DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1794 5533);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1323); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI. www.peraturan.go.id 2016, No.1794

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. www.peraturan.go.id 2016, No.1794
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
12.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
13.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara; dan bertujuan untuk terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri secara tertib dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Menteri adalah Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan BMN berupa: www.peraturan.go.id 2016, No.1794
1. a.Penetapan Status Penggunaan BMN;
2. b.pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN;
3. c.pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; dan
5. e.pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(4)Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 4

Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status Penggunaan dan memberikan persetujuan Penggunaan Sementara terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. www.peraturan.go.id 2016, No.1794

Pasal 5

(1)Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
(2)Permohonan Penetapan Status Penggunaan disampaikan melalui surat permohonan dengan dilengkapi dokumen:
1. a.dokumen terkait perolehan barang, seperti bukti pembelian, Berita Acara Serah Terima, atau Surat Perintah Kerja;
2. b.Daftar Barang; dan
3. c.dalam hal dokumen perolehan barang tidak ada, perlu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa BMN digunakan untuk tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang.
(3)Format dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format permohonan dan dokumen yang disyaratkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1794

Pasal 7

(1)Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN melalui keputusan Pengguna Barang.
(2)Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan Penetapan Status Penggunaan;
2. b.BMN yang ditetapkan statusnya;
3. c.Kuasa Pengguna Barang; dan
4. d.tindak lanjut Penetapan Status Penggunaan BMN.
(3)Penyusunan dan penetapan keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

Pasal 8

Pengguna Barang menyampaikan:

a.Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapannya; dan
b.Laporan Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapannya.

Pasal 9

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) www.peraturan.go.id 2016, No.1794 selesai dilakukan.

Pasal 10

(1)Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan Penetapan Status Penggunaan dari Pengguna Barang.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; atau
2. b.penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 11

(1)BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Kuasa Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
(2)Penggunaan Sementara BMN dilakukan antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.
(3)Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan Sementara BMN dibebankan kepada Kementerian atau Lembaga yang menggunakan sementara BMN bersangkutan. www.peraturan.go.id 2016, No.1794
(4)Penggunaan Sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1794 5533);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1323); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI. www.peraturan.go.id 2016, No.1794

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. www.peraturan.go.id 2016, No.1794
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
12.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
13.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Menteri adalah Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan BMN berupa: www.peraturan.go.id 2016, No.1794
1. a.Penetapan Status Penggunaan BMN;
2. b.pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN;
3. c.pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; dan
5. e.pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(4)Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
(2)Permohonan Penetapan Status Penggunaan disampaikan melalui surat permohonan dengan dilengkapi dokumen:
1. a.dokumen terkait perolehan barang, seperti bukti pembelian, Berita Acara Serah Terima, atau Surat Perintah Kerja;
2. b.Daftar Barang; dan
3. c.dalam hal dokumen perolehan barang tidak ada, perlu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa BMN digunakan untuk tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang.
(3)Format dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format permohonan dan dokumen yang disyaratkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1794

Pasal 7

(1)Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN melalui keputusan Pengguna Barang.
(2)Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan Penetapan Status Penggunaan;
2. b.BMN yang ditetapkan statusnya;
3. c.Kuasa Pengguna Barang; dan
4. d.tindak lanjut Penetapan Status Penggunaan BMN.
(3)Penyusunan dan penetapan keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

Pasal 8

Pengguna Barang menyampaikan:

a.Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapannya; dan
b.Laporan Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapannya.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan Penetapan Status Penggunaan dari Pengguna Barang.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; atau
2. b.penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 11

(1)BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Kuasa Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
(2)Penggunaan Sementara BMN dilakukan antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.
(3)Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan Sementara BMN dibebankan kepada Kementerian atau Lembaga yang menggunakan sementara BMN bersangkutan. www.peraturan.go.id 2016, No.1794
(4)Penggunaan Sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN.