DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENINGKATAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI BESERTA KELUARGA. SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan adalah jaminan berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditanggung oleh Pemerintah.
2.Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang menanggung biaya pengobatan, tindakan medis, dan perawatan kesehatan lainnya.
3.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan negara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan fungsi kendali mutu kendali biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendapatkan penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga melalui mekanisme Asuransi Kesehatan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

(1)Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga diberikan peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan.
(2)Pimpinan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
2. b.wakil tetap Republik Indonesia;
3. c.wakil delegasi tetap Republik Indonesia;
4. d.wakil kepala Perwakilan Diplomatik;
5. e.deputi wakil tetap Republik Indonesia;
6. f.kuasa usaha tetap;
7. g.konsul jenderal; dan
8. h.konsul, yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
(3)Wakil tetap Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk wakil tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations.

Pasal 3

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan diberikan kepada pimpinan Perwakilan beserta Keluarga terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan.
(2)Kementerian menyampaikan keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan dan daftar pimpinan Perwakilan beserta Keluarga kepada kuasa pengguna anggaran yang mengelola program Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan.
(3)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya secara lengkap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Jumlah anak dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang anak.

Pasal 4

Dalam hal pimpinan Perwakilan diberhentikan dari jabatannya, yang bersangkutan beserta Keluarga tetap memperoleh peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian dari jabatan sesuai dengan keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan di Negara Penerima;
2. b.pelayanan kesehatan di negara lain;
3. c.evakuasi medis;
4. d.repatriasi atau pemulangan jenazah; dan
5. e.pelayanan kesehatan dalam kondisi wabah dan kejadian luar biasa sepanjang tidak dijamin oleh program lain.
(2)Manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan indikasi medis.
(3)Khusus repatriasi atau pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga dapat diberikan tanpa indikasi medis.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan di Negara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan di seluruh wilayah Negara Penerima.

Pasal 7

(1)Pelayanan kesehatan di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan di luar Negara Penerima termasuk di Indonesia.
(2)Pelayanan kesehatan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
1. a.pelayanan kesehatan di Negara Penerima tidak memadai; atau
2. b.keadaan gawat darurat.
(3)Dalam hal pimpinan Perwakilan beserta Keluarga berada di Indonesia, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Indonesia atau di Negara Penerima.

Pasal 8

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, terdiri atas:
1. a.pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
2. b.pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan gigi dan mulut;
5. e.pelayanan kehamilan dan persalinan;
6. f.penggantian alat kesehatan;
7. g.pelayanan medical check up;
8. h.pelayanan home care;
9. i.pelayanan ambulans;
10. j.evakuasi medis; dan
11. k.repatriasi atau pemulangan jenazah.
(2)Selain peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perwakilan beserta Keluarga dapat diberikan peningkatan manfaat jaminan kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 9

(1)Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.konsultasi kesehatan;
2. b.perawatan kesehatan ibu dan anak;
3. c.pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik;
4. d.pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
5. e.tindakan medis non spesialistik;
6. f.pelayanan keluarga berencana;
7. g.pemberian vaksin sesuai dengan kebutuhan;
8. h.pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan
9. i.perujukan ke rawat jalan tingkat lanjutan atau rawat inap atas indikasi medis.
(2)Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan spesialistik dan subspesialistik;
2. b.pemeriksaan penunjang diagnostik;
3. c.tindakan medis spesialistik dan subspesialistik;
4. d.pelayanan rehabilitasi medis; dan
5. e.pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.akomodasi di kelas perawatan dengan pengaturan satu kamar bagi satu orang atau setara dengan kelas perawatan very very important person (VVIP) apabila dirawat di rumah sakit pemerintah atau swasta di Indonesia;
2. b.pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspesialis;
3. c.pemeriksaan penunjang diagnostik;
4. d.tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini;
5. e.perawatan intensif;
6. f.rehabilitasi medis; dan
7. g.pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(4)Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari.
(5)Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) termasuk pengobatan nonkonvensional yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah setempat.
(6)Penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat atau komite penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Indonesia.
(7)Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan dan tindakan atas indikasi medis, meliputi:
1. a.konsultasi dan pemeriksaan;
2. b.perawatan gigi dan mulut;
3. c.pencabutan gigi;
4. d.konservasi dan penambalan gigi;
5. e.pembuatan dan pemasangan protese gigi;
6. f.kegawatdaruratan orodental; dan
7. g.bedah mulut.
(8)Pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi:
1. a.pemeriksaan kehamilan;
2. b.pemeriksaan penunjang;
3. c.persalinan dan gangguan kehamilan;
4. d.pelayanan pasca persalinan; dan
5. e.pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan.
(9)Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diberikan dalam 1 (satu) tahun.
(10)Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi jenis alat kesehatan:
1. a.kacamata;
2. b.protese gigi/gigi palsu;
3. c.protese anggota alat gerak;
4. d.alat bantu dengar (hearing aid);
5. e.intra ocular lens (IOL);
6. f.korset tulang belakang;
7. g.penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace); dan
8. h.alat bantu gerak.
(11)Pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g diberikan kepada pimpinan Perwakilan beserta istri/suami 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(12)Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i diberikan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi ambulans darat, air, dan/atau udara dari lokasi ke rumah sakit berdasarkan indikasi medis.

