DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina www.peraturan.go.id 2018, No. 1323 mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisai dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2018, No. 1323 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Setempat.
4.Lembaga/Badan adalah Lembaga/Badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi Pelindungan.
5.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, Kepala Lembaga/Badan dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Setempat atau wilayah kerja.
6.Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Negara Setempat adalah negara asing dimana WNI berada.
8.Pusat adalah Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
9.Rencana Kontijensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan.
10.Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
11.Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Direktorat, adalah unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Menteri adalah adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Home Staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan.
16.Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada Perwakilan.
17.Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
18.Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu.
19.Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

BAB II

PELINDUNGAN WNI

Pasal 2

(1)Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.
(2)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
3. c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1)Pelindungan dilakukan oleh:
1. a.Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
2. b.Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
3. c.Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
4. d.Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
(2)Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
(3)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.
(4)Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
(5)Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.

Pasal 4

(1)Lingkup Pelindungan meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi dini; dan
3. c.respons cepat.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit:
1. a.penguatan regulasi;
2. b.kampanye penyadaran publik;
3. c.penguatan kelembagaan; dan
4. d.peningkatan kerja sama.
(3)Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit:
1. a.pemetaan risiko;
2. b.mitigasi risiko; dan
3. c.rencana kontijensi.
(4)Respons cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit:
1. a.menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat;
2. b.mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI;
3. c.menetapkan langkah penanganan permasalahan; dan
4. d.melaksanakan penanganan permasalahan.
(5)Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

Pasal 5

(1)Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c juga meliputi segala risiko keadaan darurat yang dipetakan dan dimitigasikan.
(2)Dalam menyusun rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat, Perwakilan dan Lembaga/Badan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.
(3)Rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.latar belakang situasi di Negara Setempat yang mengarah kepada kondisi darurat;
2. b.pemetaan WNI di Negara Setempat termasuk jumlah, kondisi, dan sebaran WNI;
3. c.penetapan tahapan status keadaan darurat;
4. d.langkah yang harus diambil Pusat, Perwakilan, dan/atau Lembaga/Badan pada tiap tahapan;
5. e.penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan
6. f.daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan.
(4)Perwakilan dan Lembaga/Badan harus melakukan pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Negara Setempat.
(5)Pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.
(6)Penyusunan rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kontijensi keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

BAB III

KEADAAN DARURAT

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.perang dan/atau konflik;
2. b.bencana alam;
3. c.bencana non alam;
4. d.bencana sosial;
5. e.situasi politik dan keamanan di Negara Setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah Negara Setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
6. f.kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan pelindungan segera.
(2)Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan menetapkan status keadaan darurat dengan Keputusan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.
(3)Dalam hal Perwakilan atau Lembaga/Badan tidak memiliki kapasitas yang cukup, Pusat dapat memberikan perbantuan teknis dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rencana kontijensi keadaan darurat.

BAB IV

BENTUK PELINDUNGAN

Pasal 7

Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi:

a.Pelindungan Kekonsuleran; dan
b.Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8

Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:

a.melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat; www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
b.mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
d.bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
e.mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;
f.meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;
g.mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
h.melakukan kunjungan ke penjara;
i.menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
j.melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
k.melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dengan Peraturan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

Pasal 10

(1)Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan urusan administrasi kependudukan WNI di luar negeri.
(2)Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Home Staff yang telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan.
(3)Penetapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.
(4)Dalam hal tidak terdapat Perwakilan atau Lembaga/Badan, urusan administrasi kependudukan WNI dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil di Perwakilan atau Lembaga/Badan terdekat.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisai dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2018, No. 1323 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Setempat.
4.Lembaga/Badan adalah Lembaga/Badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi Pelindungan.
5.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, Kepala Lembaga/Badan dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Setempat atau wilayah kerja.
6.Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Negara Setempat adalah negara asing dimana WNI berada.
8.Pusat adalah Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
9.Rencana Kontijensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan.
10.Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
11.Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Direktorat, adalah unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Menteri adalah adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Home Staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan.
16.Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada Perwakilan.
17.Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
18.Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu.
19.Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

BAB II

PELINDUNGAN WNI

Pasal 2

(1)Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.
(2)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
3. c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1)Pelindungan dilakukan oleh:
1. a.Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
2. b.Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
3. c.Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
4. d.Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
(2)Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
(3)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.
(4)Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
(5)Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.

Pasal 4

(1)Lingkup Pelindungan meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi dini; dan
3. c.respons cepat.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit:
1. a.penguatan regulasi;
2. b.kampanye penyadaran publik;
3. c.penguatan kelembagaan; dan
4. d.peningkatan kerja sama.
(3)Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit:
1. a.pemetaan risiko;
2. b.mitigasi risiko; dan
3. c.rencana kontijensi.
(4)Respons cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit:
1. a.menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat;
2. b.mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI;
3. c.menetapkan langkah penanganan permasalahan; dan
4. d.melaksanakan penanganan permasalahan.
(5)Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

Pasal 5

(1)Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c juga meliputi segala risiko keadaan darurat yang dipetakan dan dimitigasikan.
(2)Dalam menyusun rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat, Perwakilan dan Lembaga/Badan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.
(3)Rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.latar belakang situasi di Negara Setempat yang mengarah kepada kondisi darurat;
2. b.pemetaan WNI di Negara Setempat termasuk jumlah, kondisi, dan sebaran WNI;
3. c.penetapan tahapan status keadaan darurat;
4. d.langkah yang harus diambil Pusat, Perwakilan, dan/atau Lembaga/Badan pada tiap tahapan;
5. e.penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan
6. f.daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan.
(4)Perwakilan dan Lembaga/Badan harus melakukan pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Negara Setempat.
(5)Pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.
(6)Penyusunan rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kontijensi keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

BAB III

KEADAAN DARURAT

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.perang dan/atau konflik;
2. b.bencana alam;
3. c.bencana non alam;
4. d.bencana sosial;
5. e.situasi politik dan keamanan di Negara Setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah Negara Setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
6. f.kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan pelindungan segera.
(2)Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan menetapkan status keadaan darurat dengan Keputusan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.
(3)Dalam hal Perwakilan atau Lembaga/Badan tidak memiliki kapasitas yang cukup, Pusat dapat memberikan perbantuan teknis dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rencana kontijensi keadaan darurat.

BAB IV

BENTUK PELINDUNGAN

Pasal 7

Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi:

a.Pelindungan Kekonsuleran; dan
b.Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8

Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:

a.melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat; www.peraturan.go.id 2018, No. 1323
b.mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
d.bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
e.mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;
f.meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;
g.mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
h.melakukan kunjungan ke penjara;
i.menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
j.melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
k.melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dengan Peraturan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No. 1323

Pasal 10

(1)Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan urusan administrasi kependudukan WNI di luar negeri.
(2)Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Home Staff yang telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan.
(3)Penetapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.
(4)Dalam hal tidak terdapat Perwakilan atau Lembaga/Badan, urusan administrasi kependudukan WNI dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil di Perwakilan atau Lembaga/Badan terdekat.