DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan prosedur permohonan dan penerbitan surat kuasa, diperlukan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan surat kuasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 2021, No.1415 Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KUASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Kuasa (Full Powers) yang selanjutnya disebut Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
2.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2021, No.1415
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas memimpin Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
6.Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas memimpin Direktorat yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara permohonan Surat Kuasa oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dan penerbitan Surat Kuasa oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Surat Kuasa dibuat untuk menandatangani:
1. a.Perjanjian Internasional sesuai persyaratan yang diatur dalam perjanjian tersebut; atau
2. b.Perjanjian Internasional yang dibuat atas nama Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah yang memperjanjikan hal-hal yang menjadi kewenangan Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain untuk menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Kuasa juga dapat dibuat untuk menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang 2021, No.1415 diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
(3)Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan Surat Kuasa disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.
(2)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.keterangan dari pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab mengenai naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani;
2. b.nama pejabat yang akan menandatangani;
3. c.jabatan pejabat yang akan menandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
4. d.judul Perjanjian Internasional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
5. e.nomenklatur Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(3)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan salinan naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati (agreed text) dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa lain yang digunakan dalam Perjanjian Internasional.
(4)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum naskah Perjanjian Internasional ditandatangani. 2021, No.1415

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyiapkan konsep Surat Kuasa setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan Surat Kuasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan konsep Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang telah diparaf oleh Direktur dan Direktur Jenderal, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Menteri diberi segel dan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab, serta salinannya disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama penanggung jawab di Kementerian.
(2)Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada mitra yang menjadi pihak dalam Perjanjian Internasional.

Pasal 7

(1)Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pencabutan dalam hal:
1. a.pejabat penerima kuasa berhalangan sementara atau tetap;
2. b.terjadi perubahan nama pejabat dan/atau nama jabatan penerima kuasa;
3. c.Perjanjian Internasional batal ditandatangani; atau
4. d.terdapat pertimbangan lain oleh Menteri.
(2)Pencabutan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan penerbitan Surat Kuasa pengganti. 2021, No.1415
(3)Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan dan penerbitan Surat Kuasa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Menteri menyampaikan kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab perihal pencabutan Surat Kuasa, dengan atau tanpa menerbitkan Surat Kuasa pengganti.

Pasal 8

Ketentuan mengenai format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1415 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2021, No.1415 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KUASA FORMAT SURAT KUASA 2021, No.1415 (Nomor Surat) SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini, …… (Nama Menteri) ……., Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada : (Nama Lengkap) (Jabatan) untuk menandatangani / menerima naskah perjanjian / menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, ………. (judul Perjanjian)……….. SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tandatangani dan bubuhi materai di ….. (tempat tanda tangan)….. pada ……. (tanggal) ……., ……. (bulan) ……., ……. (tahun) ……. (tahun penulisan dengan huruf). (tandatangan) Nama Menlu 2021, No.1415 (Nomor Surat) FULL POWERS The undersigned, …… (Name of Minister) ……., Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes: (Full Name) (Official Position) to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, …….. (title of agreement/mou)………. IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in ….. (place) ………., on this ……. (date) ……., day of ……. (month) …….. in the year ……. (writing with letters) …….. (signed) Name of Minister MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan prosedur permohonan dan penerbitan surat kuasa, diperlukan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan surat kuasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 2021, No.1415 Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KUASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Kuasa (Full Powers) yang selanjutnya disebut Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
2.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2021, No.1415
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas memimpin Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
6.Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas memimpin Direktorat yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara permohonan Surat Kuasa oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dan penerbitan Surat Kuasa oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Surat Kuasa dibuat untuk menandatangani:
1. a.Perjanjian Internasional sesuai persyaratan yang diatur dalam perjanjian tersebut; atau
2. b.Perjanjian Internasional yang dibuat atas nama Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah yang memperjanjikan hal-hal yang menjadi kewenangan Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain untuk menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Kuasa juga dapat dibuat untuk menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang 2021, No.1415 diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
(3)Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan Surat Kuasa disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.
(2)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.keterangan dari pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab mengenai naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani;
2. b.nama pejabat yang akan menandatangani;
3. c.jabatan pejabat yang akan menandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
4. d.judul Perjanjian Internasional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
5. e.nomenklatur Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(3)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan salinan naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati (agreed text) dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa lain yang digunakan dalam Perjanjian Internasional.
(4)Permohonan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum naskah Perjanjian Internasional ditandatangani. 2021, No.1415

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyiapkan konsep Surat Kuasa setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan Surat Kuasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan konsep Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang telah diparaf oleh Direktur dan Direktur Jenderal, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Menteri diberi segel dan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab, serta salinannya disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama penanggung jawab di Kementerian.
(2)Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada mitra yang menjadi pihak dalam Perjanjian Internasional.

Pasal 7

(1)Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pencabutan dalam hal:
1. a.pejabat penerima kuasa berhalangan sementara atau tetap;
2. b.terjadi perubahan nama pejabat dan/atau nama jabatan penerima kuasa;
3. c.Perjanjian Internasional batal ditandatangani; atau
4. d.terdapat pertimbangan lain oleh Menteri.
(2)Pencabutan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan penerbitan Surat Kuasa pengganti. 2021, No.1415
(3)Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan dan penerbitan Surat Kuasa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Menteri menyampaikan kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab perihal pencabutan Surat Kuasa, dengan atau tanpa menerbitkan Surat Kuasa pengganti.

Pasal 8

Ketentuan mengenai format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.