DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (JFPID) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola Informasi Diplomatik, mengolah Data Digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomasi. JFPID merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Kementerian Luar Negeri selaku instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JFPID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola Informasi Diplomatik, mengolah Data Digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomasi.
6.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola Informasi Diplomatik, mengolah Data Digital Diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomasi.
7.Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
8.Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan Informasi Diplomatik.
9.Pejabat Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung PID dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10.Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
11.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai atas hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara baik secara periodik maupun tahunan.
12.Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja PID.
13.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh PID sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14.Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JFPID.
15.Koefisien Angka Kredit adalah target Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan.
16.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara.
17.Standar Kompetensi JFPID yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta perilaku tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
18.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
20.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, TUGAS POKOK, RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

JFPID merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

(1)Tugas jabatan PID yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan Informasi Diplomatik, pengolahan Data Digital Diplomatik, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik di Kementerian dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomasi.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi manajemen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen sistem Informasi Diplomatik, manajemen keamanan Informasi Diplomatik, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen pengolahan Data Digital Diplomatik, dan manajemen sistem komunikasi Informasi Diplomatik.
(3)Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)pada setiap jenjang JFPID meliputi:
1. a.PID ahli pertama melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang manajemen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen sistem Informasi Diplomatik, manajemen keamanan Informasi Diplomatik, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen pengolahan Data Digital Diplomatik, dan manajemen sistem komunikasi Informasi Diplomatik;
2. b.PID ahli muda melaksanakan analisis data dan penyajian hasil analisis di bidang manajemen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen sistem Informasi Diplomatik, manajemen keamanan Informasi Diplomatik, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen pengolahan Data Digital Diplomatik, dan manajemen sistem komunikasi Informasi Diplomatik; dan
3. c.PID ahli madya melaksanakan pengkajian dan memberikan rekomendasi hasil pengkajian di bidang manajemen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen sistem Informasi Diplomatik, manajemen keamanan Informasi Diplomatik, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi diplomatik, manajemen pengolahan Data Digital Diplomatik, dan manajemen sistem komunikasi Informasi Diplomatik.
(4)Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PID dapat diberikan tugas lainnya.
(5)Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan guna pencapaian target organisasi.
(6)Ekspektasi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PID berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik pada:
1. a.Kementerian; atau
2. b.Perwakilan.
(2)PID pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama;
3. c.pejabat administrator; atau
4. d.pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JFPID.
(3)PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan.
(4)Dalam hal PID berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional, PID dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
(5)Kedudukan PID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi Unit Organisasi, analisis jabatan, serta analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JFPID merupakan jabatan karier PNS pada Kementerian dan Perwakilan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN

Pasal 6

(1)JFPID merupakan JF kategori keahlian.
(2)Jenjang JFPID, dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.PID ahli pertama;
2. b.PID ahli muda; dan
3. c.PID ahli madya.
(3)Jenjang, pangkat, golongan ruang, dan Angka Kredit untuk jenjang JFPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 7

(1)Penugasan khusus PID merupakan penugasan PID untuk melaksanakan tugas pengelolaan Informasi Diplomatik, dan pengolahan Data Digital Diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Diplomatik secara khusus di tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
(2)Penugasan khusus PID sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas penugasan pada:
1. a.misi tertentu; atau
2. b.pengumandahan (detasering).

Pasal 8

(1)Penugasan khusus PID pada misi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Penugasan khusus PID pada pengumandahan (detasering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
2. b.tidak untuk mengisi kebutuhan formasi JFPID di Perwakilan; dan
3. c.dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Perwakilan atau menggantikan sementara PID di Perwakilan yang sedang menjalankan cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan penting.

BAB V

PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI ANGKA KREDIT

Pasal 9

Penilaian kinerja PID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Evaluasi kinerja PID dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.
(2)Evaluasi kinerja PID secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik PID.
(3)Evaluasi kinerja PID secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan PID.
(4)Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.cukup/butuh perbaikan;
4. d.kurang; atau
5. e.sangat kurang.
(6)Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…