DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat. Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. JFD merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri. Tugas JFD yaitu melaksanakan Diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Kementerian Luar Negeri selaku instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disingkat JFD adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
6.Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
7.Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi representing, negotiating, protecting, promoting, reporting, dan managing.
8.Pejabat Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Diplomat yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9.Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
10.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai atas hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara baik secara periodik maupun tahunan.
11.Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Diplomat.
12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13.Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JF.
14.Koefisien Angka Kredit adalah target Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan.
15.Penugasan Khusus Diplomat yang selanjutnya disebut Penugasan Khusus adalah penugasan Diplomat untuk melaksanakan tugas jabatan yang membutuhkan keahlian dan kompetensi Diplomat secara khusus di tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
16.Gelar Diplomatik Efektif adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat selama bertugas dalam masa kerja aktif di Kementerian dan Perwakilan dan membawa akibat administrasi penuh.
17.Uji Kompetensi Diplomat yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Diplomat.
18.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki Diplomat untuk menjalankan tugas jabatan.
19.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional non-PBB.
21.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah dalam kerangka sistem PBB dan/atau non- PBB yang diakui sebagai subjek hukum internasional serta memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, TUGAS POKOK, RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

JFD merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

(1)Tugas JFD yaitu melaksanakan Diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup yang meliputi:
1. a.melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (representing);
2. b.memperjuangkan kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan, dan interaksi dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating);
3. c.melindungi kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia, warga negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (protecting);
4. d.melakukan kegiatan untuk meningkatkan kerja sama antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting);
5. e.menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (reporting);
6. f.melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian dan Perwakilan (managing); dan
7. g.melaksanakan kegiatan lain terkait tugas Diplomasi.
(3)Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)pada setiap jenjang JFD meliputi:
1. a.Diplomat ahli pertama mengidentifikasi data dan informasi, menyiapkan konsep, tata cara, dan prosedur, serta mengolah data dan melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan Diplomasi;
2. b.Diplomat ahli muda menganalisis data, informasi, dan isu, memberikan saran untuk menyelesaikan masalah, dan melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan Diplomasi;
3. c.Diplomat ahli madya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, melakukan perbaikan dan pembaharuan teknis dan metode kerja, serta memberikan rekomendasi kebijakan, dan melakukan kegiatan strategis sektoral terkait pelaksanaan Diplomasi; dan
4. d.Diplomat ahli utama mengembangkan konsep, kebijakan, strategi, dan prosedur, serta memimpin misi strategis terkait pelaksanaan Diplomasi.
(4)Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Diplomat dapat diberikan tugas lainnya.
(5)Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan guna pencapaian target organisasi.
(6)Ekspektasi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Diplomasi pada:
1. a.Kementerian; dan
2. b.Perwakilan.
(2)Diplomat pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama;
3. c.pejabat administrator; dan
4. d.pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Diplomat.
(3)Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan.
(4)Diplomat dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Diplomat berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Diplomat dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Diplomat yang memimpin Unit Organisasi.
(6)Kedudukan Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JFD merupakan jabatan karier PNS pada Kementerian dan Perwakilan.

BAB III

KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN GELAR DIPLOMATIK

Pasal 6

(1)JFD merupakan JF kategori keahlian.
(2)Jenjang JFD dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi terdiri atas:
1. a.Diplomat ahli pertama;
2. b.Diplomat ahli muda;
3. c.Diplomat ahli madya; dan
4. d.Diplomat ahli utama.
(3)Jenjang, pangkat, golongan ruang, dan Angka Kredit untuk jenjang JFD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam tabel A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Diplomat diberikan Gelar Diplomatik Efektif.
(5)Gelar Diplomatik Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri atas:
1. a.atase;
2. b.sekretaris ketiga;
3. c.sekretaris kedua;
4. d.sekretaris pertama;
5. e.counsellor;
6. f.minister counsellor;
7. g.minister; dan
8. h.duta besar.
(6)Gelar Diplomatik Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RANGKAP JABATAN

Pasal 7

(1)Diplomat dapat merangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas pada Kementerian.
(2)Tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas Diplomasi dan mengutamakan keahlian Diplomasi dalam pengisian jabatan.
(3)Jabatan yang dapat dirangkap oleh Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesamaan paling sedikit 3 (tiga) kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas dari kompetensi teknis JFD.
(4)Jabatan di Kementerian yang dapat dirangkap Diplomat ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 8

Pembinaan karier kepangkatan Diplomat yang rangkap jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 9

(1)PPK dapat memberikan Penugasan Khusus kepada Diplomat.
(2)Penugasan Khusus Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penugasan pada:
1. a.tugas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas pada instansi pemerintah di luar Kementerian dalam jangka waktu tertentu;
2. b.Organisasi Internasional;
3. c.misi tertentu; dan
4. d.penugasan lain di luar Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penugasan pada misi tertentu Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(5)Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d harus menyusun penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan pembinaan karier dalam JFD berlaku secara mutatis mutandis bagi Diplomat yang mendapatkan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.

Pasal 10

(1)Penugasan Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak mengakibatkan perpindahan status kepegawaian ke instansi lain.
(2)Penugasan Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak mengakibatkan pemberhentian dari JFD.
(3)Penugasan Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d bersifat kolaboratif dan temporer.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…