menuntaskan penyusunan landasan hukum nasional mengenai penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian.  Menyusun prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan politis Pemerintah RI.  Mengidentifikasi potential theatres tahun 2015-2019.  Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada misi UN PKOs yang ada.  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Melaksanakan kegiatan kajian mengenai mekanisme nasional pengaturan Civilian Capacities.  Melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi / Standby Force TNI.  Melaksanakan kajian pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Melaksanakan kegiatan kajian keikutsertaan dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UN DPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di UN PKOs.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia pada UN www.peraturan.go.id 2015, No. 302 26 PKOs dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 250 personel.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. C.2. Periode Tahun 2016  Menyusun peraturan pelaksanaan mekanisme keterlibatan Civilian Capacities.  Melengkapi organisasi pasukan siaga operasi / Standby Force TNI  Melaksanakan kajian pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Menyiapkan pembentukan fasilitas pelatihan SPC.  Mendaftarkan kesiapan keikutsertaan Indonesia dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 350 personel. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 27  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain.  Menyiapkan working papers tentang kebutuhan COE Indonesia. C.3. Periode Tahun 2017  Menyusun roster Civilian Capacities.  Melengkapi organisasi pasukan siaga operasi (Standby Force) TNI.  Memfinalisasi pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Memperjuangkan working papers Indonesia pada pertemuan Working Group on COE.  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 450 personel.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 28 C.4. Periode Tahun 2018  Membentuk Standby Force dengan kekuatan satu Batalyon Mekanis.  Melakukan partisipasi dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 550 personel.  Mengikutsertakan komponen Civilian Capacities pada UNPKOs dan misi-misi PBB.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. C.5. Periode Tahun 2019  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memperkuat peran Indonesia dalam rangka memberdayakan Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34).  Melaksanaan kegiatan Outreach kepada para pemangku www.peraturan.go.id 2015, No. 302 29 kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Tercapainya rapid deployment pada UNSAS.  Mengevaluasi pelaksanaan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers. MENTERI LUAR NEGERI RETNO L. P. MARSUDI i Disampaikan dalam kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI tanggal 20 Maret 2012). ii Berdasarkan data DPKO per 30 November 2014, negara yang berada pada peringkat 10 besar T/PCCs, yaitu 1. Bangladesh (9.275 personel); 2. India (8.141); 3. Pakistan (7.926); 4. Ethiopia (7.810); 5. Rwanda (5.684); 6. Nepal (5.209); 7. Ghana (2.993); 8. Nigeria (2.948); 9. Senegal (2.823); 10. Mesir (2,591). iii Negara–negara yang termasuk dalam lima besar TCCs sejalan dengan Resolusi Pembentukan Peacebuilding Commission (PBC) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005 (A/RES/60/180), khususnya paragraf 4 (d) yang mengatur mengenai keanggotaan pada Organizational Committee (OC) PBC, dapat menjadi anggota PBC tanpa harus dipilih melalui jalur SMU maupun ECOSOC. Seleksi lima negara Top TCC syang dapat menjadi anggota OC PBC dimaksud, akan diputuskan oleh 10 negara Top TCC, berdasarkan data yang disiapkan oleh Sekjen, dalam tiga tahun terakhir. iv Digarisbawahi bahwa isu penggunaan drones tersebut, sempat menjadi salah satu isu contentious (selain isu troops’ costs) pada forum Special Committee on Peacekeping Operations (C-34) pada tahun 2012, yang menyebabkan pengesahan laporan C-34 pada tahun tersebut tertunda sekitar tiga bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan pada bulan Maret 2012 dan baru disahkan pada bulan September 2014. www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamian dunia, diperlukan peningkatan partisipasi Pemerintah Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c.bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya di bawah bendera www.peraturan.go.id 2015, No. 302 2 Perserikatan Bangsa Bangsa, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Vision 4.000 Peacekeepers;
d.bahwa untuk menjabarkan tahapan yang perlu dilakukan menuju pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers perlu

Menetapkan

menetapkan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015- 2019); Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. 5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. 6.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); www.peraturan.go.id 2015, No. 302 3
6. 7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019).

Pasal 1

Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

a.memuat gambaran umum dan perkembangan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b.menjabarkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam periode 2015-2019 guna mencapai Vision 4,000 Peacekeepers pada tahun 2019; dan
c.mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam upaya pencapaian Vision 4,000 Peacekeepers, termasuk potensi penggelaran personel Indonesia pada berbagai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 3

Pasal 4

1.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri saat ini merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara umum mengenai kontribusi Indonesia dalam UNPKOs. Namun, pengaturan tersebut masih memerlukan suatu peraturan pelaksana yang mengatur partisipasi dan kontribusi Indonesia pada UN PKOs.
