DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, perlu mengatur mengenai penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penugasan www.peraturan.go.id 2020, No.359 Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 www.peraturan.go.id 2020, No.359 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penugasan adalah kegiatan pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
2.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan www.peraturan.go.id 2020, No.359 Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau pada organisasi internasional.
3.Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi wilayah akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan dan informasi.
4.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada Perwakilan diplomatik yang ditugaskan untuk membantu Kepala Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
7.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
8.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar www.peraturan.go.id 2020, No.359 Negeri, dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut PNS Kemenlu adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Luar Negeri.
10.Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan PNS Kemenlu yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan Penugasan pada Perwakilan.
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
12.Tim Pendukung Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Tim Pendukung Baperjakat, adalah perangkat Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal di bidang kepegawaian dan Penugasan pejabat pada Perwakilan.
13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

PENUGASAN PNS KEMENLU PADA PERWAKILAN

Pasal 2

(1)PNS Kemenlu yang telah memenuhi kriteria jabatan ditugaskan pada Perwakilan. www.peraturan.go.id 2020, No.359
(2)Kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. d.memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.dibutuhkan oleh organisasi.
(3)Selain kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan juga harus memenuhi kriteria:
1. a.memenuhi masa tugas tertentu;
2. b.tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 3

(1)Masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan di:
1. a.unit kerja Kementerian;
2. b.unit kerja kementerian/lembaga;
3. c.pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; atau
4. d.organisasi internasional yang berkedudukan di dalam negeri.
(2)Masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk Penugasan pada Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya;
2. b.2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Penugasan pada Perwakilan selain Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya; www.peraturan.go.id 2020, No.359
3. c.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang akan mencapai batas usia pensiun;
4. d.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar dan belum pernah ditugaskan pada Perwakilan; atau
5. e.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang telah menyelesaikan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 4

(1)PNS Kemenlu yang ditugaskan pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diplomat, Penata Kanselerai, dan PID; dan
2. b.pejabat fungsional tertentu dan pelaksana lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PNS Kemenlu yang ditugaskan pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 5

(1)Unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menyusun analisis kebutuhan pengisian jabatan pada Perwakilan.
(2)Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Penugasan terdekat.
(3)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi mengusulkan nama PNS Kemenlu untuk ditugaskan pada Perwakilan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.
(4)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum PNS Kemenlu www.peraturan.go.id 2020, No.359 memenuhi masa tugas di Kementerian.
(5)Ketentuan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikecualikan untuk Penugasan melalui mekanisme penawaran terbuka.
(6)Pelaksanaan proses administrasi Penugasan PNS Kemenlu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak PNS Kemenlu menerima nota pemberitahuan persetujuan usulan Penugasan dari unit kerja yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

(1)Penetapan Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan ditentukan melalui:
1. a.rapat Tim Pendukung Baperjakat; dan/atau
2. b.penawaran terbuka.
(2)Selain melalui mekanisme penetapan Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Penugasan PNS Kemenlu secara langsung.

Pasal 7

Tata cara Penugasan PNS Kemenlu melalui mekanisme rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan nama PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
b.verifikasi dan validasi yang dilakukan berdasarkan kriteria jabatan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia www.peraturan.go.id 2020, No.359 menyusun usulan nama PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan;
d.penyusunan usulan nama PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan melalui sistem aplikasi daring;
e.usulan nama PNS Kemenlu yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas dalam rapat Tim Pendukung Baperjakat;
f.hasil rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
g.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi tempat PNS Kemenlu bertugas;
h.nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf g memuat identitas PNS Kemenlu, tempat Penugasan, periode Penugasan, dan tenggat waktu penyampaian nota jawaban persetujuan atau penolakan terhadap Penugasan PNS Kemenlu;
i.PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan harus memenuhi kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, mengikuti orientasi Penugasan, dan pemantapan substansi;
j.suami atau istri PNS Kemenlu harus mengikuti orientasi Penugasan dan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan Penugasan;
k.berkas PNS Kemenlu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimakud dalam huruf i dan huruf j, diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal;
l.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan www.peraturan.go.id 2020, No.359 Keputusan Menteri tentang Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan setelah mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal; dan
m.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada PNS Kemenlu dan kepada Perwakilan tujuan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

Dalam hal penetapan Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan melalui mekanisme rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tidak menghasilkan rekomendasi nama PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan maka penetapan Penugasan dilakukan melalui mekanisme penawaran terbuka.

