DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu disesuaikan besaran pinjaman resmi;
c.bahwa selain dilakukan penyesuaian terhadap besaran pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan pengelolaan anggaran Kementerian Luar Negeri yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta memperkuat tertib administrasi pinjaman resmi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaa Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaa Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Resmi adalah pinjaman sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Kementerian kepada PDLN yang dimutasi/dipindah tugaskan ke Perwakilan sebagai persekot yang wajib dikembalikan oleh PDLN dan/atau ahli warisnya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai bunga pinjaman.
2.Unsur Pelaksana adalah pejabat fungsional diplomat dan Pejabat Penugasan.
3.Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang ditugaskan ke Kementerian untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
4.Unsur Penunjang adalah pejabat fungsional penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian.
5.Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah unsur pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Luar Negeri.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
7.Biro adalah satuan kerja pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi keuangan di kementerian.
8.Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPLN adalah tunjangan penghidupan yang diterima oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada perwakilan, meliputi tunjangan pokok dan tunjangan keluarga.
9.Pemberian Pinjaman Resmi adalah proses memberikan Pinjaman Resmi kepada PDLN yang ditempatkan pada Perwakilan.
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11.Pengembalian Pinjaman Resmi adalah proses mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran oleh PDLN hingga lunas.
12.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang ditandatangani oleh PDLN yang berisi pernyataan bahwa PDLN bertanggung jawab mutlak atas Pinjaman Resmi yang diterimanya dan seluruh data dukungnya.
13.Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi adalah dokumen kesepakatan antara PPK Perwakilan dan PDLN mengenai Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi.
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksana- kan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
15.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
16.Aplikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses permohonan dan Pemberian Pinjaman Resmi.
17.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non- Perserikatan Bangsa-Bangsa.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 1 (satu) bulan TPLN.
(2)Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PDLN.
(3)Pinjaman Resmi hanya diberikan kepada PDLN dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.
(4)Pejabat Penugasan dari Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya Pejabat Penugasan yang belanja pegawainya dibebankan pada DIPA Kementerian.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)PDLN yang telah menerima salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis melalui Aplikasi kepada Kepala Biro dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan Pinjaman Resmi;
2. b.salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan;
3. c.SPTJM Pinjaman Resmi;
4. d.surat pernyataan tidak membatalkan Pinjaman Resmi: dan
5. e.rencana keberangkatan PDLN.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum tanggal keberangkatan PDLN ke Perwakilan.
(4)Rencana keberangkatan PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencantumkan:
1. a.nama pejabat;
2. b.tempat tujuan;
3. c.waktu keberangkatan;
4. d.tanggal keberangkatan; dan
5. e.nama maskapai.
(5)Ketentuan mengenai format:
1. a.surat permohonan Pinjaman Resmi;
2. b.surat pernyataan tidak membatalkan Pinjaman Resmi; dan
3. c.SPTJM, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. 4.Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Biro menugaskan PPK Biro untuk melakukan pengujian permohonan.
(2)Pengujian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.ketersediaan anggaran Pinjaman Resmi;
2. b.Pinjaman Resmi meliputi besaran TPLN dengan komposisi tunjangan istri/suami dan tunjangan untuk 2 (dua) orang anak maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung mulai tanggal pengajuan Pinjaman Resmi pada Aplikasi; dan
3. c.kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi persetujuan kepada Kepala Biro.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi penolakan kepada Kepala Biro.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Biro menyampaikan:
1. a.persetujuan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA;
2. b.penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN masih berada di dalam negeri; atau
3. c.penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan, dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN telah berada di Perwakilan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  2. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)PDLN wajib mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran sesuai Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan TPLN oleh Bendahara Pengeluaran Perwakilan terhitung mulai bulan berikutnya setelah PDLN menerima Pinjaman Resmi.
(3)Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4)Dalam hal masa penugasan PDLN di Perwakilan kurang dari 12 (dua belas) bulan, PDLN wajib melunasi Pinjaman Resmi sebelum berakhirnya masa penugasan pada Perwakilan.

