DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian www.peraturan.go.id 2022, No.269 Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
8.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian www.peraturan.go.id 2022, No.269 Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan barang-barang negara. www.peraturan.go.id 2022, No.269
3.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara yang diangkat oleh Menteri.
4.Surat Kesanggupan Membayar yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang berisi kesediaan Bendahara dalam melakukan pembayaran atas Kerugian Negara yang terjadi yang ditandatangani dihadapan aparat pengawasan internal pemerintah.
5.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
6.Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
7.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
8.Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
9.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai keputusan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
10.Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan www.peraturan.go.id 2022, No.269 hukum baik sengaja maupun lalai.
11.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pada Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Informasi tentang Kerugian Negara dapat diketahui dari hasil:
1. a.pemeriksaan BPK;
2. b.pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian; www.peraturan.go.id 2022, No.269
3. c.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara; dan/atau
4. d.perhitungan ex-officio.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan dalam melakukan tahapan tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 4

(1)Kasus indikasi Kerugian Negara dapat diperoleh berdasarkan informasi hasil pengawasan internal pemerintah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
(2)Dalam hal Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus membuat dan menandatangani SKM di hadapan aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian.
(3)Aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian menyampaikan SKM sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada TPKN untuk diproses Kerugian Negaranya.
(4)Ketentuan mengenai format SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari www.peraturan.go.id 2022, No.269 kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
(2)Menteri menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.penyampaian surat pemberitahuan kepada BPK dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.penugasan kepada TPKN untuk melakukan verifikasi, dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara dari pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi paling sedikit dengan berita acara pemeriksaan kas dan/atau barang.
(4)Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
2. b.Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
3. c.Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
4. d.pimpinan tinggi pratama dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang terkait lainnya sebagai anggota; dan
5. e.sekretariat.
(3)Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2022, No.269

Pasal 7

(1)TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
1. a.menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
2. b.menghitung jumlah Kerugian Negara;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. e.menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
6. f.memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
7. g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 8

(1)TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen terkait Kerugian Negara sebagai berikut:
1. a.surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi www.peraturan.go.id 2022, No.269 kebendaharaan;
2. b.berita acara pemeriksaan kas/barang;
3. c.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
4. d.surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
5. e.salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
6. f.surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara memiliki indikasi tindak pidana;
7. g.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
8. h.surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan/atau
9. i.SKM.
(2)TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
(3)Ketentuan mengenai format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari penugasannya sebagai Bendahara.
(2)Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara maka ditunjuk Bendahara pengganti.
(3)Mekanisme pembebastugasan sementara Bendahara dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2022, No.269

Pasal 10

(1)TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(2)TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri.
(3)Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian www.peraturan.go.id 2022, No.269 Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
8.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian www.peraturan.go.id 2022, No.269 Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan barang-barang negara. www.peraturan.go.id 2022, No.269
3.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara yang diangkat oleh Menteri.
4.Surat Kesanggupan Membayar yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang berisi kesediaan Bendahara dalam melakukan pembayaran atas Kerugian Negara yang terjadi yang ditandatangani dihadapan aparat pengawasan internal pemerintah.
5.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
6.Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
7.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
8.Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
9.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai keputusan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
10.Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan www.peraturan.go.id 2022, No.269 hukum baik sengaja maupun lalai.
11.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pada Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Informasi tentang Kerugian Negara dapat diketahui dari hasil:
1. a.pemeriksaan BPK;
2. b.pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian; www.peraturan.go.id 2022, No.269
3. c.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara; dan/atau
4. d.perhitungan ex-officio.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan dalam melakukan tahapan tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 4

(1)Kasus indikasi Kerugian Negara dapat diperoleh berdasarkan informasi hasil pengawasan internal pemerintah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
(2)Dalam hal Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus membuat dan menandatangani SKM di hadapan aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian.
(3)Aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian menyampaikan SKM sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada TPKN untuk diproses Kerugian Negaranya.
(4)Ketentuan mengenai format SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari www.peraturan.go.id 2022, No.269 kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
(2)Menteri menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.penyampaian surat pemberitahuan kepada BPK dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.penugasan kepada TPKN untuk melakukan verifikasi, dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara dari pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi paling sedikit dengan berita acara pemeriksaan kas dan/atau barang.
(4)Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
2. b.Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
3. c.Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
4. d.pimpinan tinggi pratama dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang terkait lainnya sebagai anggota; dan
5. e.sekretariat.
(3)Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2022, No.269

Pasal 7

(1)TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
1. a.menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
2. b.menghitung jumlah Kerugian Negara;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. e.menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
6. f.memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
7. g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 8

(1)TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen terkait Kerugian Negara sebagai berikut:
1. a.surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi www.peraturan.go.id 2022, No.269 kebendaharaan;
2. b.berita acara pemeriksaan kas/barang;
3. c.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
4. d.surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
5. e.salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
6. f.surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara memiliki indikasi tindak pidana;
7. g.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
8. h.surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan/atau
9. i.SKM.
(2)TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
(3)Ketentuan mengenai format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari penugasannya sebagai Bendahara.
(2)Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara maka ditunjuk Bendahara pengganti.
(3)Mekanisme pembebastugasan sementara Bendahara dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2022, No.269

Pasal 10

(1)TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(2)TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri.
(3)Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).