DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
2.Keanggotaan Indonesia adalah status Indonesia pada Organisasi Internasional.
3.Kontribusi Indonesia adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran Keanggotaan Indonesia.
4.Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah gugus tugas antarkementerian dan lembaga yang menangani Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
5.Instansi Penjuru adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Organisasi Internasional.
6.Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia adalah dokumen yang menjabarkan secara rinci manfaat dan kontribusi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
7.Tagihan adalah permintaan resmi Organisasi Internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk membayar Kontribusi Indonesia.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kerja sama multilateral.
11.Sekretaris Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kerja sama multilateral.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 2

Tata cara pengusulan Keanggotaan Indonesia dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.pemeriksaan administratif;
c.perumusan rekomendasi; dan
d.penyampaian hasil penilaian.

Pasal 3

(1)Pimpinan Instansi Penjuru menyampaikan permohonan usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan usulan Keanggotaan Indonesia paling sedikit memuat:
1. a.nama Organisasi Internasional;
2. b.informasi secara ringkas mengenai ruang lingkup Organisasi Internasional;
3. c.status Keanggotaan Indonesia;
4. d.informasi secara ringkas mengenai urgensi Keanggotaan Indonesia dan kaitannya dengan prioritas nasional; dan
5. e.jumlah Kontribusi Indonesia.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.naskah urgensi, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.profil singkat Organisasi Internasional;
  2. 2.ruang lingkup Organisasi Internasional;
  3. 3.urgensi Keanggotaan Indonesia dan kaitannya dengan prioritas nasional;
  4. 4.manfaat yang diperoleh dari Keanggotaan Indonesia;
  5. 5.rencana pemanfaatan Keanggotaan Indonesia;
  6. 6.hak dan kewajiban negara anggota;
  7. 7.jumlah dan mekanisme perhitungan kontribusi negara anggota; dan
  8. 8.analisis biaya manfaat.
2. b.salinan statuta, piagam, perjanjian, dan/atau instrumen hukum Organisasi Internasional yang memuat:
  1. 1.landasan pendirian Organisasi Internasional;
  2. 2.ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara anggota; dan
  3. 3.ketentuan kontribusi negara anggota.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima Direktur Jenderal.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Penjuru untuk melengkapi dokumen permohonan.
(3)Kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen permohonan diterima oleh Instansi Penjuru.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Penjuru tidak memenuhi kelengkapan dokumen permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penjuru.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Kelompok Kerja untuk merumuskan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dari Instansi Penjuru kepada Menteri.

Pasal 5

Kelompok Kerja melakukan rapat untuk merumuskan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia.

Pasal 6

(1)Perumusan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.prioritas nasional;
2. b.kemampuan keuangan negara;
3. c.Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional sejenis; dan
4. d.analisis biaya manfaat.
(2)Dalam melakukan analisis biaya manfaat, Kelompok Kerja menilai manfaat Keanggotaan Indonesia dengan biaya Keanggotaan Indonesia.
(3)Manfaat Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.manfaat kualitatif; dan
2. b.manfaat kuantitatif.
(4)Manfaat kualitatif berupa:
1. a.ideologi;
2. b.politik;
3. c.ekonomi dan pembangunan;
4. d.sosial budaya;
5. e.perdamaian dan keamanan internasional;
6. f.kemanusiaan;
7. g.lingkungan hidup; dan/atau
8. h.manfaat lainnya.
(5)Manfaat kuantitatif mencakup:
1. a.jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik;
2. b.jumlah partisipasi kegiatan;
3. c.jumlah dan/atau nilai bantuan;
4. d.jumlah dan/atau nilai program pembangunan; dan/atau
5. e.jumlah Warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional.
(6)Biaya Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kontribusi Indonesia; dan
2. b.biaya lain yang timbul dari partisipasi aktif pada Organisasi Internasional.

