DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Besi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2017, No.1434
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Kas di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/ 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS BESI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. 2017, No.1434

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia.
2.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima.
3.Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.
4.Rekening Kas Besi dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan di luar negeri yang dipergunakan untuk menyimpan dana cadangan di Perwakilan terhadap berjaga-jaga atau keadaan yang mungkin timbul karena keterlambatan remise.
5.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 2017, No.1434
6.Pejabat Perbendaharaan di Perwakilan yang selanjutnya disebut Pejabat Perbendaharaan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perwakilan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.
10.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang memimpin kesekretariatan jenderal Kementerian Luar Negeri.

Pasal 2

Pengelolaan Kas Besi pada Perwakilan harus memenuhi prinsip:

a.tertib;
b.efektif dan efisien; dan
c.dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini:

a.pagu dan rekening;
b.tata cara permohonan izin penggunaan Kas Besi;
c.tata cara pembukuan;
d.tata cara pengembalian dan pelaporan; dan
e.pengawasan. 2017, No.1434

BAB II

PAGU DAN REKENING

Pasal 4

(1)Pagu Kas Besi dalam bentuk Valuta Dolar Amerika pada seluruh Perwakilan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri.
(2)Kas Besi dapat disimpan pada bank pemerintah Republik Indonesia atau bank lainnya atas usulan Kepala Perwakilan melalui Menteri.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memperoleh persetujuan.
(4)Menteri menyampaikan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 5

KPA wajib menjaga keutuhan Pagu Kas Besi dan mencatat sebagai Dana Cadangan Perwakilan.

Pasal 6

(1)Menteri dapat mengajukan peninjauan besaran pagu Kas Besi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.Perwakilan belum memiliki Kas Besi; dan/atau
2. b.Perwakilan dinilai berstatus keadaan kahar. 2017, No.1434

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN KAS BESI

Pasal 7

(1)Penggunaan Kas Besi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab KPA; dan
2. b.rincian penggunaan dan rencana penggunaan Kas Besi.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Keuangan melaksanakan verifikasi administratif dan substantif.
(4)Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
(5)Verifikasi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara permohonan dengan tujuan penggunaan Kas Besi.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada KPA.
(2)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan hasil verifikasi kepada KPA.
(3)Format permohonan penggunaan Kas Besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2017, No.1434

Pasal 9

(1)Kas Besi dapat digunakan dalam hal:
1. a.kondisi darurat di negara setempat;
2. b.kunjungan Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara;
3. c.terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP); dan/atau
4. d.pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi mendesak dan/atau tidak normal yang memerlukan penanganan dan penyelesaian dalam waktu cepat.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 10

(1)KPA wajib melakukan pembukuan terhadap penerimaan pinjaman, penggunaan dan pengembalian Kas Besi.
(2)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada akun Pembukuan Fihak Ketiga (PFK).
(3)Penggunaan pinjaman Kas Besi dibukukan sebagai PFK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau non DIPA.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Dalam hal Perwakilan telah menerima UP dan/atau penggantian dari kementerian/lembaga lainnya, KPA wajib mengembalikan Kas Besi ke rekening Kas Besi. 2017, No.1434
(2)Biaya yang timbul akibat transaksi maupun transfer dana Kas Besi dari dan ke rekening Perwakilan dibebankan pada DIPA Perwakilan.
(3)Bunga jasa giro atas rekening Kas Besi disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak nonfungsional.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2017, No.1434
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Kas di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/ 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS BESI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. 2017, No.1434

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia.
2.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima.
3.Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.
4.Rekening Kas Besi dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan di luar negeri yang dipergunakan untuk menyimpan dana cadangan di Perwakilan terhadap berjaga-jaga atau keadaan yang mungkin timbul karena keterlambatan remise.
5.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 2017, No.1434
6.Pejabat Perbendaharaan di Perwakilan yang selanjutnya disebut Pejabat Perbendaharaan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perwakilan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.
10.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang memimpin kesekretariatan jenderal Kementerian Luar Negeri.

Pasal 2

Pengelolaan Kas Besi pada Perwakilan harus memenuhi prinsip:

a.tertib;
b.efektif dan efisien; dan
c.dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini:

a.pagu dan rekening;
b.tata cara permohonan izin penggunaan Kas Besi;
c.tata cara pembukuan;
d.tata cara pengembalian dan pelaporan; dan
e.pengawasan. 2017, No.1434

BAB II

PAGU DAN REKENING

Pasal 4

(1)Pagu Kas Besi dalam bentuk Valuta Dolar Amerika pada seluruh Perwakilan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri.
(2)Kas Besi dapat disimpan pada bank pemerintah Republik Indonesia atau bank lainnya atas usulan Kepala Perwakilan melalui Menteri.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memperoleh persetujuan.
(4)Menteri menyampaikan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 5

KPA wajib menjaga keutuhan Pagu Kas Besi dan mencatat sebagai Dana Cadangan Perwakilan.

Pasal 6

(1)Menteri dapat mengajukan peninjauan besaran pagu Kas Besi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.Perwakilan belum memiliki Kas Besi; dan/atau
2. b.Perwakilan dinilai berstatus keadaan kahar. 2017, No.1434

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN KAS BESI

Pasal 7

(1)Penggunaan Kas Besi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab KPA; dan
2. b.rincian penggunaan dan rencana penggunaan Kas Besi.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Keuangan melaksanakan verifikasi administratif dan substantif.
(4)Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
(5)Verifikasi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara permohonan dengan tujuan penggunaan Kas Besi.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada KPA.
(2)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan hasil verifikasi kepada KPA.
(3)Format permohonan penggunaan Kas Besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2017, No.1434

Pasal 9

(1)Kas Besi dapat digunakan dalam hal:
1. a.kondisi darurat di negara setempat;
2. b.kunjungan Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara;
3. c.terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP); dan/atau
4. d.pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi mendesak dan/atau tidak normal yang memerlukan penanganan dan penyelesaian dalam waktu cepat.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 10

(1)KPA wajib melakukan pembukuan terhadap penerimaan pinjaman, penggunaan dan pengembalian Kas Besi.
(2)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada akun Pembukuan Fihak Ketiga (PFK).
(3)Penggunaan pinjaman Kas Besi dibukukan sebagai PFK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau non DIPA.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Dalam hal Perwakilan telah menerima UP dan/atau penggantian dari kementerian/lembaga lainnya, KPA wajib mengembalikan Kas Besi ke rekening Kas Besi. 2017, No.1434
(2)Biaya yang timbul akibat transaksi maupun transfer dana Kas Besi dari dan ke rekening Perwakilan dibebankan pada DIPA Perwakilan.
(3)Bunga jasa giro atas rekening Kas Besi disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak nonfungsional.