2.Dari sisi legalitas, salah satu kendala utama yang dapat diidentifikasi dalam pengiriman personel dan/atau pasukan Indonesia ke berbagai UNPKO adalah lambatnya penyiapan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai jaminan tertib hukum dan tertib administrasi. Secara tertulis, Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Keuangan RI telah memberikan pendapatnya bahwa suatu misi harus dilengkapi dengan satu Perpres terpisah, sesuai dengan amanat Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres dalam hal ini dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi pertanggungjawaban keuangan selain juga pertanggungjawaban politik.
3.Dengan demikian, mengamati bahwa salah satu kendala yang terjadi selama ini adalah terkait dengan perlu/tidaknya pembuatan suatu Perpres, maka sudah terdapat kesepahaman di antara seluruh Kementerian/Lembaga terkait di forum TKMPP bahwa pembuatan Perpres wajib adanya sebagai dasar pengiriman personel dan/atau pasukan Indonesia pada misi perdamaian. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah dukungan dari semua pihak yang terlibat agar pembuatan Perpres untuk pengiriman peacekeepers Indonesia ke suatu misi pemeliharaan perdamaian dapat disiapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Hal ini juga mengingat bahwa sejumlah T/PCCs PBB, seperti Bangladesh, India dan Pakistan, dapat mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dan waktu www.peraturan.go.id 2015, No. 302 8 relatif lebih singkat, bahkan dengan hanya menggunakan payung hukum berupa Keputusan Menteri Pertahanan mereka masing-masing.
4.Pelaksanaan pengiriman dalam berbagai UNPKOs seringkali menemui kendala khususnya terkait masalah keuangan, mengingat permintaan PBB kepada Pemerintah RI untuk melakukan kontribusi personel dalam UNPKOs selalu disampaikan sewaktu- waktu dan seringkali dibutuhkan pengiriman yang cepat (rapid deployment) guna memenuhi permintaan tersebut secara tepat waktu (timely) dan cepat (swiftly). Di sisi lain, pembentukan sebuah UNPKO berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak serta merta dapat diprediksi di tahun sebelumnya oleh Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini berakibat pada tidak dapat diantisipasinya keperluan penyiapan dana bagi pengiriman tersebut.
5.Ketentuan pengadaan barang dan jasa nasional sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi permintaan kontribusi personel dan/atau pasukan Indonesia oleh PBB secara timely dan swiftly. Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan tersebut proses pengadaan dan penghapusan peralatan personel dan/atau pasukan membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang.
6.Pemajuan agenda civilian capacity pada tingkat nasional masih berjalan lamban, khususnya karena belum ditetapkannya mekanisme nasional untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait dengan agenda civilian capacity. A.3.2. Eksternal
1.Melalui pengesahan resolusi 2098, tanggal 28 Maret 2013, DK PBB telah memberikan otorisasi pembentukan Force Intervention Brigade (FIB) pada MONUSCO dengan mandat untuk menetralisir kelompok-kelompok bersenjata (neutralize armed groups). Sejumlah negara PBB, termasuk dua negara anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta negara-negara T/PCCs, memandang pembentukan FIB sebagai titik awal dari bergesernya mandat UNPKOs ke arah peace www.peraturan.go.id 2015, No. 302 9 enforcement. Banyak negara selanjutnya menilai bahwa melalui pembentukan FIB pada MONUSCO tersebut, dikhawatirkan akan berdampak bagi keselamatan dan keamanan para personel peacekeepers di MONUSCO.
2.Trend pergeseran mandat UN PKOs dimaksud telah menimbulkan kekhawatiran banyak negara khususnya T/PCCs, meski dalam konteks pembentukan mandat FIB, resolusi 2098 telah memuat caveat yang menyatakan bahwa FIB dibentuk “on exceptional basis and without creating any precedence or any prejudice to the agreed principles of peacekeeping”. Kekhawatiran sejumlah negara tersebut semakin diperkuat dengan diotorisasinya penggelaran misi MINUSMA (Mali) oleh DK PBB melalui Resolusi 2100

(2013), yang antara lain meminta agar MINUSMA melakukan “segala cara (all necessary means) untuk mengimplementasikan mandatnya, termasuk melakukan langkah-langkah aktif (active steps) untuk mencegah kembalinya elemen-elemen bersenjata ke wilayah utara Mali”. Mandat ini oleh sejumlah negara T/PCCs dimaknai sebagai mandat yang bersifat robust dan berpotensi menggeser mandat MINUSMA ke arah peace enforcement.

3.Salah satu prinsip utama penggelaran UNPKOs adalah adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait (consent from host countries), khususnya negara penerima UNPKOs. Dalam hal ini, kebijakan negara penerima dapat berpengaruh terhadap penggelaran suatu UNPKO. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Sudan untuk memperketat wilayah udaranya telah mempengaruhi rencana kontribusi Satgas Helikopter Mi-17 Indonesia, karena Pemerintah Sudan hingga kini tidak mengeluarkan security clearance bagi pengiriman Satgas Helikopter dimaksud.
4.Perkembangan dan dinamika situasi di lapangan yang secara khusus dapat menghambat pelaksanaan mandat oleh UNPKOs dan membahayakan keselamatan personel yang tergabung dalam UNPKOs, termasuk epidemi penyakit mematikan di sejumlah daerah misi (Ebola), khususnya di kawasan Afrika Barat (terdapat misi UNMIL/Liberia, UNOCI/Pantai Gading, MINUSMA/Mali). www.peraturan.go.id 2015, No. 302 10 B. Peluang Perkembangan situasi keamanan internasional menunjukkan masih terdapat sejumlah wilayah konflik yang masih memerlukan kehadiran pasukan UNPKOs. Sesuai indikasi dari PBB, terdapat beberapa misi tertentu yang akan membutuhkan tambahan personel serta potensi dibukanya misi-misi UNPKOs baru. Beberapa misi PBB maupun rencana misi PBB yang berpotensi melibatkan personel peacekeepers Indonesia adalah sebagai berikut: B.1. Lebanon (UNIFIL) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dibentuk berdasarkan resolusi 425 dan 426 (1978) dan diberikan mandat, antara lain untuk memastikan penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Selatan Lebanon, serta memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengembalikan kekuasaan efektifnya atas wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, mandat UNIFIL diperkuat melalui Resolusi 1701 (2006) dan antara lain mencakup memonitor penghentian kekerasan, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada warga sipil, memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengamankan wilayah perbatasannya, khususnya guna mencegah masuknya persenjataan ke negara tersebut. Berdasarkan data PBB per 31 30 November 2014, terdapat 1.286 personel militer Indonesia pada UNIFIL. Dalam kaitan ini, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar kedua bagi UNIFIL setelah Italia. B.1.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 1701 (2006), kekuatan maksimum UNIFIL adalah sebesar 15.000 personel militer. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, UNIFIL saat ini hanya berkekuatan 10.284 personel militer. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada UNIFIL. - Terbukanya berbagai posisi jabatan strategis pada UNIFIL, termasuk Chief Branch / Staff Officer. - Terdapat peluang untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kegiatan Civil-Military Cooperation (CIMIC) dengan memberikan dana untuk kegiatan- kegiatan CIMIC. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 11 B.1.2. Tantangan - Proses rotasi personel Maritime Task Force (MTF) dan Staff Officer yang seringkali tidak tepat waktu dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi personel Indonesia pada UNIFIL. - Minimnya anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan CIMIC. - Pemotongan anggaran UNIFIL dan military drawdown personel UNIFIL dapat mempengaruhi jumlah personel Indonesia pada UNIFIL. - Alutsista yang sudah digunakan berusia lebih dari lima tahun dan memerlukan pemeliharaan yang intensif untuk mempertahankan kondisinya. B.1.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNIFIL harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan keterlibatan Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.2. Mali (MINUSMA) The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2100 (2013) yang telah diperpanjang melalui resolusi DK PBB 2164 (2014) dan antara lain diberikan mandat yang mencakup perlindungan terhadap warga sipil (protection of civilians), human rights monitoring, serta penciptaan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. MINUSMA dibentuk untuk mengambil alih misi African Led International Support in Mali (AFISMA) dan mendukung otoritas transisi di Mali dalam melaksanakan proses politik dan melaksanakan tugas-tugas terkait penjagaan keamanan. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, belum www.peraturan.go.id 2015, No. 302 12 terdapat personel Indonesia yang ditugaskan pada MINUSMA. B.2.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 2164 (2014), kekuatan maksimum MINUSMA adalah sebesar 11.200 personel militer dan 1.440 personel polisi. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, MINUSMA saat ini hanya berkekuatan 8.543 personel militer dan 1.019 personel polisi (termasuk Formed Police Unit/FPU). Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 2.657 personel militer dan 421 personel polisi dari jumlah kekuatan yang diotorisasi oleh Resolusi 2164 (2014). - Sejalan dengan paragraf 12 Resolusi 2100 (2013), negara-negara non-AFISMA dan non-francophone dimungkinkan untuk berpartisipasi pada MINUSMA serta meminta negara-negara anggota PBB yang memiliki “adequate capabilities and equipment” untuk menyumbangkan pasukan (militer dan polisi) guna memperkuat kapasitas operasi dan pelaksanaan tanggung jawab MINUSMA. - UN DPKO telah secara resmi meminta kesediaan Pemerintah RI untuk memberikan kontribusi berupa satu Satgas Helikopter berkekuatan 120 personel ke misi MINUSMA. Dalam kaitan ini, Menhan telah menyampaikan permohonan izin prakarsa terkait penyusunan Rancangan Perpres terkait pengiriman Satgas dimaksud kepada Presiden RI. - Terbuka peluang kontribusi Indonesia di MINUSMA mengingat adanya pandangan mengenai fasilitas dan kapabilitas TCCs Afrika yang belum memenuhi standar yang ditetapkan PBB. B.2.2. Tantangan Situasi keamanan di Mali masih rentan dan berpotensi menempatkan pasukan dan personel MINUSMA sebagai targeted dan asymmetric attack dari kelompok pemberontak bersenjata dan teroris. B.2.3. Tindak lanjut - Keterlibatan Indonesia pada misi MINUSMA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan keterlibatan Indonesia dengan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 13 mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.2.4. Catatan TKMPP dalam hal ini juga diharapkan mendapatkan berbagai informasi komprehensif mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan di MINUSMA, misalnya mechanized battalion, kompi zeni, atau FPU. B.3. Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) United Nations Organization Stabilization Mission in the Demcoratic Republic of Congo (MONUSCO) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1925 (2010) yang diperpanjang melalui Resolusi 2098 (2013) dan Resolusi 2147 (2014), dan diberikan mandat antara lain untuk melindungi warga sipil dan petugas bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) melakukan stabilisasi dan upaya-upaya konsolidasi perdamaian, serta menetralisir kelompok bersenjata melalui Intervention Brigade Force (FIB). MONUSCO juga merupakan salah satu misi pemeliharaan PBB yang untuk pertama kalinya memanfaatkan penggunaan teknologi modern, yaitu unmanned aerial vehicle (drones) untuk memberikan kemampuan surveillance (situational awareness) di wilayah provinsi Kivu dan membantu upaya identifikasi jalur- jalur penyelundupan yang digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Saat ini, Indonesia telah menggelar Satgas Kompi Zeni TNI di RDK dengan kekuatan 175 personel dan 15 military observers. B.3.1. Peluang Berdasarkan Resolusi DK PBB 2147 (2014), kekuatan maksimum MONUSCO adalah sebesar 19.815 personel militer, 760 military observers, 391 personel polisi dan 1.050 anggota FPU. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan MONUSCO saat ini adalah 19.333 personel militer, 481 military observers, dan 1.080 personel polisi (termasuk FPU). Walaupun jumlah personel www.peraturan.go.id 2015, No. 302 14 berseragam di lapangan sudah mendekati jumlah maksimum yang diotorisasi oleh DK PBB, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk menambahkan military observers-nya pada MONUSCO. B.3.2. Tantangan - Mandat MONUSCO yang telah mengalami pergeseran ke arah peace enforcement dengan adanya pembentukan FIB. - Penggunaan teknologi modern seperti drones pada UN PKOs telah menimbulkan kekhawatiran atas aspek legalitas, consent, dan prosedural.iv B.3.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MONUSCO harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.3.4. Catatan TKMPP dalam hal ini telah menerima tawaran mengenai kebutuhan khusus pada misi MONUSCO, misalnya Satgas Pesawat C-130. B.4. Sudan Selatan (UNMISS) United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dibentuk melalui resolusi DK PBB 1996 (2011) yang diperpanjang melalui Resolusi 2155 (2014) dan diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan mendukung implementasi perjanjian pemberhentian kekerasan. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat satu personel militer, 16 personel polisi, dan tiga Experts on Mission asal Indonesia pada misi UNMISS. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 15 B.4.1. Peluang Berdasarkan Resolusi DK PBB 2155 (2014), kekuatan maksimum UNMISS adalah sebesar 12.500 personel militer, 1.323 personel polisi, termasuk FPU, dan “appropriate civilian components”. Namun, berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNMISS hanya sebesar 10.376 personel militer, 139 Experts on Mission, dan 936 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, terdapat peluang yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan keterlibatannya pada UNMISS. B.4.2. Tantangan - Situasi keamanan di Sudan Selatan masih rentan, khususnya pasca kudeta pada bulan Desember 2013. Selain itu, Sudan Selatan juga menghadapi konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. - Meningkatnya jumlah pengungsi dari Sudan, Darfur, Ethiopia, Israel, Eritrea, Uganda, dan Kenya, dan Internally Displaced Persons (IDPs) yang semakin membebani kerja UNMISS. - Belum adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sudan Selatan. - Infrastruktur di Sudan Selatan yang jauh dari memadai menyulitkan pelaksanaan mandat UNMISS. - Masih tingginya resistensi dari penduduk lokal terhadap keberadaan UNMISS. B.4.