Pasal 7

Kelompok Kerja menyampaikan rekomendasi usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan usulan keanggotaan Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Hasil penilaian Menteri atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia, berupa:
1. a.menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia; atau
2. b.tidak menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia.
(3)Menteri menyampaikan hasil penilaian atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada pimpinan Instansi Penjuru.
(4)Dalam hal Menteri menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia, Instansi Penjuru menyusun dasar hukum Keanggotaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Menteri tidak menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia, permohonan usulan Keanggotaan Indonesia yang sama tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penyampaian hasil penilaian usulan Keanggotaan Indonesia kepada Instansi Penjuru.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN PEMANFAATAN KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 9

(1)Pimpinan Instansi Penjuru wajib menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2)Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia paling sedikit memuat:
1. a.manfaat kualitatif dan manfaat kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan rencana pemanfaatan tahun berikutnya;
2. b.jumlah Kontribusi Indonesia dan proyeksi Kontribusi Indonesia tahun berikutnya; dan
3. c.upaya Instansi Penjuru menekan Kontribusi Indonesia seminimal mungkin dan mengoptimalkan pemanfaatan Keanggotaan Indonesia.
(3)Penyampaian Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Dalam hal Instansi Penjuru tidak menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunda pembayaran Kontribusi Indonesia.
(5)Menteri menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)kepada Presiden.

BAB IV

TATA CARA EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 10

(1)Menteri melakukan evaluasi Keanggotaan Indonesia dibantu Kelompok Kerja melalui pemberian rekomendasi evaluasi Keanggotaan Indonesia.
(2)Evaluasi Keanggotaan Indonesia dilakukan dengan memerhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Dalam melakukan evaluasi, rekomendasi evaluasi Kelompok Kerja juga mempertimbangkan:
1. a.Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
2. b.informasi dari sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Evaluasi Keanggotaan Indonesia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 11

(1)Dalam membantu melakukan evaluasi melalui pemberian rekomendasi evaluasi Keanggotaan Indonesia, Kelompok Kerja dapat melakukan rapat dengan Instansi Penjuru untuk memverifikasi dan memperoleh penjelasan lebih lanjut terhadap pemanfaatan Keanggotaan Indonesia.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan kerja pendamping, perwakilan diplomatik penjuru, dan/atau instansi lain.
(3)Satuan kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang ruang lingkup tugas dan fungsinya paling banyak beririsan dengan ruang lingkup Organisasi Internasional.
(4)Perwakilan diplomatik penjuru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan diplomatik yang terakreditasi pada negara tempat kedudukan kantor pusat Organisasi Internasional.
(5)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan instansi yang terkait dengan pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
2.Keanggotaan Indonesia adalah status Indonesia pada Organisasi Internasional.
3.Kontribusi Indonesia adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran Keanggotaan Indonesia.
4.Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah gugus tugas antarkementerian dan lembaga yang menangani Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
5.Instansi Penjuru adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Organisasi Internasional.
6.Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia adalah dokumen yang menjabarkan secara rinci manfaat dan kontribusi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
7.Tagihan adalah permintaan resmi Organisasi Internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk membayar Kontribusi Indonesia.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kerja sama multilateral.
11.Sekretaris Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kerja sama multilateral.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 2

Tata cara pengusulan Keanggotaan Indonesia dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.pemeriksaan administratif;
c.perumusan rekomendasi; dan
d.penyampaian hasil penilaian.

Pasal 3

(1)Pimpinan Instansi Penjuru menyampaikan permohonan usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan usulan Keanggotaan Indonesia paling sedikit memuat:
1. a.nama Organisasi Internasional;
2. b.informasi secara ringkas mengenai ruang lingkup Organisasi Internasional;
3. c.status Keanggotaan Indonesia;
4. d.informasi secara ringkas mengenai urgensi Keanggotaan Indonesia dan kaitannya dengan prioritas nasional; dan
5. e.jumlah Kontribusi Indonesia.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.naskah urgensi, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.profil singkat Organisasi Internasional;
  2. 2.ruang lingkup Organisasi Internasional;
  3. 3.urgensi Keanggotaan Indonesia dan kaitannya dengan prioritas nasional;
  4. 4.manfaat yang diperoleh dari Keanggotaan Indonesia;
  5. 5.rencana pemanfaatan Keanggotaan Indonesia;
  6. 6.hak dan kewajiban negara anggota;
  7. 7.jumlah dan mekanisme perhitungan kontribusi negara anggota; dan
  8. 8.analisis biaya manfaat.
2. b.salinan statuta, piagam, perjanjian, dan/atau instrumen hukum Organisasi Internasional yang memuat:
  1. 1.landasan pendirian Organisasi Internasional;
  2. 2.ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara anggota; dan
  3. 3.ketentuan kontribusi negara anggota.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima Direktur Jenderal.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Penjuru untuk melengkapi dokumen permohonan.
(3)Kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen permohonan diterima oleh Instansi Penjuru.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Penjuru tidak memenuhi kelengkapan dokumen permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penjuru.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dokumen permohonan usulan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Kelompok Kerja untuk merumuskan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dari Instansi Penjuru kepada Menteri.