8.Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengembalian Pinjaman Resmi di Perwakilan oleh PDLN yang sedang berjalan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan nota permohonan mengenai Pinjaman Resmi dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

9.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2025 MENTERI LUAR NEGERI Œ SUGIONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN RESMI TPLN Kepada Yth: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Perihal: Permohonan Pinjaman Resmi TPLN Sehubungan dengan penugasan sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor …(1)… Tahun …(2)…, bersama ini saya: Nama : …(3)… NIP : …(4)… Pangkat/Golongan : ...(5)... Gelar/Jabatan : …(6)… Perwakilan Tujuan : …(7)… Tanggal tiba di Perwakilan : …(8)… mengajukan permohonan Pinjaman Resmi TPLN dengan perhitungan sebagai berikut: TPLN : USD …(9)… Jumlah Pinjaman Resmi : USD …(10)… Jakarta, …(11)… Yang Mengajukan, …(12)… …(13)… Petunjuk Pengisian:

(1)diisi nomor surat keputusan penempatan PDLN.
(2)diisi tahun penerbitan surat keputusan penempatan PDLN.
(3)diisi nama PDLN.
(4)diisi NIP PDLN.
(5)diisi pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PGPNS).
(6)diisi nama gelar/pangkat/golongan
(7)diisi nama perwakilan tujuan
(8)diisi tanggal ketibaan di perwakilan tujuan
(9)diisi jumlah TPLN PDLN
(10)diisi jumlah permohonan Pinjaman Resmi.
(11)diisi tanggal bulan dan tahun pembuatan surat.
(12)diisi nama PDLN.
(13)diisi NIP PDLN. B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBATALKAN PINJAMAN RESMI SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBATALKAN PINJAMAN RESMI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :..................................... (1) NIP :......................................(2) Pangkat/Golongan :......................................(3) Gelar/Jabatan :......................................(4) Perwakilan :......................................(5) Menyatakan bahwa saya telah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di perwakilan atas Pinjaman Resmi TPLN sebesar USD……….. (6) sehingga saya tidak akan membatalkan Pinjaman Resmi yang telah disetujui Biro Keuangan dengan alasan pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……..… (7) ,…(8).………. Ttd ...(9)... (Materai) ...(10)... Petunjuk Pengisian:
(1)diisi nama PDLN.
(2)diisi NIP PDLN.
(3)diisi nama pangkat/golongan
(4)diisi nama gelar/jabatan
(5)diisi nama perwakilan tujuan.
(6)diisi besaran Pinjaman Resmi.
(7)diisi kota pembuatan surat.
(8)diisi tanggal bulan tahun pembuatan surat.
(9)diisi nama PDLN.
(10)diisi NIP PDLN C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :..................................... (1) NIP :......................................(2) Pangkat/Golongan :......................................(3) Gelar/Jabatan :......................................(4) Perwakilan :......................................(5) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas Pinjaman Resmi TPLN (6) sebesar USD………..

(7)untuk digunakan sesuai peruntukannya.

2.Pinjaman sebagaimana tercantum dalam angka 1, akan saya kembalikan ke Kas Negara dengan cara diperhitungkan/dipotong dari TPLN setiap bulan, selama .... (8) bulan.
3.Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekurangan dalam pengembalian Pinjaman Resmi yang telah saya terima tersebut di atas, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan sisa/kekurangannya tersebut pada kesempatan pertama.
4.Dalam hal terdapat pengakhiran/pemberhentian penugasan di Perwakilan yang disebabkan oleh kedinasan dan/atau sebab lainnya, saya bersedia melunasi/mengembalikan seluruh sisa Pinjaman Resmi.
5.Dalam hal saya meninggal dunia sebelum Pinjaman Resmi lunas, pelunasan dilakukan melalui kompensasi hak keuangan yang diterima sesuai peraturan perundang- undangan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……..… (9) ,…(10).………. Ttd ...(11)... (Materai) ...(12)... Petunjuk Pengisian:

(1)diisi nama PDLN.
(2)diisi NIP PDLN.
(3)diisi nama pangkat/golongan
(4)diisi nama gelar/jabatan
(5)diisi nama perwakilan tujuan.
(6)dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi.
(7)diisi besaran Pinjaman Resmi.
(8)diisi jumlah bulan angsuran.
(9)diisi kota pembuatan surat.
(10)diisi tanggal bulan tahun pembuatan surat.
(11)diisi nama PDLN.
(12)diisi NIP PDLN MENTERI LUAR NEGERI ttd. SUGIONO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…