Pasal 9

Tata cara penetapan Penugasan PNS Kemenlu dengan penawaran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia mengumumkan penawaran terbuka kepada seluruh unit kerja Kementerian dengan menyebutkan nama Perwakilan, jenjang jabatan, persyaratan administratif, dan kualifikasi kompetensi;
b.PNS Kemenlu yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan pengusulan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi yang bersangkutan;
c.pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibahas pada rapat Tim Pendukung Baperjakat periode Penugasan terdekat;
d.hasil rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada Sekretaris www.peraturan.go.id 2020, No.359 Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
e.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi tempat PNS Kemenlu bertugas;
f.nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat identitas PNS Kemenlu, tempat Penugasan, periode Penugasan, dan tenggat waktu penyampaian nota jawaban persetujuan atau penolakan terhadap Penugasan PNS Kemenlu;
g.PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan harus memenuhi kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, mengikuti orientasi Penugasan, dan pemantapan substansi;
h.suami atau istri PNS Kemenlu harus mengikuti orientasi Penugasan dan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan Penugasan;
i.dokumen PNS Kemenlu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g, diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal;
j.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan setelah mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal; dan
k.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada PNS Kemenlu dan Perwakilan tujuan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. www.peraturan.go.id 2020, No.359

BAB III

MASA PENUGASAN PADA PERWAKILAN

Pasal 10

(1)Masa Penugasan pertama kali bagi Diplomat pada Perwakilan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
(2)Masa Penugasan kedua kali dan seterusnya bagi Diplomat pada Perwakilan paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Masa Penugasan Penata Kanselerai dan PID pada Perwakilan paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)Masa Penugasan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana pada Perwakilan paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat ditentukan lain atas persetujuan Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, perlu mengatur mengenai penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 www.peraturan.go.id 2020, No.359 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penugasan adalah kegiatan pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
2.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan www.peraturan.go.id 2020, No.359 Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau pada organisasi internasional.
3.Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi wilayah akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan dan informasi.
4.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada Perwakilan diplomatik yang ditugaskan untuk membantu Kepala Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
7.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
8.Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar www.peraturan.go.id 2020, No.359 Negeri, dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut PNS Kemenlu adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Luar Negeri.
10.Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan PNS Kemenlu yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan Penugasan pada Perwakilan.
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
12.Tim Pendukung Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Tim Pendukung Baperjakat, adalah perangkat Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal di bidang kepegawaian dan Penugasan pejabat pada Perwakilan.
13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

PENUGASAN PNS KEMENLU PADA PERWAKILAN

Pasal 2

(1)PNS Kemenlu yang telah memenuhi kriteria jabatan ditugaskan pada Perwakilan. www.peraturan.go.id 2020, No.359
(2)Kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. d.memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.dibutuhkan oleh organisasi.
(3)Selain kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan juga harus memenuhi kriteria:
1. a.memenuhi masa tugas tertentu;
2. b.tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 3

(1)Masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan di:
1. a.unit kerja Kementerian;
2. b.unit kerja kementerian/lembaga;
3. c.pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; atau
4. d.organisasi internasional yang berkedudukan di dalam negeri.
(2)Masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk Penugasan pada Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya;
2. b.2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Penugasan pada Perwakilan selain Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya; www.peraturan.go.id 2020, No.359
3. c.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang akan mencapai batas usia pensiun;
4. d.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar dan belum pernah ditugaskan pada Perwakilan; atau
5. e.1 (satu) tahun untuk PNS Kemenlu yang telah menyelesaikan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 4

(1)PNS Kemenlu yang ditugaskan pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diplomat, Penata Kanselerai, dan PID; dan
2. b.pejabat fungsional tertentu dan pelaksana lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PNS Kemenlu yang ditugaskan pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 5