Pasal 10

(1)Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga diberikan pelayanan kesehatan setelah sakit (home care) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berdasarkan indikasi medis.
(2)Home care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat keterbatasan kondisi medis dalam mengakses layanan kesehatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perawatan rumah sakit.

Pasal 11

(1)Evakuasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j diberikan dalam hal pimpinan Perwakilan beserta Keluarga yang mengalami keadaan gawat darurat dan fasilitas kesehatan tidak memadai, yang pemindahannya memerlukan fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
(2)1 (satu) orang Keluarga atau pihak yang ditunjuk sebagai pendamping dalam evakuasi medis diberikan biaya akomodasi paling lama 7 (tujuh) hari dan transportasi dengan memerhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.
(3)Dalam hal pengobatan atau perawatan paska evakuasi medis dinyatakan selesai, pimpinan Perwakilan dan/atau Keluarga diberikan biaya transportasi kembali ke wilayah Negara Penerima.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENINGKATAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI BESERTA KELUARGA. SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan adalah jaminan berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditanggung oleh Pemerintah.
2.Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang menanggung biaya pengobatan, tindakan medis, dan perawatan kesehatan lainnya.
3.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan negara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan fungsi kendali mutu kendali biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendapatkan penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga melalui mekanisme Asuransi Kesehatan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

(1)Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga diberikan peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan.
(2)Pimpinan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
2. b.wakil tetap Republik Indonesia;
3. c.wakil delegasi tetap Republik Indonesia;
4. d.wakil kepala Perwakilan Diplomatik;
5. e.deputi wakil tetap Republik Indonesia;
6. f.kuasa usaha tetap;
7. g.konsul jenderal; dan
8. h.konsul, yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
(3)Wakil tetap Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk wakil tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations.

Pasal 3

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan diberikan kepada pimpinan Perwakilan beserta Keluarga terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan.
(2)Kementerian menyampaikan keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan dan daftar pimpinan Perwakilan beserta Keluarga kepada kuasa pengguna anggaran yang mengelola program Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya keputusan Presiden atau keputusan Menteri mengenai pengangkatan pimpinan Perwakilan.
(3)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya secara lengkap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Jumlah anak dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang anak.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan di Negara Penerima;
2. b.pelayanan kesehatan di negara lain;
3. c.evakuasi medis;
4. d.repatriasi atau pemulangan jenazah; dan
5. e.pelayanan kesehatan dalam kondisi wabah dan kejadian luar biasa sepanjang tidak dijamin oleh program lain.
(2)Manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan indikasi medis.
(3)Khusus repatriasi atau pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga dapat diberikan tanpa indikasi medis.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan di Negara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan di seluruh wilayah Negara Penerima.

Pasal 7

(1)Pelayanan kesehatan di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan di luar Negara Penerima termasuk di Indonesia.
(2)Pelayanan kesehatan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
1. a.pelayanan kesehatan di Negara Penerima tidak memadai; atau
2. b.keadaan gawat darurat.
(3)Dalam hal pimpinan Perwakilan beserta Keluarga berada di Indonesia, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Indonesia atau di Negara Penerima.

