DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Kementerian Luar Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu

Menetapkan

menetapkan Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; www.peraturan.go.id 2019, No.728 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. 4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. 5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5. 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
6. 7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
7. 8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2019, No.728 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk www.peraturan.go.id 2019, No.728 melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
7.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status staf nondiplomatik.
8.Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut PKKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai staf nondiplomatik.
9.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
10.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11.Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya. www.peraturan.go.id 2019, No.728
12.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
13.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
14.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
16.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Penata Kanselerai dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan Penata Kanselerai melalui Penyesuaian. www.peraturan.go.id 2019, No.728
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana yang memiliki pengalaman di bidang tugas Kekanseleraian; dan
b.pejabat fungsional di luar Penata Kanselerai yang memiliki pengalaman di bidang penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pasal 4

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No.728

a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
e.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bendahara dan penata kerumahtanggaan/penata keuangan dan kerumahtanggaan;
f.mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina;
g.memiliki pengalaman di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
h.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
j.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung setingkat:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau
3. c.Kepala Perwakilan.
(3)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan ijazah pendidikan terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.728
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan BPKRT/PKKRT/Penata Kanselerai;
4. d.surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.salinan penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan
7. g.surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
  1. 1.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  2. 2.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  3. 3.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(4)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. www.peraturan.go.id 2019, No.728
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas dan lampiran dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpishakan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

(1)PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai www.peraturan.go.id 2019, No.728 melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Kementerian Luar Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu

Menetapkan

menetapkan Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; www.peraturan.go.id 2019, No.728 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. 4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. 5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5. 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
6. 7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
7. 8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); www.peraturan.go.id 2019, No.728 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk www.peraturan.go.id 2019, No.728 melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
7.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status staf nondiplomatik.
8.Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut PKKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai staf nondiplomatik.
9.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
10.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11.Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya. www.peraturan.go.id 2019, No.728
12.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
13.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
14.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
16.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Penata Kanselerai dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan Penata Kanselerai melalui Penyesuaian. www.peraturan.go.id 2019, No.728
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana yang memiliki pengalaman di bidang tugas Kekanseleraian; dan
b.pejabat fungsional di luar Penata Kanselerai yang memiliki pengalaman di bidang penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pasal 4

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No.728

a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
e.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bendahara dan penata kerumahtanggaan/penata keuangan dan kerumahtanggaan;
f.mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina;
g.memiliki pengalaman di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
h.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
j.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung setingkat:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau
3. c.Kepala Perwakilan.
(3)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan ijazah pendidikan terakhir; www.peraturan.go.id 2019, No.728
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan BPKRT/PKKRT/Penata Kanselerai;
4. d.surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.salinan penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan
7. g.surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
  1. 1.tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  2. 2.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  3. 3.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(4)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. www.peraturan.go.id 2019, No.728
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas dan lampiran dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpishakan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

(1)PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai www.peraturan.go.id 2019, No.728 melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).