(1)Unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menyusun analisis kebutuhan pengisian jabatan pada Perwakilan.
(2)Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Penugasan terdekat.
(3)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi mengusulkan nama PNS Kemenlu untuk ditugaskan pada Perwakilan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.
(4)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum PNS Kemenlu www.peraturan.go.id 2020, No.359 memenuhi masa tugas di Kementerian.
(5)Ketentuan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikecualikan untuk Penugasan melalui mekanisme penawaran terbuka.
(6)Pelaksanaan proses administrasi Penugasan PNS Kemenlu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak PNS Kemenlu menerima nota pemberitahuan persetujuan usulan Penugasan dari unit kerja yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

(1)Penetapan Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan ditentukan melalui:
1. a.rapat Tim Pendukung Baperjakat; dan/atau
2. b.penawaran terbuka.
(2)Selain melalui mekanisme penetapan Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Penugasan PNS Kemenlu secara langsung.

Pasal 7

Tata cara Penugasan PNS Kemenlu melalui mekanisme rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan nama PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
b.verifikasi dan validasi yang dilakukan berdasarkan kriteria jabatan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia www.peraturan.go.id 2020, No.359 menyusun usulan nama PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan;
d.penyusunan usulan nama PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan melalui sistem aplikasi daring;
e.usulan nama PNS Kemenlu yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas dalam rapat Tim Pendukung Baperjakat;
f.hasil rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
g.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi tempat PNS Kemenlu bertugas;
h.nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf g memuat identitas PNS Kemenlu, tempat Penugasan, periode Penugasan, dan tenggat waktu penyampaian nota jawaban persetujuan atau penolakan terhadap Penugasan PNS Kemenlu;
i.PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan harus memenuhi kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, mengikuti orientasi Penugasan, dan pemantapan substansi;
j.suami atau istri PNS Kemenlu harus mengikuti orientasi Penugasan dan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan Penugasan;
k.berkas PNS Kemenlu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimakud dalam huruf i dan huruf j, diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal;
l.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan www.peraturan.go.id 2020, No.359 Keputusan Menteri tentang Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan setelah mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal; dan
m.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada PNS Kemenlu dan kepada Perwakilan tujuan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

Pasal 9

Tata cara penetapan Penugasan PNS Kemenlu dengan penawaran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia mengumumkan penawaran terbuka kepada seluruh unit kerja Kementerian dengan menyebutkan nama Perwakilan, jenjang jabatan, persyaratan administratif, dan kualifikasi kompetensi;
b.PNS Kemenlu yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan pengusulan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi yang bersangkutan;
c.pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibahas pada rapat Tim Pendukung Baperjakat periode Penugasan terdekat;
d.hasil rapat Tim Pendukung Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada Sekretaris www.peraturan.go.id 2020, No.359 Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
e.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi tempat PNS Kemenlu bertugas;
f.nota pemberitahuan Penugasan PNS Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat identitas PNS Kemenlu, tempat Penugasan, periode Penugasan, dan tenggat waktu penyampaian nota jawaban persetujuan atau penolakan terhadap Penugasan PNS Kemenlu;
g.PNS Kemenlu yang akan ditugaskan pada Perwakilan harus memenuhi kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, mengikuti orientasi Penugasan, dan pemantapan substansi;
h.suami atau istri PNS Kemenlu harus mengikuti orientasi Penugasan dan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan Penugasan;
i.dokumen PNS Kemenlu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g, diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal;
j.unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Penugasan PNS Kemenlu pada Perwakilan setelah mendapatkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal; dan
k.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada PNS Kemenlu dan Perwakilan tujuan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. www.peraturan.go.id 2020, No.359

BAB III

MASA PENUGASAN PADA PERWAKILAN

Pasal 10

(1)Masa Penugasan pertama kali bagi Diplomat pada Perwakilan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
(2)Masa Penugasan kedua kali dan seterusnya bagi Diplomat pada Perwakilan paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Masa Penugasan Penata Kanselerai dan PID pada Perwakilan paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)Masa Penugasan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana pada Perwakilan paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat ditentukan lain atas persetujuan Sekretaris Jenderal.