Pasal 8

(1)Peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, terdiri atas:
1. a.pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
2. b.pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan gigi dan mulut;
5. e.pelayanan kehamilan dan persalinan;
6. f.penggantian alat kesehatan;
7. g.pelayanan medical check up;
8. h.pelayanan home care;
9. i.pelayanan ambulans;
10. j.evakuasi medis; dan
11. k.repatriasi atau pemulangan jenazah.
(2)Selain peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perwakilan beserta Keluarga dapat diberikan peningkatan manfaat jaminan kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 9

(1)Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.konsultasi kesehatan;
2. b.perawatan kesehatan ibu dan anak;
3. c.pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik;
4. d.pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
5. e.tindakan medis non spesialistik;
6. f.pelayanan keluarga berencana;
7. g.pemberian vaksin sesuai dengan kebutuhan;
8. h.pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan
9. i.perujukan ke rawat jalan tingkat lanjutan atau rawat inap atas indikasi medis.
(2)Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan spesialistik dan subspesialistik;
2. b.pemeriksaan penunjang diagnostik;
3. c.tindakan medis spesialistik dan subspesialistik;
4. d.pelayanan rehabilitasi medis; dan
5. e.pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.akomodasi di kelas perawatan dengan pengaturan satu kamar bagi satu orang atau setara dengan kelas perawatan very very important person (VVIP) apabila dirawat di rumah sakit pemerintah atau swasta di Indonesia;
2. b.pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspesialis;
3. c.pemeriksaan penunjang diagnostik;
4. d.tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini;
5. e.perawatan intensif;
6. f.rehabilitasi medis; dan
7. g.pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(4)Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari.
(5)Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) termasuk pengobatan nonkonvensional yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah setempat.
(6)Penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat atau komite penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Indonesia.
(7)Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan dan tindakan atas indikasi medis, meliputi:
1. a.konsultasi dan pemeriksaan;
2. b.perawatan gigi dan mulut;
3. c.pencabutan gigi;
4. d.konservasi dan penambalan gigi;
5. e.pembuatan dan pemasangan protese gigi;
6. f.kegawatdaruratan orodental; dan
7. g.bedah mulut.
(8)Pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi:
1. a.pemeriksaan kehamilan;
2. b.pemeriksaan penunjang;
3. c.persalinan dan gangguan kehamilan;
4. d.pelayanan pasca persalinan; dan
5. e.pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan.
(9)Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diberikan dalam 1 (satu) tahun.
(10)Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi jenis alat kesehatan:
1. a.kacamata;
2. b.protese gigi/gigi palsu;
3. c.protese anggota alat gerak;
4. d.alat bantu dengar (hearing aid);
5. e.intra ocular lens (IOL);
6. f.korset tulang belakang;
7. g.penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace); dan
8. h.alat bantu gerak.
(11)Pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g diberikan kepada pimpinan Perwakilan beserta istri/suami 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(12)Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i diberikan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi ambulans darat, air, dan/atau udara dari lokasi ke rumah sakit berdasarkan indikasi medis.

Pasal 10

(1)Pimpinan Perwakilan beserta Keluarga diberikan pelayanan kesehatan setelah sakit (home care) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berdasarkan indikasi medis.
(2)Home care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat keterbatasan kondisi medis dalam mengakses layanan kesehatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perawatan rumah sakit.

Pasal 11

(1)Evakuasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j diberikan dalam hal pimpinan Perwakilan beserta Keluarga yang mengalami keadaan gawat darurat dan fasilitas kesehatan tidak memadai, yang pemindahannya memerlukan fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
(2)1 (satu) orang Keluarga atau pihak yang ditunjuk sebagai pendamping dalam evakuasi medis diberikan biaya akomodasi paling lama 7 (tujuh) hari dan transportasi dengan memerhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.
(3)Dalam hal pengobatan atau perawatan paska evakuasi medis dinyatakan selesai, pimpinan Perwakilan dan/atau Keluarga diberikan biaya transportasi kembali ke wilayah Negara Penerima.