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNMISS harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 16 B.4.4. Catatan - PBB juga telah melaksanakan penjajakan terkait kemungkinan kontribusi Indonesia berupa satu Force Marine Unit berkekuatan 200 personel. - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 18 orang Individual Police Officers (IPOs). B.5. Republik Afrika Tengah (MINUSCA) Pada tanggal 10 April 2014, DK PBB telah mengesahkan secara bulat Resolusi 2149 yang menyetujui pembentukan UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in CAR (MINUSCA) yang secara bertahap akan menggantikan African-led International Support Mission (MISCA) dan misi politik UN Integrated Peacebuilding Office in CAR (BINUCA) mulai bulan September 2014. Berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2119 (2013), jumlah personel pada misi MINUSTAH di Haiti akan dikurangi dari 6.270 menjadi 5.021 personel. Dalam kaitan ini, Satgas Kizi berkekuatan 167 personel yang ditugaskan pada misi MINUSTAH termasuk dalam komposisi pasukan yang ditarik dari wilayah operasi. Sejalan dengan rencana DK PBB tersebut, pada awaknya terdapat 2 opsi bagi Satgas Kizi yang ditarik dari misi MINUSTAH, yaitu: (i) dikembalikan ke Indonesia; atau (ii) dialihkan ke misi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya. Berkenaan dengan opsi ke dua di atas, PBB telah mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengalihan Satgas Kizi dari misi MINUSTAH ke misi MINUSCA. Atas permintaan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui untuk memenuhi permintaan PBB untuk mengalihkan Satgas Kizi dari misi MINUSTAH ke misi MINUSCA. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, saat ini terdapat 172 personel Satgas Kizi TNI dan dua Experts on Mission pada misi MINUSCA. Dicatat bahwa pengiriman Satgas Kizi TNI pada misi MINUSCA tersebut telah memiliki landasan hukum dalam bentuk Perpres, yaitu Perpres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah. B.5.1. Peluang - Berdasarkan Resolusi 2149 (2014), kekuatan maksimum MINUSCA adalah sebesar 10.000 personel militer dan 1.800 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 30 www.peraturan.go.id 2015, No. 302 17 November 2014, saat ini MINUSCA baru memiliki 7.352 personel militer, 73 Experts on Mission dan 1.103 personel polisi (termasuk FPU). Dalam hal ini Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melakukan kontribusi ke misi MINUSCA. - PBB melalui PTRI New York telah menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk menambah/mengisi kebutuhan peacekeeping di misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah yang meliputi:

i.penambahan kemampuan Satgas Kizi dengan 20 personel untuk perawatan landasan pesawat terbang; ii. satu Pleton Perhubungan (Signal Unit) berkekuatan hingga 70 personel; iii. satu Kompi Angkut Berat (Heavy Transportation Company) berkekuatan 200 personel; dan iv. satu Protection Support Unit dengan kekuatan 280 personel polisi. - Permintaan dimaksud pada saat ini belum dapat dipenuhi oleh Indonesia, namun, dapat dipertimbangkan kembali dengan dasar hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Kizi yang tengah bertugas di MINUSCA. - Peluang lainnya termasuk pemanfaatan permintaan PBB untuk posisi-posisi tertentu di MINUSCA yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh Indonesia, seperti posisi Chief Staff Officer dan posisi Deputy Force Commander. B.5.2. Tantangan - MINUSCA merupakan misi baru yang saat ini masih berada pada tahap awal (start up) dan belum memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu secure compound. - MINUSCA memiliki nuansa francophone yang sangat kental, dan Indonesia saat ini merupakan satu-satunya T/PCCs yang berasal dari negara non-francophone yang tergabung dalam start up mission MINUSCA. T/PCCs lainnya adalah Benin, Burkina Faso, Perancis, Mali, Maroko dan Senegal. - Konflik antara milisi “Seleka” dengan “anti-balaka” yang terus berlanjut telah mengakibatkan krisis keamanan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 18 dan kemanusiaan meluas di CAR. Situasi di lapangan masih sangat mencekam dimana laporan-laporan mengenai bentrokan bersenjata serta pembunuhan warga sipil terus terjadi. Kondisi lapangan yang belum kondusif akan memberikan tantangan yang berat bagi misi MINUSCA. B.5.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MINUSCA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.5.4. Catatan Pemerintah Indonesia senantiasa menjalin kontak dan memperkuat koordinasi dengan DPKO melalui PTRI New York dalam rangka memastikan penawaran peluang penambahan personel pada misi MINUSCA. Selain melakukan evaluasi atas Satgas Kizi MINUSCA yang bertugas pada tahap awal misi (start up), Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan tawaran penambahan pasukan yang telah disampaikan oleh PBB. B.6. Abyei, Sudan (UNISFA) United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) dibentuk melalui Resolusi DK PBB 1990 (2011) dan diberikan mandat antara lain untuk mendukung proses demiliterisasi di Abyei dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Berdasarkan data UN DPKO per 30 November 2014, terdapat dua personel militer dan dua Experts on Mission asal Indonesia pada misi UNISFA. B.6.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 1990 (2011), kekuatan maksimum UNISFA adalah sebesar 4.200 personel militer dan 50 personel polisi. Pada tahun 2013, DK PBB www.peraturan.go.id 2015, No. 302 19 mengesahkan Resolusi 2104 guna meningkatkan kekuatan maksimum UNISFA menjadi 5.326 personel militer. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNISFA di lapangan saat ini adalah 3.951 personel militer, 82 Experts on Mission, dan 24 personel polisi. Dengan demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel militernya pada misi UNISFA. B.6.2. Tantangan Terlepas dari perkembangan positif terkait situasi keamanan di Abyei, secara umum situasi keamanan di wilayah tersebut masih volatile dan unpredictable. Hal ini antara lain disebabkan oleh kepemilikan small weapons di kalangan warga di sekitar wilayah Abyei. B.6.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNISFA harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.7. Sahara Barat (MINURSO) The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) dibentuk berdasarkan resolusi 690 (1991) dan diberikan mandat antara lain untuk memantau gencatan senjata, memastikan penarikan militer Maroko dari Sahara Barat, memfasilitasi pembebasan tahanan politik Sahara Barat, mengurangi ancaman ranjau dan mendukung langkah-langkah Confidence-Building Measures (CBM). Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat lima Experts on Mission asal Indonesia pada misi MINURSO, termasuk Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono yang menjabat sebagai Force Commander MINURSO sejak tahun 2013 dan telah diperpanjang selama satu tahun ke depan (2015). www.peraturan.go.id 2015, No. 302 20 B.7.1. Peluang Berdasarkan data PBB, kekuatan maksimum MINURSO adalah sebesar 237 personel militer dan 6 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, MINURSO berkekuatan sebesar 25 personel militer, 202 Experts on Mission, dan lima personel polisi. Walaupun peluang penambahan personel cukup kecil, namun Indonesia telah berhasil mempertahankan posisi Force Commander MINURSO yang saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono, yang telah diperpanjang jabatannya hingga satu tahun ke depan (2015). B.7.2. Tantangan Kekuatan MINURSO saat ini hampir mencapai kekuatan maksimum yang diotorisasi oleh DK PBB. B.6.4. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi MINURSO harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.8. Darfur, Sudan (UNAMID) The African Union/UN Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) dibentuk berdasarkan resolusi 1769 (2007) dan antara lain diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, membantu restorasi keamanan, memantau implementasi perjanjian damai dan mendukung promosi perlindungan HAM. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat 161 personel Indonesia di UNAMID yang terdiri dari 1 FPU (140 personel polisi), 15 personel polisi, empat Experts on Mission, dan dua personel militer. B.8.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 2063 (2012), kekuatan maksimum UNAMID adalah sebesar 16.200 personel www.peraturan.go.id 2015, No. 302 21 militer dan 4.690 personel polisi. Berdasarkan Data PBB per 30 November 2014, UNAMID saat ini berkekuatan 12.863 personel militer, termasuk 251 Experts on Mission, dan 3.093 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya di UNAMID. B.8.2. Tantangan - Terdapat kesulitan untuk memperoleh security clearance dari Pemerintah Sudan, khususnya terkait dengan penggunaan wilayah udara. - Kesulitan pengiriman logistik. B.8.3. Tindak Lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNAMID harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan atau Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.9. Liberia (UNMIL) The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) dibentuk berdasarkan Resolusi 1509 (2003) dan diberikan mandat yang antara lain meliputi pemberian dukungan terhadap implementasi perjanjian gencatan senjata dan proses perdamaian, fasilitasi terhadap aktivitas HAM dan kemanusiaan, serta pemberian bantuan bagi reformasi sektor keamanan, termasuk pemberian pelatihan bagi polisi nasional dan restrukturisasi organ militer. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat satu Expert on Mission Indonesia pada misi UNMIL. B.9.1. Peluang Berdasarkan Resolusi 1509 (2003), kekuatan maksimum UNMIL adalah sebesar 15.000 personel militer dan 1.115 personel polisi. Namun, berdasarkan Resolusi 2066 (2012), jumlah personel militer UNMIL akan www.peraturan.go.id 2015, No. 302 22 dikurangi menjadi 3.750 personel pada secara perlahan menjadi 3.750 personel pada bulan Juli 2015. Sementara itu, jumlah maksimum personel polisi UNMIL akan ditingkatkan menjadi 1.795 personel. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, kekuatan UNMIL adalah sebesar 4.430 personel militer, termasuk 113 Experts on Mission, dan 1.407 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel polisinya pada misi UNMIL, khususnya mengingat kepolisian Liberia masih mengalami kendala terkait minimnya personel dan logistik guna melaksanakan tugasnya sebagaimana dilaporkan oleh Sekjen PBB pada bulan Agustus 2014. Dalam laporan tersebut, telah secara khusus disampaikan rekomendasi agar jumlah personel polisi pada UNMIL tidak dikurangi. B.9.2. Tantangan Perkembangan positif terkait situasi politik dan keamanan di Liberia, military drawdown personel militer UNMIL, serta rencana pemindahan otoritas di bidang keamanan ke tangan Pemerintah Liberia pada tahun 2016 kiranya