DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penggunaan Aplikasi Keuangan pada Kementerian Luar Negeri yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi keuangan Kementerian Luar Negeri, yaitu: a. SIMKEU; dan b. NHV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan keuangan, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan aplikasi keuangan pada Kementerian Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penggunaan Aplikasi Keuangan pada Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2018 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1265);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI KEUANGAN PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem SIMKEU yang selanjutnya disebut SIMKEU adalah aplikasi keuangan yang dibangun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satuan kerja perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri.
2.Sistem Nota Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut NHV adalah aplikasi keuangan yang dibangun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk menyusun dan menyampaikan catatan hasil verifikasi dari biro keuangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atas pertanggungjawaban keuangan bulanan satuan kerja Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia maupun jawaban Nota Hasil Verifikasi dari satuan kerja perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia kepada biro keuangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Kementerian/Lembaga Teknis adalah kementerian negara/lembaga non kementerian negara yang memiliki atase teknis/staf teknis di luar negeri.
5.Biro Keuangan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional perserikatan bangsa-bangsa dan non-perserikatan bangsa-bangsa.
9.Atase Teknis/Staf Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian selain Kementerian, yang ditempatkan di Perwakilan diplomatik/konsuler tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga teknis.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan pada kementerian negara/lembaga teknis.
12.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu
13.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
15.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga pemerintahan non kementerian.
17.Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
18.Interkoneksi adalah proses pertukaran data keuangan Satker Atase Teknis/Staf Teknis yang ada pada SIMKEU dengan SAKTI.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi keuangan Kementerian.

Pasal 3

Aplikasi keuangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.SIMKEU; dan
b.NHV.

Pasal 4

(1)SIMKEU dan NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola oleh Biro Keuangan Kementerian.
(2)Dalam mengelola SIMKEU dan NHV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Keuangan Kementerian dibantu unit organisasi Kementerian yang melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(3)Dalam rangka pengembangan aplikasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Jenderal Kementerian membentuk tim pengembangan Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu yang berasal dari unsur Biro Keuangan Kementerian dan unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(4)Tim pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 5

(1)SIMKEU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk menatausahakan transaksi pengeluaran dan penerimaan.
(2)SIMKEU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
1. a.Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang berkedudukan di luar negeri pada Satker Perwakilan; dan
2. b.BPP Satker Atase Teknis/Staf Teknis yang ditunjuk pada Satker Perwakilan.
(3)Penatausahaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tidak dapat dilaksanakan melalui SAKTI.
(4)Dalam hal SIMKEU digunakan oleh BPP Satker Atase Teknis/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, Kementerian/Lembaga Teknis menyampaikan surat usulan kepada Kementerian.

Pasal 6

(1)Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang setingkat pada Kementerian/Lembaga Teknis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
(2)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
1. a.kesediaan untuk dilakukan uji coba sistem;
2. b.kesanggupan melakukan perikatan dalam perjanjian kerja sama;
3. c.kesediaan melakukan pertukaran data keuangan; dan
4. d.narahubung berupa nama, jabatan, dan alamat surat elektronik resmi.
(3)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa konsep perjanjian kerja sama.

Pasal 7

(1)Berdasarkan surat usulan dari Kementerian/Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal Kementerian menugaskan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Keuangan Kementerian berkoordinasi dengan pimpinan tinggi pratama unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi ketentuan, Biro Keuangan Kementerian, unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas di bidang teknologi informasi, dan Kementerian/Lembaga Teknis pengusul melakukan uji coba sistem.
(4)Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian implementasi Interkoneksi.
(5)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga Teknis pengusul.

Pasal 8

(1)Dalam hal uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) telah selesai, Sekretaris Jenderal Kementerian dan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang setingkat Kementerian/Lembaga Teknis menandatangani perjanjian kerja sama.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.tujuan dan maksud perjanjian;
2. b.tugas dan wewenang para pihak;
3. c.data dan sistem yang digunakan;
4. d.penanganan gangguan sistem dan jaringan;
5. e.penyelesaian perselisihan; dan
6. f.keadaan kahar.
(3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani paling lama pada tanggal 31 Maret 2026.

Pasal 9

(1)NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk pelaksanaan koordinasi dan verifikasi serta analisis pertanggungjawaban keuangan Perwakilan.
(2)NHV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
1. a.Biro Keuangan Kementerian; dan
2. b.pejabat perbendaharaan pada Satker Perwakilan di luar negeri.
(3)Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.KPA;
2. b.PPK;
3. c.PPSPM;
4. d.Bendahara Pengeluaran; dan
5. e.Bendahara Penerimaan. Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu

Pasal 10

(1)SIMKEU dan NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam melaksanakan tugas pengawasan intern pertanggungjawaban keuangan.
(2)SIMKEU dan NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dapat digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan
(3)Dalam hal SIMKEU dan NHV digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan surat permintaan kepada Kementerian.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…