DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, www.peraturan.go.id 2018, No.1380 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 977);
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2018, No.1380 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Tinggal Diplomatik adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Izin Tinggal Dinas adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
4.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
5.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas www.peraturan.go.id 2018, No.1380 resmi yang tidak bersifat diplomatik.
6.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
7.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
8.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia.
9.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
11.Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
12.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
13.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari negara asing yang diakreditasikan untuk Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia.
14.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakreditasikan untuk Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No.1380
15.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
16.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
17.Menteri adalah Menteri Luar Negeri.
18.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.

BAB II

IZIN TINGGAL DIPLOMATIK

Pasal 2

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Diplomatik untuk berada di Wilayah Indonesia guna:

a.melakukan kunjungan; atau
b.bertempat tinggal.

Pasal 3

(1)Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa Diplomatik yang melakukan kunjungan singkat di Wilayah Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik.
(2)Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. www.peraturan.go.id 2018, No.1380

Pasal 4

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2)Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku; dan
2. b.visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5, atau 10-M yang sah dan masih berlaku.

Pasal 5

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
(2)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3)Perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 6

(1)Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan.
(3)Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik dengan: www.peraturan.go.id 2018, No.1380
1. a.mengisi formulir permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan; dan
2. b.mengunggah persyaratan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku;
2. b.visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5, atau 10-M yang sah dan masih berlaku;
3. c.nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia berisi permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan;
4. d.pasfoto berwarna; dan
5. e.tiket keberangkatan dari Indonesia.
(5)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
3. c.berlatar belakang warna putih;
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak memperlihatkan gigi;
6. f.berpakaian resmi tidak berwarna putih;
7. g.tidak menggunakan kacamata; dan
8. h.bagi yang berhijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih.
(6)Setelah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara online, Pejabat yang Ditunjuk dapat memberikan notifikasi secara elektronik berupa:
1. a.permohonan disetujui;
2. b.permohonan ditolak; atau
3. c.persyaratan belum lengkap. www.peraturan.go.id 2018, No.1380
(7)Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, pemohon harus menyampaikan dokumen asli kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membawa tanda bukti notifikasi elektronik melalui tempat pelayanan Direktorat Konsuler pada hari kerja.
(8)Setelah diterimanya persyaratan dan tanda bukti notifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan.
(9)Dalam hal persyaratan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya notifikasi elektronik.
(10)Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan ditolak dan pemohon wajib meninggalkan Wilayah Indonesia.

Pasal 7

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a juga dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik.
(2)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. www.peraturan.go.id 2018, No.1380

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1)Permohonan Izin Tinggal Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara elektronik dengan cara:
1. a.mengisi formulir permohonan Izin Tinggal Diplomatik; dan
2. b.mengunggah persyaratan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
2. b.nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia berisi permohonan Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan dan anggota keluarga yang mengikuti;
3. c.pasfoto berwarna;
4. d.dalam hal pemohon menggantikan pejabat pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia, permohonan disertai tanda terima pengembalian kartu identitas pejabat www.peraturan.go.id 2018, No.1380 yang digantikan, yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri;
5. e.dalam hal pemohon menduduki jabatan sebagai Duta Besar di Indonesia, permohonan disertai Surat Persetujuan (Agrément) dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
6. f.dalam hal pemohon menduduki jabatan sebagai Konsul Jenderal, Atase Militer atau mengisi posisi baru pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia, permohonan disertai surat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memuat:
1. a.Visa Diplomatik dengan indeks visa 10-1 atau 10-4, yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Menteri; dan
2. b.stempel Tanda Masuk yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi.
(4)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
3. c.berlatar belakang warna putih;
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak memperlihatkan gigi;
6. f.berpakaian resmi tidak berwarna putih;
7. g.tidak menggunakan kacamata; dan
8. h.bagi yang berhijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih.

Pasal 10

(1)Anggota keluarga yang mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi suami atau istri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 www.peraturan.go.id 2018, No.1380 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan, serta mengikuti Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal.
(2)Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal dapat diberikan kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
(3)Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kesehatan fisik dan/atau mental; atau
2. b.kultur.

