DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan bisnis proses dan standar operasional prosedur secara standar, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan bisnis proses dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengelolaan Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.982 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BISNIS PROSES DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.Peta Bisnis Proses adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bisnis proses.
3.Peta Proses adalah peta yang menggambarkan seluruh rangkaian proses inti, pendukung, dan sumber daya yang ada di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. www.peraturan.go.id 2017, No.982
4.Proses merupakan serangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kegiatan yang saling berhubungan, yang membentuk alur kerja dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5.Proses Inti adalah proses yang menghasilkan keluaran utama.
6.Proses Pendukung adalah proses yang menghasilkan keluaran pendukung.
7.Proses Sumber Daya adalah proses yang menghasilkan keluaran sumber daya.
8.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
9.Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12.Pusat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Perwakilan, dan Pusat Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2017, No.982

BAB II

BISNIS PROSES

Pasal 2

(1)Bisnis Proses di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan disusun dalam suatu Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
(2)Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan SOP.
(3)Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.peta Proses;
2. b.peta hubungan;
3. c.peta sub Proses; dan
4. d.peta lintas.

Pasal 3

(1)Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a menggambarkan hubungan antara:
1. a.Proses Inti;
2. b.Proses Pendukung; dan
3. c.Proses Sumber Daya.
(2)Proses Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
1. a.berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan melalui keluaran utama;
2. b.secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam mencapai visi, misi, strategi organisasi; dan
3. c.memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
(3)Proses pendukung dan Proses sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c memiliki kriteria:
1. a.memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan www.peraturan.go.id 2017, No.982
2. b.memenuhi kebutuhan fungsi di proses inti.

Pasal 4

Peta Hubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b menggambarkan unit organisasi di Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan yang terlibat dalam satu sub Proses.

Pasal 5

Peta Sub Proses sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c menggambarkan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu Proses tertentu.

Pasal 6

Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf d menjelaskan siapa dan aktivitas apa saja yang dilakukan dalam satu sub Proses.

Pasal 7

Tahapan pengelolaan bisnis proses terdiri atas:

a.persiapan dan perencanaan;
b.penyusunan;
c.penggunaan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Tahap persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan, dan pengkategorian aktivitas-aktivitas tersebut dalam kelompok kegiatan.
(2)Tahap persiapan dan perencanaan dilaksanakan oleh Tim Bisnis Proses yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan www.peraturan.go.id 2017, No.982 dikoordinasi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
(3)Tim Bisnis Proses beranggotakan wakil-wakil dari unit kerja di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

(1)Penyusunan Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dilakukan oleh Tim Bisnis Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Menteri menetapkan Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sebagai hasil penyusunan Peta Bisnis Proses.

Pasal 10

Penyusunan Peta Bisnis Proses harus dilakukan berdasarkan pada prinsip yang meliputi:

a.definitif, yakni suatu bisnis Proses harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
b.urutan, yakni suatu bisnis Proses harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
c.pelanggan atau pengguna layanan, yakni suatu bisnis proses harus mempunyai penerima hasil Proses;
d.nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam Proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
e.keterkaitan, yakni suatu Proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi; dan
f.fungsi silang, yakni suatu Proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan bisnis proses dan standar operasional prosedur secara standar, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan bisnis proses dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BISNIS PROSES DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.Peta Bisnis Proses adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bisnis proses.
3.Peta Proses adalah peta yang menggambarkan seluruh rangkaian proses inti, pendukung, dan sumber daya yang ada di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. www.peraturan.go.id 2017, No.982
4.Proses merupakan serangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kegiatan yang saling berhubungan, yang membentuk alur kerja dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5.Proses Inti adalah proses yang menghasilkan keluaran utama.
6.Proses Pendukung adalah proses yang menghasilkan keluaran pendukung.
7.Proses Sumber Daya adalah proses yang menghasilkan keluaran sumber daya.
8.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
9.Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12.Pusat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Perwakilan, dan Pusat Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2017, No.982

BAB II

BISNIS PROSES

Pasal 2

(1)Bisnis Proses di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan disusun dalam suatu Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
(2)Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan SOP.
(3)Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.peta Proses;
2. b.peta hubungan;
3. c.peta sub Proses; dan
4. d.peta lintas.

Pasal 3

(1)Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a menggambarkan hubungan antara:
1. a.Proses Inti;
2. b.Proses Pendukung; dan
3. c.Proses Sumber Daya.
(2)Proses Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
1. a.berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan melalui keluaran utama;
2. b.secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam mencapai visi, misi, strategi organisasi; dan
3. c.memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
(3)Proses pendukung dan Proses sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c memiliki kriteria:
1. a.memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan www.peraturan.go.id 2017, No.982
2. b.memenuhi kebutuhan fungsi di proses inti.

Pasal 4

Peta Hubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b menggambarkan unit organisasi di Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan yang terlibat dalam satu sub Proses.

Pasal 5

Peta Sub Proses sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c menggambarkan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu Proses tertentu.

Pasal 6

Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf d menjelaskan siapa dan aktivitas apa saja yang dilakukan dalam satu sub Proses.

Pasal 7

Tahapan pengelolaan bisnis proses terdiri atas:

a.persiapan dan perencanaan;
b.penyusunan;
c.penggunaan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Tahap persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan, dan pengkategorian aktivitas-aktivitas tersebut dalam kelompok kegiatan.
(2)Tahap persiapan dan perencanaan dilaksanakan oleh Tim Bisnis Proses yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan www.peraturan.go.id 2017, No.982 dikoordinasi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
(3)Tim Bisnis Proses beranggotakan wakil-wakil dari unit kerja di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

(1)Penyusunan Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dilakukan oleh Tim Bisnis Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Menteri menetapkan Peta Bisnis Proses Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sebagai hasil penyusunan Peta Bisnis Proses.

Pasal 10

Penyusunan Peta Bisnis Proses harus dilakukan berdasarkan pada prinsip yang meliputi:

a.definitif, yakni suatu bisnis Proses harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
b.urutan, yakni suatu bisnis Proses harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
c.pelanggan atau pengguna layanan, yakni suatu bisnis proses harus mempunyai penerima hasil Proses;
d.nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam Proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
e.keterkaitan, yakni suatu Proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi; dan
f.fungsi silang, yakni suatu Proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.