Pasal 5

Kelompok Kerja melakukan rapat untuk merumuskan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia.

Pasal 6

(1)Perumusan rekomendasi atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.prioritas nasional;
2. b.kemampuan keuangan negara;
3. c.Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional sejenis; dan
4. d.analisis biaya manfaat.
(2)Dalam melakukan analisis biaya manfaat, Kelompok Kerja menilai manfaat Keanggotaan Indonesia dengan biaya Keanggotaan Indonesia.
(3)Manfaat Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.manfaat kualitatif; dan
2. b.manfaat kuantitatif.
(4)Manfaat kualitatif berupa:
1. a.ideologi;
2. b.politik;
3. c.ekonomi dan pembangunan;
4. d.sosial budaya;
5. e.perdamaian dan keamanan internasional;
6. f.kemanusiaan;
7. g.lingkungan hidup; dan/atau
8. h.manfaat lainnya.
(5)Manfaat kuantitatif mencakup:
1. a.jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik;
2. b.jumlah partisipasi kegiatan;
3. c.jumlah dan/atau nilai bantuan;
4. d.jumlah dan/atau nilai program pembangunan; dan/atau
5. e.jumlah Warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional.
(6)Biaya Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kontribusi Indonesia; dan
2. b.biaya lain yang timbul dari partisipasi aktif pada Organisasi Internasional.

Pasal 7

Kelompok Kerja menyampaikan rekomendasi usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan usulan keanggotaan Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Hasil penilaian Menteri atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia, berupa:
1. a.menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia; atau
2. b.tidak menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia.
(3)Menteri menyampaikan hasil penilaian atas permohonan usulan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada pimpinan Instansi Penjuru.
(4)Dalam hal Menteri menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia, Instansi Penjuru menyusun dasar hukum Keanggotaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Menteri tidak menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia, permohonan usulan Keanggotaan Indonesia yang sama tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penyampaian hasil penilaian usulan Keanggotaan Indonesia kepada Instansi Penjuru.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN PEMANFAATAN KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 9

(1)Pimpinan Instansi Penjuru wajib menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2)Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia paling sedikit memuat:
1. a.manfaat kualitatif dan manfaat kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan rencana pemanfaatan tahun berikutnya;
2. b.jumlah Kontribusi Indonesia dan proyeksi Kontribusi Indonesia tahun berikutnya; dan
3. c.upaya Instansi Penjuru menekan Kontribusi Indonesia seminimal mungkin dan mengoptimalkan pemanfaatan Keanggotaan Indonesia.
(3)Penyampaian Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Dalam hal Instansi Penjuru tidak menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunda pembayaran Kontribusi Indonesia.
(5)Menteri menyampaikan Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)kepada Presiden.

BAB IV

TATA CARA EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA

Pasal 10

(1)Menteri melakukan evaluasi Keanggotaan Indonesia dibantu Kelompok Kerja melalui pemberian rekomendasi evaluasi Keanggotaan Indonesia.
(2)Evaluasi Keanggotaan Indonesia dilakukan dengan memerhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Dalam melakukan evaluasi, rekomendasi evaluasi Kelompok Kerja juga mempertimbangkan:
1. a.Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
2. b.informasi dari sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Evaluasi Keanggotaan Indonesia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 11

(1)Dalam membantu melakukan evaluasi melalui pemberian rekomendasi evaluasi Keanggotaan Indonesia, Kelompok Kerja dapat melakukan rapat dengan Instansi Penjuru untuk memverifikasi dan memperoleh penjelasan lebih lanjut terhadap pemanfaatan Keanggotaan Indonesia.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan kerja pendamping, perwakilan diplomatik penjuru, dan/atau instansi lain.
(3)Satuan kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang ruang lingkup tugas dan fungsinya paling banyak beririsan dengan ruang lingkup Organisasi Internasional.
(4)Perwakilan diplomatik penjuru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan diplomatik yang terakreditasi pada negara tempat kedudukan kantor pusat Organisasi Internasional.
(5)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan instansi yang terkait dengan pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.