Pasal 11

(1)Pejabat yang Ditunjuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1).
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, pemohon menerima notifikasi secara elektronik untuk melengkapi persyaratan.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terpenuhi, pemohon menerima notifikasi secara elektronik.
(4)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan tanda bukti notifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen asli persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui tempat pelayanan Direktorat Konsuler pada hari kerja.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 977);
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2018, No.1380 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Tinggal Diplomatik adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Izin Tinggal Dinas adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
4.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
5.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas www.peraturan.go.id 2018, No.1380 resmi yang tidak bersifat diplomatik.
6.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
7.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
8.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia.
9.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
11.Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
12.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
13.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari negara asing yang diakreditasikan untuk Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia.
14.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakreditasikan untuk Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No.1380
15.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
16.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
17.Menteri adalah Menteri Luar Negeri.
18.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.

BAB II

IZIN TINGGAL DIPLOMATIK

Pasal 2

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Diplomatik untuk berada di Wilayah Indonesia guna:

a.melakukan kunjungan; atau
b.bertempat tinggal.

Pasal 3

(1)Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa Diplomatik yang melakukan kunjungan singkat di Wilayah Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik.
(2)Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. www.peraturan.go.id 2018, No.1380

Pasal 4

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2)Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku; dan
2. b.visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5, atau 10-M yang sah dan masih berlaku.

Pasal 5

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
(2)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3)Perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 6

(1)Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan.
(3)Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik dengan: www.peraturan.go.id 2018, No.1380
1. a.mengisi formulir permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan; dan
2. b.mengunggah persyaratan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku;
2. b.visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5, atau 10-M yang sah dan masih berlaku;
3. c.nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia berisi permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan;
4. d.pasfoto berwarna; dan
5. e.tiket keberangkatan dari Indonesia.
(5)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
3. c.berlatar belakang warna putih;
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak memperlihatkan gigi;
6. f.berpakaian resmi tidak berwarna putih;
7. g.tidak menggunakan kacamata; dan
8. h.bagi yang berhijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih.
(6)Setelah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara online, Pejabat yang Ditunjuk dapat memberikan notifikasi secara elektronik berupa:
1. a.permohonan disetujui;
2. b.permohonan ditolak; atau
3. c.persyaratan belum lengkap. www.peraturan.go.id 2018, No.1380
(7)Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, pemohon harus menyampaikan dokumen asli kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membawa tanda bukti notifikasi elektronik melalui tempat pelayanan Direktorat Konsuler pada hari kerja.
(8)Setelah diterimanya persyaratan dan tanda bukti notifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan.
(9)Dalam hal persyaratan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya notifikasi elektronik.
(10)Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan ditolak dan pemohon wajib meninggalkan Wilayah Indonesia.

Pasal 7

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a juga dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik.
(2)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. www.peraturan.go.id 2018, No.1380

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1)Permohonan Izin Tinggal Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara elektronik dengan cara:
1. a.mengisi formulir permohonan Izin Tinggal Diplomatik; dan
2. b.mengunggah persyaratan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
2. b.nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia berisi permohonan Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan dan anggota keluarga yang mengikuti;
3. c.pasfoto berwarna;
4. d.dalam hal pemohon menggantikan pejabat pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia, permohonan disertai tanda terima pengembalian kartu identitas pejabat www.peraturan.go.id 2018, No.1380 yang digantikan, yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri;
5. e.dalam hal pemohon menduduki jabatan sebagai Duta Besar di Indonesia, permohonan disertai Surat Persetujuan (Agrément) dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
6. f.dalam hal pemohon menduduki jabatan sebagai Konsul Jenderal, Atase Militer atau mengisi posisi baru pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia, permohonan disertai surat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memuat:
1. a.Visa Diplomatik dengan indeks visa 10-1 atau 10-4, yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Menteri; dan
2. b.stempel Tanda Masuk yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi.
(4)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
3. c.berlatar belakang warna putih;
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak memperlihatkan gigi;
6. f.berpakaian resmi tidak berwarna putih;
7. g.tidak menggunakan kacamata; dan
8. h.bagi yang berhijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih.

Pasal 10

(1)Anggota keluarga yang mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi suami atau istri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 www.peraturan.go.id 2018, No.1380 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan, serta mengikuti Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal.
(2)Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal dapat diberikan kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
(3)Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kesehatan fisik dan/atau mental; atau
2. b.kultur.

Pasal 11

(1)Pejabat yang Ditunjuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1).
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, pemohon menerima notifikasi secara elektronik untuk melengkapi persyaratan.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terpenuhi, pemohon menerima notifikasi secara elektronik.
(4)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan tanda bukti notifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen asli persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui tempat pelayanan Direktorat Konsuler pada hari kerja.