berpotensi menghambat potensi penambahan personel militer Indonesia pada UNMIL. B.9.3. Tindak lanjut - Penambahan personel Indonesia pada misi UNMIL harus berdasarkan permintaan resmi dari UN DPKO. - TKMPP melakukan kajian terhadap mandat, keperluan dan kesiapan penambahan personel Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, antara lain rules of engagement dan force requirements. - TKMPP memberikan rerekomendasi terkait permintaan izin prinsip kepada Presiden RI melalui Menhan/Kapolri. - Pemerintah Indonesia menjawab permintaan resmi UN DPKO dengan catatan pending hasil Recce Visit. - Recce Visit ke lokasi penugasan. B.10. Suriah Pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Suriah dalam kedua putaran Geneva Conference II pada awal tahun 2014 belum dapat menghasilkan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Suriah. Kemunduran diri Lakhdar Brahimi sebagai United Nations-Arab League Joing Special Representative www.peraturan.go.id 2015, No. 302 23 for Syria juga semakin menimbulkan ketidakpastian terkait kelanjutan Geneva Conference II. Namun demikian, apabila gencatan senjata dicapai, UN DPKO telah menyusun skenario untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB dalam waktu singkat dengan tugas membantu transisi demokratis menuju terbentuknya pemerintahan baru. Pada tanggal 21 April 2012, melalui resolusi 2043, DK PBB telah mengotorisasi pembentukan UN Supervision Mission in Suriah (UNSMIS). UNSMIS berkekuatan 278 personel pengamat militer tidak bersenjata (unarmed Military Observers/MILOBs tidak bersenjata). Jumlah ini mendekati kekuatan yang diotorisasi oleh DK PBB (300 UNMOs). UNSMIS yang pada awalnya dibentuk untuk periode 90 hari, dimandatkan untuk memonitor penghentian kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun oleh pihak- pihak terkait dan memonitor serta mendukung implementasi penuh 6 (enam) butir rencana (six-point plans) Joint Special Envoy (JSE), Mr. Kofi Annan. Dalam kaitan ini, Indonesia telah diminta PBB untuk berpartisipasi pada UNSMIS dan mengirimkan 12 personel UNMO, yang sebagian besar berasal dari personel kontingen Indonesia pada UNIFIL, termasuk satu personel perempuan (berpangkat mayor). Mandat UNSMIS sempat diperpanjang hingga 30 hari pada tanggal 20 Juli 2012, sebelum akhirnya dihentikan pada tanggal 19 Agustus 2012, mengingat kondisi yang disyaratkan DK bagi tetap berlangsungnya misi UNSMIS cq. gencatan senjata yang berkesinambungan dan penghentian kekerasaan oleh pihak-pihak yang bertikai, tidak dapat dipenuhi. B.10.1. Peluang - Skenario pembentukan misi pemeliharaan perdamaian ini telah pernah disampaikan UNDPKO pada tahun 2012 oleh UN Police Division, dan Indonesia telah pernah diminta kesiapannya sekiranya misi di Suriah ini dibuka. UN Police telah menggarisbawahi kemungkinan peran Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang personel polisi kunci di Suriah apabila pada saatnya DK PBB mengotorisasi pembentukan UNPKO di negara tersebut. - UNDPKO memperkirakan kebutuhan FPU asal Indonesia antara 1-5 FPU berkekuatan hingga sekitar 1000 personel bergantung pada kesiapan Indonesia/Polri (Catatan: Pre Deploment Training akan dijajaki untuk dilakukan dan dibiayai oleh negara ketiga/donor), dan pengiriman sekitar 50 police advisers. Apabila Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No. 302 24 tidak bisa mengirimkan FPUs, terdapat skenario pengiriman peralatan (equipments) yang dibutuhkan oleh FPUs pada misi UNPKO di Suriah dan opsi terkait kesediaan bantuan Indonesia untuk dapat menyumbang transport (airlifting) guna mendukung pengiriman berbagai unit FPUs ke Suriah. B.10.2. Tantangan Perkembangan situasi geopolitik di kawasan yang semakin tidak menentu, serta memburuknya hubungan antara AS dan Rusia sebagai pemrakarsa Geneva Conference akibat perkembangan di Crimea (Ukraina) semakin menyulitkan tercapainya gencatan senjata dan perdamaian di Suriah. B.10.3. Tindak Lanjut Memonitor perkembangan pembahasan isu Suriah di berbagai forum PBB khususnya di DK dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dibukanya (diotorisasinya) misi pemeliharaan perdamaian PBB di Suriah, dan peluang partisipasi Indonesia di misi tersebut pada waktunya. B.11. Palestina Terlepas dari kegagalan perundingan damai yang diprakarsai oleh Menlu AS, John Kerry pada bulan April 2014 dan operasi militer Israel di wilayah Gaza sejak bulan Juli 2014, sejumlah negara terus mendorong Israel dan Palestina agar kembali melanjutkan perundingan damai. Hal ini dipandang banyak pihak sebagai potensi bagi kemungkinan pembukaan misi UNPKO di Palestina. B.11.1. Peluang Indonesia dapat menyumbangkan pasukan dan personelnya apabila PBB membuka misi UNPKO di Palestina. B.11.2. Tantangan Terdapat kemungkinan resistensi besar dari Israel mengingat posisi politis Indonesia terhadap Israel. B.11.3. Tindak Lanjut Memonitor dan dan mempelajari dengan seksama perkembangan yang terjadi di Palestina khususnya terkait dengan proses perdamaian antara Palestina dan Israel, dengan mengantisipasi peluang Indonesia untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di www.peraturan.go.id 2015, No. 302 25 Palestina. C. Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers disusun untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) guna mencapai jumlah kontribusi sebesar 4.000 personel, sebagai berikut: C.1. Periode Tahun 2015  Menuntaskan penyusunan landasan hukum nasional mengenai penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian.  Menyusun prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan politis Pemerintah RI.  Mengidentifikasi potential theatres tahun 2015-2019.  Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada misi UN PKOs yang ada.  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Melaksanakan kegiatan kajian mengenai mekanisme nasional pengaturan Civilian Capacities.  Melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi / Standby Force TNI.  Melaksanakan kajian pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Melaksanakan kegiatan kajian keikutsertaan dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UN DPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di UN PKOs.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia pada UN www.peraturan.go.id 2015, No. 302 26 PKOs dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 250 personel.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. C.2. Periode Tahun 2016  Menyusun peraturan pelaksanaan mekanisme keterlibatan Civilian Capacities.  Melengkapi organisasi pasukan siaga operasi / Standby Force TNI  Melaksanakan kajian pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Menyiapkan pembentukan fasilitas pelatihan SPC.  Mendaftarkan kesiapan keikutsertaan Indonesia dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 350 personel. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 27  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain.  Menyiapkan working papers tentang kebutuhan COE Indonesia. C.3. Periode Tahun 2017  Menyusun roster Civilian Capacities.  Melengkapi organisasi pasukan siaga operasi (Standby Force) TNI.  Memfinalisasi pembentukan Standing Police Capacity (SPC) Polri.  Memperjuangkan working papers Indonesia pada pertemuan Working Group on COE.  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mempertahankan kualitas Contingent-Owned Equipment (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 450 personel.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. www.peraturan.go.id 2015, No. 302 28 C.4. Periode Tahun 2018  Membentuk Standby Force dengan kekuatan satu Batalyon Mekanis.  Melakukan partisipasi dalam United Nations Standby Arrangement System (UNSAS).  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memanfaatkan peran Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia.  Melaksanakan kegiatan Outreach kepada para pemangku kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.  Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 550 personel.  Mengikutsertakan komponen Civilian Capacities pada UNPKOs dan misi-misi PBB.  Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs.  Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik UN PKOs dan negara lain. C.5. Periode Tahun 2019  Mempertahankan jumlah kontribusi personel.  Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.  Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di misi pemeliharaan perdamaian PBB.  Memperkuat peran Indonesia dalam rangka memberdayakan Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34).  Melaksanaan kegiatan Outreach kepada para pemangku www.peraturan.go.id 2015, No. 302 29 kepentingan nasional.  Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.  Tercapainya rapid deployment pada UNSAS.  Mengevaluasi pelaksanaan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers. MENTERI LUAR NEGERI RETNO L. P. MARSUDI i Disampaikan dalam kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI tanggal 20 Maret 2012). ii Berdasarkan data DPKO per 30 November 2014, negara yang berada pada peringkat 10 besar T/PCCs, yaitu 1. Bangladesh (9.275 personel); 2. India (8.141); 3. Pakistan (7.926); 4. Ethiopia (7.810); 5. Rwanda (5.684); 6. Nepal (5.209); 7. Ghana (2.993); 8. Nigeria (2.948); 9. Senegal (2.823); 10. Mesir (2,591). iii Negara–negara yang termasuk dalam lima besar TCCs sejalan dengan Resolusi Pembentukan Peacebuilding Commission (PBC) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005 (A/RES/60/180), khususnya paragraf 4 (d) yang mengatur mengenai keanggotaan pada Organizational Committee (OC) PBC, dapat menjadi anggota PBC tanpa harus dipilih melalui jalur SMU maupun ECOSOC. Seleksi lima negara Top TCC syang dapat menjadi anggota OC PBC dimaksud, akan diputuskan oleh 10 negara Top TCC, berdasarkan data yang disiapkan oleh Sekjen, dalam tiga tahun terakhir. iv Digarisbawahi bahwa isu penggunaan drones tersebut, sempat menjadi salah satu isu contentious (selain isu troops’ costs) pada forum Special Committee on Peacekeping Operations (C-34) pada tahun 2012, yang menyebabkan pengesahan laporan C-34 pada tahun tersebut tertunda sekitar tiga bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan pada bulan Maret 2012 dan baru disahkan pada bulan September 2014. www.peraturan.go.id